Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan pengcmbangan Sistem Informasi Program Kesehatan lbu dan Anak di Kabupaten Sanggau adalah dikembangkannya Sistem Informasi Program Kesehatan Ibu dan Anak yang adekuat untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dalarn mendukung pelaksanaan progmm Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Sanggau. Pengembangan Sistem lnformasi Program Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Sanggau ini mengacu pada sistem yang sudah ada yaitu Sistem Pelaporan Program Kcschatan Ibu dan Anak (KIA) dan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SPZTP). Namun pelaksanaan sistem ini masih terdapat masalah diantaranya pemanfaatan komputer behun optimal, ketepatan waktu pengiriman laporan rendah dan kelengkapan laporan rendah. Pemmasalahan ini menyebabkan sistem infom1asi beium adekuat dalam menyediakan data yang berkualitas dalam penguatan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Sanggau. Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem yang terdiri dari tahap perencanaan, analisis, perancangan dan pelaksanaan. Untuk tahap pelalcsanaan hanya sampai pada kegiatan dokumentasi sistem. Pengujian sistem hanya dilakukan di laboratorium menggunakan data tahun 2005 dan tahun 2006. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi di lapangan. Unit kerja yang menjadi obyek penelitian adalah Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau dan dua Puskesmas di wilayah kerjanya. Dalam penelitian ini telah dihasilkan prototipe Sistem Informasi Program Keschatan lbu dan Anak di Kabupaten. Pelaksanaan sistem informasi ini agar berjalan dengan baik dan berkelanjutan membutuhkan komitmen dan kebijakan yang kuat dari pcnentu kebUakan, aturan yang jelas tentang organisasi pelaksana, motivasi yang kuat dari pelaksana dan dukungan dana yang berkwinambungan. Diharapkan dapat membantu dalam menyediakan data dan infonnasi Kesehatan Ibu dan Anak berkualitas yang dapat digunakan untuk penguatan manajemen progam Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Sanggau. ...... The purpose of Maternal and Child Health infomation system development is to develop an application of Matemal and Child Health Program information System is adequately that provided good quality of infomation to support Matemal and Child health programs in Sanggau District. The development for Matemal and Child Health infomation system in Sanggau District had been conducted according to Matemal and Child Health was reporting system and Health Center Integrated Recording and Reporting System was called SPZTP. There are many problems in the implementation of this system such as too using computer on data management was not optimal, lack of timely reporting, and incompleteness of reporting. These problems make the data quality is low and not adequately support the management of Matemal and Child Health program in Sanggau District. The method for this research was using system development life cycle approach that consist of planning, analysis, design and implementation stages. Implementation stage limited to documentation process. System testing have been conducted at laboratory and using data at 2005 and 2006 year. Data needed were collecting by indepth interview, and document observation. The object of research was the Health Office of Sanggau District and two selected public health centers. This research had been created a prototype of Maternal and Child Health Program Management Infomation System is Good and continuity of system implementation need the policy and commitment of decision maker, clear regulation of system organization, good motivation of the system operator and continuity of tinancial support. Hoping to help on providing good quality of Matemal and Child Health data and information which support matemal and Child health program management in Sanggau District.

Abstrak :
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) adalah alat manajemen untuk memantau program KIA di suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Pelaksanaan kegiatan PWS KIA yang telah berjalan selama ini masih bersifat surveilans pasif. Data yang dicatat dan dikumpulkan adalah data hasil surveilans pasif yaitu sasaran dan pelayanan ibu hamil dan bayi pada pelayanan kesehatan saja dan tidak berbasis kewilayahan. Kualitas data yang dijadikan masukan kepada sistem merupakan hal yang juga penting. Masukan data yang diharapkan adalah data yang valid dengan memperkuat aspek penelusuran dan survailans aktif yang dilakukan oleh elemen kesehatan dibantu elemen masyarakat dengan basis wilayah. Dari masukan data yang berkualitas dapat menghasilkan analisis data yang berkualitas. Oleh karenanya maka perlu dikembangkan sistem supervisi sebagai suatu instrumen manajemen yang mengkoreksi dan mengendalikan masukan dan proses yang jelas terkait dengan mutu data. Penguatan sistem supervisi akan menggiring proses pencatatan dan pelaporan dilaksanakan sesuai standar. Bersama dengan instrumen manajemen lainnya, pemantauan dan evaluasi, supervisi menjadi tumpuan perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan sistem yang terdiri dari analisis sistem, perancangan sistem, perancangan basis data dan tahap uji coba. Pengembangan sistem menggunakan data sekunder kabupaten Malang dan Pasuruan. Kemudian sistem yang diajukan diujicobakan di kabupaten Pandeglang untuk mendapat masukan demi kesempurnaan sistem. Analisis data penelitian dilakukan dengan cara penggabungan analisis dari seluruh metode yang dilakukan. Berdasarkan hasil kajian data sekunder dan hasil wawancara, diketahui bahwa sistem supervisi tingkat desa perlu dikembangkan. Saran dari tingkat desa, puskesmas dan kabupaten mengenai kemungkinan pengembangan sistem telah dimanfaatkan untuk melihat kemungkinan penggunaan sistem dan penyempurnaan sistem. Pada sistem yang diajukan, supervisi dilakukan dengan menggunakan daftar tilik dengan tahap kegiatan yang terdiri dari orientasi, kajian mandiri, verifikasi, rencana tindak lanjut perbaikan dan evaluasi hasil. Informasi daftar tilik kemudian dimasukkan ke aplikasi perangkat lunak untuk diolah datanya. Hasil pengolahan perangkat lunak akan memberikan informasi wilayah prioritas berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan dengan kode warna tertentu. Penelitian yang telah dilakukan di tiga kabupaten terpilih telah menghasilkan rancangan sistem supervisi pencatatan dan pelaporan KIA terpadu di kabupaten yang dapat menkoreksi dan mengendalikan input dan proses yang dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan sistem perencanaan program KIA. ......Maternal and Child Health Local Area Monitoring (MCH - LAM) is a management tool to monitor the MCH program continuously in a particular area for immediate and appropriate follow up. The current LAM activities are still passive surveillance. Data collected through passive surveillance record pregnant women and newborn; the data are facility-based, not area-based. Data quality that serve as input for the system is also important. Input data are expected to be valid to strengthen active surveillance and tracking by health providers and community members in the area. Quality input will generate quality analysis. Therefore it is considered necessary to develop a supervision system as one of the management tool to correct and control inputs and process to provide quality data. Stronger supervision system will align recording and reporting to comply to standard. Together with other management tool, the monitoring and evaluation tool, supervision become the core of continuous quality improvement in health services. Methodology used in this study is system approach that consists of system analysis, system design, database design and pilot testing. Development of the system uses secondary data from Malang and Pasuruan districts. The system was then pilot tested in Pandeglang district to get input for finalization. Data were analyzed by combining all analysis result from the methodologies used in this study. Secondary data review and in-depth interview found that recording and reporting system at village level should be developed. Input from village, puskesmas and district levels on system feasibility has been utilized to see possibility of usage and refinement of the system. In the proposed system design, supervision is coducted using checklist containing steps of activities including orientation, self-assessment, verification, plan of action and continuous result evaluation. Information from the checklist is inputted into the software for data processing. The software output will yield information on priorities areas based on compliance result shown in color coding. The study was conducted in three districts and produced design of district level integrated MCH recording and reporting supervision system. The system is useful to correct and control input and process of recording and reporting mechanism and will produce valid data and information to improve maternal and neonatal program planning.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengetahuan ibu hamil tentang Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dengan stiker. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Data Penelitian diperoleh dengan instrumen kuesioner. Hasil penelitian menyarankan agar Bidan melakukan sendiri penempelan stiker P4K di rumah ibu juga menambah pengetahuan kepada ibu hamil tentang pelayanan ANC sesuai standar, ambulan desa dan stiker P4K, Selain itu pemegang program KIA di Puskesmas dan Dinas Kesehatan lebih meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap program ini serta menambah media promosi kesehatan khususnya mengenai program P4K ini. ......The focus of this research is knowledge of pregnant women about Birthing planning and complication prevention program with sticker. This research is quantitative research with cross sectional research design. The research data is coming from the questioner instrumen. The result of this research is suggesting Midwives to put the "P4K" stickers by herselves at mother’s house, they also must give additional knowledge to pregnant women about standart antenatal care services,rural ambulance and about "P4K" stickers. Besides that,the program holder of mother and child health in public health centers and health department further improve the monitoring and evaluation activities of this program and also add the health promotion media especially about "P4K" program.

Abstrak :
Di Indonesia profesi bidan masih sangat memegang peran penting.Keberadaannya menjangkau hingga pedesaan ysang terpencil Seringkali karena faktor kedekatan emosi,dan tarif yang lebih murah,bidan lebih dipilih ketimbang dokter kandungan....

Abstrak :
Latar Belakang. Dukun bayi telah menjadi sumber daya manusia utama bagi para wanita selama proses persalinan, dimana pada sebagian besar negara negara berkembang khususnya pada wi!ayah yang terpencil sebagian besar proses persalinan masih dito1ong oleh dukun bayi. Dukun bayi memiliki peran yang berarti dalam hal kompetensi, budaya, empati dun dukungan psikososial saat persalinan dengan manfaat yang penting bagi ibu dan bayi baru lahir. Faktor ·-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan dukun bayi sebagal penolong persalinan adalah : geografi, umur, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, pemeriksaan antenatal, petugas pemeriksa antenatal, komplikasi adn tempat melahirkun. Tujuan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan masih tingginya pemanfaatan dukun sebagat penolong persalinan di Kabupaten Sukabumi tahun 2006. Metode. Penelitian ini merupakan penelltian kuantitatif dengan pendekatan desain potong lintang (cross sectional) Data yang dlgunakan pada penelitian ini adalah data primer hasil Survei Kelangsungan Hidup lbu dan Anak di Kabupaten Sukabumi tahun 2001-2006 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan Departemen Kesehatan RI. Sampel yang diambil sebanyak 1.128 responden yaitu ibu yang melahirkan dalam 5 tahun terakhir. Teknik analisis yang digunakan adalah Uji Chi Square dan regresi logistik. Hasil. Jumlah penolong persalinan dengan dukun ebesar 66.3 % sedangkan yang memanfaatkan tenaga kesehatan 33.7%. Responden yang tinggal di pedesaan 72% dan perkotaan 28%. Distribusi umur beresiko (<25 dan >35) sebesar 55.2% dan yang tidak beresiko 44.8%. pendidkan rseponden masih rendah yaitu 86.9% sedangkan yang berpendidikan tinggi 13.1%. Sebanyak 82.9% tidak bekerja, dan yang bekerja 17.1%. Status ekonomi sebagian besar berada di level miskin, yang berstatus kaya 41.7%. Petugas yang melakukan pemeriksaan ANC adalah dokter, bidan dan perawat. Responden yang melakukan pemeriksaan pada petugas kesehatan tersebut sebesar 82.2% dan yang tidak periksa 17.8%. Pemeriksaan antenatal disini tidak melihat frekuensi, responden yang melakukan ANC 90.2% dan yang tidak 9.8%. Sebagian besar responden mengalami komplikasi 53%, semcentara yang tidak mengalami komplikasi sejumlah 46.3%. Rumah menjadi tren tempat melahirkan yaitu 87% dan hanya 13% yang melahirkan di sarana kesehatan. Pada proses analisis bivariat, yang berhubungan dengan pemanfaatan dukun sebagai penolong persalinan adalah faktor geografi, pekerjaan, pendidikan, status ekonomi, pemeriksaan antenatal, petugas pemeriksa antenatal dan tempat melahirkan. Selanjutnya dilakukan analisis multivariat untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap pemanfaatan dukun sebagai penolong persalinan yaitu tempat melahirkan. Peran dukun bayi masih sangat besar sebagai penolong persalinan. Hal ini ditunjukkan dcngan tingginya angka melahirkan dengan dukun yaitu 66.3%. Faktor yang paling mempengaruhi adalah tempat melahirkan. ......Background. Traditional birth attandent has become main human resource as women during delivery process, where most of developing countries especially rum] area most of the delivery process is using Traditional birth attandent support. Traditional birth attandent has significant role in competence, culture. empathy and psychosocial support during delivery with important benefit for mother and her newborn baby. Factors that related with using Traditional birth attandent as delivery support are geography, age, education, occupation, economical status, antenatal check up, antenatal check up officer, complication and birthplace. Objective. To identify factors that related with high use of traditional birth attandent as delivery support in Sukabumi Regency at 2006. Methods. This research is qualitative research with cross sectional design method. Data used in this research is secondary data from the result of Life Continuity Survey of Mother and Her Children in Sukabumi Regency at 2006 that performed by Center of Research and Development of Ecology and Health Status of Health Research and Development RI Health Department. Analysis technique used is Chi Square and Logistic regression. Result. Total of delivery supports with shaman are 66.3%, while using health staff are 33.75%. Respondents who live in villages are 72% and in urban are 28%. Distribution of age risk (<25 and >35) is 55.2% and non-risk is 44.8%. Most of respondents' education still low that are 86,9%, while high educated are 13.1%. As much as 82.9% respondents not working and they who work are I?J%. Most of economies statuses of respondents are still in poor level. rich status are 41.?0/o. Staffs that still perform ANC check up are doctors) midwives and nurses. Respondents who perform check up to those health staffs are 86.2% and unchecked are 17.8%. Antenatal checks up do not observe frequency and quality, respondents who perform ANC are 90.2% and who not are 9.8%. Most of respondents suffering complications are 53.7%, while who does not are 46.3%. Houses become trends of give birth that are 87% and only 13% giving birth in health medium. In bivariate analysis process, one that related with using shaman as delivery support is antenatal check up staffs and birthplace. Next, performed multivariate analysis to observe the highest affecting variables toward using shaman as delivery support, which is birthplace.

Abstrak :
ABSTRAK
Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yanglainnya.. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

ABSTRACT
Minimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough.

Abstrak :
Latar Belakang: Upaya penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin setiap ibu mengakses pelayanan KIA melalui pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Pn). Berdasarkan profil kesehatan tahun 2020, Kota Bekasi menduduki 3 kota terbawah di Provinsi Jawa Barat (84,8%) dan menjadi kota terendah pada tahun 2021 (86,67%) terhadap cakupan Pn. Keikutsertaan bidan di Indonesia menjadi jejaring FKTP masih sangat rendah (39,9%), padahal keberadaannya meningkatkan akses cakupan Pn. Masalahnya tidak seluruh FKTP dapat melayani persalinan PONED 24 jam sehingga sangat membutuhkan bidan sebagai jejaringnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bidan menajadi jejaring FKTP. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional melalui data primer (kuesioner). Sampel yang didapatkan berjumlah 116 responden. Data diolah dan dianalisis dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat menggunakan SPSS. Hasil: Bidan yang memutuskan untuk menjadi jejaring FKTP hanya sebesar 24,1% dan sebagian besar memiliki karakteristik usia 40-50 tahun, lulusan D3 Kebidanan, dan belum berstandar bidan delima. Berdasarkan hasil uji stastistik, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan (p=0,047) dan standar kualitas pelayanan kebidanan (p=0,004) terhadap keputusan bidan menjadi jejaring FKTP, sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi (p=0,081), lama masa kerja (p=0,181), pelatihan (p=0,797), dan figur bidan (0,321). Pada analisis multivariat, standar kualitas pelayanan kebidanan merupakan variabel yang paling dominan berhubungan setelah dikontrol variabel pengetahuan dan motivasi. Kesimpulan: Keputusan bidan yang sangat dipengaruhi oleh informasi dari sejawat dan pengalaman sebelumnya. Dalam pelaksanaannya sosialisasi masih minim dilakukan dan pelatihan bukan merupakan syarat perjanjian kerjasama bidan dan FKTP. Saran: Perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang bersinergi antara Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, FKTP, dan IBI terhadap pelaksanaan praktik pelayanan kebidanan di era JKN, serta adanya evaluasi tarif khususnya tarif persalinan pada prorgram jejaring FKTP. ......There are some efforts to reduce MMR, one of them is ensuring that every mother could access MCH services through delivery assistance by health personnel (Pn). Based on the 2020 health profile of West Java Province, Bekasi City occupies the lowest 3 cities (84.8%) and is the lowest city in 2021 (86.67%) in terms of the coverage of (Pn). The participation of midwives in Indonesia as First Level of Health Facility (FKTP) networks is still very low (39.9%), even though their presence increases access to Pn coverage. The problem is not all FKTPs can provide 24-hour PONED deliveries, so they really need a midwife as their network. Objectives: This study aims to determine the factors that influence midwife's decision to join the FKTP network. Methods: This study used a quantitative approach with a cross-sectional research design using primary data (questionnaire). The samples obtained amounted to 116 respondents and then the data was processed and analyzed with univariate, bivariate and multivariate using SPSS. Results: Only 24.1% of midwives who decided to join the FKTP network, had the characteristics of being between the ages of 40 and 50 years, D3 Midwifery graduates, and not standardized by Bidan Delima program. Based on the statistical, there was a significant relationship between knowledge (p=0.047) and midwifery service quality standards (Bidan Delima) (p=0.004) on the midwife's decision as a FKTP network, while there was no significant relationship between motivation (p=0.081), length of experience (p=0.181), training (p=0.797), and the figure of the midwife (0.321). In the multivariate analysis, midwifery service quality standard was the most dominant variable related after controlling for knowledge and motivation variables. Conclusion: Midwife’s decision as FKTP networks are strongly influenced by information from colleagues and previous experience. In practice, socialization is still minimal and training is not a condition of the agreement between midwives and FKTP. Suggestion: There is a need for synergized socialization and supervision between the Ministrty of Health/Public Health Office, BPJS Kesehatan, FKTP, and IBI regarding the implementation of midwifery service practices in the JKN era, as well as an evaluation of rates, especially delivery rates in the FKTP network program.

Abstrak :
Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi. ......The Ministry of Health has published regulations related to MCH book management including, Kepmenkes No. 284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No. 4 of 2019, General Management Guidelines for the Application of MCH Handbooks, and Technical Guidelines for the Use of MCH Handbooks. The management policy of the MCH book, regulates from the planning until the MCH book being utilized. This study aims to see how the implementation of the MCH book management policies, combines qualitative case study and quantitative descriptive research designs with the approaches of Edward III and David Easton. Policy implementation is measured based on input, process, and output variables. The results show that the Ministry of Health still needs to improve facilities, support from the local government, analysis in planning process, and clarity and consistency of policy delivery. In Sleman, the regulation issued to support the implementation of MCH book management by Circular Letter form Head of the Health Service in 2020, which was strengthened to become regent reguation in 2021 became an important part in the implementation of MCH book management policies, components that need to be improved are demands and support from the community. In West Bandung, there is no MCH book management regulation at the district level, the components that need to be improved are related to facilities; support from hospitals, private, cross-sectoral, and community health facilities; transmission and clarity of information; health center UKM services; and monitoring and evaluation. Outputs from the implementation of MCH book management policies showed that at national level, 75.20% of pregnant women have MCH books, 95% in Sleman District have/have used MCH books, and in West Bandung Regency, 70.7% have/ever using the MCH handbook. From this reaserceh, can concluded that the implementation of MCH book management policies are still not optimal because there are various obstacles in the input and implementation process as well as various achievements in the use of MCH books in the regions. This study recommends that the Ministry of Health can improve clarity, consistency and avoid overlapping regulations related to MCH book management; analysis of the use of the MCH handbook so that it can be used as the basis for cost-sharing planning; and the provision of supporting facilities; District Health Office of Sleman to encourage MCH SIM to be adapted or integrated at the national level and prepare the regeneration of human resources in charge of MCH; District Health Office of West Bandung to prepare MCH book management regulations at the district level, increase efforts to transmit and clarify information, increase the quantity and quality of SME services in health centers, and improve and develop monitoring and evaluation mechanisms.

Abstrak :
AKB dan AKBA di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi, permasalahan disparitas AKB dan AKBA antara pedesaan dan perkotaan juga masih terus menghambat pencapaian program kesehatan bayi dan balita. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan dasar, dimana dalam penyelenggaraannya dipengaruhi oleh penyediaan dana operasional, salah satunya adalah Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah diketahui pengelolaan Dana Desa pada kegiatan Posyandu KIA melalui partisipasi masyarakat serta berbagai tantangan di lapangan di Desa Kalidesel, Kec. Watumalang, Kab. Wonosobo, Prov. Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data penelitian menggunakan wawancara dan diskusi terarah di lingkungan desa Kalidesel. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat perbedaan pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) antara Posyandu Dusun Kalidesel dengan Dusun Lamuk-Jawera. Penganggaran kegiatan telah dilakukan oleh Bidan Desa bersama dengan sekretaris desa, akan tetapi realisasi dana selalu berbeda dengan anggaran yang ditetapkan. Selain itu ditemukan bahwa ketepatan pencairan Dana Desa Kalidesel sangat bergantung pada ketepatan waktu penyelesaian administrasi. Masyarakat Desa Kalidesel berpartisipasi secara aktif melalui kegiatan Musrenbang, menjadi kader Posyandu, mendapatkan kegiatan Posyandu dan melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa dengan melihat infografis yang dipasang di setiap Dusun di Desa Kalidesel. ......IMR and U5MR are declining every year. However, the disparities of IMR and U5MR between rural and urban still hinder the progress of infant and under-5 health programs. Posyandu is one of the community-based health efforts that aims to facilitate access to basic health services, which in its implementation is influenced by the provision of operational funds (Dana Desa). The purpose of this study was to know the management of Dana Desa in Posyandu Maternal and Child Health services through community participation in Kalidesel Village, Watumalang District, Wonosobo, Central Java from 2018 to 2020. This study used a qualitative method with a case study approach. The research data was collected using interviews and focused group discussions. The results obtained are there were differences in management of supplementary food (PMT) between Posyandu in Kalidesel and Lamuk-Jawera. Budgeting process has been carried out by the Village Midwife and secretary of the Village Government, but the realization of funds is always different from the budget. In addition, it was found that the accuracy of fund disbursement is very dependent on the timeliness of administrative tasks. The community of Kalidesel actively participates in management of Dana Desa and Posyandu through village-scale discussion activities, becomes Posyandu cadres and visitors, and supervises the use of Dana Desa by monitoring the infographics posted in Kalidesel Village.