Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sedikitnya ada 3 (tiga) manfaat utama dari pembangunan KPU/KPU/USO ini yaitu menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Meningkatkan Ekonomi Daerah, dan memberikan dampak sosial yang baik bagi masyarakat desa. Kemanfaatan penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO tersebut di atas sulit terwujud apabila pembangunan KPU/USO ini tidak didukung dengan anggaran yang memadai untuk kesinambungan program KPU/USO, model bisnis KPU/USO yang tepat, ketersediaan perangkat KPU/USO yang sesuai dengan kondisi geografis desa, kualitas perangkat KPU/USO yang baik, layanan KPU/USO yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tarif layanan yang terjangkau, ketepatan pemilihan lokasi desa KPU/USO, ketepatan pemilihan penempatan perangkat KPU/USO, dan sistem pemeliharaan perangkat KPU/USO yang jelas; serta yang tidak kalah pentingnya adalah apakah masyarakat desa tersebut telah memanfaatkan fasilitas telekomunikasi KPU/USO. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan KPU/USO guna perbaikan di masa mendatang sehingga tujuan, sasaran, dan kemanfaatan dari program KPU/USO ini dapat tercapai.

---

At least, there are three usefulness of Universal Service Obligation (KPU/USO) Programme. Its are to kept united of Indonesian Country, to improve of economic region, and giving good impact for rural social society. Usefulness of KPU/USO Programme is hard to reach, if its have not continuously of finance supporting, a good business model, suitable KPU/USO equipments according with condition of rural geographic, good quality of KPU/USO equipments, good services, reachable services tariff for rural society, good locating of KPU/USO equipments, and good maintenance. So, how far of rural society has using KPU/USO equipments day by day. It was hopeful of this thesis could give a good recomendation to Goverment and other institution for improvement of KPU/USO Programme in a next day.

Abstrak :
Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu perkembangan kebijakan PNBP USO hingga rezim UU No. 36 Tahun 1999 dan implementasi kebijakan PNBP USO dalam rangka mewujudkan Indonesia Digital. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan kontribusi USO adalah karena amanat dari undang-undang untuk mengurangi digital divide yang semakin bertambah ketika komersialisasi telekomunikasi terjadi dan. proses implementasi kebijakan USO mengikuti Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2009 yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A. Kemudian, implementasi kebijakan PNBP USO tersebut tidak memiliki grand design sebagai standar dan sasaran kebijakan dan kurang berkoordinasi dengan pihak operator penyelenggara, kementerian lain dan pemerintah daerah dimana untuk mewujudkan Indonesia Digital perlu kerja sama multi sektor dan terjadi realisasi anggaran yang kecil karena DPR menggunakan hak budget terhadap DIPA, sehingga Balai Penyedia Dan Pengelola PembiayaanTelekomunikasi Dan Informatika selaku lembaga yang melaksanakan program USO tidak dapat menggunakan anggaran. ...... The issues of this underthesis are the policy development of Universal Service Obligation until the UU No. 36 1999 and the implementation policy of USO to reach the ICT Roadmap of Indonesia, Indonesia Digital. The results show that the reason goverment apply the policy of non-tax state revenue, called USO because of the order of constitution of UUD 1945 to reduce digital divide caused by comersialization of telecommunication industry and the implementation process of USO must under the act of legislation. Then, the policy of USO doesn’t have a grand design for the parameter of the policy. Nevertheless, the policy doesnt involved the operators, the other minister, and the local government, which it need to get multisectoral engagement to reach the Indonesia Digital. Moreoever, the USO policy has a bad realization of budget because of the legislative forbid the use of budget.