Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan klaim rawat inap jaminan KJS di RSUD Pasar Rebo tahun 2013. Program KJS sendiri sudah berjalan sekitar bulan November 2012 dan baru menggunakan model tarif INA CBGs pada bulan April 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta KJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim dan pihak manajemen perlu menerapkan clinical pathway agar dapat meminimalisir resiko tersebut. ...... This study was conducted to describe about the claim management of inpatient for KJS insurance at General Hospital Pasar Rebo in year 2013. The KJS program itself has been implemented since November 2012 and has just been using the Tariff Model of INA CBGs in April 2013. This study uses qualitative research with in-depth interviews, observation and document review. The General Hospital managed the in-patient claim to the third parties so they can reimburse back for any hospital services they did for the KJS insurance participants. The result of this study shows the well-managed claim management. But it is still necessary to evaluate the medical records data entries to eliminate claim difference and the hospital management needs to apply some clinical pathways for the same purpose.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya berkas klaim pasien rawat inapBPJS Kesehatan di RSUD Tanah Abang yang terlambat dalam penyelesaianklaim. Adanya penangguhan pembayaran klaim pending pasien JKN sebesarRp154,073,700 oleh BPJS Kesehatan terhadap RSUD Tanah Abang akibat adanyaberkas yang pending, menyebabkan kejadian tunda bayar. Penundaan pembayaranklaim idealnya tidak terjadi apabila berkas klaim dapat dikelola dengan baik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancaramendalam, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian yang dilaksanakan padabulan Mei-Juni 2018 ini, menemukan bahwa proses pengelolaan berkas klaimsudah baik, namun dalam setiap tahapan proses pengelolaan klaim masih terdapatkekurangan yang terjadi baik dari segi teknis, SDM, sistem informasi, dan saranaprasarana. Saran bagi RSUD Tanah Abang adalah untuk melakukan pengawasandalam proses pengelolaan berkas klaim dan pemenuhan kebutuhan dalam prosespengelolaan berkas klaim. ......Based on I Presidential Regulation number 72 of 2012 states that theNational Health System is a health management organized by all components ofthe Indonesian nation in an integrated and mutually supportive to ensure theachievement of the highest degree of public health as a manifestation of thewelfare of society according to the 1945 Constitution. This research is motivatedby the claim file of inpatient BPJS Kesehatan in RSUD Tanah Abang which is latein the settlement of the claim. The existence of suspension of payment claimspending JKN patients amounting to Rp154,073,700, by BPJS Health to RSUDTanah Abang due to the pending file, causing the delay event. The defaultpayment claim delay does not occur if the claim file can be properly managed.This research uses qualitative approach with in depth interview method,document review, and observation. The research, conducted in May June 2018,found that the claims file management process was good, but in every stage ofclaims management process there were still deficiencies in terms of technical,human resources, information system, and infrastructure. Suggestion for RSUDTanah Abang is to conduct supervision in the process of claim file managementand fulfillment requirement in process of claim file management.

Abstrak :
Guna membuktikan, apakah terjadi efisiensi dalam pembiayaan kesehatan, maka dilakukan analisa terhadap hubungan sistem pembayaran dengan besaran klaim pada pasien Rawai Inap kasus Demam Berdarah Dengue dan Apendiktomi di 4 (empat) RSUD di DKI Jakarta. Penelitian ini, berupa penelitian evaluasi, dengan membandingkan hasil statistik besaran klaim kasus DBD dan Apendiktomi Program KJS dan Program JPK Gakin. Penelitian menggunakan 928 sampel, terdiri dari 329 sampel Program JPK Gakin, dan sisanya sebanyak 599 sampel. Total kasus Apendiktomi sebanyak 454 sampel, terbagi menjadi sistem PPE sebanyak 201, dan sistem INA CBG's sebanyak 253 sampel. Sedangkan pada kasus Demam Berdarah Dengue sebanyak 474 sampel, yang terdiri dari 128 sampel menggunakan sistem PPE, dan sisanya sebanyak 346 sampel menggunakan sistem INA CBG's. Penelitian dilakukan di UP Jamkesda dengan menggunakan data sekunder, berupa rekapan klaim Rawat Inap kasus DBD dan Apendiktomi yang diajukan oleh 4 (empat) Rumah Sakit Umum Daerah. Adapun nama - nama 4 (empat) RSUD tersebut yaitu RSUD Budhi Asih, RSUD Koja, RSUD Cengkareng, dan RSUD Tarakan. Dari hasil analisa bivariat didapatkan terjadi penurunan rata - rata besaran klaim kasus Apendiktomi pada sistem INA CBG's, hasil uji T Independen menyatakan ada perbedaan signifikan rata - rata besaran klaim antara sistem PPE dan INA CBG's. Sedangkan pada kasus Demam Berdarah Dengue, dari hasil uji statistik didapatkan nilai p = 0,692, berarti pada alpha 5 % terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem PPE dan INA CBG's. Berarti pada kasus DBD, sistem INA CBG's tidak lebih efektif dibandingkan dengan sistem PPE. ...... To prove the efficiency in health financing, then analyzed the relation of payment system, with the amount claims in patients of hospitalization of DHF case and Apendiktomi at four hospitals in Jakarta. This research is a study to compare the results of statistical evaluation of the amount claims of DHF case and Apendictomy between KJS Programme and JPK Gakin program. This study used 928 samples, which are 329 samples of JPK Gakin program, and leftover 599 samples. Total cases of Apendictomy are 454 samples, wich are 201 of PPE system, 253 samples of INA CBG's. Meanwhile, in cases of Dengue Haemorragic Fever are 474 samples, wich are 128 samples of PPE system, and 346 samples of the INA CBG's. The study was conducted in UP Jamkesda used secondary data, such as recap of inpatient claims and Apendiktomi dengue cases filed by four Regional Public Hospital. The Regional General Hospitals are Budhi Asih Hospital, Koja Hospital, Cengkareng Hospital and Tarakan Hospital. From the analysis results of bivariate statistical, founded the decline in average amount of claims in the Apendictomy case of the INA CBG's system, but the result of the Independent T test revealed, there are significant difference in the average amount of claims between the PPE system and the INA CBG's. Meanwhile in the case of DHF Fever based on the results of statistical test, pvalue = 0.692. It means that at 5% alpha there are no significant difference between the PPE system and the INA CBG's. Therefore, in the case of dengue High fever, the INA CBG's is not more effective than PPE system.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat. ......Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved

Abstrak :
Kesehatan adalah salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak tersebut. Pemenuhan jaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan berkas klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Data dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menunjukkan terdapat klaim perawatan pasien yang tertunda dengan nilai yang besar pada tahun 2019. Studi ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilaksanakan untuk mencari akar masalah penundaan pembayaran klaim perawatan pasien usia lanjut, salah satu populasi pasien dengan kontribusi penundaan pembayaran klaim terbesar di RSCM, sebagai upaya menurunkan angka penundaan pembayaran klaim. Menggunakan metode purposive sampling didapat 131 penundaan pembayaran perawatan pasien usia lanjut pada periode Juli – Desember 2019. Pengumpulan data kemungkinan penyebab pending klaim didapat melalui beberapa metode, yaitu observasi, tinjauan pustaka, telaah dokumen, dan wawancara mendalam dengan duabelas informan, khususnya petugas medis dan administrasi yang terlibat dalam manajemen klaim. Validitas data dipertahankan melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi metode pengambilan data. Hasil menunjukkan masalah yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran klaim mencakup kualitas resume medis dan kesalahan dalam proses coding. Akar masalah yang ditemukan adlah kebijakan yang sulit dimengerti oleh pelaksana sehingga salah interpretasi ditambah tidak terkomunikasikan kesulitan di setiap proses, terlebih tidak ada perbedaan penanganan untuk pasien 60 tahun keatas kurang pelatihan dan pelaksanaan supervisi bagi penulis resume medis dan coder, kurangnya staf coder di unit rawat inap, instrumen peninjauan kelengkapan berkas klaim dan proses perbaikannya yang belum dibuat, keterbatasan akses terhadap dokumen standar prosedur operasional proses-proses terkait, dan aplikasi pemantauan proses klaim yang belum dibuat, serta terbatasnya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini tepat waktu. Dengan demikian, pembuatan sistem IT manajemen klaim sesuai dengan instruksi kerja berdsasarkan regulasi yang dipakai menjadi saran utama diikuti dengan Diklat sosialisasi media informasi perjanjian bersama BPJS ......Health is one of the basic rights of every Indonesian citizen and the National Health Insurance system managed by the Social Security Administering Body (BPJS) is an effort to fulfill this right. Fulfillment of this guarantee is carried out based on the claim file submitted by the hospital based on the services provided to patients. Data from the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) shows that there are claims of delayed patient care with a large value in 2019. This study is an analytical descriptive study carried out to find the root of the problem of delaying claim payment for elderly patients, one of the patient populations with the largest contribution to claim payment delays. at RSCM, in an effort to reduce the number of delays in claim payments. Using the purposive sampling method, 131 delays in payment for elderly patient care were obtained in the period July - December 2019. Data collection on possible causes of pending claims was obtained through several methods, namely observation, literature review, document review, and in-depth interviews with twelve informants, especially medical and administrators involved in claims management. Data validity was maintained through the process of triangulation of sources and triangulation of data collection methods. The results show the problems that lead to delays in claim payments include the quality of the medical resume and errors in the coding process. The root of the problem that was found was a policy that was difficult to understand by the implementer so that it was misinterpreted plus the difficulties in each process were not communicated, lack of training and implementation of supervision for medical resume writers and coders, lack of coder staff in the inpatient unit, a review instrument for the completeness of the claim file and the repair process. that have not been created, limited access to standard documents for operational procedures of related processes, and application of monitoring of claims processes that have not been made, and limited infrastructure needed to complete this process on time. Thus, the creation of a claim management IT system in accordance with work instructions based on the regulations used is the main suggestion followed by staf training , socializing information media, and agreements with BPJS.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan memiliki angka rasio klaim mencapai 104,73% sedangkan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok memiliki angka rasio klaim lebih dari 100% setiap bulannya pada tahun 2015. Kondisi ini mengartikan bahwa biaya klaim yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan premi yang diterima. Rawat Inap Tingkat Lanjut menjadi salah satu jenis pelayanan yang menerima biaya klaim paling besar untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok Periode September 2014-September 2015. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan desain studi crosssectional. Data yang digunakan berasal dari data sekunder register klaim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, lama hari rawat, diagnosis penyakit, severity level, kelas perawatan, tipe rumah sakit, jenis kepesertaan memiliki hubungan yang signifikan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut (p=0,0005), sedangkan jenis kelamin tidak ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut (p=0,579). Variabel yang paling berhubungan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut adalah variabel severity level 3.

---

ABSTRACT
In 2014, BPJS Kesehatan have claims ratios reached 104.73% while in BPJS Kesehatan Depok have claims ratios more than 100% per month in 2015. This condition means that the cost of claims incurred is greater than the premium income be accepted. Secondary Care Inpatient is one of the types of health services that receive the most claim costs for the utilization of health services. This research aims to examine the factors associated with the number of claims secondary care inpatient of participants National Health Insurance in BPJS Depok period September 2014-September 2015. This research is quantitative descriptive and applied cross-sectional design. Data were collect from secondary source, for example claims register data. The results showed that the age, length of stay, diagnosis of disease, severity level, care class, hospital type, the type of membership has a significant correlation with the number of the secondary care inpatient claims (p = 0,0005), whereas gender was not found to have a significant correlation with tthe number of the secondary care inpatient claims (p = 0,579). The variables most associated with the number of the secondary care inpatient claims are variable severity level 3 ;;