Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyelenggaraan ibadah haji diatur oleh Pemerintah dalam UU 13 Tahun 2008. Pada Tahun 2015 penyelenggaraan kesehatan haji diatur dalam Kepmenkes 442 Tahun 2009. Pemerintahan yang terdesentralisasi, menyebabkan tarik menarik kepentingan dalam penyelenggaraan kesehatan haji, antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga penyelenggaraan kesehatan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, seringkali tidak sejalan dan tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tingginya morbiditas jemaah haji Indonesia disebabkan oleh tingginya jemaah risti dari Indonesia, yang disebabkan oleh kurang tajamnya penegakan diagnosis beberapa penyakit penyerta pada saat pemeriksaan awal di puskesmas, dan tidak dilakukan upaya pembinaan kesehatan terhadap jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedures RAP, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015 baik di implementor pusat maupun daerah, yaitu pada beberapa variabel seperti: NSPK, sumber daya, metode, dukungan, komunikasi, struktur birokrasi, kewenangan, anggaran, dan fasilitas. Beberapa saran direkomendasikan seperti revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, dan penggunaan Log Frame Analisis untuk implementor pusat serta saran rekomendasi untuk implementor daerah agar membentuk struktur birokrasi kesehatan haji di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan kesehatan haji lebih baik lagi di masa yang akan datang.Kata kunci: Embarkasi JKG; Implemetasi Kebijakan; Kesehatan Haji. ......The implementation of the pilgrimage organized by The Government under Law 13 of 2008. In 2015 the organization of the hajj health was set in The Kepmenkes 442 of 2009. Decentralized governance, lead to pull the interests in the organization of the Hajj health, between the central and local governments. So that the implementation of hajj health conducted by the district city governments, are often incompatible and doesn rsquo t meet the standards and quality of service that has been set by the central government. The high morbidity of Indonesian pilgrims caused by the high assembly of high risk from Indonesia, which is caused by a lack of sharpness diagnosis of multiple comorbidities at the time of the initial examination at puskesmas, and is not done for enhancing the health of the pilgrims before leaving for Saudi Arabia. This research used qualitative research study design Rapid Assessment Procedures RAP , collecting data through in depth interviews and review of documents. This research was aim to analyze the implementation of hajj health policy organizing at JKG embarkation 2015. The results showed there were some problems in the implementation of hajj health organizing at JKG embarkation in 2015. Both central and local implementors, that on several variables such as NSPK, resources, methods, support, communications, bureaucratic structure, authority, budget, and facilities. Some suggestions are recommended for the central and local implementors such as the revision of Law Number 13 of 2008, and the implementation of Log Frame Analysis for central implementor as well as suggestions for local implementors to establish the bureaucratic structure of hajj health in provinces and districts city, so that the management of Hajj health better in the future.Keywords JKG Embarkation Hajj Health Policy Implementation.

Abstrak :
Peningkatan Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus di era JaminanKesehatan Nasional, akan meningkatkan beban pembiayaan kesehatan.Implementasi Program Rujuk Balik yang melibatkan banyak instansi menjadisangat penting dalam memberikan efisiensi bagi pembiayaan maupun pasien.Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasikebijakan program rujuk balik pasien diabetes mellitus stabil di Rumah SakitUmum Daerah Johar Baru Tahun 2017 melalui teori Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studimelalui content analisis dan metode triangulasi dan pendekatan kuantitatif dengandisain studi kasus. Data primer didapat melalui wawancara mendalam, kuesioner,observasi, dan telaah dokumen. Untuk data sekunder dari dokumen dan literatur. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Program RujukBalik di Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru belum berjalan efektif. Peranankolaborasi antara pembuat dengan pelaksana kebijakan harus semakin baiksehingga implementasi Program Rujuk Balik akan berjalan dengan optimal.

---

The effect of increasing prevalence of Diabetes Mellitus in UniversalHealth Coverage era will increase the cost of finance. Implementation of RereferenceProgram involve many institution that make important for giving financeand patient rsquo s service more efficient. Objective of this reseach is to find theeffectiveness of Re reference policy of Stabil Diabetes Mellitus at Johar BaruHospital in 2017 according to Van Meter and Van Horn theory. This reseach is using quantitative and qualitative approach with studydesign by analysis content and triangulation method. Primary data is procured fromdeepening inteview, quesioner, observation and documents. Secondary dataprocured from documents and literatures. From result of this reseach showed that Re reference Program is lessoptimum at Johar Baru Hospital. Collaboration between the policy maker and theimplemeters of Re reference Program need to be better, so there implementation ofRe reference Program will be optimum.

Abstrak :
ABSTRAK
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki keberadaan penting dalam upaya pembangunan kesehatan yaitu perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang bertanggung jawab di bawah Kementerian Kesehatan RI melaksanakan peran dalam upaya peningkatan kesehatan melalui pelayanan kefarmasian. Peran apoteker diwujudkan melalui tugas dan fungsinya dalam penyusunan regulasi di bidang kefarmasian. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA di Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan salah satu sarana bagi calon Apoteker mengerti peranan, tugas dan tanggung jawab Apoteker di instansi pemerintahan. Selain itu, calon apoteker diharapkan memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di instansi pemerintahan. Calon Apoteker juga diberikan tugas khusus yang berjudul ldquo;Pengkajian Program Kerja Penyusunan Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji di Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan Direktorat Pelayanan Kefarmasian rdquo;. Tugas khusus ini bertujuan agar calon apoteker dapat mengetahui kesesuaian antara kegiatan penyusunan Formularium Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Pelayanan Kesehatan Haji sebagai program kerja Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan terkait tugas pokok dan fungsi Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan Direktorat Pelayanan Kefarmasian.

---

ABSTRACT
Ministry of Health of the Republic Indonesia has an important presence in health development which is the formulation, determination and implementation of policies in the field of health. The Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices was responsible under the Ministry of Health of the Republic Indonesia take a role in the promotion of health through pharmaceutical services. The role of pharmacist is manifested through its duties and functions in the preparation of regulations in the field of pharmaceuticals. Internship program at Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices was one of the tools for students to to understand about the role, duties and responsibilities of pharmacist in the government instance. Other than that, the students are ecpected to have practical knowledge and experience with a clear picture of the pharmaceutical work problems in the government instance. Student was also given a special assignment entitled ldquo Work Program Assessment of Preparation of Formulary of Drug and Medical Supplies at Health Service of Hajj in Sub Directorate of Drug Selection and Medical Device Directorate of Pharmaceutical Services rdquo . This special assignment was aim to student to know the conformity between the preparation of Formulary Drugs and Health Supplies on Hajj Health Services as work program Sub directorate Selection of Drugs and Medical Devices with the Regulation of the Ministry of Health RI Number 64 Year 2015 with the title Organization and Working Procedure of the Ministry of Health concerning the main duties and functions of Sub directorate Selection of Drugs and Medical Devices Directorate of Pharmaceutical Services.