Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Keputusan Presiden nomor 38 tahun 1991 tentang unit swadana dan tatacara pengelolaan keuangannya, yang merupakan kebijaksanaan nasional dan berlaku umum untuk semua satuan kerja Pemerintah, oleh Departemen Kesehatan ditindak lanjuti dalam bentuk kebijaksanaan rumah sakit unit swadana. Pada tahun angga- ran 1992/1993 Departemen Kesehatan mengusulkan empat rumah sakit umum miliknya dan sebelas rumah sakit umum Daerah, dikonversi menjadi unit swadana Pusat dan unit swadana Daerah. Satu diantara rumah sakit umum Daerah yang diusulkan adalah RSUD Pasar Rebo Jakarta.

Untuk rumah sakit yang diubah menjadi unit swadana Pusat, sudah ada kebijaksanaan keuangan dari Menteri Keuangan yang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 47 tahun 1992 tentang Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan unit swadana Pusat. Kebijaksanaan keuangan ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan menyelesaikan masalah keuangan rumah sakit sebagai unit swadana pusat.

Sampai dengan tesis ini diserahkan, belum ada kebijak- sanaan keuanuan untuk unit swadana Daerah dari Departemen Dalam Negeri, walaupun Departemen Keuangan sudah menyerahkan kewena ngan untuk membuat kebijaksanaan keuangan unit swadana Daerah, kepada Departemen Dalam Negeri.

Kebijaksanaan keuangan untuk RSUD sebagai unit swadana Daerah, diharapkan dapat menyelesaikan masalah keuangan RSUD yang dihadapi saat ini dan dapat mengantisipasi masalah keuangan potensial yang akan datang.

Dari analisis masalah keuangan RSUD saat ini dihasilkan : pertama, identifikasi duabelas masalah keuangan dan dua masalah keuangan potensial ; kedua, sebagian besar penyebab dari masalah keuangan RSUD bersumber dari kebijaksannan Pemerintah Pusat/Daerah ; ketiga, sebagian besar masalah keuangan menjadi selesai dengan berubahnya RSUD menjadi unit swadana Daerah, sebagian lagi memerlukan dukungan kebijaksanaan lain baik dari Pusat maupun Daerah dan keempat, masalah keuangan RSUD terkait erat dengan aspek lain manajemen RSUD.

Berdasarkan analisis ini, disarankan dibuat beberapa macam kebijaksanaan dari tingkat Pusat maupun Daerah , yang dapat menyelesaikan masalah keuangan yang ada, melengkapi Keputusan Presiden dan Menteri Keuangan yang sudah ada. Khusus untuk RSUD Pasar Rebo disarankan, sambil menunggu kebijaksanaan keuangan unit swadana Daerah dari Departemen Dalam Negeri, melaksanakan ujicoba RSUD Pasar Rebo sebagai unit swadana Daerah dengan meng- gunakan kewenangan Kepala Daerah. Kepala Daerah berdasarkan Undang undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah, dapat mengatur segala sesuatu kebijaksanaan Pusat yang belum jelas. Disamping itu berdasarkan Undang undang nomor 11 tahun 1990 tentang susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, dimungkinkan melakukan pengat- uran tersendiri.

Abstrak :
ABSTRAK
Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan kemudahan masyarakat dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagi seluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatan dari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS) dengan sistem paket INA CBG?s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakit tidak berlaku untuk 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelah implementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatan layanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. Likuiditas Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKN diimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikan lemahnya manajemen kas

---

ABSTRACT
National Health Insurance (NHI) programe implementation gives easiness to people for enjoying the health service from Govermance and aimed to complish the Universal Health Coverage for all Indonesian citizen. NHI brings great change of health finance system that is from Fee For Service (FFS) Payment become Prospective Payment System (PPS) using INA CBG?s package. There?s a fearness that NHI gives a disadvantage for the hospital and it doesn?t happen on 31 State Hospitals Under The Ministry of Health. After the implementation of NHI, there?s an increasing on average revenue especially comes from service activity of 31 State Hospitals Under The Ministry of Health . Theres also a decresing of collectible receivable periode. Liquidity of state hospital is very high especially after JKN implemented. High liquidity is not necessarily good for hospital because it can be interpreted as weakness in hospital cash management

Abstrak :
Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak tahun 2014telah mengubah pola pembayaran pelayanan kesehatan di rumah sakit dari sistempembayaran berdasarkan pelayanan menjadi sistem paket INA CBGs. Hal inimemberikan dampak terhadap kinerja keuangan rumah sakit, termasuk rumah sakitpemerintah yang sebagian pendanaan berasal dari pasien JKN dan pihak manajemenditantang untuk melakukan berbagai upaya untuk keberlangsungan operasional rumahsakit. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran kinerja keuangan RS pemerintah diJawa Barat meliputi pertumbuhan total aset, pertumbuhan pendapatan, ratio likuiditasdan rasio aktifitas serta diketahui hubungan antara kunjungan rawat jalan dan kasusrawat inap dengan total aset dan hubungan antara kunjungan rawat jalan dan kasusrawat inap dengan pendapatan di tahun 2013-2015. Menggunakan data sekunder darisurvei, penelitian deskriptif ini mengamati perubahan di kinerja keuangan rumah sakitdalam era Jaminan Kesehatan Nasional. Total aset di RS pemerintah kelas A di JawaBarat mengalami peningkatan di tahun 2014 tetapi menurun di tahun 2015, tetapi totalpendapatan RS pemerintah kelas A mengalami peningkatan di tahun 2014 dan 2015.Pertumbuhan pendapatan rumah sakit secara prosentase lebih tinggi di kelas Cdibanding kelas B. Terdapat hubungan yang signifikan antara kunjungan rawat jalan dankasus rawat inap dengan total aset yang menunjukkan semakin banyak kunjungan rawatjalan dan kasus rawat inap maka semakin tinggi total aset. Dan hubungan yangsignifikan antara kasus rawat inap dengan pendapatan yang menunjukkan semakinbanyak kasus rawat inap maka semakin tinggi pendapatan. Rasio likuiditas yang diukurdengan rasio kas, rasio cepat dan rasio lancar di RS pemerintah di Jawa Barat terjadipeningkatan untuk tahun 2014 dan tahun 2015. Rasio aktifitas di RS pemerintah di JawaBarat tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi peningkatan perputaran total aset namunperiode penagihan hutang mengalami penurunan tahun 2014 dan 2015 sedangkan lamapenagihan hutang mengalami penurunan. ......The implementation of the Indonesia rsquo s national health insurance JKN inIndonesia in early 2014 has changed the pattern of health service payments in hospitalsfrom the service based payment system to the INA CBGs package system. This has animpact on the financial performance of hospitals, including public hospitals that arepartly funded by JKN patients and management is challenged to adapt and evolve tosustain the hospital 39 s operations. This study aims to understand the financialperformances of public hospitals in West Java in 2013 ndash 2015, uncovering total assetgrowth, revenue growth, liquidity ratio and activity ratio while also analyzing therelationship between outpatient visit and inpatient case with total assets and relationshipbetween outpatient visit and inpatient case with revenue in the period of 2013 ndash 2015.Using secondary survey data, this descriptive study observes the changes in thefinancial performance of hospitals as it transitions into the JKN era. Total assets in typeA public hospital in West Java have increased in 2014 but decreased in 2015, whileincome of Type A public hospital has increased in 2014 and 2015. The growth ofhospital income in percentage is higher in type C than type B. The study also found asignificant relationship between outpatient visits and inpatient cases with total assets,indicating larger outpatient visits and inpatient cases had higher total assets. The samesignificant relationship was found to be true between in patient cases and income.Liquidity ratio that was measured by cash ratio, fast ratio and current ratio in publichospital in West Java has increased for 2014 and 2015. In the activity ratio, there was anincrease in total asset turnover in 2014 and 2015, however debt collection periodexperienced a decline in 2014 and 2015 while the duration of debt collection decreased.