Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Integrasi pelayanan kesehatan primer (ILP) merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan puskesmas dan jejaringnya dalam penerapan ILP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada puskesmas dengan karakteristik perkotaan, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian mengadopsi kerangka konseptual pemantauan PHC oleh WHO dan teori kesiapan perubahan organisasi oleh Weiner. Hasil penelitian menujukkan bahwa kesiapan ILP di Puskesmas Pamulang belum sepenuhnya siap untuk pelayanan berbasis klaster, pendekatan jejaring, dan penguatan digitalisasi. Ketersediaan sumber daya berupa SDM, infrastruktur, dan sarana prasarana belum memadai, khususnya pada level jejaring puskesmas. Kesiapan teknologi digital masih terkendala dan belum turunnya pembiayaan menjadi faktor yang menghambat persiapan ILP. Terdapat komitmen individu berupa pemahaman informasi dan penilaian positif terhadap ILP, serta komitmen organisasi melalui dukungan tata kelola berupa draft regulasi dan pembiayaan yang telah dialokasikan sebagai inisiasi penerapan ILP sehingga hambatan yang bersifat teknis diharapkan dapat diatasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembiayaan untuk kegiatan persiapan ILP segera diturunkan, dilakukan pemenuhan sumber daya di puskesmas dan posyandu, serta diperlukan dukungan kerja sama dan komitmen semua pihak dalam penerapan ILP. Keterbatasan penelitian ini belum dapat menganalisis lebih detail kecukupan jumlah anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan sumber daya sesuai standar pelayanan untuk setiap klaster sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya analisis terhadap faktor-faktor tersebut. ......Integrated primary healthcare (ILP) is part of the transformation of primary healthcare aimed at improving access to quality healthcare. This study aims to analyze the readiness of community health centers (puskesmas) and their networks in implementing ILP. This research used a qualitative approach, focusing on a case study of a puskesmas in an urban setting, specifically in the operational area of Puskesmas Pamulang in South Tangerang. Data collection methods include in-depth interviews, observations, and document reviews. This research adopts the conceptual framework of PHC monitoring by WHO and Weiner's theory of organizational change readiness. The findings indicate that the readiness of ILP at Puskesmas Pamulang is not fully prepared for cluster-based services, networking approaches, and digitalization strengthening. Resource availability in terms of human resources, infrastructure, and facilities is inadequate, especially at the puskesmas network level. The readiness for digital technology is still constrained, and the lack of funding hampers ILP preparation. Individual commitment, demonstrated through an understanding of information and positive assessments of ILP, as well as organizational commitment evidenced by governance support such as draft regulations and allocated funding, serve as initiatives for ILP implementation, which is expected to overcome technical barriers. The study recommends prompt allocation of funding for ILP preparation, resource fulfillment in puskesmas and posyandu, and the need for cooperation and commitment from all stakeholders in ILP implementation. The limitation of the study lies in its inability to analyze in detail the adequacy of the allocated budget and resource needs according to service standards for each cluster. Further research is needed to enrich the analysis of these factors.

Abstrak :
Salah satu upaya pemenuhan hak kelompok rentan dalam layanan transportasi publik ialah merealisasikan pelayanan publik yang baik dan optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.Akan tetapi, masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasinya seperti belum meratanya penyediaan fasilitas ramah bagi kelompok rentan di semua stasiun, minimnya penegakan aturan pada layanan khusus kelompok rentan, pelayanan afirmatif belum tepat sasaran, serta hambatan dalam mengakses sarana maupun prasarana stasiun untuk kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan PT. KCI dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan di kereta commuter line Jabodetabek. PT. KCI sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang transportasi berkewajiban untuk memenuhi layanan yang adil dan non-diskriminatif bagi seluruh pengguna. Penelitian ini menggunakan teori kesiapan perubahan dari Holt dengan 4 (empat) dimensi kesiapan perubahan yaitu dimensi ketepatan, dimensi kemampuan, dimensi dukungan manajemen, dimensi manfaat bagi individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dengan menggunakan software Discourse Network Analyzer, penelitian ini menganalisa data hasil wawancara mendalam dengan 11 (sebelas) informan yang mewakili penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan. Hasil penelitian menemukan bahwa 20 (dua puluh) dari 25 (dua puluh lima) indikator yang ada pada setiap dimensi yang digunakan sudah terpenuhi. Secara umum dapat terlihat bahwa kesiapan PT. KCI dalam penyediaan layanan prioritas bagi kelompok rentan telah terpenuhi dan siap dalam menyediakan layanan prioritas bagi kelompok rentan. Namun memang kelompok rentan masih mengaku mengalami hambatan dalam mengakses layanan, infrastruktur yang tidak merata, serta pemenuhan akan kebutuhan khusus dalam layanan transportasi. Untuk itu, evaluasi kesiapan institusi dan pemerataan pelayanan sangat diperlukan. ......One of the efforts to fulfill the rights of vulnerable groups in public transportation services is to realize good and optimal public services following constitution number 25/2009 concerning public services. However, there are still many obstacles in their implementation such as the unequal provision of friendly facilities for vulnerable groups at all stations, the lack of enforcement of special services for vulnerable groups, affirmative services that have not been on target, and obstacles in accessing station facilities and infrastructure for vulnerable groups. This study aims to determine the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups on the Jabodetabek commuter line. PT. KCI as a public service provider in the transportation sector is obliged to fulfill fair and non-discriminatory services for all users. This study uses the theory of change readiness (Holt, 2007) with 4 (four) dimensions of change readiness, namely dimensions of accuracy, dimensions of ability, dimensions of management support, dimensions of benefits for individuals. This study uses a postpositive approach and includes descriptive research. By using Discourse Network Analyzer software, this study analyzes data from in-depth interviews with 11 (eleven) informants who represent service providers and service users. The results of the study found that 20 (twenty) of the 25 (twenty-five) indicators in each dimension used had been met. In general, it can be seen that the readiness of PT. KCI in providing priority services for vulnerable groups has been fulfilled and is ready to provide priority services for vulnerable groups. However, the vulnerable groups still claim to experience obstacles in accessing services, uneven infrastructure, and meeting special needs in transportation services. For this reason, evaluation of institutional readiness and service distribution is needed.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh persepsi penerimaan terhadap perubahan, kesiapan untuk berubah, komitmen terhadap organisasi, kepercayaan terhadap organisasi, mengkomunikasikan perubahan organisasi dan pelatihan untuk perubahan terhadap perubahan organisasi di Polda Metro Jaya. Persepsi anggota polisi terhadap perubahan organisasi secara positip tentunya sangat menentukan untuk keberhasilan proses perubahan dalam organisasi. Penelitian ini melibatkan 145 anggota polisi yang dipilih dengan teknik kluster random sampling dari berbagai unit fungsi organisasi. Analisis penelitian ini menggunakan multiple regression analysis dan menemukan bahwa persepsi penerimaan perubahan berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.157;p< 0.05); kesiapan untuk berubah berpengaruh terhadap prubahan organisasi (r=0.156; p< 0.05); komitmen organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.142; p< 0.005); kepercayaan terhadap organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.139; p< 0.05); mengkmunikasikan perubahan organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.256; p< 0.05) dan pelatihan berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.212; p< 0.05). Secara keseluruhan variabel mengkomunikasikan perubahan dan pelatihan untuk perubahan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap perubahan organisasi dan secara keseluruhan variabel memberikan kontribusi sebesar 78.2% terhadap perubahan organisasi (R square adjusted 0.782; p< 0.05). Dengan demikian, faktor mengkomunikasikan pentingnya, urgensi , makna dan manfaat perubahan organisasi menjadi faktor paling penting untuk disosialisasikan dan dipahami anggota organisasi. Pemahaman tentang esensi perubahan akan mendorong persepsi dan sikap positip terhadap dukungan untuk perubahan organisasi

---

ABSTRACT
This study aims to examine the effect of perceived acceptance on change, readiness to change, commitment to organization, trust in the organization, communicating organizational change and training for changes to organizational change at Polda Metro Jaya. Positive perceptions of police personnel towards organizational change are of course very decisive for the success of the change process in the organization. This study involved 145 police officers who were selected by cluster random sampling technique from various organizational function units. The analysis of this study used multiple regression analysis and found that the perception of acceptance of change has an effect on organizational change (r = 0.157; p <0.05); readiness to change affects organizational change (r = 0.156; p <0.05); organizational commitment has an effect on organizational change (r = 0.142; p <0.005); trust in the organization has an effect on organizational change (r = 0.139; p <0.05); communicating that organizational change affects organizational change (r = 0.256; p <0.05) and training affects organizational change (r = 0.212; p <0.05). Overall, the variables communicating change and training for change had the strongest influence on organizational change and overall the variables contributed 78.2% to organizational change (R square adjusted 0.782; p <0.05). Thus, factors communicating the importance, urgency, meaning and benefits of organizational change are the most important factors to be socialized and understood by organizational members. An understanding of the essence of change will encourage positive perceptions and attitudes towards support for organizational change