Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2001. Salah satu tujuan desentralisasi adalah memaksimalkan peran pemerintah daerah agar mampu mengatasi permasalahan di daerah yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Diantara masalah yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah konflik lokal. Kajian ini melihat dampak desentralisasi di wilayah Jabodetabek terhadap jumlah konflik dari data PODES tahun 2008, 2011, 2014 dan 2018. Hasil estimasi dengan menggunakan Regression Discontinuity menunjukkan bahwa desentralisasi di Jabodetabek memiliki korelasi positif dengan jumlah konflik di Jakarta. pada 2014 dan 2018. ......The implementation of decentralization in Indonesia has been going on since 2001. One of the goals of decentralization is to maximize the role of local governments in order to be able to overcome problems in the regions that can hinder the realization of people's welfare and economic development. Among the problems that can hinder the realization of community welfare are local conflicts. This study looks at the impact of decentralization in the Jabodetabek area on the number of conflicts from PODES data for 2008, 2011, 2014 and 2018. Estimation results using Regression Discontinuity show that decentralization in Jabodetabek has a positive correlation with the number of conflicts in Jakarta. in 2014 and 2018.

Abstrak :
Kota Jayapura merupakan Ibu Kota dari Provinsi Papua yang rawan konflik vertikal-horizontal dan konflik elit.Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan pencegahan konflikdi Kota Jayapura. Membahas bagaimana Pemerintah Kota Jayapura menurunkan Undang-undang No.7/2012 setelah Permendagri No.42/2015 untuk pencegahan konflik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Model Ambiguitas Konflik untuk Implementasi Kebijakan dari Matland 1995 . Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik di Kota Jayapura adalah akibat Ambiguitas Kebijakan dalam interpretasi tujuan dan alat kebijakan. Pemerintah Kota Jayapura menurunkan kebijakan dari pemerintah pusat secara simbolik dengan program dan alokasi dana. Instrumen yang digunakan untuk mengelola OPD dan pemangku kepentingan adalah instrumen kapasitas. Keberhasilan kebijakan pencegahan konflik didukung alat otoritas dari TNI/Polri, sehingga stabilitas sosial dan politik di Kota Jayapura terjaga untuk pembangunan. Pemerintahan kota dapat bersinergi dengan pemerintahan adat dalam mengelola konflik ditingkat sosial. Permasalahan implementasi kebijakan adalah kurang menjawab permasalahan mendasar orang asli Papua.

---

Jayapura city is the capital of Papua Province, prone to vertical horizontalconflicts, and conflicts of elites. The focus of this study is to analyze conflict prevention policies in Jayapura City. To elaborate how the government of Jayapura City adopts Law Nr.7 2012 and MOHA Decree Nr.42 2015. This qualitative research uses the Ambiguity Conflict Model of Policy Implementation by Matland 1995 . The researcher suggests that conflict in Jayapura City is the outcome of Policy Ambiguity in interpreting goals and instrument of policies. The city government of Jayapura implements the central governments rsquo policy symbolically in forms of program and budget earmarking. The instrument used to manage the city governance and stakeholders is the capacity instrument. Success of conflict prevention policy is supported by authoritative instruments from the military police, resulting the maintenance of social and political stability in Jayapura City needed for development. The city government is able to synergize with the indigenous governance in managing conflict at the social level. Problems of policy implementation are the inability to answer the basic needs of Indigenous Papuans.

Abstrak :
Provinsi Aceh resmi memasuki era pascakonflik pada tahun 2005, dalam bagian pembangunan perdamaian pascakonflik, Konflik Lokal masih bereskalasi antarwarga, antardesa, antarsuku, dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan setempat, antara pelajar, dan konflik kelompok lainnya. Studi ini mengkaji keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap peluang terjadinya konflik lokal di desa-desa di Aceh. Kami menggunakan data Survei Desa (Podes) Indonesia tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018 dari Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan hasil wawancara dengan 20 kepala desa. Kami menggunakan Logit Biner untuk menghitung hubungan antara keberadaan LSM/CO dan peluang kemungkinan terjadinya konflik lokal. Hasil kami menunjukkan bahwa kehadiran LSM/CO di dalam desa meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik lokal. Dan jika ada interaksi antara LSM/CO dan BPD di dalam desa, kehadiran LSM/CO mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lokal di Aceh. ......Aceh officially entered a post-conflict era in 2005, in its part of post-conflict peace development, the Local Conflict still escalated between citizens, between villages, between Ethnic, with local government, with the local security force, and between students and other group conflicts. This study examines the association of the Non-Governmental Organization (NGO)/Community Organization (CO)’s to chance of having local conflict in village in Aceh. we use the data of the Indonesian village survey (Potensi Desa/Podes) in 2008, 2011, 2014, and 2018 from statistics Indonesia, and supported with interview results with 20 village leaders. We use Binary Logit to quantify the association between NGO/CO existence and the chance of likelihood of the local conflict. Our results show that the presence of NGO/CO within the village increases the chance of the likelihood of local conflict. And if there is an interaction between NGO/CO and BPD within the village, the presence of NGO/CO is decreasing the chance of likelihood of local conflict in Aceh.