Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatuperjanjian. Perjanjian asuransi atau pertanggungan dibuatdalam bentuk perjanjian baku, dimana para calon tertanggunghanya memiliki pilihan menerima atau menolaknya atau dapatdikatakan bahwa dalam perjanjian tersebut kedudukan parapihaknya tidak seimbang. Dalam perjanjian yang dibakukantersebut seringkali terdapat klausula-klausula yang tidakdimengerti oleh orang awam, yang pada dasarnya dibuat untukkepentingan si perusahaan asuransi. Hal-hal mengenaibagaimana hubungan hukum para pihak yang terikat denganperjanjian, tanggung jawabnya hingga keabsahan penggunaankuasa mutlak seringkali diabaikan oleh calon tertanggungasuransi karena kurangnya pengetahuan akan masalah-masalahtersebut. Penelitian yang membahas permasalahan hukum yangterdapat pada klausula baku dalam formulir permohonanasuransi dilakukan dengan metode normatif. Sehingga padaakhirnya dapat diperoleh gambaran bahwa hubungan hukumpara pihak yang terkait dalam asuransi selalu didasarkanpada perjanjian yang dibuat antara para pihaknya sesuaidengan asas kepribadian dan kebebasan berkontrak sepanjangtidak bertentangan dengan undang-undang dan itikad baik.Selain itu mengenai tanggung jawab salah satu pihak dalamperjanjian, dapat saja diperjanjikan dalam bentuk terbatasatau hilang sama sekali (klausul eksonerasi) sepanjangdisepakati oleh para pihaknya dan tidak bertentangan denganketentuan undang-undang. Begitu pula dengan keberadaanlembaga kuasa mutlak yang mengeliminir ketentuan tentangberakhirnya pemberian kuasa tidaklah bertentangan denganhukum perdata yang sifatnya mengatur dan sejalan denganasas kebebasan berkontrak."

"Perkembangan dunia usaha mengakibatkan adanya perkembanganpula dalam pembuatan perjanjian yang mengandung klausulaklausulayang dianggap memenuhi keinginan para pihak dalamberkontrak. Di dalam perjanjian untuk mengantisipasi halhalyang mungkin timbul di kemudian hari, maka para pihakdi dalam suatu perjanjian mencantumkan Klausula KeadaanDarurat. Keadaan Darurat yang biasa dikenal dengan istilahForce Majeure diartikan sebagai suatu kejadian yang terjadidi luar kekuasaan para pihak, dimana pihak tersebut tidakdapat menduga kejadian tersebut pada waktu perjanjiandibuat atau tidak dapat menghindari atau mengatasiakibatnya. Penulis menyoroti permasalahan mengenaiperumusan klausula Keadaan Darurat di dalam suatuperjanjian serta risiko yang harus ditanggung oleh parapihak dalam hal terjadi peristiwa Keadaan Darurat,sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisanskripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif danmetide penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini,penulis akan memperbandingkan Klausula Keadaan Daruratantara Perjanjian Graha Sucofindo dengan Perjanjian DirectContract. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengandilatarbelakangi oleh Kedua perjanjian yang mencantumkanKlausula Keadaan Darurat, maka Perjanjian Graha Sucofindodan Perjanjian Direct Contract memiliki perbedaan danpersamaan dari segi definisi, teori, risiko, dan bentukKeadaan Darurat dalam hal pencantuman Klausula KeadaanDarurat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ForceMajeure diatur di dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan 1245KUHPerdata. Kedua pasal ini terdapat di dalam bagian yangmengatur tentang ganti rugi. Pasal 1244 KUHPerdata danpasal 1245 KUHPerdata mengatur suatu hal yang sama, yaitudibebaskannya si debitur dari kewajiban mengganti kerugian,karena suatu kejadian yang dinamakan Keadaan Darurat dalamperjanjian. Klausula tentang overmacht atau force majeureatau biasa disebut Keadaan Memaksa merupakan suatu klausulayang penting. Oleh karena itu, sebaiknya klausula KeadaanDarurat selalu dicantumkan dalam perjanjian untuk melakukan antisipasi yang mungkin timbul di kemudian hari dan berakibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian."

"Skripsi ini membahas secara normatif mengenai Kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang terdapat dalam formulir pendaftaran pelatihan selam antara konsumen dan PT. Global Deve. Dimana yang dimaksudkan dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari klausula eksonerasi yang oleh undang undang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam perjanjian, tetapi dalam praktek klausula tersebut masih selalu digunakan dalam perjanjian yang banyak ditemukan pada perjanjian yang dituangkan dalam formulir pendaftaran sekolah selam. Dengan menggunakan metode pendekatan Statute Aproach, atau pendekatan perundangan, dan menggunakan metode analisa bahan hukum, yaitu teknik yang menggunakan kajian dengan penalaran induktif dimana teknik ini mengkaji dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip atau ilmu yang telah dikuasai untuk membangun sebuah hipotesis, berupaya untuk mengetahui kedudukan, keabsahan dan akibat hukum bagi para pihak, jika terbukti suatu perjanjian pembiayaan konsumen mengandung klausula tentang pengalihan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Dari hasil penelitian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan teori prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh para ahli hukum, jelas bahwa klausula yang tidak memenuhi unsur keadilan, klausula yang dibuat tidak didasari oleh itikad baik, merupakan klausula yang berat sebelah, yang kedudukan atau peranannya hanya sebagai alat yang digunakan pelaku usaha untuk menekan dan memaksa calon murid untuk tunduk pada klausul yang dibuat pelaku usaha, sehingga klausula tersebut tidak memenuhi unsur keabsahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang- undang atau ketentuan yang berlaku.

---

Undergraduate theses will reveal the aspects of standard contract that have been applied on the registration form of PT Global Dive. The definition of excemptional clause, indemnity and waiver between the student of Global Dive and instructor. Although these Undergradute theses were motivate from the excemptional clause mau cause the indemnity and waiver which has forbid by rules. In matter of fact there are plenty of standard clause will forced the consumer to take their risk by their own. With the anlytical method, rules of law, rules methodology, and doctrine in order to describe the contrach which are forbid by law. The analyse are to define the actual contract againts the Civil Law and Consumen Law between the consumen and the Global Dive it has proofed that the excemptional clause in standard contract does not qualifed to protect the interest of consumen or student in this case. The clause did not based on good will interest for both sides. Those contract was made to protect the interest of the company rather than the student. Furthermore these excemptional contract has been banned according to the law."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen.

---

Standard clause is a clause or terms and standard provisions that are standardized and made unilaterally by businesses in relation to consumers. This thesis discusses the application of standard clause in the valet parking ticket based on the Consumer Protection Law, along with the problems that occured with it.

The analysis of the problems discussed in this thesis is done based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. The author argue that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer."

"Skripsi ini membahas sengketa pembatalan suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase khususnya dalam sengketa pembatalan Perjanjian Jasa Arranger antara PT. Central Investindo melawan Fransiscus Wongso dan Chan Shih Mei, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan hasil deskriptif analitis yang akan menjelaskan bahwa berpegang pada kompetensi absolut arbitrase dan berdasarkan prinsip kompetenz-kompetenz, maka majelis arbitraselah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, dan di lain pihak pengadilan tidak berwenang. Penelitian ini juga menganalisis pandangan hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa terkait dengan kompetensi dalam hal pembatalan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.

---

The focus of this study is the revocation of a contract containing an arbitration clause, specifically in dispute the between PT. Central Investindo v. Fransiscus Wongso and Chan Shih Mei according to the law on arbitration and also court decisions. This study uses a juridical-normative research method with descriptive analytical results which suggests that by upholding the absolute competence of arbitration and based on the principle of kompetenz-kompetenz, then the arbitral tribunal has the authority to rule on disputes regarding the revocation of a contract containing the arbitration clause, and on the other hand, the court of law has no jurisdiction regarding this matter. This study also analyzes the views of the district court, high court and Supreme Court in the case regarding jurisdiction in the revocation of a contract containing an arbitration clause."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai klausula dalam perjanjian pengangkutan yangdilakukan antara Perusahaan Pengangkutan dengan Tertanggung Asuransi yangdapat menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Asuransi karena mengancam haknyasebagai pemegang subrogasi. Penelitian ini menggunakan metode YuridisNormatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studikepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian penulis mengenaipermasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah adanya klausula yang dibuatoleh Pengangkut yang dijadikan dasar untuk tidak membayar kerugian yangdisebabkannya, tidak dapat menghilangkan tanggung jawabnya untuk menggantikerugian pada barang yang diangkut. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalamKitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata , Kitab Undang-UndangHukum Dagang KUHD , dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 TentangLalu Lintas dan Angkutan Umum. Oleh karena itu, adanya penafsiran klausula yangdilakukan secara a contrario menjadi klausula eksonerasi oleh Pengangkut dalamperjanjian pengangkutan antara Tertanggung dengan Perusahaan Pengangkutan,tidak menghilangkan keberlakuan hak subrogasi Perusahaan Asuransi selamaPerusahaan Asuransi telah melakukan pembayaran klaim kepada Tertanggung.Apabila Pihak Pengangkut tidak mau membayar ganti kerugian yangdisebabkannya, Perusahaan Asuransi dapat menuntut di muka pengadilan atas dasarperbuatan melawan hukum. Kata Kunci:Klausula eksonerasi, subrogasi, asuransi.

---

ABSTRACTThis study discusses about a clause in cargo contract between The Cargo Companyand The Insured that may cause harm to The Insurer as a holder of subrogation rsquo srights. This study using Juridical Normative method where most of data gain frombooks, literatures, and interview. The result of this research is the existence of aclause can not eliminate The Cargo Company rsquo s responsibility to responsible for thelosses occured. This responsibility as regulated in Code of Private Law, Code ofBusiness Law, and Code of Traffic Law and Public Transportation. Therefore, acontrario interpretation from The Cargo Company towards the clause to beexoneration clause in cargo contract between The Insured and The Cargo Company,does not eliminate the validity of the subrogation rights of The Insurance Companyas long as the Insurance Company has paid claim to The Insured. If The CargoCompany is not willing to pay the loss, The Insurance rsquo s Company can sue it as tort. Key words Exoneration Clause, Subrogation, Insurance "

"Sebagai suatu upaya terakhir untuk melunasi utang-utang tersebut, maka dilakukan mekanisme permohonan kepailitan yang mensyaratkan adanya keadaan sederhana yang dalam hal ini terdapat 2 (dua) kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akan tetapi, dalam permohonan pailit PT Sri Melamin Rejeki pada Pengadilan Niaga ditolak yang disebabkan unsur pembuktian sederhana tersebut tidak terpenuhi serta terdapat klausula arbitrase yang mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terlebih dahulu. Akan tetapi, pembuktian sederhana yang dikonstruksikan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai syarat untuk melakukan permohonan pailit telah dapat dibuktikan oleh Kreditor yang dalam hal ini PT Pupuk Indonesia Holding Company dan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan data yang bersifat deksriptif analitis. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan dapat lebih cermat dan mempertimbangkan terkait dengan asas kepastian hukum guna memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

---

As a last resort to pay off these debts, a bankruptcy petition mechanism is carried out which requires a simple situation in this case there are 2 (two) creditors and there are debts that are due and collectible. However, PT Sri Melamin Rejeki's bankruptcy petition at the Commercial Court was rejected due to the element of simple proof that was not fulfilled and there was an arbitration clause that required the parties to resolve their problems at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) first. However, simple proof constructed in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations as a condition for filing a bankruptcy petition has been proven by the Creditor, in this case PT Pupuk Indonesia Holding Company and PT Pupuk Sriwidjaya Palembang. In this research, the author uses normative juridical research methods that produce analytical descriptive data. Thus, the Panel of Judges in examining and adjudicating bankruptcy applications can be more careful and consider related to the principle of legal certainty in order to provide a sense of justice for the parties."

"ABSTRAKPara pelaku usaha menjalankan usaha perparkirannya dengan menitikberatkan pada penggunaan klausula baku bahwa kerusakan ataupun kehilangan bukan tanggung jawab pelaku usaha, tetapi hal tersebut sudah tidak berlaku lagi sesuai Putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara nomor 124/PK/PDT/2007 bahwa pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diderita konsumen pada sebuah area parkir. Putusan tersebut membuat dibutuhkannya penggunaan asuransi parkir untuk melindungi pihak konsumen agar memberikan kepastian bahwa segala kerugian yang diderita oleh konsumen pasti akan diberikan ganti kerugian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengatur akan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.

---

ABSTRACTThis time all the parking service provider put into operation relied heavily on utilizing standard clause, that damage or has lost not responsibility their company, but now this matter is not used anymore, because The Judicial Review no.124?PK?PDT/2007 said: The parking service provider must responsible to all damage on their parking area. The Judicial Preview make a result to all parking service provider need a insurance parking to protect all consumer, to give compensation if something happened to their vehicle when they?re parked in area parking service provider. The act no.8 of 1999 on consumer protection article 19 one and two say about responsibility all the parking service provider to give compensation to consumer. In this research, it used the normative law research that is a research of written law which based research on literature and interviews."