Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengukuran kesuksesan atau efektivitas Integrasi Sistem Pelaporan Akuntansi yang bernama Aplikasi SPAN Konsolidasian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kriteria kesuksesan penerapan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean (1992, 2003). Sistem dikatakan sukses atau efektif apabila kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan dalam Aplikasi SPAN Konsoidasian membuat pengguna merasa puas dan manfaat penerapan sistem dirasakan oleh pengguna sistem. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif yang bersifat kualitatif dimana sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner kepada 4 pengguna Aplikasi SPAN Konsolidasian dan satu orang tim pengembang Aplikasi SPAN Konsolidasian.  Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan Aplikasi SPAN Konsolidasian sudah memuaskan pengguna sistem dan memberikan manfaat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

---

ABSTRACTThis study aims to measure the success or effectiveness of  the Integrated Accounting Reporting System called Aplikasi SPAN Konsolidasian in preparation of Central Government Financial Report (LKPP). The criteria used in this study is Delone and McLean Information Systems success model (1992,2003). The system is said to be successful or effective if information quality, system quality, and service quality of Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and net benefit from the implementing of the system.  This study uses a descriptive analysis methodology that is qualitative in which the data sources are obtained from interviews and questionnaires to four Aplikasi SPAN Konsolidasian users and a member of IT developer. Based on the results of qualitative data analysis, it was concluded that Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and benecifial in preparation of Central Government Financial Report (LKPP)."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penyajian laporan keuangan pemerintah pusat denganstudi banding pada 5 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia,Selandia Baru, dan Indonesia sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat komponenlaporan keuangan pemerintah di masing-masing negara dan membandingkannyadengan IPSAS serta membandingkan antara GFS dengan komponen dalam laporankeuangan seperti pengklasifikasian pendapatan, beban, aset, liabiltias dan belanjafungsional. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penyajian laporankeuangan pemerintah Indonesia sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negaralain dan standar Internasional, namun diperlukan peningkatan dalam beberapa halseperti kelengkapan standar akuntansi keuangan dan penyajian informasi nonkeuangan.ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.;The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information., The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.]"

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis kualitas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 70 LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang berisi indikator pengungkapan pada akun-akun yang terpengaruh oleh penerapan akuntansi basis akrual. Rata-rata tingkat pengungkapan akun yang berbasis akrual dalam LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 90 % dan tahun 2016 adalah 93%. Pengungkapan yang mendapatkan hasil penilaian maksimal baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 adalah indikator mengenai penjelasan akun Investasi Jangka Panjang. Sedang berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa indikator yang tingkat pengungkapannya masih rendah, yaitu indikator mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi terkait akun Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar

---

The objective of the study was to analyze the quality of disclosure in the District Government and District Government Financial Statements in Central Java according to the Accrual Government Accounting Standards. The sample in this research is 70 LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 and 2016. The assessment is performed using a list of disclosure indicators specifically designed to pay attention to account disclosures that are affected by the accrual basis accounting implementation. The average disclosure rate of accrual basis accounts in LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 is 90% and in 2016 is 93%. The best-performing disclosure in 2015 or 2016 is an explanatory indicator of a Long Term Investment account. Based on the results of the assessment there are some indicators with low level of disclosure, ie on accounting policies related to Prepaid Expenses, Unearned Revenue, and Accrued Liability."

"Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia telah memasuki era otonomi Daerah. Sebagian pengamat mencemaskan otonomi sebab dianggap memiliki potensi yang kuat dalam memperkuat egoisme daerah, sehingga tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Ditinjau dari aspek manajemen pemerintahan, terlihat pula bahwa kebanyakan Daerah belum siap dan mampu dalam menyelenggarakan otonomi. Ketidaksiapan Daerah tersebut terjadi akibat sempitnya waktu dalam mempersiapkan penyelenggaraan otonomi.Wacana mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat (Pusat) dan Pemerintah Daerah (Daerah) merupakan salah satu topik penting dalam rangka otonomi. Pengalaman sampai sejauh memperlihatkan bahwa belum dapat dirumuskan hubungan keuangan Pusat-Daerah yang serasi, selaras dan harmonis. Hal ini tidak terlepas dari belum jelasnya pembagian tugas antara Pusat-Daerah. Tugas yang semestinya diurus Daerah (dalam rangka desentralisasi) ternyata masih diurus Pusat yang tertuang dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Sebaliknya masih terdapat tugas dekonsentrasi (penugasan Pusat kepada Daerah) yang semestinya dibiayai Pusat, justru dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi seperti ini akan memperlemah kinerja pembangunan di Daerah.Sebagaimana umumnya di negara-negara dunia ketiga, hubungan Pusat-Daerah cenderung sentralistik. Sebaliknya, di negara-negara maju kecenderungannya adalah desentralistik. Hubungan Pusat-Daerah yang sentralistik erat kaitannya dengan penguasaan sumberdaya dalam hal ini keuangan.Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan hubungan keuangan Pusat-Daerah sebelum dan setelah diberlakukannya otonomi. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah :1. Mendeskripsikan efektivitas dana bantuan-pusat di Kampar dan Klaten sebelum diberlakukannya otonomi.2. Mendeskripsikan akurasi pemanfaatan dana bantuan-pusat di Kampar dan Klaten sebelum diberlakukannya otonomi.3. Mendeskripsikan implementasi hubungan keuangan Pusat-Daerah di Kampar dan Klaten pada era otonomi.4. Menganalisis implikasi hubungan keuangan Pusat-Daerah terhadap ketahanan nasional di Kampar dan Klaten."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai optimalisasi penyelenggaraan telaah atas LKPD padaInspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan pendekatan Soft System Methodology. Permasalahan yang dihadapiInspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan telaah LKPDadalah kompetensi aparat pengawasan terbatas, program diklat berkelanjutan belumdikelola dengan memadai, tidak adanya Standard Operational Procedure (SOP), danwaktu pelaksanaan telaah terbatas. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan telaah atasLKPD, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan SOPtelaah atas laporan keuangan yang saling terintegrasi dari tahap perencanaan,pelaksanaan dan pelaporan yang teruji dan terukur agar tercapainya keterpaduan danefektif dalam peningkatan kualitas hasil telaah.

---

ABSTRACTThis research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of SoftSystems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of KepulauanBangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, ongoing training program has not been managed adequately, the absence of StandardOperational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financialreports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured inorder to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed, This research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of SoftSystems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of KepulauanBangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, ongoing training program has not been managed adequately, the absence of StandardOperational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate ofKepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financialreports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured inorder to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Quality Assurance yang dilakukan oleh Aparat Pengendali Internal Pemerintah BPK-RI pada audit atas laporan keuangan pemerintah. Analisis implementasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Quality Assurance yang berguna untuk meyakinkan bahwa mutu pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuannya. Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Quality Assurance Aparat Pengendali Internal Pemerintah yang dalam hal ini Inspektorat Utama BPK-RI. Metode analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Quality Assurance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih memberikan rekomendasi yang sifatnya lebih universal, sehingga rekomendasi berulang dapat dieliminasi.

---

This study aimed to analyze the implementation of the Quality Assurance conducted by Apparatus of Government Internal Controller at BPK-RI on the audit of government financial statements. Analysis of implementation is required to determine the extent of the application of Quality Assurance which is useful for assuring that quality checks have been carried out in accordance with the standards and provisions. The study used primary data in the form of interviews and the use of secondary data from the Quality Assurance Report of Apparatus of Government Internal Controller in this case Inspektorat Utama BPK-RI. The method of analysis using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of Quality Assurance has performed quite well. But the researchers suggest the BPK-RI to better provide recommendations that are more universal, so that repetitive recommendations can be eliminated."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan laporan keuangan pemerintah pusat dengan IPSAS dengan studi banding pada 10 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Inggris, Kanada, Malaysia, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Swiss. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat standar akuntansi dan komponen laporan keuangan masing-masing negara dan membandingkannya dengan IPSAS. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan IPSAS dalam standar akuntansi masing-masing negara bervariasi. Sebagian besar negara memiliki komponen laporan keuangan sesuai IPSAS dalam laporan keuangan pemerintahan masing-masing. Sementara, negara dengan aplikasi akrual yang paling mendekati IPSAS adalah Australia, Inggris, dan Selandia Baru.

---

The focus of this study is to analyze the the comparison of central government financial statements with IPSAS in 10 countries, which are South Africa, United States, Australia, Indonesia, United Kingdom, Canada, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka, and Switzerland. This research is a qualitative descriptive. It was conducted by analyzing the accounting standards and the component of financial statement in each country and comparing them with IPSAS. The result of this research reveals that IPSAS application in each country?s accounting standards is varied. Most of the countries have components of financial statements set by IPSAS in their own financial statements. Meanwhile, countries with accrual application closest to IPSAS are Australia, United Kingdom, and New Zealand."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD . Faktor- faktor tersebut terdiri dari keterlambatan belanja barang/jasa, keterlambatan belanja modal, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2013 yang terdiri dari 399 kabupaten dan 92 kota. Metode penelitian yang dipakai adalah ordered logit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlambatan belanja barang/jasa dan keterlambatan belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD. Sementara persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procuremet mempunyai pengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD.

---

ABSTRACTThis study analyses the determinants of BPK rsquo s opinion to local government financial statements LKPD . These determinants consist of delays in goods and services spending, delays in capital spending, the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendations, the quality of human resources and the implementation of e procurement system. Data used is secondary from 491 Indonesian local governments consists of 399 districts and 92 cities for the period of 2011 2013. The research method used is ordered logit models. The results revealed that delays in goods and services spending also delays in capital spending had a negative effect on the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD. In addition the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendation, the quality of human resources and the implementation of e procurement system positively influence the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD."