Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijaksanaan Koeksistensi Damai merupakan salah satu kebijakan luar negeri RRC yang penting pada kurun waktu 1950 an. Kebijakan ini diawali dengan perjanjian Sino-India mengenai wilayah Tibet pada 1954 yang melahirkan lima prinsip Koeksistensi damai yang terkenal. Dua tahun setelah Dikeluarkannya komunike bersama Cina-India mengenai Koeksistensi damai ini, pada Kongres XX PKUS 1956, Sekretaris Jendral PKUS N.S. Khrushchev mengumumkan digunakannya koeksistensi damai sebagai garis umum kebijakan luar negeri Soviet. Meskipun dengan pengumuman tersebut tampak bahwa Soviet menggunakan kebijakan yang sama dengan Cina dalam politik luar negerinya, namun pada dasarnya kebijakan koeksistensi damai yang diumumkannya itu sebenarnya memiliki perbedaan dengan apa yang diumumkan Cina sebelumnya. Ini terbukti kemudian, ketika koeksistensi damai menjadi salah satu dimensi yang penting dalam perselisihan terbuka Sino-Soviet yang terjadi kemudian Koeksistensi Damai yang diumumkan terlebih dulu oleh Cina, lebih menekankan fungsinya sebagai 'taktik sementara', seperti yang telah ditekankan Lenin. Cina menginginkan suatu masa damai untuk melaksanakan pembangunan dalam negerinya. Ia pun mengharapkan bahwa selama masa itu pula, ia bisa menggalang suatu front persatuan internasional dengan dunia ketiga untuk melawan imperialisme. Tujuan jangka pendek dari penggalangan front persatuan ini adalah keluar dari posis defensif akibat politik pembendungan AS terhadapnya. Sementara seperti Lenin Cina berharap dapat merebut waktu sehingga pada gilirannya ia dapat mencapai kemenangan akhir 'revolusi dunia'. Lain halnya dengan Cina, Khrushchev terutama menggunakan kebijakan tersebut untuk mengadakan peredaan ketegangan dengan AS. Ia mendefinisikan koeksistensi damai tidak lain sebagai penolakan perang, karena di dunia sekarang, telah muncul faktor baru yang menentukan yaitu senjata nuklir. Dengan demikian menurut Khrushchev hanya ada dua pilihan perang yang menghancurkan kedua pihak, imperialis maupun sosialis, atau koeksistensi damai. Pendeknya ia memilih koeksistensi damai karena ini memungkinkan sosialis untuk memenangkan kompetisi di antara dua kubu tersebut..."

"Skripsi ini membahas keterkaitan antara Prinsip Koeksistensi Damai dengan Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam pengimplementasian Prinsip Koeksistensi Damai dalam Perjanjian Dwikewarganegaraan RI-RRT merupakan suatu sarana bagi RRT dalam menerapkan Soft Powernya, guna menarik negara-negara lain demi terciptanya hubungan diplomatik luar negerinya. Akan tetapi, pengimplementasian Prinsip Koeksistensi Damai oleh RRT dalam perjanjian ini tidak sepenuhnya konsisten,sehingga berdampak pada hubungan diplomatik luar negeri Tiongkok, khususnya dengan Indonesia.This thesis explains the relationship between the Principle of Peaceful Coexsistence and the Dual Citizenship Treaty of RI-PRC. This research is a qualitative research that supported by a literature study. This research proves that the implementation of the Principle of Peaceful Coexsistence on the Dual Citizenship Treaty of RI-PRC is a medium for the People’s Republic of China to implement its soft power, in order to attract other countires to build a diplomatic relationship. However, the implementation of the Principle of Peaceful Coexsistence in this treaty is not that consistent, thus impacting China’s diplomatic relation with another countires, especially with Indonesia."

"Zhou Enlai sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri RRC berkontribusi besar dalam peningkatan hubungan RI-RRC selama Perang Dingin berlangsung, khususnya sejak tahun 1951 hingga puncaknya di Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955. Oleh karena itu, hubungan RI-RRC sebelum KAA, prinsip ‘koeksistensi damai’ dalam diplomasi Zhou Enlai, penerapan prinsip tersebut terhadap Indonesia melalui diplomasi Zhou Enlai di KAA, dan peranan Zhou Enlai dalam peningkatan hubungan RI-RRC menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Zhou Enlai terletak pada penyesuaian kebijakan luar negeri Cina terhadap Indonesia, pembangunan citra Cina yang baru melalui KAA, penyelesaian masalah dwikewarganegaraan etnis Cina, dan penarikan Indonesia menjadi mitra Cina di masa Perang Dingin. Dalam konteks kepentingan nasional Cina, diplomasi Zhou Enlai terhadap Indonesia pada tahun 1951-1955 sejatinya mengandung agenda Cina untuk membebaskan diri dari politik pembendungan AS serta memperkuat propaganda ‘koeksistensi damai’ di mata dunia dalam rangka memperoleh lingkungan internasional yang kondusif bagi pembangunan dalam negeri Cina, yaitu Pembangunan Lima Tahun Pertama (Pelita I) yang berlangsung sejak tahun 1953 hingga tahun 1957.

---

Zhou Enlai as the Prime Minister and Foreign Minister of the PRC contributed greatly to the improvement of Sino-Indonesian relations during the Cold War, particularly since 1951 to its peak at the Asian-African Conference (AAC) in 1955. Therefore, Sino-Indonesian relations before AAC, Zhou Enlai's principle of 'peaceful coexistence', its implementation on Indonesia through AAC, and the role of Zhou Enlai in improving Sino-Indonesian relations are the issues discussed in this study. This research is a qualitative research with a historical approach. The results indicate that Zhou Enlai's role lies in adjusting China's foreign policy towards Indonesia, building a brand new image of China through AAC, solving ethnic Chinese dual citizenship, and developing Sino-Indonesian partnership during the Cold War. In the context of China's national interests, Zhou Enlai's diplomacy towards Indonesia during 1951-1955 intrinsically embodied China's agenda to break free from US containment policy and to strengthen the propaganda of 'peaceful coexistence' internationally in order to provide a favourable international environment for China’s internal development, namely the First Five-Year Plan which took place since 1953 until 1957.

"