Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Magang ini menjelaskan mengenai tahap-tahap penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten XYZ serta bagaimana menilai kewajaran APBD Kabupaten XYZ tahun 2012 dengan menggunakan ASB yang telah dibuat. ASB Kabupaten XYZ dibuat dengan menggunakan student's t distribution berdasarkan data yang diperoleh dari Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ tahun 2008-2011. Tahap penyusunan ASB Kabupaten XYZ terdiri dari Pengumpulan Data, Penggolongan Kelompok ASB, Penginputan Data, dan Pengolahan Data. Penilaian kewajaran APBD Kabupaten XYZ tahun 2012 dilakukan dengan mengambil satu kegiatan dari masing-masing kelompok ASB sebagai sampel. Hasil penilaian kewajaran menunjukkan bahwa hanya 2 dari 11 sampel kegiatan yang dapat dikatakan wajar menurut ASB, sementara 9 lainnya tidak wajar. Anggaran yang tidak wajar menurut ASB dapat disebabkan oleh hal-hal seperti seperti perubahan output, bertambahnya objek belanja, atau terdapat inefisiensi dalam penyusunan anggaran.

---

The focus of this study is to explain about the steps in making Expenditure Standard Analysis (ESA) of Kabupaten XYZ and how to use it to test the Kabupaten XYZ's 2012 Expenditure. The ESA of Kabupaten XYZ made using student's t distribution method with the data from Penjabaran Perubahan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten XYZ in the year 2008-2011. The steps of making ESA consist of collecting data, group classification, inputing data, and processing the data. The fairness test of Kabupaten XYZ's 2012 expenditure have been done by picking one activity from each ESA group as a sample. As the result, only 2 out of 11 sample that can be said 'fair', while the other 9 are 'unfair'. The expenditures that are unfair can be caused by several reason, for example the changing of the output, the increasing number of expenditure objects, or an ineficiency in the making of the expenditure."

"ABSTRAKSejak digulirkannya Paket Deregulasi Pasar Modal (Keputusan Presiden No. 80 Tahun 1988) dan adanya fenomena pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan Asia Tenggara, mengakìbatkan perkembangan dan aktivitas Pasar Modal meningkat dengan sangat pesat. Perkembangan ini juga menyebabkan semakin banyaknya alternatif investasi yang ditawarkan kepada pemilik dana, dan salah satunya yang sangat populer ditawarkan adalah saham yang merupakan salah satu komoditas yang mewakili kelompok ?Surat Berharga?.Alasan investor menanamkan dananya pada komoditas tertentu adalah ekspektasinya terhadap tingkat pengembalian yang maksimal yang dapat diperolehnya pada akhir masa investasi setelah memperhitungkan resiko yang harus dibadapinya. Pada saham selain pembagian dividend, pemilik saham juga mempunyai kesempatan mendapatkan penghasilan dan Capital Gain yang merupakan selisih harga jual diatas harga belinya. Namun sebelum seorang investor yang sukses (Intelligent Speculation) menanamkan dananya, terlebih dahulu harus melakukan analisa yang mendalam dengan menggunakan fakta serta informasi untuk menseleksi berbagai sekuritas yang ditawarkan, Terdapat berbagai pendekatan untuk melakukan proses ini, tetapi dalam karya akhir ini penulis menekankan pada analisa fundamental saja, dimana analisa ini mempelajari hubungan antara harga saham dan kondisi fundamental perusahaan. Karena pada dasarnya nilai saham mencerminkan nilai perusahaan (value of the firm) tidak hanya pada satu saat tertentu tetapi juga meliputi harapan (ekspektasi) akan kemampuan perusahaan dimasa yang akan datang.Bank XYZ sebuah perusahaan yang telah go publik, dalam penulisan ini dipilih sebagal perusahaan yang akan dipakai sebagai obyek penelitian, dengan pertimbangan kondisi fundamentalnya yang baik dan tergolong sehat menurut penilaian Bank Indonesia. Tahap analisa yang dilakukan diawali dengan pembuatan proyeksi laba bersih dua tahun kedepan dengan melihat kondisi masa lalu dan asumsi-asumsi terhadap prediksi masa yang akan datang, dilanjutkan dengan analisa pesaing terhadap lima bank yang dianggap menjadi pesaing utamanya. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk membuat penilaian atas nilai itrinsik saham Bank XYZ.Hasil analisa Price Earning Ratio dua tahun kedepan yang cukup baik, Price to Book Value (PBV) yang moderate serta Deviden Yield yang tidak terlampau tinggi namun harga saham tetap stabil diatas rata-rata harga pesaingnya memberi indikasi bahwa saham bank XYZ masih diminati dan dinilai tinggi oleh investor. Hal ini ditunjang oleh kondisi perusahaan yang tetap menerapkan konsep prudent banking dengan tetap menjaga kualitas aktìva produktifnya Pada tingkat pertumbuhan yang konservatif namun hasil yang maksimal, mengembangkan sumber daya yang dimilikinya, serta meminimalisasi resiko tidak sistematis (Unsystematic Risk) yang dimilikinya melalui diversifikasi usaha ke bentuk jasa pembiayaan antan lain seperti Leasing, anjak piutang, asuransi, melakukan joint venture dengan Sumitomo Bank seria rnenjatankan usaha perdagangan sekuritas.Setelah melalcukan analisa atas saham Bank XYZ rekomendasi yang diberikan bagi calon investor terhadap saham ¡ni adalah BELI (BUY) karena PER yang tinggi dimasa depan memberikan indikasi bahwa Estimated Value dimasa yang akan datang masih lebìh tinggi dari Market Price masa sekarang, sangat besar kemungkinan bahwa investor alcan memperoleh Capital Gain dari transaksi saham ini."

"Skripsi ini membahas mengenai modus praktek Cross Border Transfer Pricing yang diterapkan oleh perusahaan multinasional dan potensi peraturan perundangundangan perpajakan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dalam mengantisipasi pelaksanaan praktek Cross Border Transfer Pricing yang dilakukan oleh Wajib Pajak Indonesia. Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berasal dari data sekunder dan data studi wawancara ahli. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan multinasional menerapkan Cross Border Transfer Pricing dengan cara mengambil keuntungan dari celah peraturan perundang-undangan dari negara-negara yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi yang paling menguntungkan dan di Indonesia, penanganan kasus indikasi praktek Cross Border Transfer Pricing yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, lebih mudah ditangani apabila transaksi dilakukan pada tahun 2010 dan setelahnya, saat peraturan-peraturan baru terkait Transfer Pricing sudah berlaku. Pembuktian Transfer Pricing akan lebih mudah untuk dilakukan karena Wajib Pajak diwajibkan untuk membuat Transfer Pricing Documentation dan fiskus pun diarahkan oleh tahapan-tahapan penanganan kasus Transfer Pricing yang lebih detail. Fiskus juga lebih mudah untuk mendapatkan data pembanding terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan ketentuan di bawah UU Minerba yang dapat mengantisipasi praktek Transfer Pricing.

---

The focus of this study are the mode of Cross Border Transfer Pricing practice applied by multinational corporations and the potential of taxation legislation in Indonesia and legislation under the Act No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Mineral and Coal Mining Act), in anticipating the implementation regarding Cross Border Transfer Pricing practices conducted by Indonesian Taxpayers. This research is a normative juridical research derived from secondary data and interview with expert.

The result of this research proves that multinational companies apply Cross Border Transfer Pricing with a way to take advantage of the loopholes on the laws and regulations of different countries to get advantages from the most favorable conditions and in Indonesia, it would be easier to handle the case of an indication of Cross Border Transfer Pricing practice conducted by Mining Company if the transaction(s) was carried out in 2010 and thereafter, when new regulations related to the Transfer Pricing are already in force.

Substantiation of Transfer Pricing would be easier to be done because the Taxpayer is required to provide Transfer Pricing Documentation and tax authorities are also guided with a more detail steps in handling Transfer Pricing cases. It is also easier for tax authorities to get comparable data to the related transaction(s) in terms of the Arm's Length Principle and Ordinary Practice of Business Principle based on the regulations under Mineral and Coal Mining Act that can anticipate Transfer Pricing practices."

"Salah satu bentuk harga transfer adalah pelayanan jasa yang disediakan oleh suatu pihak dalam suatu grup usaha kepada anggota lain dalam grup usahanya yang disebut dengan pemberian jasa intra-grup. Perbedaan penentuan metode harga transfer khususnya pemberian jasa intra-grup yang digunakan antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak dapat menimbulkan sengketa pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan mekanisme penghindaran pajak melalui praktik pemberian jasa intra-grup, mengetahui dan menjelaskan penentuan metode harga transfer yang digunakan pemeriksa pajak untuk menguji kewajaran transaksi pemberian jasa intra-grup, dan menjelaskan kesulitan yang dihadapi pemeriksa pajak dalam menguji kewajaran transaksi pemberian jasa intra-grup. Untuk memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai penelitian terkait pemberian jasa intra-grup, peneliti menjelaskan sengketa pajak dalam penentuan metode harga transfer atas transaksi pemberian jasa intra-grup beserta analisis putusan bandingnya.

---

One form of transfer pricing is providing services by a party to other members in a business group which is called intra-group services. Differences determination of transfer pricing method selection to test the arm?s length price in intra-group services transaction between tax auditors and taxpayers may lead to a tax dispute. The aim of this study are to explain the mechanism of tax avoidance through the practice of intra-group services, identify and explain the determination of transfer pricing method selection to test the arm?s lenght price of intra-group services transaction used by tax auditors, and explain the difficulties faced by tax auditors in dealing with transfer pricing examination of intra-group services. To give a deeper analysis and broader explanation, the researcher explain how a tax dispute in determination of transfer pricing method selection in intra-group services arise and give analysis from some appeal verdicts."

"Isu pembatasan jumlah pembuatan akta ini merupakan usulan Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah INI kepada Dewan Kehormatan Pusat. Berdasarkan usulan tersebut kemudian hal tersebut dibahas dalam pertemuan Dewan Kehormatan dalam kegiatan Rapat Pleno Diperluas INI yang diselenggarakan di Surakarta, pada tanggal 23-25 Oktober 2014. Dalam Rapat Pleno tersebut disepakati jumlah wajar akta yang dapat dibuat oleh Notaris sebanyak dua puluh akta dalam sehari. Hasil pertemuan tersebut kemudian dibawa dan diputuskan dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa INI yang diselenggarakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015. Kode etik tersebut membatasi jumlah pembuatan akta Notaris dengan mewajibkan Notaris maupun orang lain selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris membuat akta dalam batas kewajaran dan melarang Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan, yaitu sebanyak dua puluh akta melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Bahwa dengan adanya aturan tersebut, Notaris tidak perlu khawatir karena sesungguhnya tidak ada pembatasan jumlah pembuatan akta Notaris. Notaris masih boleh membuat akta melebihi dua puluh akta sehari, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan disini maksudnya akta yang dibuat Notaris tidak ada masalah, tidak melanggar peraturan dan pembuatannya memenuhi tata cara pembuatan akta dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Aturan ini dibuat agar Notaris membuat akta dengan memenuhi standar pembuatan akta yang baik dan bagi Notaris yang membuat akta melebihi dua puluh akta dalam sehari dan setelah diperiksa Dewan Kehormatan ditemukan adanya pelanggaran maka sanksi yang dikenakan terhadap Notaris menjadi lebih berat.

---

The issue of restriction of the number of deeds made by Notary was initiated at a meeting of the Honorary Board in the INI Expansive Plenary Meeting held in Surakarta on 23 25 October 2014. In the Plenary Meeting it was agreed that a fair amount of deeds may be made by Notary as many as twenty deeds in a day. The result of the meeting was brought and resolved in the Notary Ethics Code of the Extraordinary Congress held in Banten on 29 30 May 2015. The code limits the number of Notary deeds by requiring Notary or other person as long as the person performs the Notary make a deed within the limits of fairness and prohibit Notary to make the deed exceed the limit of fairness determined by the Honorary Board, that is as much as twenty deeds through the Regulation of the Central Honorary Board of the Association of Indonesian Notary No. 1 of 2017 on the Fairness Limit Number of Permanent Deed Performance. Whereas with the existence of such regulation, Notary do not have to worry because there really is no limitation on the amount of Notary deed. Notary can still make the deed exceeding twenty deeds a day, as long as it can be accounted for. Accountable here means that the deed made by Notary there is no problem, does not violate the rules and fulfill standard of procedure of making deed and the provisions as regulated in the Law of Notary. This rule was made so that a Notary makes a deed by fulfilling the standards of making a good deed and for Notary which makes the deed exceeds twenty deeds in a day and after examined by the Honorary Board found the existence of violation, the sanction imposed on Notary becomes more severe."

"Kasus sengketa banding koreksi peredaran usaha PT ABC atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasinya. Pemeriksa tidak menyetujui 2 dua dari 5 lima perusahaan yang dijadikan pembanding dalam dokumentasi transfer pricing PT ABC dengan alasan extreme result. Perbedaan penafsiran juga terjadi dalam penentuan nilai rentang interkuartil, dimana rentang interkuartil yang dianggap wajar oleh pemeriksa yaitu berada pada Q1 sementara menurut wajib pajak rentang interkuartil yang dianggap wajar adalah yang berada diantara Q1 sampai dengan Q3. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Untuk dapat mengeluarkan 2 perusahaan pembanding diantara perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai pembanding pemeriksa harus memiliki alasan yang melatarbelakangi perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan yang memiliki extreme results. Hasil penelitian menunjukan bahwa keputusan Majelis Hakim hanya didasari oleh argumentasi antara kedua belah pihak terkait dengan pembuktian extreme result. Dalam menentukan nilai rentang kewajaran, dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan prinsip dan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

The case of such dispute appeal decision of the correction on the dissemination of business PT ABC for a transaction conducted by its affiliation. The examiners did not approve 2 two of the 5 five companies used as a comparison in the documentation of transfer pricing PT ABC for an extreme result reason. The Differences of interpretation also occur in determining the value of the interquartile range, where the reasonable interquartile range considered by the examiner is at Q1 while according to the taxpayer the reasonable interquartile range is among Q1 to Q3. This research used a methodology in qualitative method in form of library research and field study. To be able to issue 2 comparison companies among the companies used as comparison examiner should have a reason behind the company is considered a company that has extreme results. The result of this study shows that the judgement of such case just based on the arguments between the two sides associated with the proof of extreme result. In determining value range reasonableness, considerations of the judges have been in accordance with the principles and tax laws applicable."

"Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) mengatur mengenai ketentuan khusus untuk Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi supaya memenuhi ketentuan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah kejadian penyalahgunaan, penyimpangan dan kehilangan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dari jalur distribusi resmi. Pedagang Besar Farmasi (PBF) berperan untuk memastikan kualifikasi pemasok yaitu memiliki izin produksi narkotika dari Menteri Kesehatan. Apoteker berperan sebagai penganggung jawab fasilitas distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (NPP) seperti melakukan pembaharuan spesimen tanda tangan dan stempel untuk memastikan keabsahan tersebut. KFTD Tangerang merupakan salah satu Perusahaan Besar Farmasi yang telah memiliki izin penyaluran narkotika ke fasilitas lain seperti instalasi farmasi pemerintah, apotek, klinik dan rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan dan CDOB. Pada tugas khusus ini akan dilakukan analisis kewajaran pemesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi pada Apotek V yang merupakan salah satu dari sepuluh outlet dengan pemesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terbanyak selama periode Mei-Juli 2022. Berdasarkan hasil analisis kewajaran pesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di salah satu outlet KFTD Cabang Tangerang menunjukkan bahwa Apotek V melakukan pesanan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam batas yang wajar dengan didukung oleh lokasi geografis, kerjasama praktek dokter, jam operasi dan kerjasama BPJS.

---

Good Drug Distribution Method regulates special provisions for Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors so that they comply with statutory provisions. The provision aims to prevent abuse, deviation and loss of Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors from official distribution channels. Pharmaceutical Wholesalers play a role in ensuring supplier qualifications, namely having a narcotics production permit from the Minister of Health. Apothecary has the role of being in charge of the Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors distribution facilities such as renewing specimen signatures and stamps to ensure the validity. KFTD Tangerang is one of the large pharmaceutical companies that already has a license to distribute narcotics to other facilities such as government pharmaceutical installations, pharmacies, clinics and hospitals in accordance with statutory provisions and the Good Drug Distribution. This assignment will carry out a fairness analysis of Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors orders at pharmacy V which is one of ten outlets with the most orders of Narcotics, Psychotropics and Pharmacy Precursors during the period May-July 2022. Based on the results of the fairness analysis of Narcotics orders, Psychotropics, and Pharmacy Precursors at one of the KFTD outlets of the Tangerang Branch shows that pharmacy outlet V orders Narcotics, Psychotropics, and Pharmacy Precursors within reasonable limits supported by geographic location, doctor practice cooperation, operating hours and BPJS cooperation."

"Skripsi ini membahas tentang kondisi dunia bisnis saat ini dimana banyak perusahaan multinasional memanfaatkan praktek transfer pricing untuk kepentingan perpajakannya, yaitu untuk meminimalkan beban pembayaran pajaknya. Hal ini tentu sangat merugikan suatu negara. Oleh karena itu, pihak otoritas pajak mewajibkan setiap perusahaan multinasional untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) atas transaksinya antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Skripsi ini menganalisis bagaimana suatu perusahaan multinasional (dalam hal ini PT XYZ) menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai PER-32/PJ/2011 melalui transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (ABC Sdn Bhd & ZMT Sdn Bhd). Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif atas transaksi pendanaan dan kerjasama maintenance sistem komputer PT XYZ dengan pihak istimewa, dan hasil analisis tersebut PT XYZ menerapkan prinsip kewajaran sesuai PER-32/PJ/2011.

---

This thesis discusses the current condition of the business world where many multinational companies take advantage of transfer pricing practices to the benefit of tax, which is to minimize the burden of tax payments. This is very detrimental to a country. Therefore, the tax authorities require every multinational company to apply the principles of fairness and the predominance of business (arm's length principle) on the transaction between the parties that have a special relationship. This thesis analyze how a multinational corporation (in this case PT XYZ) to apply the principles of fairness and the predominance of business according to PER-32/PJ/2011 through transactions with a related party (ABC Sdn Bhd Sdn Bhd & ZMT). The method used is descriptive analysis of the financing transaction and partnership maintenance computer system with related parties, and the results of the analysis of PT XYZ apply the principle of reasonableness in accordance PER-32/PJ/2011."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) or pharmacy distributor is a legal entity company that is licensed to carry out pharmaceutical distribution activities, including psychotropic drugs. In performing its duties, PBF must adhere to Good Distribution Practices. The distribution of drugs, especially psychotropic drugs, must be supervised by the responsible pharmacist of the PWF by considering the reasonableness of the quantity and frequency of orders, evaluating orders by comparing previous ordering history. During the period from September 2021 to September 2022, the sales level of Diazepam reached 48.31% of the total quantity of psychotropic drugs sold. This Diazepam was sold to 61 partner outlets, one of which is Outlet X. The analysis of Diazepam sales is necessary to evaluate and determine the appropriateness of purchases by a specific outlet. From the analysis results, it was found that during the specified period, Outlet X made 5 purchases of Diazepam with a total quantity of 570 boxes. These purchases increased compared to Outlet X's previous purchases, but the increase in drug purchases may be influenced by a rise in anxiety cases by 6.8%, safety stock inventory, and consideration of lead time during ordering due to temporary stockouts at KFTD Bekasi. Therefore, it cannot be said that Outlet X's purchase of Diazepam was unreasonable.

---

Pedagang Besar Farmasi (PBF) or pharmacy distributor is a legal entity company that is licensed to carry out pharmaceutical distribution activities, including psychotropic drugs. In performing its duties, PBF must adhere to Good Distribution Practices. The distribution of drugs, especially psychotropic drugs, must be supervised by the responsible pharmacist of the PWF by considering the reasonableness of the quantity and frequency of orders, evaluating orders by comparing previous ordering history. During the period from September 2021 to September 2022, the sales level of Diazepam reached 48.31% of the total quantity of psychotropic drugs sold. This Diazepam was sold to 61 partner outlets, one of which is Outlet X. The analysis of Diazepam sales is necessary to evaluate and determine the appropriateness of purchases by a specific outlet. From the analysis results, it was found that during the specified period, Outlet X made 5 purchases of Diazepam with a total quantity of 570 boxes. These purchases increased compared to Outlet X's previous purchases, but the increase in drug purchases may be influenced by a rise in anxiety cases by 6.8%, safety stock inventory, and consideration of lead time during ordering due to temporary stockouts at KFTD Bekasi. Therefore, it cannot be said that Outlet X's purchase of Diazepam was unreasonable."

"Laporan ini mengevaluasi koreksi Pemeriksa Pajak atas transaksi cash pooling arrangement milik PT BCN Power Indonesia tahun 2014. Sengketa timbul akibat adanya perbedaan tingkat suku bunga wajar yang digunakan Terbanding dan Pemohon Banding yang berfokus pada implementasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil evaluasi menunjukkan koreksi Pemeriksa Pajak tidak didasarkan pada bukti yang tepat dan akurat sehingga melemahkan argumen dari Terbanding. Di sisi lain, Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan dokumentasi transaksi dengan pihak berelasi. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan persepsi dalam penggunaan tingkat suku bunga yang wajar bagi pendapatan atas cash pooling arrangement. Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa panjangnya proses penyelesaian sengketa pajak menyebabkan tingginya biaya kepatuhan yang dikeluarkan kedua belah pihak."