Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk memajukan industri yang mampu bersaing serta memberikan perlindungan hukum bagi para pendesain diberlakukanlah Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Akan tetapi aturan hukum di bidang desain industri belum sepenuhnya mendukung perkembangan desain industri di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kasus pembatalan desain industri yang terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pembatalan desain industri, yaitu tidak adanya kepastian mengenai kebaruan (novelty). Novelty merupakan persyaratan utama dalam paten dan desain. Suatu desain dianggap baru apabila ada perbedaan yang menyolok dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Namun apabila perbedaan tersebut hanya terletak pada perbedaan yang minim, terkait beberapa unsur saja, baik itu warna maupun lekuk penampang luar, maka tidak akan bisa dianggap baru. Belum ada Pasal dalam Undang- Undang Desain Industri yang mengatur mengenai persamaan pada pokoknya yang dapat menentukan nilai kemiripan suatu desain industri yang dapat dijadikan acuan untuk menolak atau mengabulkan suatu permohonan desain industri. Dalam Pasal 2 ayat (2) menggunakan kata ?tidak sama? akan tetapi di dalam penjelasannya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian maupun batasan kata "tidak sama" ataupun kemiripan antara desain yang satu dengan yang lain yang dapat dikatakan mempunyai unsur persamaan pada pokoknya atau berbeda. Undang-undang desain industri di Indonesia menganut stelsel pendaftaran/pendaftar pertama atau "first to file" dalam hal klaim atas hak desain industri yang baru. Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa pemeriksaan substantif tidak akan dilakukan apabila tidak adanya keberatan dari pihak lain. Dengan tidak adanya pemeriksaan substantif mengakibatkan setiap permohonan desain industri harus dikabulkan dan langsung diberikan sertifikat desain industri. Apabila pemeriksaan substantif tidak dilakukan maka apabila terdapat 2 (dua) desain industri yang memiliki kemiripan ataupun sama, dan 2 (dua) desain industri tersebut tidak diajukan keberatan, maka kedua desain industri tersebut berhak mendapatkan sertifikat desain industri. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya sengketa desain industri dan maka dari itu harus diajukan pembatalan desain industri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. ...... The imposition of Law No. 31/2000 on Industrial Design is aimed to develop industry which is able to compete and to give legal protection to designers. However, Legal provisions in industrial design do not support the industrial design in Indonesia. It can be seen from various kinds of cancellation in industrial design. The results of the research showed that main factors which caused the cancellation of the industrial design is the uncertainty regarding novelty. Novelty is a patentability requirement. A design could be considered new, if there is a significant distinctive with the prior design. However, if the difference that just lays in distinctive minim one, concerning severally elemental only, therefore it can't be looked on as a new one. There is no article in Law on Industrial Design No. 31/2000, which rules the resemblance of an industrial design which can be used as the reference for rejecting or accepting a application request for an industrial design. Based on Article 2 Paragraph (2) uses the phrase "not similar", but in its explanation it does not clarify the term "not similar" or not resemble between one design and the other. The industrial design law in Indonesia embraces the "first to file" system in order to claiming the rights of the newest Industrial Designs. According to Article 26, paragraph (5) which states that the substantive examination will not be carried out if there is no complaint from other parties. The absence of substantive examination will cause the certificate for industrial design to be given. Substantive examination will not be carried out if there are 2 (two) industrial designs which resemble to each other; if there is no complaint about them, they have the right to get industrial design certificate. This will cause industrial design dispute; the result is that it has to be cancelled. The research used judicial normative approach, using literature materials and secondary data. The nature of the research was descriptive analysis; the data were analyzed qualitatively.

Abstrak :
ABSTRAK
Korea adalah salah satu negara yang hingga abad ke-21 terbiasa dengan keseragaman masyarakatnya dan hal tersebut merupakan penyebab dari munculnya sikap pembedaan yang kerap dialami oleh orang asing, mixed-blood, dan pekerja migran yang tinggal di Korea. Sikap pembedaan tersebut digambarkan oleh Kim Jae Young dalam cerita pendeknya yang berjudul Kokkili (코끼리) yang dipublikasikan pada tahun 2004. Perbedaan sikap tersebut dirasakan sebagai tindakan ketidakadilan bagi orang asing dan pekerja migran. Tidak hanya karangan fiktif dalam cerpen, adanya perbedaan sikap terhadap orang asing dianggap mencerminkan kejadian sosial era kontemporer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah membahas makna ketidakadilan dalam cerpen dengan analisis wacana Derrida menggunakan metode deskriptif analitis. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menunjukkan isu ketidakadilan dari sisi Korea dengan menggunakan teori dekonstruksi. Sesuai dengan teori dekonstruksi Derrida dan penggambaran ketidakadilan pada orang asing oleh Kim Jae Young, ditemukan bahwa makna ketidakadilan bukan hanya merepresentasikan hal yang buruk, melainkan keadaan akibat hambatan dalam memahami budaya negara lain.

---

ABSTRACT
Korea is one country that until the 21st century is accustomed to the uniformity of its people and this is the cause of the emergence of distinctive attitudes that are often experienced by foreigners, mixed-blood, and migrant workers living in Korea. The attitude of differentiation was described by Kim Jae Young in his short story entitled Kokkili (코끼리) published in 2004. The difference in attitude was felt as an act of injustice for foreigners and migrant workers. Not only fictional essays in short stories, differences in attitudes toward foreigners are considered to reflect the contemporary social events. The formulation of the problem in this study is to discuss the meaning of injustice in the short story with Derrida's discourse analysis using descriptive analytical methods. The purpose of this final assignment is to show the issue of injustice from the Korean side by using the theory of deconstruction. In accordance with Derrida's deconstruction theory and the description of injustice in foreigners by Kim Jae Young, it was found that the meaning of injustice not only represented a bad thing, but a condition due to obstacles in understanding the culture of other countries.

Abstrak :
Skripsi ini membahas konsep Politik Perbedaan Iris Marion Young sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal untuk mewujudkan keadilan sosial dalam keadaan heterogentitas masyarakat. Demokrasi liberal dalam kerangka universalitas humanisme mengkonsepsikan dunia politik terbatas dalam pembahasan hal publik. Sayangnya, karakteristik publik dalam politik dikonstitusi seturut budaya kelompok dominan. Akibatnya, pengalaman ketidakadilan yang nyata secara sosio-historis namun hanya dialami oleh grup sosial minoritas tidak dapat diangkat dalam perbincangan politik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain argumentatif terhadap keterbatasan konsep publik tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengalaman ketidakadilan tersebut membutuhkan rekognisi oleh negara dalam kerangka Politik Perbedaan agar dapat dientaskan melalui differentiated citizenship. ......The focus of this study is Iris Marion Young’s concept of Politics of Difference as an alternative to liberal democracy in order to establish justice in a heterogenic society. Liberal democracy in accordance to universal humanism defines that only public things matter in political discussion. Unfortunately, the public things characteristics are constituted by the dominant social group. This cause the tangible injustice experiences of the minorities can’t be discussed in political realm. This research is qualitative argumentative to confront the narrow conception of public. This research shows that minorities’ injustice experiences need to be recognized by the government in accordance to Politics of Difference to be solved through differentiated citizenship.

Abstrak :
Ketidakadilan gender yang terjadi pada wanita di Korea Selatan tak terlepas dari budaya patriarki dan hal itu membuat munculnya film, novel, maupun web drama yang mengangkat isu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk representasi ketidakadilan gender terhadap wanita di dalam web drama Jom Yeminhaedo Gwaenchana 2. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan analisis semiotika Roland Barthes. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa representasi ketidakadilan gender terhadap wanita dalam web drama  Jom Yeminhaedo Gwaenchana 2 lebih dominan terlihat pada tanda verbal berupa kalimat yang menyatakan kekerasan, marginalisasi, subordinasi, beban kerja dan stereotip dalam dialog tokoh. Sementara itu, tanda non-verbal yang menyatakan ketidakadilan  gender terhadap wanita dapat dilihat dari ekspresi wajah tokoh, tindakan tokoh, teks tertulis, gestur, gambar dalam adegan dan latar tempat pada adegan.

---

The cause of gender inequality against women in South Korea cannot be separated from the patriarchal culture and it has raised films, novels, and web-dramas which concern about that. This research aims to explain how the form of representation of gender inequality against women as seen in the web-drama titled Jom Yeminhaedo Gwaenchana 2 is. This research uses a descriptive analysis method and Roland Barthes`s semiotics analysis. The result of this research shows that the representation of gender inequality against women in the web-drama is dominantly seen in verbal signs or sentences in dialogue which contain violence, marginalization, subordination, workload, and stereotypes. On the other side, the non-verbal signs which reflect gender inequality against women can be seen through facial expression, behavior, written texts, gesture, pictures, and setting of the scenes.

Abstrak :
Artikel ini merupakan interpretasi kritis feminisme terhadap ketidakadilan reproduksi dalam program kontrasepsi. Program kontrasepsi dianggap sebagai alat untuk membebaskan perempuan dari beban peran keibuan. Akan tetapi, dari program kontrasepsi muncul masalah pengekangan berupa pemaksaan sterilisasi serta berbagai perilaku diskrimiatif lainnya yang didorong oleh pemahaman eugenisme, rasisme, klasisme, dan sejenisnya. Berdasarkan penelusuran pustaka yang ada ditemukan bahwa perempuan yang berasal dari kelompok marjinal lebih rentan mengalami pemaksaan sterilisasi serta perilaku diskriminatif lainnya dibandingkan perempuan yang berasal dari kelompok privilese. Politik diskriminasi yang dipertahankan membuat perempuan kelompok marjinal jadi kesulitan mengakses hak-hak reproduksinya; memperoleh otonominya. Konsep hak reproduksi yang memperjuangkan ketersediaan haknya berbasis pada advokasi legal terbukti tidak mampu mengakomodasi pengalaman perempuan yang beragam. Oleh karena itu, pendekatan reproduksi berkeadilan dengan lensa interseksionalitas menjadi penting untuk digunakan dalam upaya mengatasi ketidakadilan reproduksi perempuan, khususnya perempuan kelompok marjinal. Menggunakan metode pendekatan kritik feminis yang berbasis pada metode cultural and standpoint feminist, tulisan ini mengolah temuan dari berbagai penelusuran pustaka terkait pengekangan reproduksi perempuan. Temuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan kerangka reproduksi berkeadilan dengan lensa interseksionalitas. Tulisan ini hendak menyatakan bahwa pengakuan terhadap pengalaman reproduksi yang berbeda diperlukan dalam upaya mengatasi ketidakadilan reproduksi yang dialaminya. ......This article critically interprets feminism in the context of reproductive injustice within contraception programs. The contraceptive program is often regarded as a means to liberate women from the burdens of motherhood. However, issues of restraint have emerged within the contraceptive program, manifesting as forced sterilization and various other discriminatory behaviors driven by eugenics, racism, classism, and similar beliefs. Extensive literature indicates that women from marginalized groups are more susceptible to forced sterilization and other forms of discrimination compared to women from privileged groups. The perpetuation of discriminatory politics makes it challenging for women in marginalized groups to access their reproductive rights and achieve autonomy. The concept of reproductive rights, which advocates for the availability of these rights through legal means, has proven insufficient in accommodating the diverse experiences of women. Therefore, adopting an approach to reproductive justice that incorporates an intersectional lens becomes crucial in addressing reproductive injustices faced by women, particularly those in marginalized groups. This paper employs a feminist critical approach utilizing cultural and standpoint feminist methods to analyze findings from various literature searches pertaining to the constraints on women's reproduction. These findings are further examined through the lens of intersectionality within a reproductive justice framework. The paper asserts that acknowledging the different reproductive experiences is vital in the pursuit of overcoming the reproductive injustices women encounter.

Abstrak :
Konsep tauhid dan penciptaan manusia dalam ajaran Islam mencerminkan konsep keadilan dan kesetaraan antar manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, nilai-nilai bias gender dan patriarki yang telah mengakar dalam budaya masyarakat memunculkan masalah ketidakadilan gender yang umumnya mendiskreditkan peran perempuan. Akhir-akhir ini muncul sebuah kasus yang viral di media sosial, yaitu praktik mentoring poligami berbayar oleh Coach Hafidin di Banten dan memunculkan banyak kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha membahas kasus mentoring poligami tersebut melalui perspektif ketimpangan gender dan perspektif poligami itu sendiri dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan teknik pengumpulan data studi pustaka, kemudian dianalisis dengan teori ketimpangan gender yang mengemukakan lima bentuk ketimpangan gender, yaitu subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Praktik mentoring poligami Coach Hafidin merupakan salah satu isu yang dapat menjadi simbol kemunduran umat, karena di dalamnya berisi banyak ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Praktik mentoring poligami ini juga telah melanggar batas-batas keadilan gender, karena memuat doktrin-doktrin yang melemahkan peran perempuan. ......The concept of monotheism and the creation of humans in Islamic teachings reflect the concept of justice and equality between humans, both men and women. However, the values of gender bias and patriarchy that have been rooted in society's culture have raised the issue of gender inequality which generally discredits women's roles. Recently, a case has emerged that has gone viral on social media, namely the practice of paid polygamy mentoring by Coach Hafidin in Banten and has sparked a lot of criticism from various parties. Therefore, this study aims­­­­­ to discuss the case of polygamy mentoring through the perspective of gender inequality and the perspective of polygamy itself in Islam. This research uses a qualitative case study approach and literature study data collection techniques, then analyzed with the theory of gender inequality which suggests five forms of gender inequality, namely subordination, marginalization, stereotypes, violence, and double burden. Coach Hafidin's polygamy mentoring practice is one of the issues that can become a symbol of the decline of the ummah, because it contains many teachings that are contrary to the teachings of Islam exemplified by the Prophet Muhammad. The practice of mentoring polygamy has also violated the boundaries of gender justice, because it contains doctrines that weaken the role of women.

Abstrak :
Pada makalah ini penulis tertarik untuk menganalisis film Mulan yang dibuat pada tahun 2020. Mulan 2020 “Loyal, Brave and True” adalah film drama fantasi Amerika Serikat yang diproduksi Walt Disney Pictures, salah satu industri produsen film yang sangat populer di dunia. Film ini digarap oleh Niki Caro, skenarionya dibuat oleh Elizabeth Martin, Lauren Hynek, Rick Jaffa dan Amanda Silver. Film ini merupakan remake film (“film yang dibuat kembali”) dari versi kartun tahun 1998 yang mengangkat kisah ksatria wanita yang dibesarkan oleh kultur masyarakat Tionghoa. Makalah ini ditulis dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Data yang diambil dari hasil amatan melalui film tersebut kemudian dimasukkan dalam katagorisasi berdasarkan aspek-aspek semiotika untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan teori Television Codes Fiske yang membagi atas tiga level amatan yakni level realitas, level representasi dan level ideologis.Ketidakadilan gender secara subordinatif tampak pada saat adegan Mulan bersama Ibu, adik dan Ibu pencari jodoh (Matchmaker). Matchmaker adalah sosok yang disegani dan berkuasa dalam memberikan penilaian secara tradisi tentang baik atau buruknya kualitas seorang anak perempuan. Termasuk juga dalam menilai kualitas pendidikan keluarga, dan hal tersebut sangat mempengaruhi sikap orang tua Mulan. . Kode- kode semiotika tampak hadir dalam film Mulan sesuai dengan level representatif, level realita dan level ideologi. Film Mulan 2020 menunjukkan bahwa realita masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai sosok yang berada di kelas kedua setelah laki-laki. ......In this paper, the author is interested in analyzing the film Mulan which was made in 2020. Mulan 2020 “Loyal, Brave and True” is an American fantasy drama film produced by Walt Disney Pictures, one of the most popular film producing industries in the world. The film is directed by Niki Caro, with a screenplay by Elizabeth Martin, Lauren Hynek, Rick Jaffa and Amanda Silver. This film is a remake of the 1998 cartoon version of the film, which tells the story of female knights who were raised by Chinese culture. This paper was written using a qualitative descriptive analysis. The data taken from the observations through the film are then included in the categorization based on the semiotic aspects for later analysis using the Television Codes Fiske theory which divides it into three levels of observation, namely the level of reality, the level of representation and the level of ideological. the scene of Mulan with her mother, sister and matchmaker mother (Matchmaker). The matchmaker is a respected and powerful figure in traditional judgments about the good or bad qualities of a girl. This includes assessing the quality of family education, and this greatly affects the attitude of Mulan's parents. Semiotic codes appear to be present in the film Mulan according to the representative level, the level of reality and the level of ideology.

Abstrak :
Ketidakadilan gender pada perempuan dan laki-laki sering terjadi di masyarakat. Ketidakadilan gender ini juga terjadi terhadap perempuan Papua dalam novel Isinga. Hal ini disebabkan karena budaya Papua yang menganut budaya patriarki. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi dalam novel ini, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Kelima ketidakadilan gender tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dari kelima ketidakadilan gender tersebut yang paling mendominasi adalah beban ganda dan kekerasan. ......Gender inequality in women and men often occurs in community. Gender inequality also happens to women in Papua, as told in the novel Isinga. This is due to the patriarchal culture being adopted in Papuan culture. Types of gender inequality that can be found in this novel are marginalization, subordination, stereotype, violence, and double burden. All five of them are correlated with each other. The most pronounce gender inequality being double burden and violence.

Abstrak :
Penelitian ini membahas kumpulan kamu sadar saya punya alasan untuk Selingkuh_kan Sayang?_ karya Tamara Geraldine. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk ketidakadilan gender, bentuk perkawinan, penyebab, dan dampak perselingkuhan yang terjadi dalam cerpen ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan intrinsik yakni penokohan, pendekatan gender untuk melihat bentuk ketidakadilan gender dalam kumpulan cerpen ini, pendekatan sosiologi untuk melihat bentuk perkawinan, serta pendekatan psikologi untuk melihat penyebab dan dampak perselingkuhan yang terjadi.

---

This research discusses the collection of short stories kamu sadar saya punya alasan Untuk Selingkuh_kan Sayang? by Tamara Geraldine. This research's aims are to describe the forms of gender injustice, of marriage, the causes, and impacts of adultery that happen in this short story. Method used in this research is descriptive analysis method. The approach used is the intrinsic approaches that are characterization, gender approaches to see the form of gender inequality in this short story collection, sociology approaches to see the marriage, and psychological approaches to see cause and effect adultery happens.