Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis dualisme kewenangan di Kota Batam yang melahirkan konflik kewenangan antara Badan pengusahaan Batam dan Pemerinta Kota Batam. Latar belakang dari dualisme kewenangan ini disebabkan oleh tumpang tindihnya regulasi yang mengatur Kota Batam dan tidak berjalannya reformasi hukum yang mengatur hubungan pusat dan daerah pasca reformasi. Tumpang tindih kewenangan di daerah pasca desentralisasi di Indonesia merupakan gejala umum yang memicu terjadinya konflik kepentingan di daerah. Dalam mendeskripsikan dan menganalisis dualisme kewenangan di Kota Batam digunakan teori konflik, desentralisasi dan pendekatan berbasis negara dalam ekonomi politik serta hubungan pusat dan daerah. Penelitian ini merupakan studi kasus yang dijabarkan berdasarkan metode penelitian kualitatif. Sehingga untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan stakeholder dari Badan Pengusahaan Batam, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Riau, DPRD, Kamar Dagang Indonesia Kota Batam dan Provinsi Riau. Disamping itu, dilakukan observasi langsung pada dua institusi serta didukung dengan data-data literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan website resmi BP Batam dan Pemko Batam. Untuk mencapai objektifitas penelitian, digunakan teknik triangulasi dengan mengklarifikasi pada Pemerintah Pusat, Akademisi, LSM, Pengusaha dan Masyarakat. Data yang dikumpulkan direduksi dan disajikan, maka diperoleh kesimpulan bahwa dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam merupakan akibat dari ketidaktegasan regulasi yang mengatur hubungan antar instansi di daerah serta hubungan pusat dan daerah. Besarnya kepentingan ekonomi politik pusat di Kota Batam. Sehingga, desentralisasi sebagai amanat UUD 1945 tidak dapat berjalan dengan baik di Kota Batam. Untuk dapat mengatasi persoalan di Kota Batam, diperlukan ketegasan sikap politik pusat untuk mengakhiri konflik antar dua institusi ini dan melalui penelitian ini disarankan agar pemerintah pusat memberikan desentralisasi asimetris sebagai reorganisasi stuktur untuk mewujudkan Kota Industri Batam. Dengan demikian penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan politik, dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam penelitian terkait desentralisasi dan konflik kepentingan antara pusat dan daerah. ......This research describes and analyze a dualism of authority in Batam that provoke a conflict of authority between BIFZA (Batam Indonesia Free Zone Authority) and Batam city government. This dualism of authority caused by overlap regulation that organize Batam city and legal reform, which control centralization & decentralization in Soeharto era, is not working. This conflict of authority in decentralization area in Indonesia is a general symptoms that trigger conflict of interest in a district. Describing and analyzing dualism of authority in Batam city is using theory of conflict, decentralization, and state-based approach in politic economy and the relation between the capital & district. This research is a study case using qualitative research method. Thereby in collecting the data need to do a deep interview with a stakeholder from BIFZA, Batam city government, Riau Province government, DPRD, Chamber of Commerce in Batam & Riau Province. Direct observation to these two institutions which is supported by literature such as books, legislation, journal & official website of BIFZA & Batam city government. To obtain the objectives of this research, researcher use triangulation techniques that clarifying information from capital government, academics, NGO, enterpreneur, and society. The collected data is reducted and presented. The conclusion is, dualism authority between BIFZA & Batam city government happens from indecision regulation; that control the relation between institutions in a district, the relation between capital and district, and how much politic economy central interest in Batam city. Thereby, decentralization as a mandate from UUD 1945 (State constitution of 1945) cannot work properly in Batam city. To overcome the conflict in Batam city, politic assertiveness from the capital is needed. From this research conclude a reccomendation that capital government give asymmetry decentralization as structur reorganization to gain Batam industry city. Thereby, this research can be a reference for the next research, especially in research about decentralization and conflict of interest between capital government and district.

Abstrak :
Skripsi ini mengelaborasi konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha Sino-Thai pada era pemerintahan Thaksin Shinawatra, tahun 2001-2006, di Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintahan Thaksin membangun pola teknokrasi yang ditujukan untuk mengembalikan dominasi modal Sino-Thai yang sempat terdesak oleh modal asing. Terdesaknya modal domestik merupakan akibat dari solusi IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi Thailand. Konflik kepentingan muncul ketika keluarga Shinawatra menjadi yang paling diuntungkan dalam teknokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Thailand untuk mengembalikan dominasi modal domestik pasca krisis ekonomi 1997. Untuk mengakhiri konflik tersebut, konglomerat Sino-Thai berkonsolidasi dengan monarki Thailand untuk mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan Thaksin Shinawatra. ......This Sarjana Thesis elaborates on the conflicts of interest among Sino-Thai business during the era of Thaksin Shinawatra, in 2001-2006, using a qualitative method based on secondary data. Thaksin’s government built a system of technocratic governance to bring back the domination of domestic capital, which was being threatened by foreign capital. The domination happened as a result of the impacts of the 1997 economic crisis. Conflicts of interest appeared after Shinawatra’s family became the only oligarch who benefited significantly from the government’s technocratic style. To overcome the conflicts, Sino-Thai oligarchs attempted to consolidate with the monarchy of Thailand to overthrow the Thaksin Shinawatra government.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas dinamika pro dan kontra berbagai kelompok kepentingan terhadap RUU Pertembakauan. Hasilnya dewasa ini negara belum mampu menegaskan arah komitmennya terhadap tembakau. Menariknya, negara seperti bersifat memihak pada kedua kubu, contohnya adalah dengan belum meratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), namun pada tingkat nasional merilis PP No. 109 Th. 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan. Sudut pandang budaya menganggap rokok sebagai warisan tradisi leluhur, dan legacy yang perlu dilestarikan oleh karena memiliki nilai sejarah yang panjang. Sudut pandang ekonomi melihat rokok sebagai industri dengan prospek yang baik, yang menyumbang banyak pemasukan untuk pendapatan negara, terutama cukai. Sudut pandang moralitas dan humanity melihat rokok sebagai hal yang merugikan masyarakat karena berdampak buruk pada kesehatan, kemiskinan dll. Peneliti melihat konflik kepentingan dibalik pro dan kontra aktor politik dalam kebijakan pertembakauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang juga mengeksplorasi siapa saja aktor dalam polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan serta faktor yang mendorong sikap pro dan kontra. Penelitian ini memberikan gambaran bentuk-bentuk konflik kepentingan yang terjadi antar aktor yang terlibat dalam RUU Pertembakauan.

---

ABSTRACT
This study discusses the dynamics of the pros and cons of various political groups against the draft tobacco bill. As a result, the state, up to this day, has not been able to affirm its stance on tobacco. Interestingly, the state seems to support both sides. For example, it has not ratified the FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), yet at the national level it has released PP No. 109 Th. 2012 on the Safeguarding of Addictive Substances Containing Materials Form of Tobacco Products for health. Culturally, cigarettes are considered as part of an ancestral heritage and legacy that has to be preserved because of its long history and value. Economically, cigarettes are seen as an industry with good prospects, which contributes a significant amount of income to state revenue, especially in taxes. Morally and humanely, cigarettes are seen as detrimental to the society due to its negative effects for health, poverty, etc. Researchers saw a conflict of interest behind the pros and cons of political actors in the policy on tobacco. This study uses a qualitative approach which also explores who the actors involed in the debate of the draft tobacco bill and also the factors supporting both for and against groups. This study provides an overview on the potential conflicts of interest that occurs between the actors involved in the draft tobacco bill.

Abstrak :
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) adalah lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) yang baru didirikan di Indonesia. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang baik di SWF. Berdasarkan preseden kasus di luar negeri, telah terjadi beberapa skandal konflik kepentingan yang melibatkan SWF. Penyebab dari skandal tersebut merupakan kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada lmebaga SWF. Untuk mendukung praktik transparansi dan akuntabilitas, komunitas internasional telah membuat Generally Accepted Principles and Practices, sebuah standar global yang dikenal sebagai “Prinsip Santiago.” Sementara itu, pencantuman transparansi dan akuntabilitas dalam LPI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengoperasian LPI. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dari dua aspek. Pertama adalah bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara umum di SWF di seluruh dunia sesuai dengan Prinsip Santiago. Kedua, bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di INA berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan. Penulis menemukan bahwa terdapat sepuluh Prinsip Santiago yang mengungkapkan ketentuan terkait transparansi yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek: sumber pendanaan SWF dan kerangka hukum, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko. Lebih lanjut, penulis juga menemukan bahwa terdapat enam langkah yang telah dilakukan oleh LPI dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.  ......Transparency and accountability principles are the core of good corporate governance in the SWF. Based on case precedents abroad, there has been some conflict of interest scandals involving the SWF. The lack of transparency and accountability caused these scandals. To support the practice of transparency and accountability in the SWF, the international community has developed a set of Generally Accepted Principles and Practices, a voluntary global standard known as the "Santiago Principles." Meanwhile, the incorporation of transparency and accountability in INA was mentioned in Government Regulations No. 74  Year 2020 concerning INA. However, there is no further explanation in the government regulation on carrying out these principles in the operation of INA. Hence, this research will analyze the implementation of transparency and accountability from two aspects. First is how these principles are implemented generally in the SWF around the world according to the Santiago Principles. The second is how these principles are implemented in INA based on the laws and regulations to prevent the potential conflict of interest. This research is normative juridical research that focuses on the laws and regulations. The author finds that the ten Santiago Principles express the provisions related to public disclosure that can be grouped into three aspects: the source of SWFs funding and the legal framework, the corporate governance, and the risk management. Further, the author also finds that INA has six measures to implement transparency and accountability principles.

Abstrak :
Belakangan ini kaum nelayan di Indonesia sering terlibat dalam konflik sosial yang berkaitan dengan pemanfataan sumberdaya alam (Konflik sumberdaya).Diperkirakan konflik sumberdaya di kalangan kaum nelayan akan semakin sering terjadi di masa yang akandatang, karena potensi sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia cenderung berkurang atau semakin langka......