Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan-kawasan non pertanian di dahului dengan faktor-faktor perubah, utamanya pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarananya yang merupakan kondisi fisik dan yang sewajarnya pula perlu diperhatikan kondisi non fisiknya. Dengan perkataan lain manusia harus ditempatkan faktor utama dan bukan faktor pendukung. Pusat perhatian dalam tesis ini sebenarnya menyoroti ketika semakin menurunnya sektor pertanian dibandingkan dengan sektor non pertanian, yang ternyata dari hasil penelitian menunjukkan gejala ketidakseimbangan antar sektor kehidupan manusia, dalam arti guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pada akhirnya melahirkan konsep kebutuhan manusia dengan temuan-temuan karakteristik masyarakat, dalam penelitian 'Proses Transformasi Masyarakat Pertanian menuju Masyarakat Industri? Beberapa persepsi keliru selama ini, adalah ; pertama, masyarakat industri selalu dikaitkan dengan mesin-mesin dan pabrik-pabrik yang menghasilkan produk sekunder dan tarsier yang pada dasarnya berasal dari impor, tetapi kemudian terjadi ketergantungan - tidak mandiri - yang ada pada akhirnya mengabaikan produk primer yang berasal dari sektor pertanian atau pangan. Padahal dari sektor petanian tersebut dapat dikelola menjadi agro industri dan bahkan menjadi agro wisata. Kedua, kenyataan bahwa nilai tertinggi kehidupan manusia adalah nilai materialistik, walaupun kehidupan beragama semakin baik tetapi itu hanya merupakan kemasan, ibaratnya seperti produk barang saja. Dengan demikian, akhirnya kepedulian terhadap mereka dari kalangan kelas bawah kurang diperhatikan. Nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 33 nya menjadi semakin luntur, sehingga sektor koperasi dan industri kecil yang dikelola oleh kaum ekonomi subsisten semakin tidak mampu dalam suasana persaingan. Ketiga, upaya untuk meningkatkan peran politik sipil dalam menentukan kebijaksanaan industrialisasi akan menggeser peran sosial - politik militer ( ABRI ), sehingga dwi fungsi ABRI dieliminasi oleh kekuatan-kekuatan sosial - politik sipil. Keadaan ini menuntut agar ABRI hanya berada pada jalur bidang hankam saja, ternyata juga dalam situasi konflik politik tertentu kehadiran ABRI tetap dibutuhkan oleh rakyat. Hipotesisnya adalah semakin terbelakang masyarakat, atau yang lebih luas lagi bangsa, yaitu akan semakin cepat pula keinginan untuk mengetrapkan industrialisasi. Tetapi yang terjadi ternyata "ketidakseimbangan", dalam tanda kutip antara nilai-nilai material dengan nilai-nilai spiritual dalam konsep kebutuhan hidup manuisia, yang merupakan konsep pemikiran masyarakat industri khas bangsa Indonesia. Akibatnya dampak negatifnya jelas adalah masalah moral, setelah dianalisis secara induktif dan deduktif dapat diprediksi menjadi kenyataan ketika ;crisis moneter dan meningkat krisis ekonomi - sejak Juli 1997 - terjadi. Kasus ini, diteliti dalam kajian ketahanan nasional (ketahanan daerah) pada Kecamatan Cikupa dan Serpong Kabupaten Tangerang, kecamatan Cikarang dan Lemah Abang Kabupaten Bekasi, dan Kecamatan Cibinong dan disekitar Cimanggis serta Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Abstrak :
Penelitian tentang konsepsi pemikiran kepustakawanan Mastini Hardjoprakoso bertujuan untuk memberikan gambaran kecenderungan pemikiran kepustakawanan Mastini Hardjoprakoso dan kontribusinya terhadap perkembangan perpustakaan nasional di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur sumber-sumber primer dan sekunder yang dapat diperoleh sesuai dengan judul penelitian, dan wawancara terhadap beberapa pelaku sejarah yang hidup di zaman Mastini termasuk wawancara terhadap Mastini sendiri. Wawancara dimaksudkan untuk melengkapi data yang diperoleh dari sumber tertulis. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai biografi Mastini, baik pemikiran maupun aktivitasnya di bidang kepustakawanan. Sebab penelitian tidak hanya mengungkap segi pemikiran kepustakawanan Mastini, juga memberikan deskripsi riwayat hidup Mastini yang melatarbelakangi konsepsi pemikiran Mastini di kemudian hari terutama tentang kepustakawanan.

Abstrak :
Latar Belakang: Telah diketahui bahwa paradigma pendekatan pembelajaran sekolah kedokteran saat ini menuju pendekatan pembelajaran student-centered learning, namun, perubahan pendekatan pembelajaran ini akan sulit dilakukan jika konsepsi yang dimiliki oleh seorang dosen berbeda dengan pendekatan student-centered learning. Oleh karena itu, perlunya instrumen COLT adaptasi Bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mengukur konsepsi dosen kedokteran Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan instrumen pengukuran konsepsi dosen kedokteran mengenai pembelajaran dan pengajaran yang valid dan reliabel Metode: Penelitian ini merupakan penelitian psikometri yang termasuk dalam studi eksplorasi untuk menilai validitas kuesioner COLT adaptasi Bahasa Indonesia pada dosen kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Penelitian ini melalui 3 tahap, yaitu adaptasi bahasa, wawancara kognitif, dan pengumpulan data untuk validasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan perangkat SPSS 26 dengan exploratory factor analysis (EFA). Hasil: Validitas konten pada tahap expert panel dilakukan oleh 6 orang ahli dengan menghitung nilai i-CVI dan didapatkan hasil 0,95. Hasil wawancara kognitif menunjukkan perbaikan bahasa pada beberapa butir pernyataan. Sejumlah 91 kuesioner disebar kepada dosen pada dua institusi berbeda. Hasil uji validitas konstruk menunjukkan terdapat 2 butir pernyataan dikeluarkan dari kuesioner. Ekstraksi dengan metode principal component analysis dan rotasi direct oblimin memperoleh 3 faktor. Nilai koefisien Cronbach alpha COLT adaptasi Bahasa Indonesia sebesar 0,744. Terdapat perbedaan bermakna pada kategori pengalaman mengajar, jenis kelamin, dan asal institusi Kesimpulan: Instrumen COLT adaptasi Bahasa Indonesia merupakan instrumen yang valid dan reliabel ......Backgrounds: It is known that the paradigm of the current medical school learning approach is towards a student-centered learning, however, changing this learning approach will be difficult if the conception held by a teacher is different from the student-centered learning approach. Therefore, the Indonesian version of the COLT instrument is needed, which is expected to help measure the conceptions of Indonesian medical teachers. The aim of this study was to obtain a valid and reliable instrument for measuring conceptions of learning and teaching for medical teachers. Methods: This study is a psychometric study included in an exploratory study to assess the validity of the Indonesian adapted COLT questionnaire for medical Teachers at the Faculty of Medicine, Gunadarma University and the Faculty of Medicine University of Indonesia. This research went through 3 stages, which consists of language adaptation, cognitive interview, and data collection for validation. The data obtained were then analyzed using SPSS 26 with EFA. Results: Content validity at the expert panel stage was carried out by 6 experts by calculating the i-CVI value and the result was 0.95. The results of cognitive interviews showed improvement in language in several statements. A total of 91 questionnaires were distributed to 2 different institutions. The results of the construct validity test showed that there were 2 statements from the questionnaire excluded. Extraction using PCA method and direct oblimin rotation obtained 3 factors. The value of the cronbach alpha COLT for Indonesian adaptation is 0.744. There are significant differences in the categories of teaching experience, gender, and institutional origin. Conclusion: The Indonesian adaptation COLT instrument is a valid and reliable

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam skripsi ini dihahas mengenai sejarah lahirnya TNI. Sejak 1945 di mana TNI lahir dari dan di dalam revolusi, tumbuh langsung di atas kaki sendiri, tanpa dibentuk oleh pemerintah atau partai politik yang kuat. Heterogenitas keanggotaan TNI mengakibatkan profesionalisme sangat tipis dalam TNI, namun karena Power TNI yang luar biasa, militer dapat menyaingi partai-partai politik.

Pola hubungan sipil militer di Indonesia pada periode perang kemerdekaan adalah unik, karena di satu pihak militer mengakui pemerintahan sipil, tapi di pihak lain tradisi supremasi sipil atas tentara tidak dapat ditegakan di Indonesia. Hubungan militer dengan partai politik pada 1945 sampai 1949 kurang serasi, dan merupakan awal dari krisis nasional.

Pada masa demokrasi liberal kestabilan politik tidak tercapai. karena negara dikuasai dan diperintah oleh partai politik melalui perimbangan kekuatan dalam parlemen, dan posisi militer hanya sebagai alat sipil. Karena militer tidak diberi kedudukan dalam pemerintahan.

Ketegangan sipil militer pada 1950-1958 dipengaruhi oleh intervensi sipil dalam militer, seperti dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Konsepsi Presiden adalah merupakan konsepsi Soekarno yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari krisis-krisis politik.

Pemilu 1955 tidak mampu memberikan dasar bagi stabilisasi dalam negeri. Dewan Nasional merupakan sebuah lembaga di mana militer untuk pertama kalinya mempunyai wakil_-wakilnya dalam lembaga pemerintahan.

Konsepsi jalan tengah Nasution merupakan penegasan hubungan antara militer dengan sipil yaitu mengenai posisi dan peranan TNI di luar bidang militer. Jalan tengah membagi bersama-sama antara militer dengan sipil mengenai posisi dan peran dalam pemerintahan. tidak mendukung tradisi supremasi sipil atas tentara. tetapi juga tidak menerapkan suatu kekuasaan militer secara total (Rezim Militer) melainkan merupakan jalan tengah di antara keduanya.

---

Abstrak :
Garis massa adalah salah satu dari sekian banyak istilah ciptaan Mao Zedong yang terdapat dalam perbendaharaan istilah komunisme Cina. Sekalipun demikian, istilah ini termasuk istilah yang paling sering diucapkan oleh para pemim_pin Cina dan paling sering tertera dalam dokumen-dokumen penting. Hal ini berlaku terutama pada masa Mao Zedong ma_sih hidup, namun masih diteruskan sampai saat ini. Dalam bagian Program Umum dari Anggaran Dasar Partai Komunis Cina tahun 1982, secara eksplisit ditegaskan bahwa Partai tetap mendidik massa dalam gagasan komunis dan mengi_kuti garis massa dalam pekerjaannya. (Beijing Review, XXV (38): 10) Dalam usahanya mengadakan penilaian kembali terhadap kedudukan Mao dalam sejarah Cina dan sekaligus juga kedudukan pemikiran Mao dalam Partai Komunis Cina dewasa ini, Sidang Pleno VI Komite Sentral XI pada 1981 mengeluarkan sebuah dokumen yang berjudul Resolusi tentang Beberapa Masalah Sejarah Partai Sejak Berdirinya Negara atau Guanyu jianguo yilai dang de ruogan lishi wenti de jueyi ).Dalam resolusi ini diakui beberapa hal yang menjadi pokok-pokok penting dalam pemikiran Mao. Garis massa dalam hal_

Abstrak :
Prinsip normatif mengenai kesetaraan dalam konsep maupun teori demokrasi dan demokratisasi telah berkontribusi kepada asumsi bahwa demokratisasi berdampak baik bagi perempuan. Apabila merujuk kepada kasus-kasus demokratisasi yang diikuti oleh stagnasi maupun memburuknya hak perempuan, timbul urgensi untuk meninjau ulang persoalan demokratisasi dan hak perempuan. Tulisan ini menghadirkan kerangka teori baru untuk menjelaskan persoalan tersebut. Dengan berpijak pada logika bahwa konsepsi masyarakat mengenai demokratisasi dapat berbeda-beda dan memengaruhi hasil dari transisi politik, tulisan ini berargumen bahwa meluas-tidaknya konsepsi masyarakat mengenai demokratisasi memengaruhi kondisi hak perempuan pascademokratisasi. Studi perbandingan terhadap kasus demokratisasi di Tunisia dan Mesir pasca-Arab Spring membuktikan bahwa konsepsi demokratisasi yang bersifat minimalis diikuti oleh stagnasi atau progres hak perempuan yang terbatas pula. Penelitian ini pun menunjukkan bahwa kategorisasi konsep dan konsepsi mengenai demokrasi (dan demokratisasi) ke dalam kelompok minimalis dan maksimalis secara konvensional tidak mampu menjelaskan persoalan hak perempuan dalam demokrasi dan demokratisasi, sehingga diperlukan cara baru untuk mendefinisikan kedua kategori tersebut. Dengan menggunakan perspektif gender yang lintas ruang publik-privat, tulisan ini memperkenalkan definisi baru mengenai demokrasi (dan demokratisasi) minimalis dan maksimalis serta ‘membumikan’ definisi tersebut untuk menjelaskan bagaimana konsepsi masyarakat mengenai demokratisasi memengaruhi dampak demokratisasi bagi hak perempuan. Terbuktinya kerangka teori yang diajukan tulisan ini melemahkan teori-teori terdahulu yang memosisikan peran aktif perempuan sebagai faktor penentu hak perempuan pascademokratisasi......The grand claim that democracy upholds equality for all its citizens has contributed to the assumption that democratization is good for women. Studies revealing cases of democratization followed by stagnation and worsening of women’s rights gave raise to the urgency to reexamine the issue of democratization and women’s rights. This paper proposes a new theoretical framework to answer the question concerning the two. By founding its idea on evidence that people understand democracy differently and the important role that people play in determining the outcome of political transitions, this paper argues that conceptions of democratization determine women’s rights after democratic transitions. The comparative inquiry into the democratization in Tunisia and Egypt after the Arab Spring finds that minimalist conceptions of democratization in both countries were followed by stagnation and limited progress in women’s rights. This study also reveals that the conventional definitions of minimalist and maximalist democracy are insufficient to explain the issue of women’s rights in democracy and democratization, and thus new definitions are necessary. Through a gender-sensitive lens that delves into both the public and private sphere, this paper redefines what constitutes as a minimalist and maximalist democracy. These new definitions were then used to interpret and demonstrate how different conceptions of democratization lead to different outcomes for women’s rights after democratization. The strengthening of this theoretical framework challenges earlier theories that positions women’s active participation in democratization as the main determinant of progress in women’s rights after democratization.