Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketimpangan pendapatan menjadi masalah dalam pembangunan di Kabupaten Karo secara khusus ataupun di Indonesia secara umum. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pendapatan adalah melakukan redistribusi pendapatan melalui pungutan pajak. Dengan demikian diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik atas ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat di Kabupaten Karo.Distribusi yang tidak merata memang bisa berakibat tidak hanya di bidang ekonomi namun dapat memicu kesenjangan sosial dan politik. Sehingga upayaupaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan merupakan usaha dalam membantu memperkuat stabilitas ekonomi. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah koefisien Gini, Kurva Lorenz dan sedangkan untuk mengukur redistribusi pendapatan digunakan dengan indeks Kakwani.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pajak terhadap pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Karo. Efek redistibusi pendapatan dicari untuk melihat bagaimana perubahan terhadap distribusi pendapatan yang ditimbulkan akibat dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat apakah distribusi pendapatan semakin merata atau justru distribusi pendapatan semakin tidak merata karena pengeluaran masyarakat untuk pajak.Berdasarkan hasil analisis, efek redistribusi menghasilkan nilai bertanda positip sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi perbaikan distribusi pendapatan yang ditimbulkan karena adanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Kabupaten Karo. Sehingga hipotesis ini dapat dibuktikan kebenarannya bahwa ?terdapat perbedaan yang positip terhadap distribusi pendapatan sebelum dan setelah membayar pajak?

---

Income inequality an issue in the development of Kabupaten Karo particularly and Indonesia generaly. One of the government's efforts to make a distribution of income is income redistribution through taxation. Thus the expected change for the better over the income inequality in a society in Kabupaten Karo.Uneven distribution can indeed result not only in economics but can lead to social and political inequalities. So the efforts to reduce inequality of income distribution is an effort to help strengthen the economic stability. Indicators are often used to d etermine the distribution of income inequality is the Gini coefficient, Lorenz curve and as for the redistribution of income measure used by Kakwani index.This study purposed to assess the effect of taxes to the income distribution of population in Kabupaten Karo. Effect of income redistibusi sought to see how changes to the distribution of income arising from tax paid by the public if more equitable distribution of income or even income distribution more unequal societies due to tax expenditures.Based on the analysis, the redistribution effect produced marked positive value so that it can be said that an improved distribution of income generated by the taxes paid by the Karo people. So that this hypothesis can be verified that "there is a positive difference in the distribution of income before and after paying taxes"."

"Conflict is a socio economic phenomenon that has trended upward since the end of the Cold War all over the world and causes a condition called global tension. Indonesia has high ethnic diversity and high income inequality and thus has also seen an upward trend of conflict that is called Indonesian tension. Because of the upward trend, there are many studies about conflict, but the results are divergent. It is debatable whether conflict was caused by social issues such as ethnic diversity or economic aspects such as income inequality.This research aims to examine the relationship between ethnic diversity and income inequality in the intensity of conflict by using Village Potency PODES 2011 combined with Population Census 2010 and National Social Economic Survey Susenas 2010. Econometrics estimations using Ordinary Least Square OLS and Zero Inflated Negative Binomial ZINB regression combining with descriptive analysis confirm that there is a U shaped correlation between EFI and the intensity of conflict and a positive correlation between the income gap and the intensity of conflict.Another result is that economic aspects such as electricity, poor people and slum households more influenced the intensity of conflict than social aspects. The implication of these findings is that improvement in economic aspects is the more preferable policy to reduce the intensity of conflict rather than focusing on ethnic diversity, which is heritage and cannot be changed.

---

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan ekonmi dengan tren yang meningkat setelah perang dingin berakhir di seluruh dunia dan menyebabkan adanya kondisi bernama global tension. Kondisi seperti global tension juga dialami oleh Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat keberagaman etnik dan ketimpangan yang tinggi atau disebut sebagai Indonesian tension. Dikarenakan tren yang meningkat ini, banyak studi membahas tentang konflik namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Hasilnya adalah terjadi perdebatan mengenai penyebab konflik apakah disebabkan oleh aspek sosial seperti keberagaman etnik atau aspek ekonomi seperti ketimpangan pendapatan.Penelitian ini meneliti hubungan antara keberagaman etnik dan ketimpangan pendapatan terhadap intensitas konflik di Indonesia menggunakan PODES 2011 dikombinasikan Sensus Penduduk 2010 dan Susenas 2010. Penelitian ini menggunakan regresi OLS dan ZINB dikombinasikan dengan analisis deskriptif mengonfirmasi adanya hubungan berbentuk U antara EFI dan intensitas/jumlah konflik dan adanya hubungan positif antara ketimpangan pendapatan terhadap intensitas/jumlah konflik.Hasil lainnya adalah variabel kontrol dalam aspek ekonomi seperti tingkat listrik, kodisi kemiskinan serta rumah tangga di kawasan kumuh lebih berpengaruh ke intensitas/jumlah konflik dibandingkan dengan variabel kontrol dalam aspek sosial. Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah perbaikan di aspek ekonomi untuk mengurangi konflik di Indonesia dibanding fokus pada keberagaman etnik merupakan warisan yang tidak dapat ditolak."

"Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif.

---

Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality."

"Beberapa literatur terbaru mengungkapkan bahwa saat ini konsumsi conspicuous tidak hanya mencakup barang-barang terlihat (visible good) saja, melainkan juga barang-barang tak terlihat (invisible good), yang sebagian besar merupakan kebutuhan dasar individu. Konsumsi conspicuous sangat erat kaitannya dengan ketimpangan pendapatan dan karakteristik regional seperti etnis dan agama, namun penelitian antara ketiga variabel ini masih sangat terbatas, terutama di negara-negara berkembang. Indonesia memiliki ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi serta keberagaman etnis dan agama yang sangat luas, sehingga akan sangat mempengaruhi bagaimana share dari konsumsi conspicuous rumah tangga. Penelitian ini menggunakan data pooled konsumsi rumah tangga yang disediakan oleh BPS dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Dengan metode 2SLS, hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) ketimpangan pendapatan tidak memiliki pengaruh, tetapi kedua variabel karakteristik regional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap share konsumsi conspicuous untuk visible good dan (2) ketimpangan pendapatan dan kedua variabel karakteristik regional berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap share konsumsi conspicuous untuk invisible good

---

The latest literature reveals that currently conspicuous consumption includes not only visible goods, but also invisible good, which are mostly basic individual needs. Conspicuous consumption is closely related to income inequality and regional characteristics such as ethnicity and religion, however research between these three variables is still very limited, especially in developing countries. Indonesia has a fairly high income inequality as well as a very wide ethnic and religious diversity, so that it will greatly affect how the share of conspicuous household consumption is. This study uses pooled household consumption data provided by BPS from 2017 to 2018.With the 2SLS method, the results of this study find that (1) income inequality has no effect, but the two regional characteristic variables have a positive and significant effect on consumption share conspicuous for visible good and (2) income inequality and the two regional characteristic variables have a negative and significant effect on the share of conspicuous consumption for invisible good."

"ABSTRAKInfrastruktur dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam berbagai cara baiksecara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kondisi infrastruktur serta pengaruhnya terhadap ketimpanganpendapatan dan kemiskinan dengan menggunakan tiga indikator pengukuran,yaitu gini ratio, persentase 20% penduduk berpendapatan tinggi, dan tingkatkemiskinan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan ruanglingkup penelitian di 33 provinsi dengan periode tahun 2006-2015. Variabelvariabelyang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari indikator perekonomianyaitu PDRB per Kapita, infrastruktur ekonomi yang meliputi variabel jalan danlistrik serta infrastruktur sosial yang diwakili oleh variabel kesehatan danpendidikan. PDRB per Kapita digunakan sebagai variable kontrol karenapendapatan per kapita menggambarkan tingkat pembangunan suatu daerah.Berdasarkan jenis infrastruktur ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhikondisi ketimpangan pendapatan adalah semakin lama rata-rata lama sekolah danpeningkatan angka harapan hidup dan faktor yang mempengaruhi persentasependapatan kelompok 20% penduduk berpendapatan tinggi adalah semakin lamarata-rata lama sekolah dan semakin jarang keluhan kesehatan, sedangkan faktoryang mempengaruhi kemiskinan adalah penambahan jalan, peningkatanelektrifikasi, peningkatan ketersediaan energi listrik, semakin lama rata-rata lamasekolah, dan semakin jarang keluhan kesehatan. Berdasarkan pengukuran giniratio teridentifikasi provinsi dengan ketimpangan pendapatan tertinggi adalahadalah Provinsi Gorontalo dan berdasarkan tingkat kemiskinan teridentifikasiprovinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi adalah Provinsi PapuaBarat. Sedangkan berdasarkan hasil regresi faktor wilayah menunjukkanbertambahnya ketimpangan dan kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).Sasaran pembangunan harus ditujukan bagi peningkatan kapasitas sarana danprasarana jalan, layanan akses ketenagalistrikan khususnya di daerah pelosokyang belum teraliri listrik, peningkatan akses pendidikan dasar, menengah danperguruan tinggi, serta peningkatan derajat kesehatan dengan peningkatan aksespada layanan kesehatan dan mengurangi biaya untuk berobat dengan pemberianperlindungan sosial khususnya bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.

---

ABSTRACTInfrastructure can affect economic activity in various ways either directly orindirectly. This study aims to analyze the condition of infrastructure and its effecton income and poverty by using three measurement indicators, namely gini ratio,percentage of highest 20% income population, and poverty level. This researchuses a panel data regression analysis covering 33 provinces during period of year2006-2015. The variables used in this study consisted of economic indicators ofPDRB per capita, economic infrastructure which includes road and electricityvariables and social infrastructure represented by health and education variables.PDRB per capita is used as a control variable because per capita income reflectsthe level of development of a region. Based on the type of infrastructure it wasfound that the factors affecting income inequality are the average length ofschooling and the increase in life expectancy. The factors that affect thepercentage of income group of highest 20% income population is the averagelength of schooling and frequentcy of health complaints, while factors affectingpoverty are the addition of roads, increased electrification, increased availabilityof electrical energy, average length of schooling, and the frequencu of healthcomplaints. Based on the measurement of gini ratio, the province identified withthe highest income inequality is Gorontalo Province and based on the povertylevel identified the province with the highest poverty level is West PapuaProvince. Meanwhile, based on regression result of region factor showsincreasing inequality and poverty in Eastern Indonesia (KTI). Developmenttargets should be aimed at improving the capacity of road infrastructure andfacilities, access to electricity services especially in remote areas with noelectricity, improving access to basic, secondary and tertiary education, andimproving health status by increasing access to health services and reducing costsfor treatment the provision of social protection, especially for the poor."

"Dana zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan bila disalurkan dengan maksimal dan mengimplementasikan konsep pemberdayaan mustahik. Perhitungan kemiskinan dan ketimpangan yang digunakan adalah headcount index, poverty gap index, income gap index, Sen index, Foster Greer Thorbecke index, Gini coefficient, Atkinson index dan membuat Lorenz curve. Setelah menganalisa 205 rumah tangga sebagai responden penelitian ini, studi ini menemukan bahwa pemberdayaan mustahik yang dilakukan LAZ Dompet Dhuafa mampu mengurangi kemiskinan sebesar 41,9 persen. Kesenjangan kemiskinan berkurang sebesar Rp 73.780. Selanjutnya kedalaman kemiskinan dapat dikurangi 28,8 persen. Tingkat keterbatasan kesenjangan kemiskinan berkurang sebesar 23 persen dan keparahan kemiskinan berkurang sebesar 25,5 persen. Kemudian, zakat juga mampu meningkatkan pendapatan bulanan rumah tangga sebesar 91,4 persen. Secara umum, keberadaan zakat membantu menurunkan ketimpangan pendapatan 17,7 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran zakat membuat lebih baik income loss responden 38,8 persen

---

Zakat funds have great potential in reducing poverty and income inequality by maximal distribution and empowerment mustahik`s concept implementation. The data processing model of this research measured by headcount index, poverty gap index, income gap index, Sen index, Foster Greer Thorbecke index, Gini coefficient, Atkinson index and Lorenz curve. After analyzing 205 household as the respondent, this study found Empowering Mustahik`s Role Through Zakat by LAZ DompetDhuafa is able to decrease the poverty incidence of 41.9%. The gap of poverty can be reduced as the poverty gap show can be reductions of Rp. 73,780. The depth of poverty can be reduced as the income gap show the reductions 28.8%. Similarly, the severty of poverty can also be lower as evidenced from 23% increase in the Sen index and 25% increase in the FGT index. Zakat has increased monthly income of the household 91.4%. In general, the presence of zakat helps lower the income inequality an average of 17.7%. The suggest that the presence of zakat has make better the income loss of the respondent of 38.8%."

"Di balik pesatnya keberhasilan ekonomi Tiongkok akibat reformasi ekonomi yang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat, negara ini juga memiliki banyak masalah ekonomi seperti Meningkatnya Ketimpangan Pendapatan akibat pertumbuhan yang tinggi ini. Masalahnya dapat diperiksa dengan menganalisis Koefisien GINI dan Pandangan Politik negara tersebut.

---

Behind the rapid success of China’s economy due to an economic reform which created a rapid economic growth, the country also has many economic problems such as Rising Income Inequality due to this high growth. The problem can be examined by analysing the country’s GINI Coefficient and Political Views."

"Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Timur adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dipecahkan oleh pemerintah sebagai fungsi distribusi maupun stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal yang efektif, melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja daerah, diharapkan dapat menurunkan kertimpangan pendapatan di daerah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga, belanja modal APBD, serta kontribusi sektor ekonomi utama pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel pada populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal APBD cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan perkembangan sektor industri cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, dan perkembangan sektor perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan."

"ABSTRAKKetimpangan pendapatan telah menjadi masalah yang terus berkembang selama dua dekade terakhir. Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan keresahan sosial. Dalam kasus Indonesia, koefisien Gini terus menunjukan tren yang positif. Jaminan sosial merupakan salah satu elemen utama dalam kebijakan publik untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, penilitian ini bertujuan untuk mempelajari dampak jaminan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan data panel dengan efek tetap di 33 provinsi dari tahun 2001-2012. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jaminan sosial di Indonesia berdampak negatif terhadap ketimpangan sosial karena sebagian besar manfaat dari jaminan sosial dinikmati oleh golongan menengah keatas. Dalam kasus ini, pemerintah sebaiknya memperbaiki proses administrasi dalam pemberian jaminan sosial untuk menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi calon penerima manfaat sebelum anggaran kebijakan sosial ditingkatkan.

---

ABSTRACTIncome inequality has become a growing concern over the last two decades. High level of inequality could potentially cripple economic growth and increase social distress. As for the case in Indonesia, the Gini coefficient shows an upward trend of income inequality. Sincesocial security is one of the central elements of public policy to reduce inequality, this paper examines the impact of social security spending towards inequality in Indonesia using panel data with fixed effect method across 33 provinces from 2001-2012. The results suggest that social security spending has positive correlation with income inequality. Previous studies indicate that social security spending in Indonesia has negative impact because it benefits mostly for the non-poor.In this case, the government should improve the administration process to eliminate the errors in identifying the intended beneficiaries before the budget allocated to social security is increased."

"Skripsi ini menganalisa dampak dari keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat. Menggunakan data time series dalam periode antara tahun 1970 sampai dengan tahun 2014, studi ini menemukan bahwa perdagangan internasional meningkatkan ketimpangan pendapatan. Ditemukan juga bahwa kenaikan volume perdagangan dapat dikaitkan dengan kenaikan kesenjangan pendapatan dikarenakan lebih banyaknya pendapatan mengalir ke kelompok 10% orang terkaya di Amerika Serikat. Saat menjabarkan perdagangan internasional menjadi sektor export dan sektor import, ditemukan bahwa kedua sektor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan GINI. Namun, ditemukan bahwa hanya sektor import yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan bagian pendapatan untuk kelompok 10% besar. Studi ini juga menemukan bahwa tidak ada efek yang berarti dari arus masuk FDI terhadap ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat.

---

This thesis analyzes the impact of openness to trade on the level of income inequality in the US. Using time series data of periods between 1970 and 2014, this study found that trade increases income inequality. It is also found that an increase in trade volume leads to a wider income gap as more income goes to the top 10% wealthiest people in the US. When elaborating trade into export side and import side, it is found that both of them significantly contribute to a higher income inequality when it is measured by GINI. However, it is only the import side that contributes to the increase in the income share of the top 10%. This study also found that there is a negligible effect of FDI inflow on income inequality in the US."