Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hotmian Helena S.
Ketidakpastian hukum atas pengajuan keberatan dan banding yang dilakukan wajib pajak sehubungan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 (Undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan)
" Atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, walaupun Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan maupun Banding. Namun dalam Undang-undang yang baru, pasat mengenai keberatan dan banding telah dirubah yang intinya Wajib Pajak tidak akan ditagth dengan Surat Paksa apabila telah melunasi utang pajak paling sedikit sejumlah yang telah disetujui saja. Pasal Ketentuan Peralihan juga memungkinkan atas satu Wajib Pajak dikenakan dua ketentuan yaitu UU ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25704
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Silvana Sausan
Analisis mengenai masa transisi dalam pemberlakuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah jo. peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 tahun 2010 tentang BPHTB (Studi kasus: wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama Kramat Jati) = Analysis of transition in the enforcement of land and building transfer tax (BPHTB) as Local tax under law number 28 of 2009 on regional taxes and regional Levies jo. DKI Jakarta Regional Regulation Number 18 of 2010 on BPHTB (Case Study: Taxpayers In Kramat Jati Tax Service Office (KPP Kramat Jati)
" ABSTRAK
Kebijakan pengalihan wewenang pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (selanjutnya disebut BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota telah menimbulkan kendala dalam praktek pelayanan dan penyelesaian BPHTB karena tidak terdapatnya atau tidak jelasnya pengaturan dalam ketentuan peralihan mengenai pihak mana yang berwenang mengelola BPHTB yang telah diproses selama masa transisi. Masa transisi tersebut dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 1 Januari 2010 sampai sebelum tanggal efektifnya Peraturan Daerah Provinsi ... "
2012
T31503
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library