Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji faktor yang menyebabkan delay di sisi udara (Airfield delay) pada Bandara Ngurah Rai. Observasi dilakukan untuk melihat pengaruh faktor-faktor penyebab airfield delay yang mengakibatkan gangguan operasional penerbangan di Bandara Ngurah Rai. Metode yang dilakukan adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap variable push back time, taxing time dan waiting time dengan cara menghitung waktu pergerakan pesawat di setiap variable. Pengolahan data dilakukan dengan cara uji korelasi dan regresi, kemudian hasilnya nilai koefisien determinasi (r2) adalah 0.650, sehingga dapat dikatakan bahwa Push Back, Taxiway dan Waiting Time berkontribusi 65% terhadap Delay Airfield, sisanya karena faktor-faktor lain. Selain itu dilakukan uji Chi-Square untuk membandingkan waktu hasil observasi dengan waktu yang dipersyaratkan oleh pihak bandara. Berdasarkan hasil uji Chisquare menyebutkan bahwa waktu hasil observasi untuk ketiga variabel lebih besar dari waktu yang di persyaratkan. Waktu rata-rata hasil observasi push back time 296,46 detik, taxing time 443,60 detik dan waiting time 243,14 detik sedangkan waktu rata-rata yang dipersyaratkan oleh pihak bandara push back time 180 detik, taxing time 360 detik dan waiting time 120 detik. ......This study aimed to examine the factors that cause delay in the air (Airfield delay) at the Ngurah Rai Airport. Observations carried out to see the influence of underlying factors that lead to disruption delay Airfield flight operations at Ngurah Rai Airport. Method that does is make direct observations of the variable push-back time, taxing time and waiting time by calculating the movement of aircraft in each variable. Data processing is done by means of correlation and regression testing, then the result value of the coefficient of determination (r2) is 0,650, so it can be said that the Push Back, Taxiway and Waiting Time Delay contribute 65% of the Airfield, the remainder due to other factors. Besides Chi-Square test performed to compare the observations with the time required by the airport. Based on the results of Chi-square test states that the observations for the third variable is greater than the time requisite. The average time of observation push back time 296.46 seconds, 443.60 seconds taxing time and waiting time 243.14 seconds while the average time required by the airport push back time of 180 seconds, 360 seconds taxing time and waiting time 120 seconds.

Abstrak :
Metode pengendalian pengadaan material ditujukan untuk penyelesaian pelaksanaan proyek agar tepat waktu sesuai dengan anggaran biaya yang direncanakan. Pengendalian material mencakup kemampuan untuk mengantisipasi hal - hal yang akan terjadi pada masa awal pelaksanaan hingga akhir pelaksanaan. Sistem pengendalian pengadaan material , merupakan bagian dari manajemen logistik yang memonitor serta mengendalikan tingkat persediaan yang diperlukan , sesuai waktu dan biaya yang direncanakan. Metode ini manfaatnya untuk pengendalian biaya pengadaan dan waktu di lapangan sehingga waktu penyelesaian proyek dapat tepat dan biaya tidak melonjak melebihi anggaran . Pembuatan model untuk mengantisipasi berikut keterlambatan pengendalian pengadaan material secara umum di dasarkan atas penelitian terhadap pola serta dampak dari keterlambatan material pada waktu dan keuntungan pelaksanaan suatu proyek Pasar Klender di Jakarta timur . Data primer melalui questionaire telah diperoleh dari para ahli manajemen material di pihak pemilik proyek , kontraktor dan konsultan M.K yang terkait dalam pembangunan proyek tersebut , digunakan untuk memberi informasi tambahan perihal penyebab ? penyebab keterlambatan pengadaan material dan tindakan - tindakan yang dilakukan dalam mengatasi keterlambatan tersebut. Penelitian pada akhirnya mengembangkan metode yang didukung oleh model pengendalian berikut tindakan yang diperlukan untuk mengarahkan kondisi keterlambatan, keinbali pada rencana pelaksanaan proyek yang ditetapkan termasuk memperkirakan potensi kerugian yang perlu diperhatikan.

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan penerapan dari Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk tentang pola pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) menggunakan sistem Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). Sebanyak 52,87% penduduk Provinsi Riau telah menjadi peserta JKN pada tahun 2016. RSUD Petala Bumi merupakan salah satu FKRTL yang melayani pasien peserta JKN di Pekanbaru, dari data junjungan pasien rawat jalan tahun 2017 sebanyak 41,9% merupakan pasien JKN. Ditemukan adanya keterlambatan pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sekitar 1-2 bulan dari batas waktu yang ditentukan sepanjang tahun 2017. Hal ini akan mengakibatkan penundaan pendapatan rumah sakit dimana pendapatan terbesar rumah sakit berasal dari pasien peserta JKN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Material, Method), proses dan output. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi secara langsung dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM pengelola dokumen klaim terutama tim Casemix, masih ditemukan resume medis yang tidak lengkap, SIRS yang masih belum computerized sehingga proses pengelolaan dokumen dilakukan secara manual termasuk billing system, dan belum ada kebijakan serta SOP tertulis dan baku yang menjadi pedoman pengelolaan dokumen klaim sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelola dokumen klaim saat ini menjadi relatif panjang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas SDM pengelola dokumen klaim masih belum memadai, alur proses pengelolaan dokumen klaim membutuhkan waktu lama karena tidak one tap service, serta tidak tersedia instruksi yang baku dan seragam secara tertulis untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dokumen klaim. Rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi untuk SDM pengelola dokumen klaim, mempercepat pelaksanaan SIRS yang terintegrasi di rumah sakit dan menetapkan pedoman melaksanakan pengelolaan dokumen klaim untuk kelancaran pengajuan klaim agar menjadi tepat waktu. ......The National Health Insurance (JKN) is an application of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2004 concerning the SJSN and for its implementation is regulated in Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health Insurance, including the pattern of payments to the Advanced Referral Health Facility (FKRTL) using the system Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). As many as 52.87% of the population in Riau Province had become JKN participants in 2016. Petala Bumi Hospital was one of the FKRTLs that served JKN participants in Pekanbaru with 41.9% of outpatients being JKN patients. It was found that there was a delay in filing a hospital claim with BPJS Kesehatan around 1-2 months from the specified deadline for 2017. This would result in a delay in hospital income where the hospital's biggest income came from JKN participants. The purpose of this study was to analyze the causes of late submission of claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital in terms of the system approach, namely input, process and output factors. Research uses qualitative research methods, data collection is done by in-depth interviews, direct observation and document review. The results showed that the delay in filing claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital was due to a lack of competency in the human resource management of claim documents, especially the Casemix team. Medical resumes were still incomplete, SIRS was still not computerized so the document management process was manual including the billing system there is no policy and written and standard SOP that guides the management of claim documents so that the time needed to manage claim documents is now relatively long. The conclusion of this study is that the quality of HR claim managers is still inadequate, the process of claim document management takes a long time because it is not one tap service, and there are no standardized and uniform written instructions available to guide the management of claim documents. Hospitals need to carry out workload analysis for human resource claim document managers, accelerate the implementation of integrated SIRS in hospitals and establish guidelines for carrying out claims document management for smooth filing claims to be on time.

Abstrak :
RSUD Tanjung Uban mengalami keterlambatan pengajuan klaim peserta JKN ke BPJS Kesehatan rata-rata ±32 hari dari batas waktu yang diatur PMK 28 tahun 2014. Tujuan penelitian untuk mengevalusi keterlambatan klaim. Metode yang digunakan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan keterlambatan klaim karena kurangnya koordinasi, sosialisasi pemahaman tentang peraturan pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berlaku sehingga terdapat perbedaan penegakan diagonisis. Hal ini membuat persyaratan klaim lama terpenuhi. Sementara itu ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengklaiman dan ketrampilan masih kurang, sistem informasi kurang mendukung serta seringnya gangguan supply listrik mengakibatkan operasional penatalaksanaan pelayanan rumah sakit sering terganggu. Sebagai kesimpulan penelitian bahwa diperlukan peningkatan komunikasi, koordinasi, sosialisasi dengan pihak BPJS Kesehatan. RS memerlukan analisis kebutuhan SDM dalam peningkatan penatalaksanaan klaim, pengawasan operasioanl sistem informasi dan supply listrik yang memadai akan memperlancar klaim. ......RSUD Tanjung Uban experience delays in claims submission of UHC participants to BPJS approximately 32 days from the deadline that been regulated with PMK 28 tahun 2014. The aim of this research is to evaluate the claims delay. This research use qualitative with methode in-depth interviews and documents review. The results indicate that the delay claims due to a lack of coordination, understanding socialization of UHC patient service regulations so there is a difference in diagnosis and make the claim requirement complience takes a long time. Theres a lack of human resources with skill especially supported with lack of information system and power supply disruption that often occur make a disruption of hospital operational management service. The conclusion is necessary to increase communication, coordination, socialization with BPJS. Hospital need human resources needs analysis, increasing in claim management, operational control of information systems and supply sufficient electricity to expedite claims.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam proyek EPC, terdiri dari 3 fase utama yaitu Engineering, Procurement Construction. Kebanyakan dalam proyek EPC tersebut, pembagian anggarannya untuk fase Engineering paling kecil dibandingkan fase Procurement dan fase Construction. Namun, efek dari keterlambatan fase Engineering tersebut, akan sangat mempengaruhi fase-fase berikutnya, dan pada akhirnya terjadi keterlambatan proyek secara keseluruhan, sehingga fase Engineering merupakan lintasan kritis dari perkembangan kemajuan proyek. Penelitian menggunakan kuisioner responden dengan persyaratan minimal 1 tahun pengalaman bekerja di proyek EPC, pertanyaan terdiri dari 6 indikator dan 39 item pertanyaan, jawaban item pertanyaan dengan skala 1-5 untuk frekuensi dan dampak, kemudian hasil kuisioner responden diuji statistik dengan menggunakan pengujian validitas metode Pearson, pengujian reliabilitas metode Cronbach rsquo;s Alpha dan pengujian normalitas metode Kolmogorov Smirnov. Hasil pengujian kemudian dimasukkan ke dalam matriks probabilitas dan dampak. Item pertanyaan yang masuk ke dalam risiko keterlambatan adalah yang dengan skor perkalian frekuensi dan dampak keterlambatan > 10. Hasilnya didapat 19 item pertanyaan yang mempunyai hasil perkalian frekuensi dan dampak > 10 dalam 5 variabel. Kemudian hasilnya dilakukan validasi pakar dengan syarat minimal 20 tahun pengalaman di proyek EPC, dan hasilnya didapat 19 pertanyaan yang merupakan faktor risiko. Kemudian tindakan pencegahan dan koreksi dari ke 19 faktor risiko didapat dari pakar dan referensi digunakan sebagai masukan terhadap prosedur fase engineering, sehingga dampak dari faktor risiko tersebut dapat diminimalisir.

---

ABSTRACT
In the EPC project, consists of 3 main phases of Engineering, Procurement Construction. Most in the EPC project, the budget share for the Engineering phase is the smallest compared to the Procurement phase and Construction phase. However, the effects of the Engineering phase delay will greatly affect subsequent phases, and ultimately the overall project delays, so that the Engineering phase is a critical path from the progress of the project. The research used a questionnaire respondents with a minimum requirement of 1 year working experience in EPC, the question consists of 6 indicators and 39 items of questions, the answers to question items with a scale of 1 5 for the frequency and impact, then the results of the questionnaire respondents statistically tested using the Pearson validity testing method, Cronbach 39 s Alpha reliability testing method and Kolmogorov Smirnov normality testing method. The test results are then fed into the probability and impact matrix. Item questions coming into the risk of delay is that with a score of frequency multiplication and delay effects 10. The results obtained 19 question items that have a frequency multiplication results and impact 10 in 5 variables. Then the results are validated experts on the condition of at least 20 years experience in EPC project, and the results obtained 19 questions which are risk factors. Then the measures of prevention and correction of the 19 risk factors obtained from experts and references used as an input to the engineering phase of the procedure, so the impact of these risk factors can be minimized.

Abstrak :
xKontraktor spesialis pondasi telah memiliki pedoman pelaksanaan pekerjaan bored pile. Namun dalam pelaksanaannya terdapat risiko-risiko yang dapat berpotensi mengakibatkan keterlambatan. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan pekerjaan bored pile terdapat risiko yang tidak terlihat di dalam tanah. Oleh karena itu, pedoman pelaksanaan yang sudah ada perlu dikembangkan berbasis risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa potensi risiko yang akan terjadi, serta respon yang perlu dilakukan berupa tindakan preventif dan korektif, sehingga dapat mengembangkan pedoman pelaksanaan pekerjaan bored pile berbasis risiko. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dan analisa Multi-Attribute Utility Theory (MAUT). Ditemukan faktor risiko dominan yaitu adanya utilitas di dalam tanah, usia alat tidak layak, keruntuhan tanah permukaan di sekeliling lubang bor, adanya perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dari owner dan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Oleh karena itu, respon risikonya adalah melakukan Ground Penetrating Radar (GPR) dan mapping area untuk mengetahui utilitas yang berada di dalam tanah, melakukan penggantian alat yang lebih layak, menggunakan preliminary casing, melakukan perencanaan yang matang serta mendatangkan tenaga kerja yang berpengalaman. Pedoman pelaksanaan pekerjaan bored pile berbasis risiko diharapkan dapat digunakan oleh kontraktor spesialis untuk meminimalkan dampak risiko negatif yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pekerjaan pondasi bored pile. ......Foundation specialist contractors already have guidelines for carrying out bored pile work. However, in its implementation there are risks that could potentially lead to delays. This is because in carrying out bored pile work there are risks that are not visible in the ground. Therefore, existing implementation guidelines need to be developed based on risk. This study aims to identify and analyze the potential risks that will occur, as well as the responses that need to be taken in the form of preventive and corrective actions, so as to develop guidelines for the implementation of risk-based bored pile work. The method used in this research is a qualitative analysis and Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) analysis. The dominant risk factors were found, namely the existence of utilities in the ground, improper age of the tool, collapse of the surface soil around the borehole, changes in the work implementation schedule from the owner and low labor productivity. Therefore, the risk response is to carry out Ground Penetrating Radar (GPR) and area mapping to find out the utilities that are in the ground, replace tools that are more appropriate, use preliminary casing, carry out careful planning and bring in an experienced workforce. It is hoped that the guidelines for implementing risk-based bored pile work can be used by specialist contractors to minimize the impact of negative risks that may occur in the implementation of bored pile foundation work.

Abstrak :
Latar Belakang Sejak ditetapkannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia sejak 2014, Rumah Sakit diseluruh Indonesia secara bertahap diwajibkan untuk bekerja sama dengan BPJS. Berlakunya sistem ini diharapkan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menyebabkan terganggunya kinerja rumah sakit berkenaan dengan cashflow atau kendali biaya rumah sakit. Salah satu penyebabnya adalah berkas klaim yang diserahkan kepada BPJS tidak sesuai dengan ketentuan klaim sehingga klaim tidak dibayarkan dan menyebabkan kerugian bagi rumah sakit. RSUD Mampang Prapatan yang bekerja sama dengan BPJS sejak 2015 hingga kini terus menghadapi masalah dalam pemberkasaan sehingga sering terlambat pemrosesannya dan selisih berkas yang diklaim dengan yang dibayarkan oleh BPJS relatif banyak sehingga perlu dianalisa apa saja yang menyebabkan masalah proses pengklaiman ini bisa terjadi Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk mencari sebab secara dalam dan terperinci melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap input dan proses manajemen berkas. Observasi yang dilakukan meliputi observasi sarana prasarana, pelaksanaan alur pemberkasan dan berkas klaim yang diproses oleh tim casemix rumah sakit. Wawancara mendalam dilakukan pada 9 informan dari pendaftaran hingga billing serta pemangku kebijakan rumah sakit. Hasil Penyebab utama terlambatnya proses klaim BPJS RSUD Mampang Prapatan adalah lambatnya kelengkapan berkas, SDM penginput data klaim masih kurang, pelatihan yang belum memadai dan belum adanya evaluasi berkala. ...... Background: Since 2004 the National Health Insurance System established in Indonesia, hospital throughout Indonesia are gradually require to coorporate with BPJS. The application of this system leads to the improvement of public health service quality. But in reality, there are some factors that cause disruption of hospital performance, as an example is hospital’s cashflow or hospital cost control. One of the reason is that the submitted claim files to BPJS were not in accordance with the claim requirement so that claim is rejected. RSUD Mampang Prapatan, in collaboration with BPJS since 2015, still faces enforcement problem and late in claiming process. Plus, there are many deiviation between the submitted files and paid claim files, so it needs to be analyse why problem in claiming process can happen. Method: This Research is a qualitative reseach to find deep and detil cause of problem. Use an observation and indept interview to know about input and process factors in claim files management. Indept interview were conducted on 9 informant of all employee and obeservation to see detils by direct sighting. Result: The main cause of delayed claim process is late file completeness, lack of hospital official, employee incompetence and there is no regular evaluation.

Abstrak :
Peningkatan akan kebutuhan LPG untuk keperluan domestik untuk setiap tahunnya berdampak kepada perubahan pola operasi distribusi dan juga peningkatan kapasitas penimbunan pada beberapa terminal LPG yang sudah ada (existing) atau pembangunan baru yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan coverage days operasional terminal LPG. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan EPC (engineering, procurement and construction) pada pembangunan dan pengembangan terminal LPG pressurized akan berdampak terhadap rencana roadmap infrastruktur terminal LPG yang telah direncanakan dan keterlambatan untuk memperoleh manfaat dari hasil investasi dalam pembangunan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor dominan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sembilan puluh lima faktor-faktor penyebab keterlambatan konstruksi diidentifikasi dengan systematic literature review dari dua belas jurnal dalam tiga tahun terakhir (2018-2020). Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi delapan kategori yaitu pemilik proyek, kontraktor, konsultan, material, pekerja dan peralatan, kontrak, hubungan kontraktual, dan eksternal. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Delphi yang melibatkan sepuluh ahli untuk menganalisis faktor-faktor yang dihasilkan dari systematic literature review. Terdapat dua puluh tujuh faktor dominan yang menyebabkan keterlambatan dengan tingkat konsensus lebih dari tujuh puluh persen terungkap dalam konteks ini. Tingkat konsensus untuk hasil akhir mencapai delapan puluh persen. Wawancara dilakukan untuk mengetahui beberapa alternatif solusi terhadap faktor dominan penyebab keterlambatan. ......The increasing demand for LPG for domestic use every year impacts changes in distribution operation patterns. It requires increasing the storage capacity of several existing LPG terminals or new developments to maintain and increase the coverage days of LPG terminal operations. The delay in completing EPC (engineering, procurement, and construction) work on constructing the pressurized LPG terminal will impact the planned LPG terminal infrastructure roadmap and delays in obtaining benefits from the investment. This study aims to analyze the dominant factors causing delays in completing work. Ninety-five factors causing construction delays are identified in a systematic literature review from twelve publications in the last three years (2018-2020). These factors are divided into eight categories: clients, contractors, consultants, materials, workers and equipment, contracts, contractual relationships, and externals. We utilize a Delphi method involving ten experts to analyze the factors resulting from the systematic literature review. Our context reveals that there are twenty-seven dominant factors causing delays with a consensus level of more than seventy percent. The consensus rate for the final result is also sufficient at eighty percent. Interviews were conducted to investigate alternative solutions to the dominant factors causing delays.

Abstrak :
Latar Belakang: Keterlambatan bicara adalah salah satu bentuk keterlambatan perkembangan pada anak. Untuk meminimalisir dampak negatif keterlambatan bicara, faktor risiko dibutuhkan untuk membantu mendiagnosis pasien, agar intervensi dini dapat dimulai. Tujuan: Identifikasi asosiasi antara jenis kelamin, usia kehamilan, berat lahir, lingkar kepala, penutupan anterior fontanel, perkembangan motorik kasar, periode ASI eksklusif, pengasuh sehari-hari, jumlah saudara kandung, paparan media, interaksi sosial dengan pasien, dan keterlambatan bicara pada anak usia 1 sampai 2 tahun. Metode: Penelitian kasus kontrol pada anak usia 1 sampai 2 tahun di Rumah Sakit Pusat Nasional (RSUPN) Cipto Mangunkusumo dan Klinik Anakku, Pondok Pinang di Jakarta, Indonesia, dari Januari 2018 sampai Maret 2018. Data dikumpulkan dari wawancara orang tua. Data yang diperoleh diolah dengan SPSS Statistics for Mac, dengan uji Chi-Square dan metode logistic regression. Hasil: Jumlah subjek pada studi ini adalah 126 anak, dengan 63 anak dengan keterlambatan bicara, dan 63 anak lainnya dengan perkembangan bicara yang normal. Pada uji multivariat, variabel yang signifikan adalah keterlambatan perkembangan motorik kasar (p < 0.001; OR = 9.607; 95% CI = 3.403-27.122), periode ASI eksklusif kurang dari 6 bulan (p = 0.016; OR = 3.278; 95% CI = 1.244-8.637), dan paparan gadget dan televisi selama lebih dari 2 jam sehari (p < 0.001; OR = 8.286; 95% CI = 2.555-26.871). Kontak sosial yang buruk (p = 0.998) adalah confounding factor pada studi ini. Kesimpulan: Keterlambatan perkembangan motorik kasar, periode ASI eksklusif kurang dari 6 bulan, paparan media selama lebih dari 2 jam, dan kontak yang buruk adalah faktor risiko keterlambatan bicara pada anak. ......Background: Speech delay is one of the most common developmental delay in children. To minimize the negative outcomes of speech delay, risk factors should be explored to help in patient diagnosis, so an early intervention can be initiated. Aim: Identify the association between gender, age, birth weight, asphyxia during birth, head circumference, closure of anterior fontanel, gross motor development, period of breastfeeding, caregiver, number of siblings, media exposure, social interaction with subject and delayed speech in children between 1 to 2 years old. Method: A case-control study for children between 1 to 2 years old in Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Cipto Mangunkusumo and Klinik Anakku, Pondok Pinang in Jakarta, Indonesia, from January 2018 to March 2018. Data was collected from parent interviews. The data obtained was processed with SPSS Statistics for Mac, with Chi-Square test and logistic regression method. Result: The total number of subjects in this study was 126, with 63 children with speech delay and 63 children with normal speech development. In the multivariate analysis, the significant risk factors were delayed gross motor development (p < 0.001; OR = 9.607; 95% CI = 3.403-27.122), period of exclusive breastfeeding of less than 6 months (p = 0.016; OR = 3.278; 95% CI = 1.244-8.637), and exposure to gadgets and television for more than 2 hours (p < 0.001; OR = 8.286; 95% CI = 2.555-26.871). Poor social interaction (p = 0.998) was found to be the confounding factor. Conclusion: Delayed gross motor development, period of exclusive breastfeeding of less than 6 months, media exposure for more than 2 hours, and poor are risk factors of delayed speech development in children.

Abstrak :
Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin yang terjadi pada awal tahun 2007, telah memberikan dampak negatif terhadap cash flow Rumah Sakit Umum Daerah dan pelayanan bagi masyarakat miskin. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin terjadi selama 2 (dua) bulan, klaim yang seharusnya dibayar pada bulan Januari 2007 baru dibayarkan pada bulan Maret 2007. Penyebab keterlambatan pembayaran klaim Askeskin adalah karena adanya proses administrasi kesepakatan kerjasama I MoU (Memmy of Understanding) antara Departemen Kesehatan dengan PT Askes (Persero) di tingkat pusat dan juga proses administrasi kesepakatan ketjasama I MoU (Memory of Understanding) antara PT Askes (Persero) Cabang Cirebon dengan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon. Keterlambatan pembayaran klaim Askeskin tersebut sangat berpengaruh terhadap cash flow RSUD Gunung Jati Kota Cirebon sehingga RSUD Gunung Jati Kota Cirebon terpaksa mcnunda pembayaran kewajiban kepada pegawai dan pemasok serta mernangkas biaya pemeliharaan gedung I sarana dan prasarana. Upaya-upaya tersebut tentunya sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dan ketersediaan supplies yang mempengaruhi pelayanan pasien peserta Askeskin di RSUD Gunung Jati kota Cirebon. Siapkan dana yang cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, misalnya dengan mengalokasikan pendanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang bersumber dari pajak produk yang bersifat destruktif seperti, rokok, minuman keras (alkohol) dan makanan cepat saji. Setelah tersedia dana yang cukup, buat aturan yang memuat sangsi bagi para pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim Askeskin.