Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Bisnis berita daring merupakan salah satu bentuk industri yang berkembang di Indonesia. Agar dapat bersaing, bisnis tersebut harus memiliki kemampuan untuk membuat sebuah inovasi. Inovasi dalam sebuah perusahaan bergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh karyawannya. Knowledge management (KM) merupakan disiplin ilmu yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. detikNetwork telah menerapkan dan mengimplementasi KM, tetapi tidak berjalan dengan sukses, kegagalan terjadi diakibatkan oleh kurangnya persiapan dan ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di detikNetwork dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja yang terdiri dari variabel organization culture, organization structure, IT infrastructure, individual acceptance, dan intention to be involved in KM process. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner berskala likert yang ditujukan kepada karyawan detikNetwork. Berdasarkan hasil analisis dengan metode statistik deskriptif, perusahaan detikNetwork mempunyai rata-rata sebesar 3.7 (ready but needs a few improvement). Hal ini menandakan bahwa detikNetwork telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan, namun masih perlu melakukan beberapa perbaikan.

 

---

Online news business is one form of industry that is a growing in Indonesia. In order to be competitive, the business must have the ability to make an innovation. Innovation in a company depends on the competencies of its employees. Knowledge management (KM) is a discipline that can be used to improve employee competencies. detikNetwork has implemented KM, but did not run successfully, failure occurred due to lack of preparation and inability of the company to implement KM. This study aims to measure the level of readiness for the implementation of knowledge management in detikNetwork and provide recommendations in the form of improvement strategies if there are factors that are not ready. This study uses a framework consisting of organizational culture, organizational structure, IT infrastructure, individual acceptance, and intention to be involved in KM process variables. This research was conducted quantitatively using a Likert scale questionnaire aimed at detikNetwork employees. Based on the results of the analysis using descriptive statistical methods, detikNetwork has an average of 3.7 (ready but needs a few improvement). This indicates that detikNetwork is ready to implement knowledge management, but still needs to make some improvements.

 

"

"Bisnis berita daring merupakan salah satu bentuk industri yang berkembang di Indonesia. Agar dapat bersaing, bisnis tersebut harus memiliki kemampuan untuk membuat sebuah inovasi. Inovasi dalam sebuah perusahaan bergantung pada kompetensi yang dimiliki oleh karyawannya. Knowledge management (KM) merupakan disiplin ilmu yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. detikNetwork telah menerapkan dan mengimplementasi KM, tetapi tidak berjalan dengan sukses, kegagalan terjadi diakibatkan oleh kurangnya persiapan dan ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di detikNetwork dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja yang terdiri dari variabel organization culture, organization structure, IT infrastructure, individual acceptance, dan intention to be involved in KM process. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner berskala likert yang ditujukan kepada karyawan detikNetwork. Berdasarkan hasil analisis dengan metode statistik deskriptif, perusahaan detikNetwork mempunyai rata-rata sebesar 3.7 (ready but needs a few improvement). Hal ini menandakan bahwa detikNetwork telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan, namun masih perlu melakukan beberapa perbaikan.

---

Online news business is one form of industry that is a growing in Indonesia. In order to be competitive, the business must have the ability to make an innovation. Innovation in a company depends on the competencies of its employees. Knowledge management (KM) is a discipline that can be used to improve employee competencies. detikNetwork has implemented KM, but did not run successfully, failure occurred due to lack of preparation and inability of the company to implement KM. This study aims to measure the level of readiness for the implementation of knowledge management in detikNetwork and provide recommendations in the form of improvement strategies if there are factors that are not ready. This study uses a framework consisting of organizational culture, organizational structure, IT infrastructure, individual acceptance, and intention to be involved in KM process variables. This research was conducted quantitatively using a Likert scale questionnaire aimed at detikNetwork employees. Based on the results of the analysis using descriptive statistical methods, detikNetwork has an average of 3.7 (ready but needs a few improvement). This indicates that detikNetwork is ready to implement knowledge management, but still needs to make some improvements."

"Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang manajemen pengetahuan, mengamanatkan setiap Satuan atau Unit Perangkat Kerja Daerah (SKPD/UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melaksanakan manajemen pengetahuan (KM). Pelaksanaanya melalui sebuah sistem manajemen pengetahuan (KMS) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Sebelum sebuah organisasi menerapkan KMS, perlu diketahui terlebih dahulu kesiapan KM organisasi tersebut. Hal ini untuk mengurangi adanya risiko kegagalan implementasi KMS. Saat ini BPSDM belum mengetahui tingkat kesiapan manajemen pengetahuannya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan KM di BPSDM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan KM sebelum mengimplementasikan KMS. Selain itu penelitian ini memberikan rekomendasi perbaikan jika terdapat faktor KM yang belum siap. Tingkat kesiapan ini diukur berdasarkan pemetaan variabel KM critical Success Factor (KMCSF) ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Data penelitian dikumpulkan menggunakan metode survey terhadap sampel pegawai BPSDM. Kemudian dihitung rata-rata kesiapan setiap faktor, serta dianalisis untuk mendapatkan rekomendasi dalam meningkatkan kesiapan KM. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa nilai kesiapan KM BPSDM 75,7% atau level receptive. Hal ini mengindikasikan BPSDM telah siap dalam penerapan KM. Meskipun secara keseluruhan tingkat kesiapan pada level receptive, namun terdapat faktor yang masih perlu ditingkatkan kesiapannya yaitu faktor organisasi.

---

DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 164 of 2017 on knowledge management, mandates every Unit or Unit of Local Working Units (SKPD / UKPD) and Regional Owned Enterprises (BUMD) to implement knowledge management (KM). Implementation through a knowledge management system (KMS) coordinated coordinated by the Agency for Human Resource Development (BPSDM). Before an organization implements KMS, it is important to know in advance the readiness of the organization's KM. This is to reduce the risk of failure of KMS implementation. Currently BPSDM not yet know the level of readiness of knowledge management. Therefore, it is necessary to measure the level of readiness of KM in BPSDM. This study aims to determine the level of readiness of KM before implementing KMS. In addition, this study provides recommendations for improvement if there are factors that are not ready KM. This level of readiness is measured by mapping KM critical Success Factor (KMCSF) variables into abstract, soft, and hard aspects. The data were collected using survey method of BPSDM employee sample. Then calculated the average readiness of each factor, and analyzed to get recommendations in improving the readiness of KM. Based on this research note that the readiness value of KM BPSDM 75,7% or receptive level. This indicates that BPSDM is ready for KM implementation. Despite the overall level of readiness at the receptive level, there are still factors that need to be improved in the readiness of organizational factors."

"Di dalam era globalisasi setiap perusahaan dituntut untuk senantiasa mengembangkan usahanya sehingga dapat bertahan dan unggul di dalam persaingan yang semakin ketat. Pengetahuan sebagai aset intelektual merupakan aset yang sangat penting di samping aset-aset fisik lainnya. Pengelolaan pengetahuan yang dikenal dengan Knowledge Management (KM) memegang peranan penting di dalam memberikan nilai kompetitif suatu perusahaan. Pada penelitian ini dirancang suatu sistem KM pada departemen Automation PT. BFM, dengan metode langkah implementasi KM yang dikembangkan oleh Amrit Tiwana: KM Tool Kit. Perancangan dimulai dengan dua macam identifikasi, yaitu identifikasi awal dan identifikasi strategi. yang merupakan langkah di dalam menciptakan cetak biru sistem yang akan dikembangkan. Sistem tersebut nantinya akan memiliki suatu KM Tool yang sesuai dan dapat diterapkan perusahaan. Hasil perancangan KM tool di dalam penelitian ini adalah berupa KM intranet, yaitu suatu portal (berbasis web) yang dapat diaplikasikan melalui teknologi intranet. Dengan KM intranet diharapkan perusahaan dapat secara efektif dan efisien menjelankan proses KM sehingga terjadi iklim pembelajaran untuk menghasilkan individu dan organisasi yang produktif dan inovatif.

---

In globalization era, every organization is expected to develop its business all the time so could be survived and leading in the hard competition. Knowledge as intellectual asset is the most important thing beyond the other physical assets. Knowledge management (KM) is the key to give competitive advantage to an organization.

This research designs a knowledge management system at Automation department PT. BFM, with reference of Amrit Tiwana's 10 road map of KM implementation: KM Tool Kit. The design was started by doing two kind identifications as step to build a blue print of system to be developed, that will use suitable KM tool for company.

The result of KM tool design is KM intranet. KM intranet is a portal (web based) in which could be implemented by intranet technology. By KM intranet, company can run KM process effectively and efficiently to create productive and innovative knowledge worker."

"Knowledge merupakan salah satu aset yang berharga bagi organisasi. Dengan mengelola knowledge yang ada, organisasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif dalam persaingan dengan organisasi lainnya. Sebaliknya, apabila knowledge yang ada di dalam organisasi tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian seperti menghilangkan peluang bisnis, dan matinya organisasi karena tidak adanya inovasi sehingga diperlukan pengelolaan knowledge. Namun dalam penerapannya, pengelolaan knowledge tidak selalu berhasil diterapkan oleh setiap organisasi. Untuk dapat mengurangi risiko kegagalan dalam upaya pengelolaan knowledge, diperlukan penilaian kesiapan implementasi peneglolaan knowledge dalam organisasi. Dari hasil penilaian tersebut dapat diambil tindakan atau upaya perbaikan untuk faktor yang belum siap dalam organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi knowledge management serta fakor-faktornya yang dapat ditingkatkan di PT Mediatrac Sistem Komunikasi. Aspek yang digunakan dalam penelitian ini berupa Organization Culuture, Organization Struccture, IT Infrastructure, Individual Acceptance dan Intention to be involved in KM Process. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan survey research pada 103 responden dengan uji reliabilitas dan uji validitas dalam pengolahan data dan penilaian kesiapannya serta PLS untuk analisis faktornya. Hasil dari penelitan ini diperoleh bahwa PT Mediarac Sistem Komunikasi telah mencapai tingkat kesiapan level 4 atau receptive. Dengan faktor yang secara signifikan mempengaruhi pegawai untuk terlibat dalam proses KM adalah learning, bussiness strategy, reward, it use, dan effort expectancy.

---

Knowledge is one of the most valuable assets for an organization. By managing existing knowledge, organizations can gain competitive advantage in competition with other organizations. Otherwise, if the existing knowledge within the organization is not properly managed, it can lead to losses such as loss of business opportunities, and the destruction of the organization due to lack of innovation so that knowledge management is required.

In practice, knowledge management is not always successfully implemented by every organization. To be able to reduce the risk of failure in the effort of knowledge management, assessment of knowledge management readiness implementation is required in the organization.

The purpose of this research is to know the readiness of knowledge management implementation and its factors that can be improved in PT Mediatrac Sistem Komunikasi. Aspects used in this research are Organization Culuture, Organization Struccture, IT Infrastructure, Individual Acceptance and Intention to be involved in KM Process.

The methodology used in this study used a survey approach on 103 respondents with reliability and validity test in data processing and assessment of readiness and PLS for factor analysis.

The conclusion of this research obtained that PT Mediatrac Communication System has reached level 4 or receptive readiness level. With a factor that significantly affects employees to be involved in the KM process are learning, bussiness strategy, reward, it use, and effort expectancy."

"Peran knowledge management bagi PT PELNI (Persero) dianggap perlu dilakukan secara formal demi menundukung visi dan misi perusahaan. Adanya knowledge management diharapkan mampu untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi yang ada pada pegawai sehingga nantinya berbagai inovasi bisnis dapat tercipta secara berkesinambungan. Kondisi yang ada saat ini yaitu PT PELNI (Persero) masih belum memiliki knowledge management dalam mengelola knowledge yang ada pada perusahaan. Masalah utama yang muncul pada penelitian ini yaitu knowledge pegawai PT PELNI (Persero) belum tersebar dan tersimpan dengan baik. Pentingnya peran knowledge management terhadap suatu perusahaan dan masalah yang muncul terkait knowledge management menjadikan perusahaan perlu untuk membangun knowledge management. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesiapan PT PELNI (Persero) dalam menerapkan knowledge management dan memberikan rekomendasi pada perusahaan dalam mengimplementasikan knowledge management berdasarkan tingkat kesiapan tersebut. Pengukuran tingkat kesiapan knowledge management pada penelitian ini berdasarkan aspek yang ada pada KM Enabler dan Individual Acceptance yang mempengaruhi aspek intention to be involved in KM Process. Pengukuran tingkat kesiapan knowledge management dilakukan dengan menggunakan kuesioner berskala likert yang ditujukan kepada pegawai PT PELNI (Persero). Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan knowledge management berada pada tingkatan receptive yang berarti secara keseluruhan organisasi lebih dari siap dalam menerapkan knowledge management. Berdasarkan tingkat kesiapan tersebut, penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan organisasi di setiap aspek dan rekomendasi dalam mengimplementasikan knowledge management.

---

The role of knowledge management for PT PELNI (Persero) is deemed necessary to be carried out formally to support the company's vision and mission. The existence of knowledge management is expected to be able to maintain and improve the existing competencies of employees so that later various business innovations can be created on an ongoing basis. The current condition of PT PELNI (Persero) still does not have knowledge management in managing existing knowledge in the company. The main problem in this study is that the knowledge of PT PELNI (Persero) employees has not been properly dispersed and stored. The importance of the role of knowledge management for a company and the problems that arise related to knowledge management make PT PELNI (Persero) need to build knowledge management. This research was conducted with the aim of knowing the level of readiness of PT PELNI (Persero) in implementing knowledge management and providing recommendations to companies in implementing knowledge management based on this level of readiness. Measuring the level of knowledge management readiness in this study is based on aspects that exist in KM Enabler and Individual Acceptance which affect aspects of the intention to be involved in the KM Process. Measuring the level of knowledge management readiness was carried out using a Likert-scale questionnaire aimed at employees of PT PELNI (Persero). The results of this study indicate that the level of organizational readiness in implementing knowledge management is at a receptive level, which means that as a whole the organization is more than ready to implement knowledge management. Based on this level of readiness, this study provides a number of recommendations to improve organizational readiness in every aspect and recommendations for implementing knowledge management."

"Negara Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensil dimana kekuasaan tertinggi pemerintahan berada di tangan Presiden. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Wakil Presiden diberikan tugas untuk menangani beberapa program strategis pemerintah diantaranya penanganan ekonomi, infrastruktur, reformasi birokrasi, kemiskinan, bencana alam, dan konflik. Dalam mendukung tugas sehari-harinya Wakil Presiden didukung oleh organisasi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kebijakan. Pengetahuan menjadi sumber daya utama bagi Setwapres dan harus dikelola sehingga pengetahuan itu tidak hilang akibat pegawai pensiun, mutasi dan rotasi, maupun pergantian Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi manajemen pengetahuan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi Setwapres. Perumusan strategi manajemen pengetahuan menggunakan kerangka kerja Zack. Rumusan strategi manajemen pengetahuan antara lain: Setwapres perlu mendokumentasikan pengalaman-pengalaman kerja ke dalam bentuk tertulis, meningkatkan kesadaran pegawai dan menetapkan kebijakan organisasi yang mendorong pegawai untuk berbagi pengetahuan, memberikan motivasi kepada pegawai untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan baru tentang kebijakan publik, melakukan pemetaan stakeholders terkait program strategis pemerintah yang ditangani Wakil Presiden, meningkatkan jejaring kerja dengan kementerian/lembaga lainnya untuk memperoleh data, meningkatkan kesadaran pegawai mengenai peran dan pemanfaatan pengetahuan, melakukan evaluasi mengenai pemanfaatan basis data dan sistem informasi, menyediakan pengetahuan dalam bentuk tertulis dan mudah diakses untuk media pembelajaran pegawai, serta melakukan dokumentasi dan diseminasi pengetahuan agar dapat dimanfaatkan kembali oleh pegawai.

---

The Republic of Indonesia implements a presidential system in which the highest power is in the hands of the President. In carrying out his duties, the President is assisted by a Vice President. The Vice President was assigned to handle several strategic government programs such as economy, infrastructure, bureaucratic reform, poverty, natural disasters, and conflict resolution. In supporting his daily duties, the Vice President is supported by Secretariat of the Vice President (Sekretariat Wakil Presiden) which has the task of providing technical, administrative and policy analysis. Knowledge is the main resource for the Vice President Secretariat and must be managed so that knowledge is not lost due to retirement employees, transfers and rotations, as well as the replacement of the Vice President. This study aims to formulate a knowledge management strategy that can improve the performance of the Vice President Secretariat. The formulation of a knowledge management strategy uses the Zack framework which includes: The Secretariat needs to create documentation of their work experiences in written form, increase employee awareness and establish organizational policies that encourage employees to share knowledge, motivate employees to learn new knowledge about public policies, conduct stakeholder mapping related to strategic government programs handled by the Vice President, improving networks with other ministries/agencies to enhance database, increasing employee awareness of the role and utilization of knowledge, evaluating the use of databases and information systems, providing knowledge in written form and easy access to the media employee learning, as well as documenting and disseminating knowledge so that it can be reused by employees."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"