Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan hukum kewarisan Islam yang diangkat sebagai hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) belum sepenuhnya dipraktekkan pada pembagian harta waris bagi umat Islam sendiri. Keengganan untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dengan alasan menuntut keadilan, persamaan hak maupun sifat keserakahan untuk menguasai harta, lebih-lebih dalam pembagian harta waris terhadap perolehan dan hak kewarisan istri kedua pada perkawinan poligami atau yang melakukan kawin cerai. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah riset lapangan yang menggunakan metode eksploratif-kualitatif, dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembagian harta waris terhadap perolehan dan hak waris istri kedua yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan validitas data yang dibutuhkan yaitu dengan metode penelitian partisipatif atau PRA (Participation Research Approach), karena penggalian data mengenai pembagian warisan merupakan hal sensitif yang dapat menimbulkan konflik baru dalam masyarakat sehingga diperlukan pemahaman bersama antara responden dan peneliti dalam penggalian data lapangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang hukum kewarisan Islam masih rendah, dibuktikan adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan anak-anak dari istri pertama terhadap perolehan dan hak kewarisan istri kedua, terlebih lagi apabila pada perkawinannya dengan istri kedua tersebut tidak dikaruniai anak. Sedangkan hak dan perolehan istri kedua dalam pembagian harta waris tersebut telah diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan pasal 180 Instruksi Presiden Republik Indonesia Noiuor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

Abstrak :
Surat wasiat merupakan harapan terakhir atau kehendak khusus yang dibuat oleh orang yang akan meninggal dunia. Dalam pembuatannya, surat wasiat harus tetap memperhatikan sesuai dengan ketentuan mengenai aturan-aturan yang telah ada. Jangan sampai hak-hak yang seharusnya didapatkan ahli waris dapat dikesampingkan begitu saja. Karena pada kenyataannya, di masa sekarang sering ditemukan surat wasiat yang dianggap merugikan ahli waris dan dirasa tidak cukup adil untuk kesejahteraan bersama. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan surat wasiat dalam kasus posisi dan analisis terhadap putusan hukum hakim. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, yang dalam hal ini dalam bentuk Putusan Pengadilan dan Peraturan Undang- Undang yang terkait. Hasil penelitian setelah melihat pada sebab-sebab pertimbangan mengapa anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar daripada anak perempuan, hal ini merupakan ketentuan yang besifat adil. Anak laki-laki bukan hanya sekedar mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak perempuan saja, namun juga tanggung jawab yang dimiliki oleh anak laki-laki juga lebih besar daripada anak perempuan. Hukum Islam menjelaskan mengenai pembagian waris sedemikian rupa agar dapat mensejahterakan seluruh umat Islam. ......A will is a last wish or a special will made by a person who will die. In making the will, the will must continue to pay attention in accordance with the provisions regarding the existing rules. Do not let the rights that should be obtained by the heirs can be put aside. Because in reality, nowadays it is often found that wills are considered detrimental to the heirs and are deemed not fair enough for the common welfare. This study discusses the validity of the will in the case of position and analysis of the judge's legal decision. The method used in this research is normative juridical which is carried out by examining library materials or secondary materials, which in this case are in the form of Court Decisions and related Laws and Regulations. The results of the study after looking at the reasons why boys get a bigger share than girls, this is a fair provision. Boys not only get a bigger share than girls, but also the responsibilities that boys have are also bigger than girls. Islamic law explains the division of inheritance in such a way as to prosper all Muslims.

Abstrak :
Penelitian ini membahas penyelesaian masalah pembagian harta waris yang tercampur dalam harta bersama perkawinan salah satu ahli waris. Pembagian terhadap harta waris ada baiknya disegerakan agar para ahli waris mendapat bagian yang menjadi haknya. Hal ini disebabkan guna menghindari terjadinya percampuran antara harta waris yang belum dibagi, dengan harta bersama dalam perkawinan ahli waris yang mengelola dan menguasai harta waris berupa usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan pembuktian surat pernyataan dengan judul Surat Kerelaan dan Surat Pernyataan Pengelolaan atas harta waris berupa sebuah usaha yang ditinggalkan oleh pewaris, serta bagaimana penyelesaian waris berdasarkan hukum kewarisan Islam terhadap harta waris yang tercampur dalam harta bersama perkawinan salah satu ahli waris. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta wawancara kepada informan. Hasil analisa penelitian ini adalah bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris merupakan alat bukti tertulis yang belum dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak disertai pembubuhan meterai pada saat penandatangannya. Namun apabila surat pernyataan tersebut ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, maka dapat dilakukan Pemeteraian Kemudian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang. Mengenai penyelesaian pembagian waris, dilakukan berdasarkan hukum dari pewaris. Apabila pewaris beragama Islam, maka pembagian waris dilakukan berdasarkan ketentuan KHI. Dalam hal ingin membuat surat yang memuat pemberian hak atau segala sesuatu yang bersifat perdata, dan ditujukan sebagai alat bukti, ada baiknya apabila dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang seperti Notaris. ......This research discusses the settlement to the problem of the distribution of inheritance mixed in the joint assets of the marriage of one of the heirs. The distribution of the inheritance should be hastened so that the heirs get the share that is their right. This is due in order to avoid the occurrence of mixing between the inheritance that has not been divided, with the joint property in the marriage of the heirs who manage and control the inheritance in the form of a business. The problem in this research is about the strength of proof of a statement with the title Letter of Will and Statement of Management of inheritance in the form of a business left by the heir, as well as how to settle inheritance based on Islamic inheritance law against inheritance mixed in the joint property of the marriage of one of the heirs. To answer these problems, a normative juridical legal research method was used to collect data through literature studies and interviews with informants. The results of the analysis of this study are that the statement letter made by the heirs is a written evidence that cannot be said to be valid evidence because it is not accompanied by the affixing of a seal at the time of signing. However, if the statement is to be submitted as evidence in court, then later sealing can be carried out which requires ratification from the authorized official. Regarding the settlement of the distribution of inheritance, it is carried out based on the law of the testator. If the heir is Muslim, the distribution of inheritance is carried out based on the provisions of the KHI. In the case of wanting to make a letter containing the granting of rights or anything of a civil nature, and intended as evidence, it is better if it is made by or before an authorized public official such as a Notary.

Abstrak :
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Reg. No. 368 K/AG/1995 memberikan bagian dari harta peninggalan untuk anak kandung yang non muslim berdasarkan wasiat wajibah. Padahal wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling mewarisi. Pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung yang non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia, tapi bersifat terbatas. Artinya, ahli waris non muslim tetap sebagai orang yang terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim. Upaya ini sebagai langkah positif bahwa hukum kewarisan Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain, tapi hukum kewarisan Islam dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim. ...... The Supreme Court of Republic of Indonesia in trial with register No. 368 K/AG/1995 had decided to give part of the inheritance to non-moslem biological child based on wajibah testament. However, wajibah testament in the Islamic Law Compilation has been analogized for the foster children and foster parents. While the different of religion still remains as one of the obstacles to obtain inheritance. Such wajibah testament which is provided to the non-moslem biological child has given a new contribution to the renewal of the inheritance law in Indonesia, but with limitation. It means that the non-moslem heirs remain as persons who obstructed to obtain part of the inheritance from their moslem parents. This attempt shall be considered as a positive movement to show that the Islamic inheritance law is not exclusive and discriminative for adherent of other religions. Instead, the Islamic inheritance law can provide protection and justice to the nonmoslems.

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, namun dengan beberapa syarat memperbolehkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Tesis ini membahas mengenai keabsahan perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang keturunan Tionghoa serta pembagian warisannya. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah yang ada, diketahui bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah sebanyak tiga kali. Perkawinan pertama dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama Katolik, sehingga perkawinan Pewaris dan istrinya yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap tidak sah menurut hukum negara karena tidak adanya pencatatan di kantor pencatat perkawinan. Perkawinan kedua pewaris dilakukan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan sesuai ketentuan agama Katolik dan dicatatkan di Catatan Sipil adalah tidak sah karena Katolik tidak mengenal adanya perkawinan poligami. Sedangkan perkawinan ketiga Pewaris dilakukan setelah Pewaris berpindah agama menjadi seorang muslim, sehingga perkawinannya yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama adalah perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Tidak adanya pencatatan mengakibatkan suatu perkawinan tidak sah menurut undang-undang sehingga tidak memperoleh kepastian ataupun perlindungan hukum. Sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim kurang tepat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerima warisan dari pewaris yang meninggal dalam keadaan beragama Islam hanyalah ahli waris yang juga beragama Islam, sedangkan ahli waris non-muslim dapat memperoleh bagian dari wasiat wajibah.

---

ABSTRACT
The 1974 Marriage Act basically adhere to monogamy principle, however for some conditions may be allowed for a husband to have more than one wife. This thesis discusses about the validity of polygamy marriage done by an chinese ethnic and his inheritance allotment. The writing of this thesis is using case study research by normative juridical research approach. Based on the discussion results of the questions, it is known that the heir has married for three times. The first marriage was held before the enactment of the 1974 Marriage Act and done under the Catholic rules, however the marriage which is subject to the Indonesian Civil Law is deemed invalid according to state law because it was not registered at the office of registry marriage. The second marriage held after the 1974 Marriage Act enacted and it was carried out in accordance with the Catholic rules and registered at the Civil Registration, however the second marriage is also invalid because in Catholic rules, it does not recognize polygamy marriage. While the third marriage was done after the heir change his religion into Moslem. The third marriage which was held in The Office of Religious Affairs is a lawful matrimony according to Islamic and state regulations. The absence of marriage registration causes the first marriage was not legitimate and has no legal certainty or legal protection. Therefore in this case, the judges rsquo considerations were inappropriate because it was against the applicable law. The heirs of the heir who died as a Moslem are only they are who also a moslem, while the non muslim heirs can obtain part of the inheritance from wajibah testament.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pembagian kewarisan, bahwa dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 161/Pdt.G/2001/PA JP yang mana pewaris memiliki 3 orang isteri, isteri pertama telah dicerai dan menghasilkan 5 orang anak, isteri kedua telah meninggal terlebih dahulu dan dikaruniai 7 orang anak akan tetapi seluruh ahli waris dari isteri kedua tidak menuntut bagian mereka karena mereka telah mendapatkan bagian mereka tersendiri hal ini terlampir dari surat pernyataan yang telah mereka buat, dari isteri ketiga dikaruniai 10 orang anak, dan anak dari isteri ketiga ini lah yang melakukan gugatan, permasalahan ini timbul karena terlambatnya pembagian harta warisan, dikarenakan lamanya waktu tersebut ada anak dari pewaris yang menyalahgunakan serta memanfaatkan keadaan tersebut dan mereka menguasai, menyewakan serta menggunakan kekerasan untuk mempertahankan apa yang mereka anggap itu adalah hak dari mereka, dan juga para ahli waris khususnya anak dari pewaris mempermasalahkan bagian mereka masing-masing. Penelitian yang digunakan dalam penelitian pada penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metodologi normatif yang bersifat deskriptif. Tesis ingin menjelaskan mengenai pembagian harta warisan dalam hukum Islam juga status jual beli apabila objek jual beli tersebut adalah harta warisan, dimana segala sesuatu mengenai permasalahan kewarisan Islam telah di jelaskan dalam al-Qur'an, Sunnah, serta kompilasi hukum islam, serta segala perjanjian yang timbul sebelum adanya ketetapan dari Pengadilan Agama dan perjanjian tersebut telah disetujui oleh para ahli waris maka perjanjian tersebut adalah sah. ......This thesis discusses the division of inheritance, that in case of Central Jakarta Religious Court Decision No. JP 161/Pdt.G/2001/PA which the heir has threewives, first wife had divorced and produced 5 children, second wife had died firstand blessed with seven children, but all the heirs of the second wife does not demand their share because they've got their own part of this is attached an affidavit that they have created, from the third wife blessed with 10 children, and children of this third wife was who did the lawsuit, this problem a rises because the delay indivision of property inheritance, because the length of time a child of the heir who abuse and exploit the situation and they control, lease and use violence to defent what they consider it is the right of them, and also the heir heir particularly concerned about the children of their own. Research used in research on legal writting is a normative legal research method used in research is a normative methodology is descriptive. Thesis to explain the division of inheritance under Islamic law also trading status when buying and selling of objects is the estate. Where everything about the problems of Islamic inheritance have been described in the Qur'an, Sunnah, and the compilation of Islamic law, and any agreement a rising prior to the determination of the Religious and the agreement has been approved by the heirs then the greement is valid.

Abstrak :
Kewarisan pada umumnya banyak menimbulkan masalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah: ?Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah pada manusia, karena faraidh adalah separuh dari ilmu dan banyak menimbulkan masalah? (HR At-Tirmidzi). Dari permasalahan kewarisan tersebut, salah satunya adalah bagian harta warisan terhadap anak diluar nikah sebagaimana kasus Nomor\ 382 K/AG/2007. Oleh karenanya penulis mengangkat masalah ini dengan pokok permasalahan yaitu dampak penguasaan harta warisan oleh seorang yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, kedudukannya dalam pewarisan dan hak mewaris serta kesesuian antara putusan Mahkamah Agung dengan Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur?an dan hadist. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif kemudian analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan. Berdasarkan analisis dari kasus diatas diketahui bahwa: dampak dari penguasaan harta warisan tersebut adalah berkurang bahkan hilangnya bagian kewarisan para ahli waris yang sah; putusan dari kasus tersebut adalah telah sesuai dengan KHI namun sesungguhnya Tergugat juga dapat diberikan harta warisan dengan melihat ketentuan dalam surat IV : (29) dan konsepsi keadilan dalam hukum Islam. ......Inheritance is generally much a problem as described in the hadith the Prophet: "Learn faraidh and teach in humans, because faraidh is half of science and a lot of trouble" (At-Tirmidhi). Inheritance of these problems, one of which is the inheritance of the children unofficial of marriage as case No. 382 K/AG/2007. Therefore the authors raised the issue with the mastery of subject matter: the effect of inheritance by the children born of unofficial the marriage, his position in the inheritance and inherited rights between the Supreme Court ruling in the Qur'an and hadith. This research was conducted by the method of normative law and data analysis done in a way which is a qualitative approach of research procedures that produce descriptive analytical data that is what is stated by the goal of research is concerned, in writing or orally. Based on the analysis of the cases above, note that: the impact of mastery of the estate is reduced even the loss of the inheritance of the legitimate heirs; the decision of the case is in compliance with KHI but actually Defendants may also be given the estate by looking at provisions in the letter IV: (29) and the conception of justice in Islamic law.