Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Fokus penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan program Samsat Digital Nasional (SIGNAL) di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan program, dan untuk menganalisis praktik hasil dari perspektif kesisteman dalam proses implementasinya. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini dilakukan di Kantor Samsat di Polda Metro Jaya tepatnya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hasil penelitian dalam implementasi SIGNAL di wilayah hukum Polda Metro Jaya telah berfungsi dengan baik meskipun masih terdapat berbagai kendala baik dari jaringan internet hingga pada kurangnya pemahaman masyarakat akan SIGNAL. Kemudian, beberapa hal yang menjadi factor penghambat SIGNAL meliputi minimnya pemahaman masyarakat, terbatasnya kuantitas dan kualitas personel, belum adanya strategi menumbuhkan minat masyarakat serta integrasi sistem SIGNAL yang belum menyeluruh. Adapun yang menjadi factor pendukung SIGNAL meliputi komitmen tinggi dari pimpinan Polri, efektivitas dan efisiensi SIGNAL, integrasi data yang komprehensif, adanya data NIK elektronik, serta transparansi dan akuntabilitas pembayaran secara online. Adapun untuk analisis SIGNAL dalam perspektif kesisteman yang akan datang, dilihat dari elemen sistem baik itu tujuan, , proses, masukan, keluaran, menakisme pengendalian, batas, serta lingkungan telah terpenuhi meskipun ada beberapa catatan terutama belum utuhnya integrasi sistem yang ada dalam SIGNAL seperti terkait pemutihan pajak kendaraan, blokir, serta ETLE. Kemudian, dari kacamata Rekayasa Ulang Proses Bisnis, dalam dimensi proses terpenuhi, sementara terkait dimensi fundamental, dramatis dan radikal tidak terpenuhi karena SIGNAL merupakan sistem parsial yang hanya pada pelayanan pajak kendaraan tahunan serta belum terintegrasi dengan sistem pelayanan kepolisian lainnya. Untuk mengoptimalkan SIGNAL di masa yang akan datang, dibutuhkan beberapa upaya pengembangan baik itu integrasi sistem, integrasi data, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan personel serta anggaran. ......The focus of this research is to analyze the implementation of the National Digital Samsat (SIGNAL) program in the Legal Territory of the Polda Metro Jaya, as well as the factors that hinder and support the implementation of the program, and to analyze the practice of results from a systemic perspective in the implementation process. In this study, the type of data collected using a qualitative approach. This study was conducted at the Samsat Office at Polda Metro Jaya, precisely in the Special Capital Region of Jakarta. The results of the research in the implementation of SIGNAL in the jurisdiction of the Polda Metro Jaya have functioned well although there are still various obstacles, both from the internet network to the lack of public understanding of SIGNAL. Then, several things that are inhibiting factors for SIGNAL include the lack of public understanding, the limited quantity and quality of personnel, the absence of a strategy to foster public interest and the incomplete integration of the SIGNAL system. The supporting factors for SIGNAL include the high commitment of the National Police leadership, the effectiveness and efficiency of SIGNAL, comprehensive data integration, the existence of electronic NIK data, as well as transparency and accountability for online payments. As for the SIGNAL analysis in the future system perspective, it can be seen from the system elements, be it goals, processes, inputs, outputs, control mechanisms, boundaries, and the environment, although there are some notes, especially the incomplete system integration in SIGNAL as related vehicle tax whitening, blocking, and ETLE. Then, from the perspective of Business Process Reengineering, the process dimension is fulfilled, while the fundamental, dramatic and radical dimensions are not fulfilled because SIGNAL is a partial system that only covers annual vehicle tax services and has not been integrated with other police service systems. To optimize SIGNAL in the future, several development efforts are needed, including system integration, data integration, improving facilities and infrastructure, increasing personnel and budgets.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksnya permasalahan lalu lintas di DKI Jakarta, dimana angka kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas sangat tinggi. Selain itu, penerapan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara konvensional tidak lagi efektif dan efisien karena berbagai persoalan seperti menimbulkan kemacetan, potensi pungli dan lain sebagainya. Selain itu, pada awal November 2022, Kapolri mengeluarkan diskresi Kepolisian dimana melarang penindakan pelanggaran lalu lintas secara konvensional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisa optimalisasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam perspektif kesisteman di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori penegakan hukum, teori sistem informasi, konsep optimalisasi serta konsep e-policing. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi ETLE adalah tujuan untuk memaksimalkan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas secara elektronik, alternative keputusan dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas serta adanya berbagai keterbatasan dari aturan, dukungan anggaran, integrasi data, sumber daya manusia serta kerjasama antar Criminal Justice System (CJS). Selanjutnya, pelaksanaan ETLE dalam perspektif kesisteman ada kelemahan pada safware yang dikerjakan vendor, database yang belum terintegrasi dengan bid data Korlantas Polri, integrasi sistem dalam Criminal Justice System (CJS) yang masih parsial, personel ETLE yang terbatas pada kualitas dan kuantitas serta tidak adanya SOP manajemen risiko ......This research is motivated by the complexity of traffic problems in DKI Jakarta, where the number of congestion, traffic violations and traffic accidents is very high. In addition, the conventional application of traffic violation law enforcement is no longer effective and efficient due to various problems such as causing congestion, potential levies and so on. In addition, in early November 2022, the Chief of Police issued a Police discretion prohibiting conventional enforcement of traffic violations. Based on these conditions, this study is intended to analyze the optimization of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the perspective of systematization in the jurisdiction of polda Metro Jaya. This research uses the analysis of law enforcement theory, information systems theory, optimization concepts and the concept of e-policing. This type of research is field research, and the research method of this research is a qualitative method. The results of this study show that the factors that influence the optimization of ETLE are the goal of maximizing the enforcement of traffic violation laws electronically, alternative decisions in carrying out traffic violation enforcement and the existence of various limitations of rules, budget support, data integration, human resources and cooperation between Criminal Justice Systems (CJS). Furthermore, the implementation of ETLE in a system perspective there are weaknesses in the software carried out by vendors, databases that have not been integrated with the Police Corps bid data, system integration in the Criminal Justice System (CJS) which is still partial, ETLE personnel who are limited to quality and quantity and the absence of risk management SOP.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dimensi kesisteman dan identitas nilai dalam pelembagaan partai terhadap loyalitas kader PKS di Kota Depok periode 2015-2020. Tulisan ini menggabungkan teori pelembagaan partai oleh Vicky Randall dan Lars Svasand dengan dilengkapi oleh konsep loyalitas partai dalam analisisnya. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam dengan kader serta elit partai. Lebih jauh, artikel ini mendukung argumen bahwa aspek internal dalam manajemen partai berpengaruh besar terhadap soliditas dan loyalitas kader partai dengan menjelaskannya melalui dua aspek: (1) keberadaan komitmen terhadap dakwah sebagai nilai bersama memfasilitasi loyalitas kader dengan berfungsi sebagai pengikat hubungan antara kader dengan partai; (2) keberadaan conflict resolution management (CRM) yang cenderung terorganisir dengan baik, komitmen terhadap mekanisme syura, serta kaderisasi sistematis melalui Unit Pembinaan dan Pengaderan Anggota (UPPA) yang dilaksanakan mengacu pada AD/ART partai memengaruhi tumbuhnya kepercayaan kader terhadap partai sehingga kader tidak mudah terpengaruh dengan konflik eksternal maupun internal dan menjaga loyalitas yang kuat terhadap partai. Namun penulis melihat bahwa kegagalan kaderisasi sistematis melalui UPPA dapat berperan besar dalam hilangnya loyalitas kader, sehingga keberadaan Ketua UPPA atau murabbi yang tepat dapat berpengaruh besar terhadap kesuksesan pembinaan melalui UPPA. ......This thesis discusses about the influence of value infusion and systemness dimension in party institutionalization on the loyalty of the Prosperous Justice Party (PKS) cadres in Depok (2015-2020). The articles combined the theory of party institutionalization by Vicky Randall and Lars Svasand with the concept of party loyalty. Research are done with qualitative approach and in-depth interview with several party elites and cadres. Further more the article support the argument that internal aspect of party management will affect party member solidity and loyalty by explaining two aspect: (1) The existence of commitment to da’wah as a shared value serves as a binding relationship between cadres and parties; (2) the existence of rather well-organized conflict resolution management (CRM), commitment toward shura mechanism and systematic regeneration system through member development and caderization unit (UPPA), carried out by referring to the party’s statute affect on the growth of cadres trust in party that cadres are not easily influenced by external and internal conflict, also cement loyalty towards PKS. However authors see that the failure of systematic regeneration through UPPA has a great potential in disrupting party member loyalty, on this matter the existence of a qualified UPPA leader or murabbi has a big influence on the success of UPPA.