Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah tidak jarang menimbulkan permasalahan. Karena itu, pada negara kesatuan, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah lepas dari pengawasan dan pembinaan pemerintah pusat. Tingkat pengawasan tersebut bergantung pada sistem penyelenggaraan desentralisasi yang dianut oleh suatu negara. Dalam skripsi ini, akan dibahas pengawasan peraturan daerah di negara-negara kesatuan yakni Indonesia, Kolombia, dan Bolivia dengan menggunakan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan pengawasan peraturan daerah di ketiga negara tersebut adalah adanya pengawasan berupa review. Sedangkan perbedaannya, Indonesia dan Bolivia juga memiliki mekanisme pengawasan preview. Akan tetapi, lain halnya dengan Kolombia, pengawasan review di Indonesia dan Bolivia dilaksanakan melalui persidangan tertutup. Pengawasan peraturan daerah dalam kerangka negara kesatuan sebaiknya dilaksanakan melalui mekanisme preview dan review. Pengawasan review sebagai bentuk perlindungan kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah sebaiknya dilaksanakan melalui persidangan terbuka. ......The authority of local governments to create local regulations often causes problems. Hence, in unitary states, the exercise of such authority is done under the supervision and guidance of the central government. The level of supervision depends on the decentralization system adopted by the country. This thesis focuses on the supervision of local government regulations in Indonesia, Colombia, and Bolivia by using comparative method which resulting into a normative juridical research. The result of this study indicates that these countries exercise review control over local government regulations. The difference is Indonesia and Bolivia have preview control mechanism, while Kolombia does not have preview control mechanism. However, unlike Kolombia, review control in Indonesia and Bolivia are conducted through closed courts. This study suggests that supervision of local government regulations within the framework of unitary state should be implemented through preview and review measures. Review control should be implemented through open courts to protect public interest and safeguard against government abuse.

Abstrak :
Penelitian ini akan berupaya menjabarkan mengenai latar belakang yang menjadi alasan penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Kolombia. Kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk berdasarkan apa yang menjadi tujuan suatu negara. Pembentukan ini juga dipengaruhi faktor lingkungan internal dan eksternal. Dalam penelitian ini mengacu pada kebijakan luar negeri AS terhadap Kolombia pada masa Clinton. Kebijakan Clinton mengacu pada masalah keamanan nasional AS. Untuk mencapai tujuan nasional, diperlukan suatu instrumen. Instrumen yang digunakan oleh Clinton adalah melalui dana bantuan yang dikeluarkan melalui progran Plan Colombia. Besarnya jumlah bantuan yang dikeluarkan AS untuk wilayah Kolombia, menjadikan Kolombia sebagai negara yang menerima bantuan terbesar dari AS. Konflik dalam negeri yang dihadapi oleh Kolombia dirasa menjadi ancaman bagi AS. Hal ini disebabkan juga karena letak geografis Kolombia yang dekat dengan AS. Namun, berdalih untuk mencegah pasokan obat-obatan terlarang masuk ke dalam wilayahnya, AS mengirimkan pasukan untuk melakukan pelatihan bagi Polisi Nasional Kolombia serta bantuan peralatan militer. Hal ini menjadi pertanyaan besar karena seharusnya untuk mencapai keamanan nasional, seharusnya diperketat pula keamanan dalam negerinya.

---

This thesis is aimed to explain the background of US foreign policy to Colombia. Foreign policy is created to entertain one country?s interest and is determined by the internal and external factor. In this thesis, US foreign policy towards Colombia is taken during Clinton administration in which it aims on US national security. In order to attain the national interest, a country should have an instrument which in this case, is in the form of Colombia Plan. The huge amount of military aid that has been initiated for Colombia has made the said country as the biggest recipient of military aid by the US government. This is due to the Colombian severe internal conflict that has become a big threat by US as their neighbor. However, the US intention to send the troops for Colombian military aids and training for Colombian National Polices has been diverted on the issue of illegal drug trade into US. This has raised the question because in order to attain the national security, US has to strengthen her internal defense system.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kesepekatan kerjasama pertahanan (DCA) antara Kolombia dan Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus 2009. Perjanjian tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara anti-AS, terutama Venezuela. Venezuela merespon kehadiran militer Amerika Serikat dengan menggunakan strategi militer ofensif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam situasi security dilemma, Venezuela dapat mengambil strategi defensif untuk memungkinkan kerjasama dengan negara-negara lain agar dapat menghindari terjadinya perang.

---

The focus of this thesis is about defense cooperation agreement (DCA) between Colombia and the United States on August 14, 2009. The agreement raises concerns for the countries of the anti-US, particularly Venezuela. Venezuela responds U.S military presence by using offensive military strategy. This research is a qualitative case study design. The results suggest that in the security dilemma situation, Venezuela can take a defensive strategy to allow cooperation with other countries in order to avoid the war.