Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDikeluarkannya Peraturan Gubenur Nomor 109 Tahun 2004 menjadikan kepengurusan Taman Ismail Marzuki yang sebelumnya dikelola oleh lembaga non-struktural bentukan Pemerintah Daerah kembali kepada campur tangan pemerintah langsung dalam pengelolaannya. Perubahan tersebut menyebabkan kepengurusan PKJ TIM menjadi dibawah koordinasi Dinas Pariwasata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Konteks perubahan tejadi karena pengelolaan aset daerah yang memang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah sendiri. Penerimaan hibah dan pertanggungjawaban yang tidak jelas oleh kepengurusan sebelumnya juga menjadi salah satu alasan muncul nya perubahaan tersebut. Dengan berada dibawah struktur pemerintahan, pengurus baru PKJ TIM yaitu Unit Pengelola PKJ TIM mendapatkan dana yang dianggarkan dalam APBD. Pemasukkan dari APBD membuat biaya sewa untuk gedung pertunjukkan dan gedung galeri pameran dihapus. Pengguna cukup membayar biaya retribusi saja yang jauh lebih murah dibanding harga sewa sebelumnya. Namun perubahan tersebut juga banyak disertai resistensi dari kalangan masyarakat seniman. Ketidakpercayaan akan institusi yang dikelola pemerintah disinyalir justru akan menghambat para seniman untuk berkarya. Kekhawatiran seniman tersebut terjadi ketika banya kebijakan manajemen UP PKJ TIM yang malah merepotkan seniman dalam mengurus pertunjukkannya. Hasil penelitian ini adalah belum signifikannya dampak perubahan yang dihasilkan dari adanya regulasi tersebut bagi perkembangan kesenian. Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan aset yang belum efektif dan efisien dari segi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasannya.

---

ABSTRACTTaman Ismail Marzuki previously managed by non structural institutions formed by the Regional Government back to direct government intervention in its management. The change caused the management of PKJ TIM to be under the coordination of Jakarta Tourism and Culture Office. The context of the change occurs because of the local assets management that should be handled by the Regional Government itself. Grants and liability that are not clear by the previous stewardship is also one of the reasons for the emergence of such changes. Under the governance structure, the new management of PKJ TIM, namely the PKJ TIM Management Unit, get the funds from APBD. Funding from APBD makes the rental cost for the show hall and the exhibition gallery building removed. Users just have to only pay the cost of retribution which is much cheaper than the previous rental price. However, the changes are also accompanied by resistance from the artist community. Distrust of government run institutions allegedly will inhibit the artists to work. The artist 39 s concerns occur when some of PKJ TIM 39 s UP management policies are troublesome to the artist in taking care of his performance. The results of this study is insignificant impact of changes resulting from the regulation for the development of art. This is because the ineffective and inefficient assets management in terms of planning, utilization, and supervision. "