Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sampai saat ini masalah kemiskinan masih merupakan fenomena sosial yang terus berkembang. Walaupun banyak upaya untuk mengatasi kemiskinan, tetapi secara mendasar masalah ini belum pernah terselesaikan dengan baik. Secara politis, issue kemiskinan (termasuk kemiskinan di perkotaan) masih diperdebatkan. Mengatasi kemiskinan di perkotaan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang miskin kota untuk dapat mandiri. Namun perlu disadari bahwa kemiskinan di perkotaan adalah masalah multi dimensi yang penanggulangannya tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi semata. Masyarakat miskin perkotaan bukanlah kelompok yang tidak berdaya sama sekali, melainkan pada dasarnya mereka juga mempunyai potensi tertentu yang dapat diberdayakan. Agar mereka dapat melepaskan diri dari problema kemiskinan. Perkembangan pelaksanaan kegiatan bina ekonomi PPMK yang semula ditujukan untuk pemberdayaan "orang miskin", telah bergeser kepada "orang yang perlu diberdayakan yang mempunyai usaha", sehingga dalam beberapa tingkat sudah tidak tepat sasaran. Utamanya lagi, tingkat pencapaian penerima manfaat secara persentase masih kecil. Demikian pula untuk jenis kegiatan bina sosial, pemanfaatan tidak diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi lebih fokus kepada kegiatan karitas dan pemberi santunan padahal tugas ini dapat dicakup dari program lain. Dalam konteks ini, mungkin merupakan cara trickle down effect alit lokal terhadap kondisi tidak diberinya pinjaman dana bagi penduduk miskin. Di sisi lain, kegiatan bina fisik sudah lebih terfokus pada peningkatan prasarana dan sarana kesehatan Iingkungan, meski di sisi lain, berpotensi pula menimbulkan kesenjangan antar RT. Atas pertimbangan di atas, maka PPMK cenderung memiliki potensi untuk membangun segregasi dan enclave baru di tingkat komunitas yang diciptakan oleh alit lokal. Intervensi negara ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat itu sendiri membawa peluang bagi rejim yang berkuasa untuk kepentingan kelompok mereka. Akibatnya masyarakat menjadi sangat tergantung kepada bantuan pemerintah. Irnplikasinya bukan hanya menambah keuletan dan ketangguhan melainkan ketergantungan.

---

Until now, poverty problem is still social phenomenon. Although many poverty evaluation has been introduced, but not finished yet with successful. As political issue (include poverty in city), poverty is debate table. The bottom line of Poverty alleviation in city is empowerment effort, to the poor for independence. But we should realize that poverty is multi dimension problem. So the effort of alleviation can not do in economic aspect itself. The city poorer have specific potential to empowerment for them, so they can solver their problem. The activity of economic train in PPMK has changed from empowerment "the poor people" to "the people who need the empowerment and who own the business". So we can say that objective is not right. Especially the target do not cover high percentage many people. In social train, the use of loan not directed to for increase capacity building, but focus in charity activity. In this context is the way to tricle down effect local ellite on condition not gives loan to the poor. In other side physical train activity had focus on health infrastructure improvement although have potential effect on infrastructure gap in RT Level. For that reason, PPMK tend to make segregation and new enclave in community level which created by local elite. State intervention to daily social and economic life without concern to empowerment and self fulfillment community can create the government to influence the community. So the community can highly dependent to aid of government.

Abstrak :
Tesis ini membahas ketahanan masyarakat pesisir di wilayah Propinsi Banten. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatknn kesejahteraan masyarakat nelayan melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan.Penelitian ini adalah penelitian kwalitatif dengan desain diskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa ; pemerintah daerah harus segera mengeluarkan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pesisir diwilayah Propinsi Banten; pemerintah bersama unsur Muspida bersama-sama mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan; Dirjen perhubungan dan Dirjen Kelautan dan Perikanan segera melakukan pembenahan mengenai kewenangan dalam perizinan kapal ikan dan kapal niaga. ......This thesis discusses the resilience of coastal communities in the Province of Banten. To know the implementation of the Regional Government policies in an effort to improve the welfare of fishing communities by optimizing the management of fisheries resources. This study is a qualitative research design with descriptive analytic. The results suggest that; local government should immediately issue a policy on the empowerment of coastal communities in the region, Banten Province; Muspida government together with the elements together to optimize the management of marine resources; Directorate General for Communication and Directorate General of Maritime Affairs and Fisheries immediate revamping of the licensing authority in fishing vessels and merchant ships.

Abstrak :
Peredaran  dan penyalahgunaan narkoba telah terjadi hingga ke pelosok desa. Ada 14,99% dari 83.931 desa/kelurahan di Indonesia bermasalah dengan penyalahgunaan narkoba. Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) telah ditetapkan sebagai program nasional sebagai salah satu strategi untuk menanggulanginya. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dampak dari implementasi program Desa Bersinar terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan tingkat ketahanan masyarakat, membandingkannya antara sesama Desa Bersinar dan antara Desa Bersinar dengan yang bukan Desa Bersinar, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan program Desa Bersinar guna meningkatkan ketahanan masyarakat. Menggunakan metode penelitian mixed-methodantara kuantitatif dan kualitatif dengan mengambil sampel pada dua Desa Bersinar dan dua desa tetangganya di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja desa bersinar dapat dijelaskan oleh 5 dimensi utama dengan kekuatan penjelas 80,502%, dan ketahanan masyarakat dapat dijelaskan oleh 5 dimensi dengan kekuatan sebesar 78,415%. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program desa bersinar tidak selalu meningkatkan tingkat partisipasi dan tingkat ketahanan masyarakat. Hanya Desa Bersinar berkinerja tinggi yang tinggi memiliki tingkat partisipasi dan ketahanan masyarakat yang tinggi. ......Drug abuse and illicit trade has occurred to remote villages. There are 14.99% of the 83,931 villages in Indonesia with drug problems. The Drug-Free Village Program (Desa Bersinar) has been established as a national program as to tackle it. This study aims to examine the impact of the implementation of the Bersinar Village program on community participation and community resilience, to compare it between fellow Bersinar Villages and between Bersinar Villages and non-Bersinar Villages, as well as formulate strategies to optimize the Desa Bersinar program to increase community resilience. Using mixed-method research by taking samples in two Bersinar Villages and two neighboring non-Bersinar villages in Bolaang Mongondow Regency. The results showed that the performance of the Bersinar village can be explained by 5 dimensions with an explanatory abilitity of 80.502%, and community resilience can be explained by 5 dimensions with 78.415%. The research findings also show that the implementation of the Bersinar Village program does not always increase the level of community participation and resilience. Only high performing Bersinar Villages have high levels of community participation and resilience. 

Abstrak :
Bencana kota Palu pada tahun 2018 berdampak secara fisik maupun non-fisik, dengan jenis bencana gempa bumi, liquifaksi dan tsunami. Sebagai kota yang dilewati oleh patahan Palu Koro, Palu sangat rentan terhadap ancaman bencana alam, sehingga pembangunannya harus berorientasi pada ketahanan bencana terutama dalam rencana tata ruang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana terhadap struktur dan pola ruang, menganalisis ketahanan masyarakat dalam mengahadapi bencana tsunami, menganalisis kebijakan dan program pemerintah pasca bencana, dan merumuskan strategi mitigasi bencana berbasis penataan ruang pasca bencana di kota Palu. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode gabungan (mixed methods). Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil analisis menunjukan bahwa dampak bencana pada struktur dan pola ruang kota Palu cukup massif, ditandai dengan rusaknya prasarana kota dan kawasan budidaya terutama permukiman. Untuk ketahanan masyarakat, dari social vulnerability index diketahui masyarakat memiliki kerentanan kerentanan sedang – tinggi terhadap bencana dengan kepadatan penduduk menjadi faktor utama, sedangkan modal sosial diketahui modal sosial masyarakat cukup baik dengan rata-rata menjawab Setuju. Hasil analisis kebijakan menunjukan bahwa ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan kondisi eksisting. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ruang di kota Palu yang berbasis mitigasi bencana dengan mengutamakan isu inklusivitas, integrasi rencana tata ruang dengan zona rawan bencana, melakukan pemerataan persebaran permukiman, serta senantiasa melibatkan masyarakat dalam perumusan penataan ruang. ......The Palu city disaster in 2018 had physical and non-physical impacts, with the types of earthquakes, liquefaction and tsunami disasters. As a city traversed by the Palu Koro fault, Palu is very vulnerable to the threat of natural disasters, so its development must be oriented towards disaster resilience, especially in spatial planning. This study aims to identify the impact of disasters on spatial structures and patterns, analyze community resilience in dealing with the tsunami disaster, analyze post-disaster government policies and programs, and formulate disaster mitigation strategies based on postdisaster spatial planning in Palu city. The approach used is quantitative with mixed methods. Data was collected by distributing questionnaires, in-depth interviews, and literature studies. The results of the analysis show that the impact of the disaster on the structure and spatial pattern of the city of Palu is quite massive, marked by the destruction of city infrastructure and cultivation areas, especially settlements. For community resilience, from the social vulnerability index, it is known that the community has moderate to high vulnerability to disasters with population density being the main factor, while social capital is known to be quite good with community social capital with an average answer of Agree. The results of the policy analysis show that there is a discrepancy between the established rules and the existing conditions. Therefore, it is necessary to carry out spatial planning in the city of Palu based on disaster mitigation by prioritizing the issue of inclusiveness, integrating spatial plans with disaster-prone zones, distributing settlements evenly, and always involving the community in the formulation of spatial planning.

Abstrak :
BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi lahir dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

S.Budhisantoso dalam salah satu karya tulisnya berpendapat, bahwa :

"Banyak diantara masyarakat bangsa yang baru merdeka itu terwujud sebagai hasil perpaduan sejumlah bangsa atau suku-suku bangsa yang semula hidup dalam kesatuan- kesatuan sosial yang lebih kecil, sehingga memerlukan identitas yang dapat memperkokoh persatuan. Sementara itu ada juga bangsa-bangsa yang memang sejak semula merupakan satu maayarakat yang "homogen", akan tetapi karena penindasan oleh bangsa lain, mereka itu kehilangan identitas yang dapat mempersatukan segenap warganya sebagai satu bangsa yang merdeka, {1989 : 1).

Kenyataan menunjukkan bahwa di Kepulauan Nusantara pernah berkembang negara-negara besar maupun kecil yang semula masing-masing negara itu bebas berkembang. Oleh karena itu Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sekedar pernyataan politik berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan juga sebagai pernyataan kebulatan tekad dari segenap penduduk bekas jajahan Hindia Belanda untuk mempersatukan diri menjadi satu bangsa. Kelahiran bangsa itu menimbulkan berbagai macam kebutuhan, terutama landasan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebenarnya kebutuhan akan persatuan dan kesatuan itu sudah lama dirasakan antara lain tercermin dalam "Sumpah Pemuda" yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928.

Bagi bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya diperlukan karena kelahiran bangsa yang harus mempertahankan kedaulatan terhadap ancaman dari Iuar, melainkan juga karena kenyataan bangsa itu merupakan peleburan dari banyak suku bangsa dan masyarakat daerah yang semula masing-masing berdiri sendiri. Proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia telah mempersatukan masyarakat majemuk menjadi satu bangsa tanpa menghancurkan kekhususan kesatuan-kesatuan sosial yang membentuknya dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan dari masyarakat majemuk menjadi satu masyarakat bangsa serta mengisi cita-cita proklamasi, memerlukan sarana serta pengikat yang dapat diterima semua pihak, apa yang disebut Raymond Firth sebagai " Social media " ( 1952 : 42 ). Oleh karena itu diperlukan adanya seperangkat nilai yang dapat berfungsi sebagai sarana pemersatu social budaya masyarakat sehari-hari.

Atas dasar kenyataan ini ketika para pemimpin yang datang dari berbagai golongan dan suku bangsa berkumpul dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Uaaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang merupakan langkah awal dari PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), tanggal 28 Mei 1945 Mr. Muhamad Yamin menyampaikan pidatonya tentang 5 azas dasar negara Republik Indonesia. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 dikokohkan Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang 5 dasar filsafat Negara Indonesia merdeka yang diaebut "Pancasila" yang diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam menegara. Kemudian untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur dirumuskan pula Undang-Undang yaitu UUD 1945.

Kenyataan sejarah menggambarkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan pemersatu bangsa dan Ideologi negara yang kokoh. Terbukti dari beberapa kali usaha para pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi lain selalu mengalami kegagalan.

Dalam interaksinya dengan lingkungan, sesuai pendapat Soewarso sebagai "Lingkungan Strategik" (1982 . 5) untuk mempersatukan bangsa Indonesia perlu adanya suatu Wawasan Nusantara yang dirumuskan Kelompok Kerja Ketahanan Nasional adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD-45, tentang diri dan lingkungannya yang berbentuk sebagai kesatuan air dengan pulau-pulau di dalamnya, beserta udara dan ruang angkasanya". {1982 : 9)?.

Abstrak :
Pulau Sulabesi memiliki karakteristik sebagai pulau kecil sekaligus terpencil yang menyebabkan pulau ini dihadapi dengan berbagai keterbatasan dalam pembangunan maupun ancaman terhadap bencana pesisir dan berdampak pada keberlanjutan lingkungan maupun ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian karakteristik pola persebaran permukiman, melihat tingkat ketahanan masyarakat dan tingkat konektivitas antar wilayah, serta merumuskan penataan permukiman pesisir berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan metode analisis spasial, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan indeks konektivitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa persebaran permukiman membentuk pola dispersed dan terdapat ketidak sesuaian dengan kawasan lindung dan kawasan kemampuan lahan sangat rendah. Pada pemenuhan kebutuhan menunjukkan tingkat ketahanan secara keseluruhan adalah sedang dengan skor 75%. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat konektivitas yang juga rendah <73,08. Untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan dapat dilakukan dengan integrasi kebijakan tata ruang, peningkatan kepadatan jaringan jalan, dan mengatur arah persebaran permukiman sehingga tidak masuk dalam kawasan lindung. ......Sulabesi Island is a small and remote island, which causes this island to be faced with various limitations in development and threats to coastal disasters and has an impact on environmental sustainability and socio-economic resilience of the community. This study aims to analyze the suitability characteristics of the distribution pattern of settlements and see the level of community resilience and connectivity between regions. The approach used is quantitative, with spatial analysis, community resilience index, and connectivity index. The results show that the distribution of settlements forms a dispersed pattern, and there is a discrepancy between protected areas and areas with deficient land capability. In meeting the needs, the overall level of resilience is sufficient, or 75%. This condition is caused by the low level of connectivity <73.08. Sustainable settlement planning can be done by integrating spatial policies, increasing network density, local community wisdom, and regulating the distribution of settlements so that they are not included in protected areas.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian tesis ini menganalisis mengenai tingkat kinerja dan kepentingan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS dari Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung yang dilihat dari sudut pandang tingkat kinerja atas pelayanan kesehatan dengan menggunakan lima dimensi yaitu Responsiveness, Pyhsical Environment, Accesibility, Availibility of Medical resources and Communication. Metode penelitian yang digunakan adalah Mix Methode Research dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan metode kuisioner menyebarkan kepada 80 pasien BPJS Kesehatan di Instansi Rawat Jalan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kinerja dan kepentingan pasien BPJS Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan di Instansti Rawat Jalan RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung pada dimensi pelayanan kesehatan yakni Pyhsical Environtment termasuk kedalam kategori kinerja yang rendah dan termasuk kedalam kuadran I atau Attributes that Needs Attention, oleh karena itu dimensi ini perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara terus menerus agar kinerja pelayanan kesehatan lebih baik lagi dan dapat menjaga ketahanan masyarakat.

---

ABSTRACT
Research of this Thesis is to analysis the performance and interest of patients seen from the point of view client rsquo s performance level on health services provided by hospital by using five dimensions, such as Responsiveness, Physical Environment, Accessibility, Availability of Medical resources and Communication. The research method on this research is Mix Method quantitative and qualitative Using in depth interview method and questionnaire method deploy to 80 patients health BPJS in Outpatient Institution. The results showed that the level of performance and interests of patients BPJS Health to health services in Instance Hospital Outpatient Dr Hasan Sadikin Bandung on the dimensions of health services Physical Environment included into the category of low performance and included into the quadrant I or Attributes that Needs Attention, therefore This dimension needs to be improved and improved continuously in order to better health service performance and can maintain community resilience.