Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengukuran kesuksesan atau efektivitas Integrasi Sistem Pelaporan Akuntansi yang bernama Aplikasi SPAN Konsolidasian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Kriteria kesuksesan penerapan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kesuksesan sistem informasi Delone dan McLean (1992, 2003). Sistem dikatakan sukses atau efektif apabila kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan dalam Aplikasi SPAN Konsoidasian membuat pengguna merasa puas dan manfaat penerapan sistem dirasakan oleh pengguna sistem. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif yang bersifat kualitatif dimana sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan kuisioner kepada 4 pengguna Aplikasi SPAN Konsolidasian dan satu orang tim pengembang Aplikasi SPAN Konsolidasian.  Berdasarkan hasil analisis data kualitatif, maka ditarik kesimpulan bahwa penerapan Aplikasi SPAN Konsolidasian sudah memuaskan pengguna sistem dan memberikan manfaat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

---

ABSTRACT
This study aims to measure the success or effectiveness of  the Integrated Accounting Reporting System called Aplikasi SPAN Konsolidasian in preparation of Central Government Financial Report (LKPP). The criteria used in this study is Delone and McLean Information Systems success model (1992,2003). The system is said to be successful or effective if information quality, system quality, and service quality of Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and net benefit from the implementing of the system.  This study uses a descriptive analysis methodology that is qualitative in which the data sources are obtained from interviews and questionnaires to four Aplikasi SPAN Konsolidasian users and a member of IT developer. Based on the results of qualitative data analysis, it was concluded that Aplikasi SPAN Konsolidasian creates user statisfaction and benecifial in preparation of Central Government Financial Report (LKPP).

Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dengan studi banding pada 5 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Indonesia sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat komponen laporan keuangan pemerintah di masing-masing negara dan membandingkannya dengan IPSAS serta membandingkan antara GFS dengan komponen dalam laporan keuangan seperti pengklasifikasian pendapatan, beban, aset, liabiltias dan belanja fungsional. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah Indonesia sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negara lain dan standar Internasional, namun diperlukan peningkatan dalam beberapa hal seperti kelengkapan standar akuntansi keuangan dan penyajian informasi nonkeuangan. ABSTRACT
The focus of this study is to analyze the presentation of central government financial statements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, New Zealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitative descriptive. This research was conducted by analyzing the component of government financial statement in each country and comparing them with IPSAS and also comparing GFS with components in financial statements, such as classification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result of this research revealed that the presentation of Indonesian central government financial statements is quite good compared to others and International standard, but still needs some improvements on several things, such as financial accounting standard and presentation of non-financial information.;The focus of this study is to analyze the presentation of central government financial statements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, New Zealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitative descriptive. This research was conducted by analyzing the component of government financial statement in each country and comparing them with IPSAS and also comparing GFS with components in financial statements, such as classification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result of this research revealed that the presentation of Indonesian central government financial statements is quite good compared to others and International standard, but still needs some improvements on several things, such as financial accounting standard and presentation of non-financial information., The focus of this study is to analyze the presentation of central government financial statements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, New Zealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitative descriptive. This research was conducted by analyzing the component of government financial statement in each country and comparing them with IPSAS and also comparing GFS with components in financial statements, such as classification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result of this research revealed that the presentation of Indonesian central government financial statements is quite good compared to others and International standard, but still needs some improvements on several things, such as financial accounting standard and presentation of non-financial information.]

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk menganalisis kualitas pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 70 LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang berisi indikator pengungkapan pada akun-akun yang terpengaruh oleh penerapan akuntansi basis akrual. Rata-rata tingkat pengungkapan akun yang berbasis akrual dalam LKPD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah 90 % dan tahun 2016 adalah 93%. Pengungkapan yang mendapatkan hasil penilaian maksimal baik di tahun 2015 maupun tahun 2016 adalah indikator mengenai penjelasan akun Investasi Jangka Panjang. Sedang berdasarkan hasil penilaian, terdapat beberapa indikator yang tingkat pengungkapannya masih rendah, yaitu indikator mengenai pengungkapan kebijakan akuntansi terkait akun Beban Dibayar Dimuka, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Kewajiban Yang Masih Harus Dibayar ......The objective of the study was to analyze the quality of disclosure in the District Government and District Government Financial Statements in Central Java according to the Accrual Government Accounting Standards. The sample in this research is 70 LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 and 2016. The assessment is performed using a list of disclosure indicators specifically designed to pay attention to account disclosures that are affected by the accrual basis accounting implementation. The average disclosure rate of accrual basis accounts in LKPD Kabupaten and Kota in Central Java in 2015 is 90% and in 2016 is 93%. The best-performing disclosure in 2015 or 2016 is an explanatory indicator of a Long Term Investment account. Based on the results of the assessment there are some indicators with low level of disclosure, ie on accounting policies related to Prepaid Expenses, Unearned Revenue, and Accrued Liability.

Abstrak :
Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Indonesia telah memasuki era otonomi Daerah. Sebagian pengamat mencemaskan otonomi sebab dianggap memiliki potensi yang kuat dalam memperkuat egoisme daerah, sehingga tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan disintegrasi nasional. Ditinjau dari aspek manajemen pemerintahan, terlihat pula bahwa kebanyakan Daerah belum siap dan mampu dalam menyelenggarakan otonomi. Ketidaksiapan Daerah tersebut terjadi akibat sempitnya waktu dalam mempersiapkan penyelenggaraan otonomi. Wacana mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat (Pusat) dan Pemerintah Daerah (Daerah) merupakan salah satu topik penting dalam rangka otonomi. Pengalaman sampai sejauh memperlihatkan bahwa belum dapat dirumuskan hubungan keuangan Pusat-Daerah yang serasi, selaras dan harmonis. Hal ini tidak terlepas dari belum jelasnya pembagian tugas antara Pusat-Daerah. Tugas yang semestinya diurus Daerah (dalam rangka desentralisasi) ternyata masih diurus Pusat yang tertuang dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Sebaliknya masih terdapat tugas dekonsentrasi (penugasan Pusat kepada Daerah) yang semestinya dibiayai Pusat, justru dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi seperti ini akan memperlemah kinerja pembangunan di Daerah. Sebagaimana umumnya di negara-negara dunia ketiga, hubungan Pusat-Daerah cenderung sentralistik. Sebaliknya, di negara-negara maju kecenderungannya adalah desentralistik. Hubungan Pusat-Daerah yang sentralistik erat kaitannya dengan penguasaan sumberdaya dalam hal ini keuangan. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan hubungan keuangan Pusat-Daerah sebelum dan setelah diberlakukannya otonomi. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah : 1. Mendeskripsikan efektivitas dana bantuan-pusat di Kampar dan Klaten sebelum diberlakukannya otonomi. 2. Mendeskripsikan akurasi pemanfaatan dana bantuan-pusat di Kampar dan Klaten sebelum diberlakukannya otonomi. 3. Mendeskripsikan implementasi hubungan keuangan Pusat-Daerah di Kampar dan Klaten pada era otonomi. 4. Menganalisis implikasi hubungan keuangan Pusat-Daerah terhadap ketahanan nasional di Kampar dan Klaten.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi penyelenggaraan telaah atas LKPD pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Soft System Methodology. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan telaah LKPD adalah kompetensi aparat pengawasan terbatas, program diklat berkelanjutan belum dikelola dengan memadai, tidak adanya Standard Operational Procedure (SOP), dan waktu pelaksanaan telaah terbatas. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan telaah atas LKPD, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan SOP telaah atas laporan keuangan yang saling terintegrasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang teruji dan terukur agar tercapainya keterpaduan dan efektif dalam peningkatan kualitas hasil telaah.

---

ABSTRACT
This research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of Soft Systems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, on going training program has not been managed adequately, the absence of Standard Operational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financial reports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured in order to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed, This research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of Soft Systems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, on going training program has not been managed adequately, the absence of Standard Operational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financial reports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured in order to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed]

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis faktor- faktor yang berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD . Faktor- faktor tersebut terdiri dari keterlambatan belanja barang/jasa, keterlambatan belanja modal, persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procurement. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan sampel pemerintah daerah di Indonesia tahun 2011-2013 yang terdiri dari 399 kabupaten dan 92 kota. Metode penelitian yang dipakai adalah ordered logit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlambatan belanja barang/jasa dan keterlambatan belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD. Sementara persentase tindak lanjut rekomendasi BPK, kualitas sumber daya manusia dan penerapan sistem e-procuremet mempunyai pengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya tingkat opini BPK atas LKPD.

---

ABSTRACT
This study analyses the determinants of BPK rsquo s opinion to local government financial statements LKPD . These determinants consist of delays in goods and services spending, delays in capital spending, the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendations, the quality of human resources and the implementation of e procurement system. Data used is secondary from 491 Indonesian local governments consists of 399 districts and 92 cities for the period of 2011 2013. The research method used is ordered logit models. The results revealed that delays in goods and services spending also delays in capital spending had a negative effect on the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD. In addition the percentage of follow up on BPK rsquo s recommendation, the quality of human resources and the implementation of e procurement system positively influence the possibility of high level of BPK rsquo s opinion to LKPD.

Abstrak :
Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan kinerja (output). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi anggaran (92,86%) dengan capaian output (75%) dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab permasalahan serta merumuskan strategi perbaikannya. Teori New Public Management (NPM) digunakan untuk melihat apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan karakteristik NPM, yang diukur dari capaian output dibandingkan realisasi anggaran. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode single case study di Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa target yang ditetapkan tidak tepat sasaran dan anggaran tidak sepenuhnya fokus digunakan untuk mendukung output. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah usulan perubahan target sasaran dan indikator kinerja (output) yang berorientasi outcome serta pengoptimalan peran pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian belum berjalan maksimal dan belum memenuhi sepenuhnya karakteristik NPM sehingga belum dapat meningkatkan good financial governance. ......Financial reform mandates the importance of good financial governance, one of which is performance budgeting. Performance budgeting system is very concerned about the relationship between funding (input) and performance (output). The main problem in this study is the inconsistency between budget realization (92.86%) and output achievements (75%) in performance budgeting implementation in the Indonesian Ministry of Industry. This study aims to analyze the causes of the problem and formulate improvement strategies. New Public Management (NPM) theory is used to see whether the implementation of performance budgeting is in accordance with the characteristics of the NPM, which is measured by the achievement of output compared to budget realization. The research approach is qualitative with a single case study method at the Indonesian Ministry of Industry. The results of the study indicate that some of the targets set are not right and the budget is not fully focused used to support outputs. Proposed improvement strategies are proposed change in targets and performance indicators (output) to outcome oriented as well as optimizing the role of monitoring and supervision in the implementation of activities in the work unit. It can be concluded that the implementation of performance-based budgeting in the Ministry of Industry has not run optimally and has not fully met the characteristics of the NPM so that it has not been able to improve good financial governance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Quality Assurance yang dilakukan oleh Aparat Pengendali Internal Pemerintah BPK-RI pada audit atas laporan keuangan pemerintah. Analisis implementasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Quality Assurance yang berguna untuk meyakinkan bahwa mutu pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuannya. Penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Quality Assurance Aparat Pengendali Internal Pemerintah yang dalam hal ini Inspektorat Utama BPK-RI. Metode analisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Quality Assurance telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih memberikan rekomendasi yang sifatnya lebih universal, sehingga rekomendasi berulang dapat dieliminasi. ...... This study aimed to analyze the implementation of the Quality Assurance conducted by Apparatus of Government Internal Controller at BPK-RI on the audit of government financial statements. Analysis of implementation is required to determine the extent of the application of Quality Assurance which is useful for assuring that quality checks have been carried out in accordance with the standards and provisions. The study used primary data in the form of interviews and the use of secondary data from the Quality Assurance Report of Apparatus of Government Internal Controller in this case Inspektorat Utama BPK-RI. The method of analysis using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of Quality Assurance has performed quite well. But the researchers suggest the BPK-RI to better provide recommendations that are more universal, so that repetitive recommendations can be eliminated.