Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terpencil, sejalan dengan tujuan petnbangunan nasional untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tulisan ini merupakan pemberdayaan sosial ko1nunitas terpencil dengan tujuan untuk, memahami kondisi sosial dan menjaring aspirasi masyarakat tentang kebutuhan kesejahteraan sosial; Menganalisis bentuk pemberdayaan sosial bagi komunitas setempat. Pengamatan dilakukan di Dusun Pantan Kriko, Gampong Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan studi lapangan masyarakat setempat hidup sebagai petani kebun kopi, kondisi permukiman penduduk sangat memprihatinkan, masih ada rumah tidak layak huni, terbatasnya akses terhadap pelayan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan utama adalah pembangunan rumah layak huni, sarana peribadatan, gedung serbaguna untuk pertemuan dan sarana pendukung Iainnya. Kondisi sosiologis masyarakat sangat antusias dan siap untuk diberdayakan, kondisi lingkungan sangat baik untuk mengembangkan berbagai pertanian. Pemerintah daerah Bener Meriah menegaskan komitmennya siap berdampingan dengan program pemberdayaan sosial komunitas setempat.

Abstrak :
Pengabaian hak akan kesehatan menyebabkan munculnya disparitas kesehatan antaramasyarakat adat. Suku Baduy Dalam merupakan masyarakat adat di Indonesia yangmenolak mengikuti perkembangan kehidupan modern. Capaian pelayanan kesehatanpada masyarakat Baduy Dalam sebagai indikator kinerja pemerintah dalam meratakanpelayanan kesehatan belum tercatat dengan baik. Ketersediaan, keterjangkauan, danketerimaan Pelayanan kesehatan sebagai hal fundamental dalam pemerataan hak akankesehatan perlu ditelaah lebih lanjut.Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma Hak Asasi Manusiabertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai pelayanan kesehatan padamasyarakat Baduy. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan informandipilih berdasarkan teknik purposif untuk memenuhi kesesuaian dan kecukupan informasipenelitian. Informan dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah di bidang kesehatan,tenaga kesehatan, stakeholder di Desa Kanekes, kader kesehatan, dan masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis menggunakan matriks dan menggunakan content analysis untukmenyimpulkan fenomena tematik. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan penelaahandokumen dan literatur terkait topik penelitian sebagai triangulasi.Adanya larangan menggunakan alat transportasi ke wilayah Baduy Dalam membuattenaga kesehatan tidak memiliki pilihan lain selain berjalan kaki melewati jalan setapakyang terjal. Pemberian pelayanan kesehatan mobile terkendala dengan jumlah tenagakesehatan dan kemampuan masyarakat dalam menerima pelayanan kesehatan modern.Pelayanan kesehatan modern belum bisa dilakukan karena masih terdapat anggapanpelayanan kesehatan modern mengancam kelestarian adat. Keterlibatan dan perhatianinstansi pemerintah terhadap pelayanan kesehatan pun sangat rendah.Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelayanan kesehatan untuk Baduy Dalam belumdilaksanakan dengan baik karena adanya kendala dari sisi ketersediaan tenaga kesehatan,akses geografis, dan penerimaan terhadap pelayanan kesehatan modern yang rendah. ......Differences in rights to health cause a disparity between indigenous communities andpeople in general, which should be avoidable. The Baduy Dalam Tribe is one of theindigenous communities in Indonesia that refuses to follow modern developments. Theprovision of health services to the Baduy Dalam community has become an indicator ofthe government rsquo s performance, in an effort to better equalize undocumented healthservices. Availability, affordability, and acceptance of health services as a fundamentalequalizer of rights to health needs to be further analyzed.This qualitative research uses a Basic Human Rights paradigm approach to obtain indepthinformation regarding health services among the Baduy community. The methodused was in depth interviews, and informants were chosen using a purposive techniqueto achieve correct and adequate information for this research. The informants includedthe government health department, healthcare personnel, Kanekes Village stakeholders,health cadres, and the community. Results were analyzed using a matrix and contentanalysis to identify the thematic information. To maintain validity, document review andliterature review on the subject were conducted.Restrictions to use vehicles in the Baduy Dalam area caused healthcare personnel toalways have to walk on a narrow road to reach the area. The provision of mobilehealthcare services is also made difficult due to the lack of healthcare personnel andcommunity acceptance of modern healthcare services. The community does not acceptthese services as there is an assumption that it threatens the survival of their traditions.Involvement of government institutions in these healthcare programs is also minimal.Healthcare services to the Baduy Dalam Community is not performed well as there arevarious obstacles in the availability of healthcare personnel, geographical access, and lowacceptance level of modern healthcare services.

Abstrak :
Penelitian ini antara lain bertujuan mendeskripsikan intervensi terintegrasi pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam memberdayakan KAT , beserta berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi intervensi pemberdayaan KAT....

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus tesis ini adalah pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat dan dampak usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di desa Hamak Utara. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus. Landasan utama pelaksanaan ini adalah memberdayakan komunitas adat terpencil untuk memahami program, memutuskan kegiatannya, memprosesnya dari perencanaan sampai evaluasi, membantu kelompok sasaran menjadi mandiri. Pendamping berperan sebagai pemercepat perubahan, tetapi pelaksanaan program penguatan ekonomi komunitas adat terpencil tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Faktor pendukung pelaksanaan tersebut adalah: kebijakan anggaran dari pemerintah, kemauan kelompok untuk meningkatkan pendapat. faktor kebiasaan, keterbatasan sumber daya selama proses pendamping pada pelaksanaan program, kekecewaan dan terbatasnya jaringan kerjasama. Dampak sosial: semakin baikm=nya hubungan sosial diantara kelompok, dampak lain: program tidak dapat meningkatkan pendapatan dan terjadinya pengrusakan hutan. Saran: perlunya perbaikan kebijakan pelaksanaan, bimbingan dan pelatihan terus menerus serta menghadiri pertemuan-pertemuan dengan instansi lain terkait, jaringan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun non pemerintah.