Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peninjauan kewajiban dokter dalam penelitian ini dikarenakan maraknya malpraktik dokter di Indonesia yang sarat akan pelanggaran kewajiban dokter di dalamnya. Penelitian ini membahas konsep kewajiban secara filsofis dan yuridis; melihat kewajiban dokter dalam undang-undang tentang praktik kedokteran dan kewajiban dokter dalam kode etik dokter Kodeki ; serta meninjau penerapan kewajiban dokter pada putusan Nomor 365K/Pid/2012. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta memahami konsep kewajiban, baik secara filosofis maupun yuridis terutama dalam kaitannya dengan profesi dokter. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan Pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Jenis data berupa data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Laporan penelitian berbentuk deskriptif-analitis. Kesimpulan penelitian yaitu: terdapat perbedaan konsep kewajiban secara filosofis dengan konsep kewajiban secara yuridis; terdapat perbedaan kewajiban dokter dalam undang-undang tentang praktik kedokteran dengan kewajiban dokter dalam Kodeki; serta terdapat pelanggaran kewajiban dokter dalam putusan Nomor 365K/Pid/2012. ......The review of physician 39 s obligation in this research is caused by the malpractice of doctor in Indonesia which is full of violation of doctor 39 s obligation in it. This research discusses the concept of philosophical and juridical obligations see the doctor 39 s obligations in the law on medical practice and the obligations of doctors in the code of conduct of doctors Kodeki as well as reviewing the application of physician obligations to the decision Number 365K Pid 2012. The purpose of research to know and understand the concept of obligations, both philosophically and juridically, especially in relation to the profession of doctors. This research is normative juridical. Problem approach using the legislation approach The collection of data in the form of literature study. Data type is secondary data. Data analysis is done qualitatively. The research report is descriptive analytical. The conclusion of the research are there are differences of concept of philosophical obligation with the concept of juridical obligation there is a difference of physician 39 s obligation in the law on medical practice with the doctor 39 s duty in Codeci and there is a violation of the obligations of doctors in the decision Number 365K Pid 2012.

Abstrak :

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011 dilihat dari Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Tetapi Pasal 29 PP melarang untuk melakukan permohonan pengajuan keberatan. Permasalahan yang timbul yaitu pelarangan permohonan upaya hukum keberatan tersebut ternyata bertentangan dengan UUKUP dan ternyata PP tersebut juga terindikasi tidak memenuhi ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP). Oleh Karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan dan bagaimana dengan upaya hukumnya terhadap Wajib Pajak itu sendiri. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-perspektif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 29 PP No.74 Tahun 2011 tesebut tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP), dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan 2 cara yaitu cara pertama dengan mengedepankan system case by case yang kedua yaitu dengan langsung mengajukan judicial review. ...... This thesis discusses about the principles of justice and the rule of law in Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 seen from Article 13A of Law the General Provisions and Tax Procedures. But Article 29 of the Regulation prohibits the submission of objections to the petition. The problems that arise are banning the application for legal remedy of appeal was contrary to land it also indicated that Government Regulation does not meet the provisions of Act Regulation No. 12 In 2011 Act Establishment of Legislation. By because on this background, the subject matter of this thesis is whether the article has been in accordance with the principles of justice and the rule of law in taxation and how the legal efforts against taxpayers themselves. The problem is addressed by using descriptive research typology perspective, using research literature and coupled with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 proficiency level does not reflect the principles of justice and the principle of legal certainty for Taxpayers, and remedies that can be done in 2 ways is the first way to promote system case by case the second is to directly apply for judicial review.

Abstrak :
Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung hukum yang berlaku dan etika. Hal ini sebagai pedoman agar notaris menjalankan jabatannya serta menjaga kehormatan profesi notaris. Peraturan hukum mengenai notaris senantiasa selalu berubah mengikuti perkembangan jaman yang sejalan lurus dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai notaris yang pernah berlaku di Indonesia. Hal yang akan dianalisi pada penelitian tesis ini meliputi: kewenangan, kewajiban, dan larangan. Hasil penelitian ini menemukan perbedaan mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Setiap perubahan undang-undang yang dilakukan untuk mengisi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta dan meningkatkan profesionalisme notaris.

---

Notary shall perform his (her) official jobs honoring laws and ethics as the guidance to carry the jobs and maintain honorable profession. Regulations govern the notary are dynamic to response current developments to suffice public demands. This research aims to provide analysis and elaboration to implement notary`s regulations in Indonesia. The subjects analyzed herein shall cover authority, obligation and restriction. This research resulting the differences of authority, obligation and restriction governed by Staatsblad 1860, Number 3, Law Number 30 Year 2004 and Law Number 2 Year 2014 regarding Amendment Law 30 Year 2004 - Notary Offices. All amendments made to meet expectation of public demands for formation of deeds and enhance notary profession.

Abstrak :
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah Penggugat yang membuat gugatan wanprestasi terhadap pemberi fasilitas Kredit Pemilikan Rumah karena sertifikat rumahnya yang tidak kunjung diberikan setelah lunasnya pembayaran Kredit Pemilikan Rumah tersebut. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak diterima karena telah adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah berakhir dengan perjanjian perdamaian (homologasi). Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Alasan majelis hakim memutuskan tidak menerima gugatan tersebut dikarenakan telah adanya putusan perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, rencana perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap telah menggantikan perjanjian yang lama. ......Suspension of Paymentt is a period given by law through a decision of the Commercial Court judge during which time the creditors and debtors are given the opportunity to deliberate on ways of paying their debts by providing a plan to pay all or part of their debts, including if necessary to restructuring the debt. The problem in this thesis is that the Plaintiff made a default suit against the provider of the Home Ownership Credit facility because the house certificate was not issued after the payment of the Mortgage was paid. However, the lawsuit was not accepted because there was a decision on Postponement of Debt Payment Obligations which ended in a peace agreement (homologation). To answer the problems in this thesis using normative legal research and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. For data collection, it is done by using library research. The reason the panel of judges decided not to accept the lawsuit was due to the decision of the peace agreement (homologation) Number 118 / Pdt.Sus / PKPU / 2018 / PN.Niaga.Jkt.Pst. Based on Article 288 of Law Number 37 Year 2004, the peace plan (homologation) which has legal force has replaced the old agreement.

Abstrak :
Penerapan PSAK 24 (revisi 2004) khususnya untuk program imbalan pasti sangat kompleks karenanya diperlukan jasa aktuaris yang membantu. Salah satunya untuk menaksir asumsi aktuaria untuk menguknr kewajiban dan beban sehingga menimbulkan kemungldnan keuntungan dan kerugian aktuaria. Kewajiban juga diukur dengan tingkat diskonto karena mungkin baru terselesaikan beberapa lahun selelah pekexja rnemberikan jasa. Asumsi aktuaria mempengaruhl perbitungan nilai kini kewajiban imbelan kezja. Asumsi yang dipa.la!i tidak boleh bias dan mutually compatible, karenanya harus dilskukan secara hati-hati namun tidak terlalu konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan dua tujuan orientasi penelitian, yaitu mengenai fak:rorfaktor yang mempengaruhl penetapan asumsi aktuaria dalam imbalan keija karyawan dan pengaruh asumsi aktuaria dalam imbalan kmja karyawan terhadap kinelja pasar modal dengan variabel earnings response coefficient (ERC) untuk pernsahasn-perusalnum yang terealat di Bursa Efek Indonesia (BEl) pade lahun 2006. Populasi dalam panelitian ini adalllh se!uruh perusahtl311 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2006, dengan total sarnpel akhir sebanyak 274 pen1sahaan. Asumsi aktuaria yang diteliti adalllh tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Adapun ERC menggunaksn ukuran Cummulative Abnormal Return (CAR). Sehingga, penelitian ini dibagi menjadi tiga model empiris yang dilakukan dengan pengujian regresi berganda untuk masing-masing model. Hasil penelitian mempelihatkan sebaran yang cukup tinggi dalarn penetapan asumsi aktuaria. Tingkat diskonto merniliki range antara 6% sampai 13% sedangkan tingkat kenaikan gaji lebih bervariasi yaitu antara 2% sarnpai 15%. Hasil penelitian untuk model I menunjukkan bahwa varillhel yang diuji (leverage, profitability, kewajiban imbalan kerja, proporsi kornisaris independen, dan auditor) tidak ada yang berpengaruh terhadap penetapan aswnsi tingkat diskonto. Sedangkan basil penelitian untuk model 2 menunjukkan bahwa profitabi/iry mempunyai pengaruh positif terhadap penetapan asumsi tingkat kenaikan gaji. Sedangkan untuk model 3, basil penelitian mennnjukkan bahwa pengaruh asumsi aktuaria (tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji) dalarn imbelan kelja karyawan tidak cukup kuat mendorong investor untuk memperlakukan ......Application of SF AS 24 (revised 2004), expeeially for defined benefit plan consider very complex, thus needed independent expert like actuaries to help. One of the actuary role is to estimate the actuarial assumptions for calculating employee benefit obligation and expenses. The actuarial assumptions have impact to present value of defined benefit obligations. The assumptions must not be bias anf should mutually compatible, therefore should meastue "'isely but not too conservatives. This research has two research study orientations. First, analysis on the determinants of employee benefits actuarial assumptions) and the effects of actuarial assumptions on Earnings Response Coefficient (ERC) fur companies listed in Indonesia Stock Exchange (JDX) on 2006. Population in this research is ali the companies listed in Indonesian stock Exchange on 2006, with tollll final sample 274 companies. Actuarial assumptions in ths research measured by discount rate and future salary increase. While the ERC measured by Cummulative Abnormal Return (CAR). Therefore, this research used multiple regression with three empirical models for the two research study orientations. 'This research shows a big spread for actuarial assumptions determined by Companies in BEl. Discount rate ranging from 6% until 13% while future salary increase ranging from 2% until 15%. The results for the first model showed that no variable that has significant effect tr> discount rate. For the second model, the result showed that profitability has positive effect to future salary increase asswnption. Furthermore, the third model showed thst actuarial asswnptlons not have a significant power to push the investor to

Abstrak :
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri bagi setiap pemegang izin dan kontrak karya pada tahun 2014 nanti. Skripsi ini mengkaji tentang pengaturan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri pada produk akhir mineral tembaga menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 4 Tahun 2009 tidak memberikan penjelasan tentang kewajiban peningkatan nilai tambah tersebut. Kewajiban ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Peraturan Menteri tersebut menjelaskan bahwa untuk mineral tembaga harus diolah di dalam negeri, dan hal ini mengakibatkan setiap kontraktor pertambangan tembaga, termasuk PT Freeport Indonesia, berkewajiban mendirikan smelter, terlepas dari apakah pendirian smelter tersebut menguntungkan atau merugikan kontraktor. Sedangkan, apabila mengacu pada Kontrak Karya PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia mendirikan smelter hanya apabila menguntungkan sesuai dengan klausul ?paling menguntungkan secara ekonomi?. Dalam hal terjadi perbedaan pengaturan, maka untuk kewajiban peningkatan nilai tambah, bagi PT Freeport Indonesia yang berlaku adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan juga Kontrak Karya PT Freeport Indonesia karena keduanya mengatur hal yang sama, yaitu kewajiban peningkatan nilai tambah; sedangkan untuk pendirian smelter, bagi PT Freeport Indonesia yang berlaku adalah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia karena adanya asas grandfather clause dalam arah kebijakan dasar investasi bahwa peraturan yang terbit setelah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia ditandatangani tidak berlaku surut terhadap Kontrak Karya PT Freeport Indonesia. ......The Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining mandated an obligation of increasing added value through processing and/or refining activities inside the country for each of the licensee and contract of work holders in the year of 2014. This mini thesis examines the interpretation of the obligation of increasing added value through processing and/or refining activities inside the country of copper mineral products according to The Law No. 4 of 2009 and The Contract of Work of PT Freeport Indonesia. By using normative methods, this study shows that The Law No. 4 of 2009 does not provide an explanation of the increasing added value obligation. This obligation is further elaborated in The Minister Regulation of Energy and Mineral Resources No. 7 of 2012 on Mineral Added Value through the Processing and Refining Activities. The Minister Regulation explained that for copper minerals must be processed inside the country, and this has resulted in any copper mining contractors, including PT Freeport Indonesia, is obliged to establish a smelter, regardless of whether the establishment of the smelter is profitable or harmful to the contractor. Meanwhile, according to The Contract of Work of PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia will establish a smelter if only it is profitable in accordance with the clause ?most economically profitable?. In case of there is a difference of regulation, then for the obligation of increasing added value, The Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and The Contract of Work of PT Freeport Indonesia should be applied to PT Freeport, as both regulate the same thing which is the obligation of increasing added-value; while for the establishment of a smelter, for PT Freeport Indonesia the regulation that should be applied is The Contract of Work of PT Freeport Indonesia because of the principle of grandfather clause in the basic policy direction of investment that regulates issued after the Contract of Work of PT Freeport Indonesia had been signed does not apply retroactively to the Contract of Work of PT Freeport Indonesia.