Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memotivasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menyajikan pengungkapan sukarela. Faktor-faktor yang diduga memiliki hubungan terhadap pengungkapan sukarela di antaranya adalah kepemilikan saham perusahaan dan karakteristik yang dimiliki komite audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia. Hasil analisis regresi pada Ordinary Least Squares yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kepemilikan saham oleh institusional, manajerial, dan pemerintah, terhadap pengungkapan sukarela. Sementara itu, kepemilikan asing terbukti tidak berpengaruh signifikan dan kepemilikan blockholder ditemukan memiliki pengaruh negatif. Hasil regresi juga menemukan bahwa pada karakteristik komite audit, hanya kompetensi komite audit yang berpengaruh positif signifikan, sementara frekuensi rapat dan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

---

ABSTRACT
This research examines the factors that motivate companies in Indonesia to provide voluntary disclosure. Factors suspected of having links to the voluntary disclosure are included ownership structures and characteristics of the audit committee. The sample used in this research are manufacturing companies that listed in Indonesia. Regression analysis on Ordinary Least Squares showed that there is a significant positive relationship between institutional, managerial, and government ownership, with the voluntary disclosure. Meanwhile, foreign ownership proved to have no significant effect and blockholder ownership is found to have a negative influence. The regression results also find that in the characteristics of the audit committee, the only factor that have positive and significant effect is audit committee competency, while meeting frequency and committee size does not affect the voluntary disclosure.

Abstrak :
Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan suatu pengertian kepada para akademisi dan praktisi perbankan tentang bagaimana membangun model BEST PRACTICE of corporate governance dalam sebuah institusi perbangkan sesui dengan kondisi nyata kita di Indonesia. Meskipun kampanye kebutuhan penegakkan Corporate Governance (komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite resiko, corporate secretary) maupun pedoman best practice dan code of conduct dewan direksi dan dewan komisaris tetapi beberapa praktisi dan akademisi merasakan dampak implementasi Corporate Governance belum seperti yang diharapkan. Bahkan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kurang optimalnya implementasi Corporate Governance di Indonesia karena kita menganut bukan sistem board tapi dual board - dengan kata lain telah terjadi pengkotoman antara sistem single dna dual board. Oleh karena itu untuk memberikan pengertian kepada para akademi dan praktisi tersebut, penulis mencoba untuk berbagi ilmu mengenai anatomi Corporate Governance dan kondisi kondisi lokal yang harus diperhatikan dalam membangun model Corporate Governance perusahaan perusahaan Indonesia.

Abstrak :
Artikel ini mengenai komite audit dan internal control. Keberadaan koimte audit sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini disebabkan karena fungsi dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen terutama dalam hal pelaporan keuangan dan internal control.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik dan rangkap jabatan komite pemantau risiko dan komite audit terhadap risiko kredit perbankan di Indonesia. Kedua komite tersebut merupakan komite di bawah dewan komisaris yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan manajemen risiko bank. Karakteristik komite diukur melalui aktivitas, ukuran, keahlian kompetensi berdasarkan checklist yang dikembangkan Hermawan 2011 dengan modifikasi peraturan yang berlaku. Sampel terdiri dari bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 hingga 2017. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa karakteristik keahlian kompetensi, baik dalam komite pemantau risiko maupun komite audit, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kredit perbankan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa rangkap jabatan dalam komite audit dan komite pemantau risiko memiliki pengaruh positif terhadap risiko kredit, menunjukkan fokus kinerja komite. Sementara, karakteristik aktivitas dan ukuran komite audit maupun komite pemantau risiko tidak memiliki pengaruh signifikan. Lebih lanjut, melalui pengujian tambahan, karakteristik keahlian keuangan non-akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap risiko kredit, menunjukkan bahwa keahlian ini mampu menunjang monitoring terhadap risiko kredit.

---

ABSTRACT
This research aims to provide empirical evidence regarding the effect of characteristics and overlap membership of Risk Oversight Committee and Audit Committee on Banking credit risk in Indonesia. Both of committees are committee under Board of Commissioners that responsible for monitoring credit risk. Characteristics of each committees are measured by activities, size, and expertise competence based on Hermawan 2011 and Indonesia Financial Service Authority FSA regulation. Samples are consisted of banks listed in Indonesia Stock Exchange IDX during 2013 2017. The result from this research concludes that expertise and competence of both risk oversight committee and audit committee has negative effect on bank credit risk. This research also provides empirical evidence that overlap membership on both risk oversight and audit committee has positive effect on bank credit risk, implying its detrimental effect to the committee rsquo s effectiveness. While, activities and size of both risk oversight committee and audit committee do not have significant impact on bank credit risk. Further on additional test, it rsquo s concluded that only non accounting financial expertise has negative impact on bank credit risk, implying non accounting financial expertise may enhance the understanding of risk exposure and increase monitoring effectiveness of risk oversight committee and audit committee in monitoring credit risk.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi anggota Dewan Komisaris, independensi ketua Dewan Komisaris atau komisaris umum, ukuran Dewan Komisaris, reputasi auditor, dan leverage terhadap probabilita pembentukan Komite Manajemen Risiko secara sukarela serta menguji mengenai pengaruh keberadaan Komite Manajemen Risiko terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan nonkeuangan tidak memiliki kewajiban untuk membentuk Komite Manajemen Risiko, namun beberapa perusahaan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dengan kemungkinan faktor pendorong yang beragam. Keberadaan Komite Manajemen Risiko pada perusahaan diharapkan dapat meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan lebih baik. Pengujian dilakukan pada 45 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI tahun 2015 dan 35 perusahaan nonkeuangan yang telah membentuk Komite Manajemen Risiko sebelum tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor mempengaruhi probabilita pembentukan Komite Manajemen Risiko secara sukarela dan keberadaan Komite Manajemen Risiko tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kinerja perusahaan

---

ABSTRACT
The research aimed to examine the effect of the independence of board of commissioner members, the independence of general commissioner, board size, auditor reputation, and leverage to the probability of the voluntary formation of risk management committee and also to examine the effect of the existence of risk management committee to company performance. Non-financial company have no obligation to establish a risk management committee, but some companies have formed a risk management committee with the possibility of varying the driving factor. The existence of the company? risk management committee is expected to improve the implementation of corporate governance and generate better corporate performance. Tests conducted on 45 non-financial companies that are listed on Indonesia?s Stock Exchange (BEI) in 2015 and 35 non-financial companies that have established the risk management committee prior to 2013. The empirical study shows that some factors affecting the probability of establishment of risk management committee voluntarily and the existence of the risk management committee did not have a significant effect on company performance

Abstrak :
ABSTRACT
This study was conducted to determine the relationship between audit committee characteristics and ethical disclosure. The audit committee characteristics utilized are audit committee expertise, frequency of meeting of audit committee, audit committee size, audit committee tenure, and multiple directorship of audit committee members. Ethic disclosure is measured using items in the research of Persons 2009. The population in this study is companies listed in Indonesia Stock Exchange IDX in 2014 2016. The level of ethic disclosure of listed companies in Indonesia is 56.22. The results of panel data regression show that there are 2 characteristics of audit committee that significantly influence the ethic disclosure, they are audit committee size and frequency of meeting of audit committee.

---

ABSTRACT
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan etika. Karakteristik komite audit yang digunakan adalah keahlian anggota pada komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran komite audit, masa jabatan komite audit, dan jabatan rangkap anggota komite audit. Pengungkapan etika diukur berdasasrkan indeks pengungkapan dalam penelitian Persons 2009. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia IDX pada tahun 2014-2016. Secara keseluruhan tingkat pengungkapan etika perusahaan yang terdaftar di Indonesia adalah 56,22. Hasil regresi data panel menunjukkan terdapat 2 karakteristik komite audit yang secara signifikan mempengaruhi pengungkatan etika yaitu ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit.

Abstrak :
ABSTRAK
Perancangan Ulang Employee Assistance Programs di PT XYZ (56 halaman + viii halaman, 1 tabel, 1 gambar, 4 lampiran) Sejak tahun 2004 PT XYZ menyediakan layanan Employee Assisrunce Programs (EAP) untuk membantu para karyawannya mcngatasi permasalahan pribadi maupun permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Model layanan yang dipergunakan adalah model layanan internal, yang ditangani oleh satu orang konsclor yang juga menjabat salah satu _iabatan struktural di PT XYZ serta merupakan pimpinan koperasi karyawan. Layanan terscbut terhenti pada bulan Mare! 2006, karena konselor tersebut dialihtugaskan. Pimpinan Human Capital Development P'l` XYZ berkeinginan untuk mengevaluasi layanan EAP tersebut sebelum mcngaktifkannya kembali. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan EAP di PT XYZ selama ini dan juga terhadap sejumlah Iiteratur terkait, direkomendasikan: l. Layauan EAP tetap perlu dilaksanakan di PT XYZ. 2. Pcnggunaan model layanan kombinasi internal-elcstcrnal. 3. Pengemban gan program-program yang berorientasi preventif. 4. Pengembangan variasi metodc layanan, termasuk pemanfaatun fasilitas teknologi informasi di PT XYZ, khususnya HCIS dan portal E-IIR, Serta mengintcgrasikannya dengan knowledge management yang dilerapkan di PT XYZ. 5. Penggunaan konsultan yang memiliki keahlian dan pengalamzm di bidang layanan EAP, sebagai pendamping qlalam mengembangkan Iayanan EAP di PT XYZ. Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut di alas, layanan EAP di PT XYZ diharapkan dapat mcnuniang slrategi PT XYZ yang memetingkan kunlitas teknis clan layanan pelanggan berkelas dunia.

---