Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Industri asuransi kerugian pada dasarnya adalah industri yang permintaan terhadap produknya ditentukan oleh permintaan atau pertumbuhan yang terjadi di sektor-sektor lainnya di dalam perekonomian (derived demand). Bila di sektor perbankan kelihatan lebih semarak setelah dikeluarkannya deregulasi PAKTO 1988, maka sektor asuransi kerugian setelah dikeluar kannya PAKDES 1988 terlihat masih belum beranjak dari kondisi semula. Hal ini disebabkan oleh industri asuransi kerugian tergolong bisnis yang lambat menghasilkan sehingga tingkat rentabilitasnya juga tergolong rendah; tingkat kesadaran terhadap perlunya asuransi masih rendah; dan juga tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia yang masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

Persaingan antar perusahaan asuransi kerugian yang ada saat ini begitu ketat. Hal ini ditandai dengan masih besarnya dominasi perusahaan milik negara yang memiliki objek-obiek pertanggungan besar dan sektor pemerintah; makin banyaknya kelompok-kelompok usaha yang menciptakan captive market bagi perusahaan asuransi kerugiannya; dan adanya deregulasi PAKDES 1988 khususnya mengenai peningkatan modal disektor guna meningkatan daya tampung risiko dalam negeri.

Ketatnya persaingan tersebut memaksa perusahaan asuransi kerugian bekerja lebih keras lagi, yaitu melalui peningkatan profesionalisme dan juga pencarian sumber penerimaan lain disamping penerimaan dari premi. Sumber penerimaan lain yang perlu ditingkatkan saat ini adalah hasil investasi dan portofolio investasi yang dimiliki. Hasil investasi yang tinggi akan dapat mendukung hasil-hasil underwriting dan juga penyebaran risiko usaha yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kapasitas penampungan risiko yang dapat ditutup.

Dana investasi yang ada, dengan berbagai kendala baik intern maupun ekstern yang ada, harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan, Permasalahan yang terkait dengan pengelolaan dana Investasi tersebut adalah banyaknya alternatif investasi dengan berbagai tingkat risiko; serta dari macam assets investasi yang ada portofolio mana yang akan memberikan tingkat hasil yang paling optimum bagi perusahaan.

Untuk mengetahui bagaimana perusahaan asuransi. kerugian di Indonesia melakukan pengelolaan investasi, karya akhir ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa aspek pengelolaan portofolio investasi dengan mengambil contoh pada PT. Asuransi Kerugian MM (PT. MM) yang merupakan suatu perusahaan asuransi kerugian yang mengkhususkan pada program asuransi untuk industri minyak dan gas bumi disamping jenis asuransi kerugian lainnya. Analisis portofolio investasi PT. MM didasarkan atas pendekatan diversifikasi yang dikembangkan oleh Harry M. Markowitz.

Hasil yang djperoleh dari analisis portofolio investasi PT. MM adalah portofolio investasi yang dilakukan oleh PT. MM belum nencapai tingkat yang paling optimal menurut pendekatan diversifikasi Markowitz. Titik berat investasi yang dilakukan oleh PT. MM ternyata investasi dalam Deposito Valuta Asing, sementara perhitungan dengan pendekatan diversifikasi Markowítz justru menunjukkan bahwa titik berat investasi PT. MM ada pada investasi dalam Deposito Rupiah. Hal ini terjadi karena sebagian besar premi yang diterima PT MM dinyatakan dalam bentuk Valuta Asing dengan pertimbangan untuk menghindarkan diri dari kerugian ganda akibat peningkatan inflasi dan juga depresiasi rupiah terhadap mata uang asing.

Abstrak :
Tanggung jawab pelaku usaha adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum Perlindungan Konsumen seperti, tanggung jawab kontraktual (contractual liability), tanggung jawab produk (produet liabiiity), tanggung jawab profesional (professional liability), serta tanggung jawab mutlak (sirict liability). Penulisan ini dibuat dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis dengan menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Normatif yang dititikberatkan pada penggunaan data sekunder, yaitu berupa asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berlaku, dalam hal ini asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dan tentang perlindungan konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam UUPK diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan kerugian yang diderita konsumen. Sesuai dengan UUPK Bab VI tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, konsumen mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah merugikannya berdasarkan prinsip-prinsip tanggung jawab pelaku usaha, yaitu berdasarkan prinsip tanggung jawab kontraktual (contractual liability), tanggung jawab produk (produet liability), tanggung jawab profesional (professional liability) dan tanggung jawab langsung (strict liability). Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui peradilan umum dengan pengajuan gugatan melalui gugatan individual dan gugatan kelompok/c/av.v aetion. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan prosedur mediasi/konsiliasi dan arbitrase. Pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 28 UUPK sehingga unsur pembuktian kesalahan bukan merupakan beban konsumen, tetapi menjadi beban produsen untuk membuktikan tidak bersalah (shifting burden ofproof).

Abstrak :
Globalisasi yang semakin melanda dunia antara lain disebabkan oleh disepakatinya perjanjian-perjanjian multilateral, seperti APEC. Pada pertemuan APEC yang barn lalu, para anggotanya telah bersepakat untuk menghapuskan proteksi dan memberikan kebebasan lalu lintas barang, jasa, dan investasi. Penghapusan proteksi ini belum menjadi isu dalam dunia asuransi karena masih besarnya proteksi yang diberikan pemerintah bagi dunia asuransi nasional. Namun, perusahaan asuransi nasional tetap harus menyiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan dibukanya proteksi di masa datang dengan melakukan tindakan antisipasi. Tindakan antisipasi yang hams dilakukan oleh perusahaan asuransi dalam negeri adalah dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas, dengan cara perbaikan dalam kualitas produk, jasa pelayanan, proses kerja, kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan penggunaan sistem pembiayaan yang tepat. Penggunaan sistem pembiayaan yang tepat merupakan cara yang banyak digunakan saat ini. Sistem ABC merupakan sistem pembiayaan yang mampu memberikan informasi yang akurat dibandingkan dengan informasi yang diberikan sistem biaya tradisional. Penerapan sistem ABC menjadi sangat bermanfaat. Namun penerapannya harus dilandasi dengan suatu analisa yang disebut sebagai Process Value Analysis (PVA). PVA memiliki kemampuan untuk memberikan pengertian mengenai hubungan antar aktivitas-aktivitas dan proses yang terjadi dalam suatu perusahaan. Lebih lanjut, PVA dapat menjelaskan hubungan antara biaya-biaya yang terjadi dalam proses dan aktivitas-aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Yang menjadi keunggulan PVA adalah bahwa PVA mampu menunjukkan aktivitas mana yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan aktivitas mana yang tidak memberikan nilai tambah. Dengan demikian, PVA dapat menjadi alai yang menyediakan informasi yang digunakan perusahaan dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan yang berkesinambungan, yang berfokus untuk memenuhi keinginan pelanggan, meminimalisir biaya dan waktu, serta meningkatkan kualitas output. PVA terdiri dari empat analisa utama yaitu Process Definition, Activity Analysis, Driver Analysis, dan Opportunity Improvement Planning. Langkah Process Definition dimaksudkan untuk memahami proses yang dilakukan perusahaan terlebih dahulu. Selanjutnya, langkah Activity Analysis ditujukan untuk memahami aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah itu, langkah Driver Analysis membahas sebab dan akibat dari aktivitas. Pada langkah yang terakhir dan yang paling penting, yaitu Opportunity Improvement Planning, pihak analis harus memastikan apakah suatu aktivitas memberikan nilai tambah ataukah sebaliknya, tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Pemahaman ini akan memberikan masukan-masukan dalam menyusun rencana perbaikan kinerja dan efisiensi dalam perusahaan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis pengaruh antara kejadian bencana alam, kerugian modal manusia dan kerugian modal finansial terhadap aliran masuk FDI. Hasil ini menemukan bahwa kejadian bencana alam, kerugian modal manusia yang diwakili oleh variabel meninggal, dan kerugian finansial yang diwakili oleh kerusakan infrastruktur berpengaruh terhadap penurunan FDI. Kejadian bencana alam dapat menghancurkan berbagai fungsi di suatu negara seperti modal produktif dan modal manusia sehingga menimbulkan kehilangan tenaga kerja terampil serta mengakibatkan relokasi pemulihan ekonomi yang seharusnya dilakukan untuk pembangunan sumber daya suatu wilayah, dialihkan karena adanya kerusakan infrastruktur yang menopang sektor produksi. Fenomena tersebut menyebabkan investor memindahkan investasinya ke wilayah lain sebagai bentuk evaluasi risiko dan strategi dari perusahaan. ......This study aims to analyze the effect of natural disasters, human capital losses and financial capital losses on FDI inflows. These results find that the occurrence of natural disasters, loss of human capital as represented by the variable died, and financial losses as represented by damage to infrastructure have an effect on the decline in FDI. Natural disasters can destroy various functions in a country such as productive capital and human capital, causing loss of skilled workers and causing the relocation of economic recovery which should be carried out for the development of a region's resources, diverted due to damage to infrastructure that supports the production sector. This phenomenon causes investors to move their investments to other areas as a form of evaluating the risk and strategy of the company.

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia, erosi tanah adalah penyumbang terbesar dari terjadinya degradasi lahan. Walaupun degradasi lahan bukan meaipakan peristiwa ekonomi akan terapi proses ini berkaitan erat dengan penurunan mutu lahan yang menyebabkan menurunnya produksi pertanian dan meningkatnya biaya pencegahan degradasi lahan yang merupakan problem ekonomi.

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat erosi tanah dapat dibagi atas kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh dampak langsung di tempat kejadian erosi (on-site) maupun dampak di luar tempat kejadian erosi (off-site). Dampak langsung yang utama adalah penurunan produktivitas tanaman yang diakibatkan oleh kemerosotan produktivitas tanah, kehilangan unsur hara tanah dan kehilangan lapisan tanah yang baik/subur bagi berjangkarnya akar tanaman, sedangkan dampak tidak langyung adalah pelumpuran dan pendangkalan waduk, kerusakan ekosistem peraimn, memburuknya kualitas air, meningkatnya frekuensi dan masa kekeringan, serta tertimbunnya lahan-lahan pertanian. Untuk memperkirakan kerugian ekonomi yang timbul akibat dampak iangsung erosi tanah pada lahan-Iahan tanaman pangan di Indonesia dilakukan perhitungan dengan

tanah karena terjadinya erosi tanah. Tambahan biaya tersebut dihitung berdasarkan banyaknya pupuk yang harus ditambahkan unluk memulihkan kesuburan tanah. Lahan-lahan tanaman pangan yang dikaji adalah lahan yang ditanami pads savvah, padi ladang, kacang kedelai, ubi kayu, dan kacang tanah. Basil perhitungan kerugian ekonomi yang timbul akibat dampak langsung erosi tanah tersebut kemudian dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun berjalan, Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1995.

Hasil kajian menunjukkan bahwa, di Pulau Jawa selama tahun 1989 sampai dengan 1995 terjadi penurunan luas lahan sawah 82.745 ha yang setara dengan basil panen gabah dalam setahun lebih kurang sekitar 700.000 ton. Persentase penurunan lahan sawah yang tertinggi terdapat di propinsi DKI Jakarta seluas 3.041 ha (45,6%), Jawa Barat 41.754 ha (3,5%), Jawa Timur 23.777 (2%), DI. Yogyakarta 1.930 ha (3,1%) dan Jawa Tengah 12.243 ha (1,2%).

Terjadinya penurunan luas lahan sawah di Pulau Jawa antara lain disebabkan oleh perluasan areal permukiman baru akibat pertambahan penduduk maupun akibat pembangunan industri terutama di wilayah propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Erosi tanah yang terbcsar di Indonesia terjadi pada lahan-iahan yung ditanami Ubi Kayu (588,6 - 1.947,4 ton/ha/tahun) yang kemudian diikuti oleh lahan-labaii yang ditanami padi ladang (533,6 - 1.560,7 ton/ha/tahun), kedelai (365,3 - 1.110 ton/ha/tahun), kacang tanah (168,2 - 556,4 ton/ha/tahun) dan padi sawah (2,6 - 14,4 ton/ha/tahun).

Terjadinya erosi tanah juga akan mengakibatkan terkikisnya unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah seperti kalium dan fosfor yang dibutuhkan oteh tanaman untuk pertumbuhan dan produksi. Hilangnya unsur hara kalium dan foslbr yang diakibatkan oleh terjadinya erosi tanah berkisar antara 0,04 kg/'/ha/'tahun sampai dengan 1.256,01 kg/ha/tarmn (setara dengan 0.10 - 3.027,30 kg/ha/th pupuk KG) dan 0,09 kg/ha/tahun sampai dengan 1.522,51 kg/ha/tahun (setara dengan 0,46 - 7.748,98 kg/ha/th pupuk TSP).

Kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat dampak langsung erosi tanah pada Jahan padi sawah, ubi kayu, padi ladang, fcedelai dan kacang tanah, pada tahun 19S9 adaiah sebesar Rp. 49.770,32 miliar atau 29,77% dari PDB berdasarkan harga berlaku yang sebesar Rp 167,184 triliun, 1990 sebesar Rp 55.937,78 miliar atau 28,60% dari PDB yang sebesar Rp. 195.60 triliun, 1991 sebesar Rp 64.847 miliar atau 28.50% dari PDB yang sebesar Rp. 227,50 triliun, 1992 sebesar Rp 82.289.39 miliar atau 31.55% dari PDB yang sebesar Rp. 260,77 triliun, 1993 sebesar Rp 91.075,90 miliar atau 30.16% dari PDB yang sebesar Rp. 302,02 triliun, 1994 sebesar Rp 102.139,37 miliar atau 25,85% dari PDB yang sebesar Rp. 382,38 triliun, 1995 sebesar Rp 316.939.59 miliar atau 25,85% dari PDB yang sebesar Rp. 452,38 triliun.

Wilayah di Indonesia yang paling besar menimbulkan kerugian ekonomi akibat dampak langsung erosi tanah pada lahan padi sawah, padi ladang, kacang tanali, kedelai, ubi kayu adatah Jawa dan Bali yang kemudian diikuti oleh wilayah Sumateni serta Kalimantan dan Sulawesi. Hal ini dikarenakan luas lahan tanaman pangan di pualau Jawa dan Bali relatif iebih luas apabila dibandingkan dengan wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Apabila kerugian ekonomi yang timbul akibat dampak langsung erosi tanah diperhitungkan dalam laju pertumbuhan nasional maka terjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar 5,32% pada tahun 1989 dan 4,75% pada tahun 1995 (ram-rata penurunan pertumbuhan pertahun negatif 5%). Laju pertumbuhan nasional berdasarkan harga berlaku setelah mempertimbangkan erosi tanah adaiah sebesar 12,55% (awa! 17,87%) pada tahun 1989 dan 13,61% {awal 18,36%) pada tahun 1995.

Proses perhitungan Produk Domestik Bruto dan !aju pertumbuhan nasionul cii masa datang diharapkan juga akan mencermati aspek deplesi dan degradasi sumberdaya alam secara terpadu sehingga akan memberikan gambaran sesimgguhnya mengenai proses pembangunan yang sedang dan akan dialami suatu negara.

Abstrak :
RINGKASAN EKSEKUTIF Pasar modal Indonesia yang tumbuh pesat sejak tahun 1987 merupakan alternatif yang menarik bagi masyarakat yang kelebihan dana sebagai sasaran investasi. Sayangnya minat masyarakat yang tinggi tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman yang cukup terhadap teori-teori dasar investasi di bursa saham. Karya akhir ini akan membahas salah satu teori investasi yang berdasarkan pada analisa fundamental perusahaan, yaitu rasio Price/Book Value. Pemahaman akan rasio Price/Book Value ini diharapkan akan membantu investor pemula dalam melakukan investasi di lantai bursa. Perkembangan teori investasi yang pesat membuat rasio PBV digunakan dalam berbagai model dan varian. Dalam karya akhir ini akan dibahas model perbandingan rasio PBV/ROE dan model multiple regression dengan rasio PBV sebagai variabel terikat dan ROE, growth dan beta sebagai variabel bebas. Kedua model tersebut diaplikasikan pada sampel dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1995. Dari analisa berdasarkan kedua model tersebut akah didapatkan portofolio saham yang overvalued dan undervalued. Perubahan harga dari portofolio saham-saham tersebut diteliti setelah jangka waktu satu tahun untuk melihat stock return yang dihasilkan masing-masing portofolio. Selain itu juga akan dilihat hubungan antara rasio PBV dan stock return. Dari hasil analisa didapatkan hasil yang tidak jauh berbeda antara kedua model yang digunakan, demikian juga dengan rata-rata stock return yang didapat. Rata-rata stock return untuk portofolio saham yang undervalued dari kedua model ternyata jauh melebihi rata-rata stock return dari porfolio saham yang overvalued dan persentase kenaikan lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama 1 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa arga saham akan bergerak ke arah intrinsic value dari saham tersebut. Dengan demikian kedua model tersebut dapat digunakan sebagai strategi dalam pemilihan saham. Nilai coefficient of determination yang rendah dari hasil regresi serta koefisien Beta yang be nilai positif menunjukkan kemungkinan masih rendahnya pemahaman investor terhadap analisa fundamental suatu saham sebelum engadakan suatu transaksi. Hasil analisa regresi sederhana menunjukkan hubungan negatif antara rasio PBV dan stock return. lni berarfi bila nilai rasio PBV suatu saham semakin tinggi maka kemungkinan stock return yang didapatkan akan semakin rendah. Hasil regresi ini dapat menjadi alternatif baru dalam pemilihan saham, yaitu dengan hanya berdasarkan pada rasio PBV saham. Untuk mendapatkan return yang tinggi dipilih saham-saham yang mempunyai rasio PBV rendah. Model ini menjadi alternatif paling sederhana dibanding model rasio PBV/ROE dan multiple regression dalam strategi pemilihan saham.

Abstrak :
Setiap hari masyarakat dihadapkan pada risiko kehilangan, kegagalan, bahkan kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Cara mengatasi ketidakpastian dan mengendalikan risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak atau perusahaan lain yang disebut asuransi. Memperkirakan kerugian agregat penting bagi perusahaan asuransi untuk memprediksi kewajiban dan mengukur tingkat kecukupan dana perusahaan. Kerugian agregat pada asuransi kecelakaan lalu lintas dapat dihitung berdasarkan dua variabel, severity klaim dan frekuensi klaim. Severity klaim dan frekuensi klaim memiliki jenis distribusi yang berbeda dan terkadang memiliki hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga tidak mudah untuk memodelkannya. Salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk menggabungkan dua distribusi data berbeda yang saling berkaitan adalah metode copula. Melalui studi kasus pada perusahaan asuransi PT XYZ, kerugian agregat akan dihitung dengan menggunakan model berbasis copula. Penentuan model terbaik dan akurasi model ditentukan berdasarkan Akaike Information Criterion (AIC), Root Mean Square Error (RMSE) terkecil, dan uji Vuong. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh bahwa model copula Clayton merupakan model terbaik untuk memperkirakan kerugian agregat pada perusahaan asuransi PT XYZ dimasa yang akan datang. ......Every day people are faced with the risk of loss, failure, and even death due to traffic accidents. The way to overcome uncertainty and control the risk of road traffic accident is by transferring the risk to another party or company called insurance. Estimating aggregate losses is important for insurance companies to predict liabilities and measure the level of adequacy of company funds. Aggregate losses on traffic accident insurance can be calculated based on two variables, claim severity and claim frequency. Claim severity and claim frequency have different types of distribution and sometimes have relationships that affect each other, so it's not easy to model it. One of the statistical analysis methods used to combine two different data distributions that are related is the copula method. Through a case study on the insurance company PT XYZ, aggregate losses will be calculated using a copula based model. The best model is determined based on the smallest value of Akaike Information Criterion (AIC) and Root Mean Square Error (RMSE) and also by Vuong test. Based on the analysis, explain that Clayton copula is the best model to estimate aggregate losses at the insurance company PT XYZ in the future.

Abstrak :
Sejak jaman kerajaan sampai sekarang, pengelolaan hutan bersifat sentralistik. Implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membuka babak baru pengelolaan hutan di Indonesia. Dalam kebijakan yang baru, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pula untuk mengatur sumberdaya alam kehutanan yang ada di wilayahnya. Hal tersebut memberi ruang pemecahan masalah yang timbul dalam pengelolaan hutan selama bertahun-tahun. Pengelolaan hutan yang transparan dengan melibatkan masyarakat, pengusaha dan pemerintah baik Pusat maupun Daerah diharapkan mampu memecahkan permasalahan seperti konflik lahan, penjarahan hutan, kemiskinan masyarakat, sistem bagi hasil yang adil (proportional sharing), pengelolaan hutan yang transparan, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa pengelolaan hutan di Pulau Jawa cenderung bersifat oligopolistik yang dijalankan oleh Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pola pengelolaan ini merupakan warisan kolonial yang diterus-ulang oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Dalam mengelola hutan, Perum Perhutani seringkali mengesampingkan aspek sosial masyarakat, peran permerintah daerah pun dipinggirkan dengan dalih payung hukum mereka dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan dua (2) metode yaitu : metode kuantitatif dengan melakukan penghitungan data berdasarkan peraturan perundangan yang ada; dan metode kualitatif yang melakukan kajian evaluasi dari aspek hukum, kelembagaan, dan kesesuaian dengan teori ekonomi yang terkait. Hasil kajian evaluasi ini menunjukkan bahwa 1). Pengelolaan hutan yang dilakukan Perum Perhutani di Jawa Timur kurang transparan; 2). Dengan menetapkan harga kayu di bawah harga pasar kayu rakyat, Perum Perhutani gagal menjalankan perannya sebagai perusahaan dominan dalam menentukan harga (price leader) dalam pasar oligopolistik. Hal ini menyebabkan potensi kerugian penerimaan negara (Potential Government Revenue Loss) sebesar Rp.13,948 Milyar pada tahun 2008; 3). Kebijakan tarif dan harga patokan yang tidak diperbaru-ulang menambah kerugian negara yang cukup besar. Sebagai perbandingan pada tahun 2008 kerugian negara mencapai Rp.145,120 Milyar. Untuk kajian kelembagaan, terdapat hubungan trilateral antara Pemerintah Pusat-Daerah dan Perusahaan. Aturan yang ada belum mengakomodasi permasalahan kewenangan dalam era baru pengelolaan hutan. ......Since the kingdom empire until today, management of forest resource has been centralized. The implementation of regional autonomy and the decentralization of fiscal has opened a new era in forest resource management in Indonesia. According to the new policy, Provincial Government also has the authority to manage forest resources which are under their administrative region. This gives the opportunity the resolve problems which arise from forest resource management for the past years. It is hoped that through transparent forest management practices, involving business owners and both Central and Provincial Government, problems such as land area conflict, illegal logging, poverty, fair proportional sharing of income, transparent management practice and other problems can be resolved. As we know, forest management in Java Island tends to be oligopolistic managed by Perum Perhutani as a stated owned enterprise. This type of management has been practiced since the colonial era which was then adopted by the government since independence until today. In its forest management practice Perum Perhutani often set aside social community aspects, the role of provincial governments has also been set aside in accordance their policy issued by central government. This research uses two (2) methods: quantitative method through data calculations based on existing laws and regulations; and qualitative method through evaluation and review of legal and institutional aspects in accordance to related economic theories. The research result shows that 1). Forest management implemented by Perum Perhutani in East Java isn't adequately transparent; 2) Using hardwood price which are under the market price of public hardwood prices, Perum Perhutani fails in implementing its role as the dominant enterprise in hardwood price standards (price leader) in the oligopolistic market. This has caused a Potential Government Revenue Loss as big as Rp.13,948 Billion in the year 2008; 3). Tariff policy and standard prices which aren?t frequently update furthermore adds to revenue loss. In comparison in 2008 government revenue loss was Rp.145,120 Billion. In the institutional review, a trilateral relationship exists between the Central Government, Provincial Government and the state enterprise. Existing regulations doesn?t accommodate authority issues in the new era of forest resource management.