Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tema pengelolaan sumber daya laut menjadi sangat penting untuk diteliti mengingat geografis Indonesia sebagian besarnya terdiri dari wilayah laut dan banyak penduduk menggantungkan hidupnya pada laut. Banyaknya peraturan perundangan yang mengatur tentang sumber daya kelauatan kerap kali tidak saling beriringan sama lain. Di lain sisi, secara empirik dijumpai juga hukum-hukum lain di luar hukum negara yang beroperasi di dalam suatu wilayah gografis yang sama. Masyarakat di Kepulauan Kei mengenal mekanisme penyelesaian konflik sumber daya alam dengan menggunakan hukum adat. Semua hal, termasuk pemanfaatan sumber daya alam dan manusia serta upaya pelestarian atas keberlangsungannya telah diatur di dalam hukum adat mereka. Disertasi ini didasarkan pada penelitian socio-legal yang membahas: Pertama, bagaimanakah hukum negara mengatur pengelolaan sumber daya kelautan secara umum; Ke-dua, bagaimana pengelolaan sumber daya kelautan berdasarkan hukum hukum adat menjadi bagian yang sangat melekat pada masyarakat Kepulauan Kei; Ke-tiga, dalam hal terjadi konflik dan sengketa sumber daya kelautan, dalam konteks apakah mereka memilih menyelesaikan dengan menggunakan hukum adat dan dalam konteks apakah mereka lebih menentukan pilihan menggunakan hukum negara. Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, terdapat potensi konflik akibat dari ketumpang-tindihan peraturan perundangan yang memberikan keweangan yang sama antar penegak hukum dari instansi yang berbeda berdasarkan peraturan perundangan yang berbeda; Ke-dua, masyarakat di Kepulauan Kei masih menjalankan sistem pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan di bawah hukum adat Larvul Ngabal sebagai bagian dari sistem norma mereka, dan; Ke-tiga, ditemukan bahwa masyarakat cenderung memilih menyelesaikan konflik mereka menggunakan hukum adat dan dalam pelaksanaannya cenderung hibrida.

---

The theme of marine resource management becomes very important to study considering that Indonesia's geography consists mostly of marine areas and many people depend on the sea for their lives. The number of laws and regulations governing marine resources often do not go hand in hand with each other. On the other hand, empirically also found other laws outside of state law operating in the same geographic area. The people of the Kei Islands are familiar with the mechanism for resolving conflicts over natural resources using customary law. All things, including the use of natural and human resources and efforts to preserve their sustainability, have been regulated in their customary law. This dissertation is based on socio-legal research that discusses: First, how state law regulates marine resource management in general; Second, how the management of marine resources based on customary law is a very inherent part of the Kei Archipelago community; Third, in the event of conflicts and disputes over marine resources, in the context of whether they choose to settle using customary law and in the context of whether they prefer to use state law. This study finds that: First, there is a potential conflict as a result of overlapping laws and regulations that provide equal authority between law enforcers from different agencies based on different laws and regulations; Second, the people in the Kei Islands still carry out the system of utilisation and management of marine resources under the customary law of Larvul Ngabal as part of their system of norms, and; Third, it was found that communities tend to choose to resolve their conflicts using customary law and in practice, it tends to be hybrid."

"Tulisan ini memetakan keadaan di antartika (kutub selatan) dan arktik (kutub uatara). Keadaan terkini beserta peluang konflik akan dijabarkan secara umum. Kedua kutub dunia itu kini dipenuhi ketidakpastian, akibatnya melimpahkan sumber daya alam, tegangan militer dan aturan yang tidak jelas."

"Upaya resolusi konflik adalah salah satu syarat wajib agar wilayah daulat rakyat dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup rakyat. Hal ini menjadi tujuan besar KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA). Dalam proses implementasinya, terdapat catatan pembelajaran dan tantangan di masa yang akan datang, baik dari sisi internal batas kewenangan dan otoritas pelaksana (kementerian dan lembaga) dalam resolusi konflik, maupun yang bersifat eksternal akibat dinamika politik nasional negara dan intervensi politik kekuatan oligarki mafia SDA. Untuk itu rekomendasi dan agenda selanjutnya adalah pentingnya keseriusan politik negara dan jajarannya untuk menjadikan agenda resolusi konflik SDA dan agraria sebagai bagian yang melekat dalam kebijakan nasional, penguatan regulasi payung resolusi konflik, kelembagaan yang otoritatif, pengakuan wilayah daulat rakyat, pembatasan maksimum dan minimum penguasaan tanahdan sumber agraria, serta membuka terobosan kebijakan yang dapat melampaui penyelesaian kasus konflik tanah dan SDA nasional yang berlandasakan prinsip kemanusiaandan keadilan sosial-ekologis."

"Tulisan ini merupakan kajian atas akar konflik politik maupun sumber daya di Papua. Persoalan di HAM sudah menjadi persoalan lama di Papua. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi terhadap masyarakat Papua, dan seringkali tidak ditanggapi dengan tepat. Hal ini terkait erat dengan konflik politik maupun konflik sumber daya yang terjadi di Papua."

"Deforestasi masif terhadap ekosistem mangrove di berbagai negara telah menambah ancaman dampak perubahan iklim pada kehidupan di pesisir. Menyadari hal tersebut, banyak pihak di berbagai negara telah melakukan upaya konservasi dan restorasi. Namun seringkali upaya konservasi dan restorasi tersebut menemui tantangan yang tidak ringan. Kepentingan ekonomi politik sering kali menjadi penghalang upaya konservasi dan restorasi yang telah dicanangkan sehingga kondisi akhir lahan hutan mangrove ditentukan oleh pihak yang memenangkan konflik tersebut, yang biasanya dipengaruhi oleh besarnya sumber daya dan akses kekuasaan yang mereka miliki. Dengan melihat aspek ekonomi politik, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap pada ketersediaan literatur-literatur terkait pemulihan dan perlindungan ekosistem mangrove, khususnya di tingkat lokal. Untuk itu, penelitian melihat hambatan pada proses pemulihan ekosistem mangrove melalui studi kasus di Cagar Alam Tanjung Panjang, Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi aktor dari Bryant & Bailey (1997) dan teori akses dari Ribot & Peluso (2003). Dalam pengambilan data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan, analisis dokumen kebijakan terkait, serta observasi fisik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaruh politik petambak dan kepentingan ekonomi pemerintah menjadi hambatan utama dalam upaya pemulihan dan perlindungan ekosistem mangrove di Cagar Alam Tanjung Panjang. Meskipun pemerintah, LSM, dan masyarakat telah berupaya bersama untuk mencegah konversi kawasan mangrove yang tersisa, upaya tersebut masih belum cukup kuat untuk menghadapi akses struktural dan relasional yang dimiliki oleh para pengusaha tambak. Situasi ini tercermin pada tahun 2017, ketika para pengusaha tambak berhasil menghambat proses penegakan hukum dan mempengaruhi perubahan kebijakan dan langkah pemerintah pusat di tahun-tahun berikutnya. Pada akhirnya hal tersebut membuat pencapaian upaya perlindungan dan pemulihan kawasan mangrove menjadi semakin jauh dari yang diharapkan.

---

Massive deforestation of mangrove ecosystems in various countries has heightened the risk of climate change impacts on coastal communities. In response, many parties in various countries have made efforts toward conservation and restoration. However, these efforts often encounter significant challenges. Political and economic interests often obstruct conservation and restoration efforts, as the final state of mangrove forest lands is typically determined by the party prevailing in the conflict, which is often the actor with greater access to resources and power. By acknowledging the effects brought about by these political-economic factors, this study aims to fill the gap in the existing literature on mangrove ecosystem recovery and protection, particularly at the local level. To achieve this, the research explored the barriers to mangrove ecosystem recovery through a case study in the Tanjung Panjang Nature Reserve, Gorontalo Province, employing an actor-oriented approach by Bryant & Bailey (1997) and the access theory of Ribot & Peluso (2003). The study employs a qualitative approach for data collection, utilizing in-depth interviews with stakeholders, analysis of relevant policy documents, and direct physical observations. Findings revealed that the political influence of fish farmers and the government's economic interests are the primary barriers to the recovery and protection of the mangrove ecosystem in the Tanjung Panjang Nature Reserve. Despite collaborative efforts by the government, NGOs, and local community to prevent further conversion of the remaining mangrove areas, these measures remain insufficient to counter the structural and relational access advantages held by fish farmers. This issue was evident in 2017 when fish farmers successfully obstructed law enforcement processes and influenced policy changes at the central government level in subsequent years. Consequently, the goal of protecting and restoring the mangrove ecosystem remains unfulfilled."