Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Perusahaan Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Kliring Berjangka untuk membayarkan Margin dan Dana Kliring, Transaksi pada Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan transaksi yang berisiko tinggi dimana para pelaku dapat saja memperoleh keuntungan yang sangat besar akan tetapi dapat juga menperoleh kerugian yang sangat besar pada waktu yang dekat. Untuk meminimalkan hal tersebut maka dibentuklah Lembaga Kliring Berjangka yang berfungsi untuk menjamin penyelesaian pembayaran setiap transaksi Pialang Berjangka yang merupakan Anggotanya, keberadaan Lembaga Kliring tersebut dapat memberikan kepastian dalam pembayaran setiap transaksi yang ada di Perdagangan Berjangka Komoditi, akan tetapi di lain hal untuk menjamin pembayaran dan/atau penyelesaian tersebut dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka maka Anggota Lembaga Kliring Berjangka berkewajiban untuk menyetorkan Margin dan Dana Kliring, apabila Anggota Kliring Berjangka tidak mengakui adanya transaksi yang dilakukannya dimana transaksi tersebut sudah dijamin penyelesaiannya oleh Lembaga Kliring Berjangka maka hal tersebut akan menjadi permasalahan tersendiri dan memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi Lembaga Kliring dari hal-hal tersebut di masa yang akan datang. ...... This thesis explored about the obligation of Futures Brokerage Company as a Member of Derivative Clearing House to pay Clearing Fund and Margin. Transaction in futures commodity trading is a high risk transaction, where the party who conduct Futures Commodity Trading can obtain huge profit and huge loss within adjacent. Derivative Clearing House is established to minimize such high risk transaction. The function of Derivative Clearing House is to guarantee payment completion upon every transaction conducted by Futures Brokerage, which is a member of such Derivative Clearing House. The existence of Derivative Clearing House can give certainty in payment upon every transaction in Futures Commodity. Nevertheless to be able to guarantee the payment and/or to complete the transactions by Derivative Clearing House, the member of Derivative Clearing House (Futures Brokerage) is oblige to pay the Clearing Fund and Margin. If such member of Derivative Clearing House did not acknowledge the transaction which has been done whereas such transaction had been guaranteed by the Derivative Clearing House, hence it will become a distinct issue. To be able to solve that issue and any similar issue in the future, the Derivative Clearing House needs legal protection.

Abstrak :
Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UUPBK), bahwa masing-masing institusi pada perdagangan berjangka komoditi memiliki tugas dan wewenang yang bertujuan saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga perdagangan berjangka komoditi dapat berjalan sebagimana mestinya. Permasalahan yang cukup komprehensif untuk dibahas adalah permasalahan yang berkaitan dengan lembaga kliring berjangka, baik berupa efektifitas keberadaan lembaga ini dikaitkan dengan periindungan terhadap nasabah, maupun hubungan hukum dengan institusi lainnya. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUPBK menyebutkan bahwa penyelenggaraan perdagangan berjangka di Indonesia harus dilengkapi dengan keberadaan Lembaga Kliring Berjangka, yang izin usahanya diberikan kepada Badan Usaha yang terpisah dari Bursa Beijangka dan bersifat mandiri. Keberadaan PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia selaku Lembaga Kliring Berjangka dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia mempertegas eksistensi lembaga ini sebagai lembaga yang bertugas mengawal integritas finansial di Bursa Berjangka. Keberadaan lembaga ini sebagai penyeimbang dan penyelaras lembaga Bursa Berjangka, sehingga setiap transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka dapat berjalan secara wajar, teratur, efisien dan efektif, yang akan berimplikasi pada semakin terlindunginya nasabah yang melakukan transaksi di Bursa Berjangka. Hubungan hukum antara Lembaga Kliring dengan BAPPEBTI dan BBJ merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari UU, sedangkan hubungan hukum antara Lembaga Kliring dengan Pialang Berjangka maupun antara Pialang Berjangka dengan Nasabah adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, terhadap hubungan hukum yang timbul diantara para pihak perlu diperhatikan beberapa perbaikan, antara lain permasalahan perlindungan terhadap pihak nasabah, serta adanya jaminan kepastian hukum bagi pelaku dalam perdagangan beijangka komoditi, dengan memperbaharui hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta mengambil langkah-langkah seperti mendemutualisasikan lembaga Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, mensinkronisasikan kebijakan antar institusi dan langkah-langkah lain guna memperpendek jarak ketertinggalan Bursa Berjangka dalam negeri dengan Bursa Berjangka di luar negeri.

Abstrak :
Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa (Pasal 1 angka 9 Undangundang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Bapepam-LK telah memberikan izin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan, KPEI wajib untuk menetapkan peraturan tentang Kliring Transaksi Bursa, Penjaminan, dan aktivitas lain yang terkait dengan kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Dalam melaksanakan kegiatan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI menggunakan Novasi untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sehingga dapat meminimalkan terjadinya risiko gagalnya penyelesaian Transaksi Bursa dan meningkatkan keamanan bertransaksi di Pasar Modal.

---

The Clearing Guarantee Institution is the Person that clears and guarantees the settlement of Securities Exchange Transaction (Article 1 item 9 Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market). Bapepam-LK has granted the business license of Clearing Guarantee Institution to The Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). As the Clearing Guarantee Institution, KPEI is required to set rules on Securities Exchange Transaction Clearing, Guarantee, and other activities related to Clearing and Settlement Guarantee of the Securities Exchange Transaction. In conducting Securities Exchange Transaction Settlement Guarantee activities, KPEI uses Novation to ensure the settlement of the Securities Exchange Transaction to minimize the risk of settlement failure of the Securities Exchange Transaction and to maximize the security of the Capital Market transactions.

Abstrak :
Pasar Modal merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara, sehingga transaksi terkait pasar modal adalah bersifat nasional dan international, sehingga landasan hukum suatu negara harus benar-benar mendasari semua jenis kegiatan perekonomian di negara tersebut, dengan kata lain transaksi pinjam meminjam yang menjadi bagian dari transaksi di pasar modal Indonesia diperlukan analisis yuridis yang mendalam atas jenis transaksi tersebut, konstruksi hukum Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat menimbulkan permasalahan yang menarik bila dibandingkan dengan konstruksi hukum perjanjian pinjam-meminjam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mungkin terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsepsi hukum pasar modal (Undang-Undang Pasar Modal) dan konsepsi hukum Perdata (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) berkaitan dengan objek, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Dari Uraian di atas bahwa transaksi Pinjam Meminjam Efek merupakan konsekuensi perkembangan mekanisme pasar modal yang terus berkembang, transaksi pinjam meminjam dengan objek surat berharga berupa Saham Tanga Warkat sebagai pembatasan dalam penelitian dan penulisan tesis ini merupakan jenis transaksi yang baru terjadi di Pasar Modal Indonesia, banyak hal yang masih perlu kajian mendalam dari sisi hukum tentang keabsahan transaksi pinjam meminjam saham tanpa warkat ditinjau dari semua hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, penelitian ini menempatkan Transaksi Pinjam Meminjam Efek tanpa warkat berupa Saham dan penerapan di KPEI sebagai obyek penelitian dan penulisan dengan masalah-masalah dibawah ini: 1. Apa yang dimaksud dengan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat dan bagaimana mekanismenya? 2. Aspek-aspek yuridis dan mekanisme umum dari Transaksi Pinjam Meminjam Efek? 3. Bagaimana aspek legal dari pelaksanaan Transaksi Pinjam Meminjam Efek Eanpa Warkat secara nyata?

Abstrak :
Dalam kondisi perekonomian dunia yang sernakin terbuka antar tiap negara, maka pasar modal Indonesia juga tidak luput dari dampak globalisasi ini, oleh sebab itu maka pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) terus berupaya mempersiapkan dan memperbaiki kondisi pasar modal balk perangkat-perangkatnya, pelaku-pelakunya, instrumennya maupun peraturannya untuk mendorong arus masuknya dana-dana asing untuk ikut berpartisipasi pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) II. Pasar modal yang baik adalah pasar modal yang likuid, efisien dan fair. Dalam rangka pencapaian tujuan ini maka dua hal pokok yang harus diperbaiki adalah mekanisme perdagangan dan mekanisme penyelesaian. Perbaikan yang akan dilakukan oleh pasar modal Indonesia akan mengikuti standar internasional dan mengacu pada rekomendasi kelompok G30 yaitu kelompok profesional dan ahli keuangan yang disponsori oleh dua badan internasional di bidang pasar modal dunia yaitu Federation Internationale des Bourses (FIBV) dan International Organization of Securities Commission (IOSCO). Kelompok ini membuat 9 rekomendasi untuk perbaikan pasar modal khususnya bidang klring dan penyelesaian yang tujuan akhirnya adalah membuat pasar modal-pasar modal dunia saling kompatibel sehingga memudahkan anus irivestasi internasional antar tiap negara. Mekanisme perdagangan yang berjalan di bursa terbesar di Indonesia, yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), untuk saham-saham yang aktif masih dilakukan secara manual dan untuk saham-saham yang kurang aktif dengan menggunakan setengah otomasi. Perbaikan mekanisme perdagangan ini akan sangat terasa jika seluruh mekanisme perdagangan diotomatisasi. Dengan sistem perdagangan otomatis, maka order beli dan order jual akan Iebih cepat dìpertemukan sehirigga transaksi lebih cepat terjadi, dengan begitu akan mendorong likuiditas pasar. Pemasukan order dengan manajemen order dan perolehan informasi melalui komputer secara on line dan real time jelas akan meningkatkan efisiensi dari fairness dan pasar. Mekanisme penyelesaian pada PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI), telah mulai menerapkan sistem netting, yaitu suatu sistem dimana para partisipan (broker) hanya akan memperoleh hasil perdagangan dan penyelesaiannya (sekuritas dan dana) melalui PT KDEI. Perbaikan sistem kriling dan penyelesaian dengan cara netting ini akan semakin efisien jika diterapkan konsep immobilisasi atau bahkan dematerialisasi. Dimana dengan diterapkannya konsep ini berarti konsep pemrosesan book entry dengan menggunakan komputer juga dapat dilakukan. Dengan komputerisasi sistem perdagangan dan penyelesaian yang terintegrasi maka efisiensi dan likuiditas pasar modal Indonesia otomatis akan semakin meningkat. Karya akhir ini juga membahas pentingnya menjalin hubungan internasional yang efektif sedemikian sehingga investor internasional dapat dengan mudah masuk ke pasar modal Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK Pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia dapat dinilai dari meningkatnya nilai transaksi bursa efek harian. Peningkatan nilai transaksi bursa efek harian ini mengakibatkan semakin tinggi risiko pada transaksi bursa. Salah satu alat yang digunakan untuk meminimalisir risiko tersebut adalah Dana Jaminan, dimana KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa wajib melakukan pengukuran atas Dana Jaminan yang dikelola KPEI. Di sisi lainnya, Anggota Kliring sebagai pelaku pasar melihat bahwa Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI sudah cukup besar sehingga pungutan atas Dana Jaminan sebaiknya sudah tidak dilakukan. Namun, pada kenyataannya Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI belum cukup untuk menutupi risiko pasar. Oleh sebab itu, Penulis melakukan analisis atas kecukupan Dana Jaminan dengan melakukan stress testing atas faktor pendorong risiko (transaksi harian bursa efek, return IHSG, efisiensi netting, agunan/jaminan dan pangsa pasar Anggota Kliring dengan menggunakan Montecarlo Simulation. Sehingga, melalui analisis tersebut Penulis dapat mengetahui besarnya Dana Jaminan yang dibutuhkan oleh KPEI. Hasil yang diperoleh Penulis melalui Montecarlo Simulation menunjukkan bahwa Dana Jaminan yang dikelola oleh KPEI masih belum mencukupi untuk menutupi risiko pasar. Oleh sebab itu, hingga saat ini pungutan atas Dana Jaminan atas setiap transaksi bursa yang dilakukan oleh Anggota Kliring masih masih berlaku.

---

ABSTRACT The Indonesian capital market industry growth can be observed through the increase of daily stock exchange transaction value. This impacts to the rise of risk exposure of stock exchange transaction. Guarantee funds is a tool to minimize this risk. KPEI, as an Clearing and Guarantee Institution for Exchange Transaction, is obligated to take measurements over the guarantee funds it manages. On the other hand, Clearing Members, as capital market participants, notice that the guarantee fund shares owned by KPEI is sufficiently large so the charges for guarantee funds should be eliminated, while in fact, the guarantee fund have is not sufficient to cover the risks. For this reason, the writer conducted an analysis with stress testing in Risk Factors (daily transaction value, JCI index returns, netting efficiency, collateral / guarantees, and market shares of Clearing Members) using the Montecarlo Simulation. Through this analysis, the writer obtained the amount of the guarantee fund required by KPEI. The result of the analysis is that the guarantee funds are still not sufficient to cover the market risks. For this reason, the guarantee fund charges for each clearing member transaction are still needed.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengembalian agunan di dalam Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada Perusahaan Sekuritas PT. X yang berstatus anggota kliring di Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentahapan pengembalian agunan serta perlindungan hukum terhadap agunan anggota kliring yang diberikan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia dalam hal Perusahaan Efek yang bersangkutan tidak terlacak dikarenakan telah bubar terlebih dahulu. Tesis ini termasuk ranah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 6 (enam) tahapan pengembalian agunan yang dilakukan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dimana salah satu tahapannya merupakan tahapan penyelesaian jika terdapat Perusahaan Efek yang tidak terlacak seperti dalam kasus PT. X. Perlindungan hukum terhadap agunan anggota kliring dalam hal Perusahaan Efek tidak terlacak diberikan secara preventif yang dituangkan secara konkrit dalam Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat. Tesis ini menyarankan kepada Kliring Penjaminan Efek Indonesia untuk membuat aturan khusus perihal pengembalian agunan dengan berdasar kepada Undang-Undang yang sebelumnya dan diharapkan lebih menekankan kepada penyelesaian pengembalian agunan apabila subyek hukumnya tidak terlacak.

---

ABSTRACT
The thesis emphasises the repayment of collateral in Clearing and Guarantee Institution that appends with issues occuring on PT. X Securities Company whose hold the status as a member of Indonesian Clearing and Guarantee Corporation. The research was intended to analyze the repayment of collateral and legal protection against collateral for clearing member, given by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation in terms of the Security Company become untracked as a result of early closes. The thesis is comprises at normative jurisdiction field for using secondary data as a source. The research shows that there are 6 (six) steps of repayment of collateral done by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, whereas one of the step is the step of resolution if the Security Company untracked as in the case of PT. X. Legal protection against collateral clearing member when Security Company in terms of untracked given in preventive that poured in concrete in the Agreement Granting Services of Clearing and Guarantee Settlement of Exchange Transactions Without Clearance. The thesis suggest to Indonesian Clearing and Guarantee Corporation to make particular policy about repayment of collateral that refers to the previous laws and is expected to put more emphasis upon the completion about repayment of collateral when the subject of the law is untracked.

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem informasi sangat diperlukan untuk mendukung strategi bisnis di dalam sebuah perusahaan, namun di sisi lain juga menimbulkan memungkinkan adanya risiko- risiko baru untuk perusahaan. Sehingga, perusahaan membutuhkan pengendalian untuk mengelola dan mengurangi risiko-risiko tersebut. IT Audit Support dibutuhkan untuk menguji pengendalian yang ada di perusahaan. Laporan magang ini menjelaskan mengenai kegiatan penulis di KAP dalam melakukan IT Audit Support, yang mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada PT IBK, salah satu badan kliring berjangka yang ada di Indonesia.

---

ABSTRACT
Information system is required to support business strategy in an enterprise. However, as a consequence, an information system may bring new risk to the enterprise. So, the enterprise needs a control to manage and reduce those risks. IT Audit Support is required to examine the control within the enterprise. This internship report explains about Authors activities in KAP RSM Indonesia in working on IT Audit Support, which encompass IT General Controll and Application Control in PT IBK, a state owned enterprise established as a derivative clearing house in Indonesia.