Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu akta yang dibuat notaris yaitu Akta Kesepakatan Perdamaian melalui proses mediasi, yang dilakukan oleh notaris yang bersertifikat mediator. Jika kesepakatan perdamaian hanya dibuat di hadapan notaris yang bersertifikat mediator tanpa didaftarkan dan dikukuhkan ke pengadilan maka hanya mengikat bagi para pihak sepanjang para pihak mentaatinya dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menjelaskan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri. Untuk itulah Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur prosedur mediasi di pengadilan. Pasal tersebut mengatur kesepakatan yang dibuat seorang mediator di luar pengadilan, untuk dapat mengukuhkan hasil kesepakatan perdamaian nya ke pengadilan, dimana nantinya akan dikeluarkan putusan pengadilan berupa akta kesepakatan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap, para pihak wajib mantaati perdamaian itu, yang mana terhadap putusan demikian tidak diperkenankan banding. Kewajiban seorang notaris pula dalam menjalankan fungsi sosialnya, sudah semestinya menjadi mediator sejati yang harus dapat menjamin kekuatan dari kesepakatan perdamaian yang telah dibuatnya. Maka penelitian ini dibuat untuk dapat menjawab pertanyaan tentang norma hukum tertulis dalam pengaturan dan penerapan hukum terhadap implementasi Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikaitkan dengan peran notaris sebagai mendiator, dengan menekankan pada penelitian yuridis-normatif.

---

Peace Agreement is one of the deeds made by notary through mediation, it was made by a notary who is certified as a mediator. If the peace agreement was made in the presence of a mediator-certified notary without being registered and confirmed to the court, then it will only bind the parties as long as they are obedient and do not have the executorial authority. Article 6 paragraph (7) Act No. 30 of 1999 on Arbitration and the Alternative Settlement of Disputes, explaining that the settlement dispute should be registered in the District Court. For this reason, the Supreme Court Regulation Article 23 No. 1 of 2008 regulates the procedure of mediation in court. The article regulates the agreements which were made by a mediator outside the court, in order to confirm the results of its peace agreement to the court, where there will be court verdict in the form of peace agreement which has the power of legal law, the parties shall obey the agreement, in such a decision appeal will not be allowed. Obligation of a notary in running its social functions has to be a true mediator that able to ensure the strength of a peace agreement that has been made. This research is made to answer the question about the written legal norms in regulation and application on implementation of Article 23 of the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2008 on Mediation Procedure in Court that associated with notary role as mediator and emphasize on the judical-normative.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang nota kesepakatan (memorandum of understanding) yang merupakan perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja. Nota kesepakatan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tidak adanya pengaturan mengenai nota kesepakatan membuat kedudukan dan kekuatan mengikat dari nota kesepakatan menjadi samar-samar. Hasil penelitian menyarankan agar nota kesepakatan mempunyai kedudukan dan kekuatan mengikat yang setara perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. ......This thesis concerning memorandum of understanding which is a pre-agreemenct contract contains accord and issues between the parties, therefore the substance of memorandum of understanding are only the principal things. Lack of regulation about memorandum of understanding in Indonesia makes the legal standing and binding of the memorandum of understanding uncertain. The result of this research is the substance of memorandum of understanding must fulfill the requirements of legal agreement as stated in article 1320 Indonesia Civil Code.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai keabsahan daripada Surat Perdamaian dalam Masalah Rumah Tangga, dimana bentuk-bentuk Surat Perdamaian itu terdiri atas Surat Pernyataan Perdamaian, Surat Perjanjian Perdamaian, dan Surat Kesepakatan Perdamaian. Kemudian setelah diketahui perihal keabsahan daripada Surat-surat perdamaian itu maka penting untuk diketahui mengenai kekuatan mengikat bagi keduabelah pihak yang merupakan Para Pihak dalam surat perdamaian tersebut. Selain itu dalam skripsi ini selain dibahas mengenai perlindungan hukum bagi istri yang akan ditinjau dari sudut pandang filosofis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengatakan bahwa Surat-surat Perdamaian sebagaimana terlampir adalah sah sebagai sebuah perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang filosofis surat perdamaian sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini kurang dapat memberikan perlindungan hukum bagi istri. ...... This thesis is discussed about the validity of the Reconciliation Letter in Domestic Issues, which is comprised of Reconciliation Statement, and Reconciliation Agreement. After knowing about the validity of the Reconciliation letter, furthermore, this thesis is explained about the strength of binding to both parties which are the Parties of the Reconciliation Letter. This thesis also is discussed about the legal protection for the wife from the philosophical point of view. The research is a qualitative research which is based on literature studies and some interviews with various interviewees who said that the Reconciliation letter which is enclosed is an agreement as set out in Book III of the Civil Code. However, according to the philosophical point of view, the Reconciliation Letter which is mentioned in this thesis provides less legal protection for wives.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian. Perjanjian ini belum diatur didalam hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan Undang-undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 perlu di amandemen karena sudah tidak mengakomodir kepentingan masyarakat; Perlunya dibuat sebuah Memory of Understanding (MoU) antara Pemerintah (diwakili oleh Kementrian Hukum dan HAM), Ikatan Notaris Indonesia, dan Mahkamah Agung sebagai peraturan pelaksana sementara, menunggu peraturan perundang-undangan dibuat; Perlu adanya kesepahaman di kalangan Notaris terkait dengan bentuk, jenis akta, moralitas dan etik bagi Notaris yang membuat kesepakatan bersama (perjanjian) pra perceraian ini. ...... The focus of this study is mutual consent (agreement) pre divorce. This agreement hasn't been regulate by Indonesian matrimonial regulation. This research is explanatory prescriptive. The researcher suggest that Indonesian matrimonial regulation Number: 1 year 1974 need to be amendment because it can't accommodate the citizen stipulation; Memory of Understanding between The Government (represent by Ministry of Law and Human Rights), Indonesian Notary Organization, and The Supreme Court is needed as a transitory regulation; There is need to be an understanding in the Indonesian Notary Community regarding the outline, the type of the agreement, morality and ethical conduct of the notary that construct mutual consent (agreement) pre divorce.

Abstrak :
Kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN Pasal 15, diantaranya adalah perihal pembuatan akta dan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh seorang notaris kepada para pihak yang menghadap. Akta yang dibuat oleh notaris salah satunya adalah akta wasiat yang merupakan kehendak dari para pihak yang membuatnya. Namun isi dari akta wasiat tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan, dimana notaris mendudukkan anak angkat menjadi anak kandung dan menjadikan anak angkat tersebut menjadi ahli waris satu-satunya yang tentunya akan berdampak pada ahli waris lainnya. Penulisan ini menganalisis kewenangan notaris dalam peralihan status anak angkat yang dijadikan ahli waris dan mengenai kekuatan hukum surat kesepakatan pembagian harta waris bagi para pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah penetapan peralihan status anak angkat dan menjadikannya ahli waris bukanlah kewenangan yang dimiliki oleh notaris serta kekuatan hukum akta kesepakatan pembagian harta waris tetap berlaku dan mengikat para pihak karena apa yang disepakati tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian saran yang diberikan yaitu notaris harus bijak dan tegas dalam menjalankan kewenangannya dalam hal ini membuat akta wasiat perihal peralihan status anak angkat dan pihak yang membuat surat kesepakatan mengenai pembagian harta waris harus lebih teliti agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. ......The authority of a notary is regulated in Law Number 2 of 2014 Amendment to the UUJN Article 15, including those regarding the making of a deed and legal counseling carried out by a notary to the parties who appear. One of the deeds made by a notary is a will which is the will of the parties who made it. However, the contents of the will is not in accordance with the legislation, where the notary places the adopted child as a biological child and makes the adopted child the sole heir which will certainly have an impact on the other heirs. This paper analyzes the authority of a notary in the transition of the status of adopted children who are made heirs and regarding the legal force of the letter of agreement on the distribution of inheritance for the parties. The method used in this research is normative juridical, where legal research is carried out by examining library materials or in statutory regulations. The results of this study are that the determination of the transfer of the status of an adopted child and making him an heir is not an authority possessed by a notary and the legal force of the deed of agreement on the distribution of inheritance remains valid and binding on the parties because what was agreed upon did not conflict with what was regulated in the legislation. Thus, the advice given is that the notary must be wise and firm in carrying out his authority, in this case making a will regarding the transfer of the status of an adopted child and the party making an agreement letter regarding the distribution of inheritance must be more careful so as not to cause a dispute in the future

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kesepakatan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antarpersero dalam sebuah perseroan terbatas. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat yaitu pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pelayanannya, Notaris terikat pada peraturan jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan kewenangan, kewajiban, larangan, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berfungsi sebagai "kaidah hukum". Sementara Kode Etik Notaris memuat hal-hal baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran, berfungsi sebagai "kaidah moral" bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis sebab selain mahal, prosesnya panjang, dan berbelit-belit. Wewenang utama dari notaris adalah membuat akta otentik. Kesepakatan perdamaian secara tertulis dapat dibuat di hadapan notaris sehingga menjadi akta otentik. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian memiliki tiga kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik, yaitu pembuktian formil, pembuktian materiil, dan pembuktian lahir atau keluar. Kesepakatan perdamaian yang merupakan alat bukti tertulis, memberikan sumbangan nyata dalam alternatif penyelesaian sengketa secara hemat waktu dan biaya.

---

Research discuss about peace agreement as an alternative dispute resolution between the parties of company. Public Notary as public servant functioned as official legally appointed by the government for attributive authority of the state to serve the public in their legal associations to be used as an evidence of legal documents which attain as a perfect evidence. The Law No. 30 of 2004 concerning Notary determine the authority, duties, prohibitions as well as other stipulations to be observed by each public notary in performing their duty and post and function as "principles of law" for the notary, while the Code of Ethics for Public Notary which contain the decent and adverse issues as well as sanctions imposed to violation on the code functioned as "moral principles" for notaries practice in Indonesia. Approaching method use normative juridical because of emphasizing secondary data that is written law norm. Data analyze method is qualitative, so that the format of research result is analytical explanatory. Research result show that dispute resolution for business dispute through litigation process has less benefit. Business people consider that litigation way needs high cost, long process, and complicated. The main authority of notary is creating authentic document. Peace agreement in writing can be made by the presence of notary, thus becomes authentic document. Therefore a peace agreement has three strength of evidence that is formal, material, and outer. Peace agreement is such a written evidence that giving real contribution in alternative dispute resolution because it is cost-effective and saving time.

Abstrak :
Pada tanggal 26 November 2010, Pemegang Saham pendiri Perseroan dan PT. Indika Energy Tbk telah menandatangani Option Agreement sebagaimana diubah dengan Addendum terhadap Option Agreement tanggal 18 Februari 2011 ('Option Agreement'). Dimana para pihak dalam Option Agreement mengatur antara lain: Indika atau afiliasinya memiliki hak opsi untuk membeli ('Opsi Beli') dari Para Pemegang Saham Penjual; dan Para Pemegang Saham Penjual memiliki hak untuk menjual ('Opsi Jual') kepada Indika atau afiliasinya. Sejumlah sahamsaham milik Para Pemegang Saham Penjual yang mewakili 51% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana ('Saham Opsi'). Pelaksanaan Opsi Beli dan Opsi Jual ('Pelaksanaan Opsi') tersebut dapat dilakukan sejak tanggal penandatanganan Option Agreement sampai dengan 180 hari setelah pencatatan saham Perseroan pada BEI ('Hari Akhir Pelaksanaan'). Apabila sampai dengan Hari Akhir Pelaksanaan, Pelaksanaan Opsi belum dilakukan oleh para pihak, Pelaksanaan Opsi dianggap telah dilaksanakan dan para pihak akan menandatangani Akta Pengalihan dengan harga yang telah disepakati para pihak dalam Option Agreement. Indika akan menggunakan PT. Indika Energy Infrastructure ('IEI') untuk mengambilalih Saham Opsi tersebut.

---

On the 26th day of November 2010, the shareholders of the Company and PT Indika Energy Tbk has signed an Option Agreement as amended by the Addendum to the Option Agreement dated 18th day of February 2011 ('Option Agreement'). Where the parties in the Option Agreement have set: Indika or its affiliates have the option to purchase ('Purchase Option') from the Seller Shareholders, and the Seller Shareholders have the right to sell ('Sale Option') to Indika or its affiliates. Number of shares owned by the Seller Shareholders which representing 51 % of the total shares issued and fully paid shares in the Company after the initial Public Offering ('Stock Option'). Implementation of Buy and Sell Option ('Executiob Optin') can be implemented from the date of signing the Option Agreement till 180 days after the listing of shares on the Stock Exchange Company ('End of Days Implementation'). If until the last day implementation, implementation Option has not been done by the parties, implementation option considered have been carried out and the parties will sign a Transfer of Deed with the price which have agreed by the parties in the Option Agreement. Indika plans to use PT Indika Energy Infrastucture ('IEI') to take over that Option Shares.