Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Saat ini kondisi lalu lintas perkotaan di Surabaya menderita kronis dan kemacetan yang parah, pembanguanan jaringan jalan tol khususnya di daerah timur Kota Surabaya sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang paling optimum pada jalan tol Bandara Juanda-Tanjung Perak. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi atau studi kepustakaan yang bersumber dari catatan, jurnal, buku, laporan dan lain sebagainya guna mendukung dan memperkuat penelitian ini. Hasil penelitian ini didapatkan skema kerjasama pemerintah swasta yang optimum adalah BOT dengan dukungan pemerintah dalam hal pembiayaan untuk pengadaan tanah. ......Currently urban traffic conditions in Surabaya suffering chronic and a severe jams, pembanguanan toll road network especially in the eastern city of Surabaya is necessary. The purpose of this study was to search for Public Private partnership scheme (PPP) is the most optimum at toll road Juanda Airport- Tanjung Perak. Methods to be used in this study is the analysis descriptive of qualitative based on the data obtained. The data was collected by the method of documentation or the literature study are sourced from the records, journals, books, reports and others to support and strengthen this study. Results of this study found Public Private partnership scheme the is optimum BOT with government support in terms of financing for land acquisition.

Abstrak :
[ABSTRAK
Infrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. Pendapatan tol sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas kendaraan yang melalui jalan tol. Sehingga, permasalahan volume kendaraan minium merupakan salan satu tantangan terbesar dalam kontrak konsesi jalan tol. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai instrumen jaminan volume kendaraan minimum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian risiko yang diatur dalam KPS, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan melalui KPS di Indonesia dan mengetahui apakah Indonesia telah menerapkan instrumen jaminan volume kendaraan minimum dalam perjanjian KPS.

---

ABSTRACT
Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk- sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement.;Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement., Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk-sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement.]

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah Swasta dalam bidang infrastruktur, mengapa PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diperlukan sebagai penyedia jaminan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang Infrastruktur, dan bagaimana mekanisme PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur, swasta memerlukan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta yang pada akhirnya dibentuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). ......This mini-thesis discusses about the urgency of the establishment of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a Public Private Partnership Project's guarantee provider in infrastructure sector. The development of infrastructure is actually a government obligation, but in the development, infrastructure can be built by the private sector based on Public Private Partnership in which to attract private sector to build, takes guarantee from the government on risks can not be borne by the private sector. Main issues to be discussed how the government's role in Public Private Partnership in infrastructure sector, why Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is required as a public private partnership project's guarantee provider in infrastructure sector and how the mechanism of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in guaranteeing the establishment of infrastructure projects in Indonesia. This mini-thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive. The study concluded that in order to invest funds to build infrastructure, private companies need guarantee from the government on risks that cannot be borne by the private sector that ultimately established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai model kerjasama pemerintah-swasta (PPP) dalam peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi darat khususnya kereta api atau KRL sebagai sarana transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Hasil penulisan ini untuk mengetahui model kerjasama yang cocok untuk kereta api khususnya untuk peningkatan kapasitas jalur KA Jabodetabek (lintas Jakarta-Bogor) serta menunjukkan bahwa pentingnya kerjasama pemerintah-swasta dalam pendanaan dibidang kereta api. Peningkatan kapasitas jalur KA Jabotabek akan berakibat pada penambahan jumlah penumpang, pengurangan kemacetan, mobilitas perekonomian, dan pengurangan dampak lingkungan. ......This study discusses model of public private partnership in Jabodetabek Railways Capacity Enhancement to improve service land transportation especially rail (KRL) as a means of mass transportation to reduce congestion. The results of this paper to find a suitable model of public private partnership in railways specifically to increase the capacity of railway lines (Jakarta-Bogor line) and suggests that the importance of public private partnership in the field of railways. Increased capacity of railway lines Jabotabek will result in increasing the number of passengers, reduced congestion, economic mobility, and reduction of environmental impacts.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai investasi ketenagalistrikan di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan pengaturan di India dan Thailand. Selain itu akan dianalisis permasalahan hukum dalam penerapan peraturan investasi ketenagalistrikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan lapangan ke berbagai pihak terkait, antara lain PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kendala yang dialami yaitu kendala dalam pembebasan lahan, kendala dalam penjaminan, dan minimnya peraturan perundang-undangan yang mencukupi untuk hal-hal yang masih baru. Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat dan menjadi regulator yang tegas. ...... This research aimed to describe the regulation of electricity investment in Indonesia, then compare it with the settings in India and Thailand n addition to these legal issues will be analyzed in the application of investment regulations of electricity in Indonesia. The research was conducted by a review of the field to the various parties concerned, among others, PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, and PT (Persero) Indonesia's infrastructure. Based on the results of the study, found that constraints are constraints in land acquisition, financing constraints in, and the lack of adequate legislation for things that are new. Thus, the Government expected more favor to the community and being an assertive regulators.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai negara berkembang, infrastruktur memiliki peranan penting pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, hingga saat ini, kualitas infrastruktur di Indonesia masih sangat rendah apalagi jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dana pemerintah untuk pengadaan infrastruktur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan bahwa kerjasama pemerintah swasta (KPS) bisa menjadi alternatif terbaik dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sayangnya, implementasi skema KPS ini masih mengalami banyak hambatan sehingga banyak proyek infrastruktur yang gagal atau tidak berjalan lancar. Dari sini kemudian dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi KPS di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode logit/probit dengan lebih berfokus pada faktor eksternal. Hasil penelitian menunjukan bahwa risiko politik, kemampuan fiskal pemerintah, kondisi makroekonomi dan regulasi yang ditetapkan memiliki pengaruh terhadap hasil akhir dari proyek pengadaan infrastruktur dengan skema KPS.

---

ABSTRACT
As developing country, infrastructure development is really major for Indonesia in boosting its economic growth. However, up until now, its established infrastructures have relatively low quality compared to other similar countries. One of the main reasons is because of limitation of infrastructures budget. Ministry of National Development Planning (Bappenas) mentioned that Public-Private Partnership (PPP) scheme could be best alternative for government in developing infrastructure in Indonesia. Unfortunately, the implementation of PPP scheme is still facing many hindrances, so that many projects are failed or progressing slowly. Thus, this research is aimed to see what factors restricting the implementation of PPP scheme in Indonesia. Focusing in external factors, author used logit and probit regression in analyzing these factors. The result shows that political risk, government fiscal capacity, macroeconomy conditions and regulation play major role in determining the outcome of the PPP projects.

Abstrak :
ABSTRAK
Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari fungsi fiber optic, dry port, pariwisata, rest area, jalan tol sepeda motor, dan jalan tol utama yang membentang dari Bakaheuni ke Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp 333 T. penelitia n ini bertujuan menaikkan nilai IRR Proyek. Analisis kelayakan dilakukan dengan skema pembiayaan pemerintah swasta yang dilanjutkan dengan analisis skema kelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta Penelitian ini menghasilkan kenaikan nilai IRR menajdi 12.76%. sehingga dapat disimpulka n bahwa aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta dapat meningkatkan nilai kelayakan ekonomi dari Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera

---

ABSTRACT
Conceptual desaign of Trans Sumatera Toll Road consists of multiple additional function such as fiber optic, dry port, recreation area, rest area, motorcycle highwa y, and main toll road that cost Rp 333 Trillion. The research goal is to increase IRR of this project. Feasibility analysis done by financial scheme between public and private entities continued by strategic alliance public private partnership organizational scheme. This research result increasing IRR to 12.76%. the conclusion is strategic alliance public private partnership increase economic feasibility of Conceptual Design of Trans Sumatera Toll Road

Abstrak :
Tesis ini membahas skema Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada periode 2004 – 2013 berdasarkan negara asal investasi dan bidang industri. Metode analisis yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengumpulan data dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan survey pada pelaku PMA di Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa PMA di sektor primer berkembang dengan pesat, sedangkan sektor tersier menurun drastis. Ditemukan pula adanya PMA yang masuk ke Indonesia melalui Offshore Financial Centers (OFCs). Terakhir, tesis ini akan menerangkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), suatu bentuk public-private partnership untuk PMA. ......This thesis performs analysis on foreign direct investment in Indonesia in the period between 2004 and 2013 based on the home country and industrial sectors. Method of analysis employed is literature review, collection of data from Investment Coordination Agency of Indonesia (BKPM Indonesia), as well as survey on foreign investors. The analysis concluded that foreign direct investment in primary sector has increased drastically, while the tertiary sector investment is decreasing in significance. A growing trend of FDI inflow to Indonesia through Offshore Financial Centers is also identified. Lastly, this thesis will explain KPS scheme, a public-private partnership scheme for foreign investment.

Abstrak :
Kendala keterbatasan pembiayaan dari Pemerintah untuk meningkatkan fasilitas publik dapat diselesaikan melalui pola kerjasama yang bersifat Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), yang membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alokasi resiko dan hubungan klausal kontrak pada Pembangunan Terminal Kapal Pesiar di Indonesia (Studi Kasus Terminal Kapal Pesiar Tanah Ampo Bali) sedangkan pengolahan data dari Pilihan Alokasi Resiko sampai dengan penanggung jawab resikonya menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice 11.1. Hasil dari penelitian ini 51,3% dari seluruh risiko di tanggung oleh Pemerintah, dan 48,7% di tanggung oleh pihak Swasta. Bentuk pengelolaan seharusnya berdasarkan aset yang ada adalah melalui O&M Contract. ......Constraints of financing limitedness from the Government to increase public facilities can be resolved through a pattern of cooperation that are Public-Private Partnership (PPP), which brings benefits to the parties involved. This study aimed to identify risk allocation and relations of contract clauses on Cruise Ship Terminal Development in Indonesia (Case Study Cruise Ship Terminal Bali Land Ampo) whereas processing data from the Risk Allocation up to risk responsible parties using the Analytical Hierarchy Process (AHP) with the help of software Expert Choice 11.1. The results of this study 51.3% of entire the risk borne the Government, and 48.7% on the responsibility by private parties. Form of management based on existing assets is through the O & M Contract.

Abstrak :
Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) direncanakan dibangun sepanjang 2.732 kilometer dari Aceh hingga Lampung dan diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 330 triliun. Rekayasa nilai tambah dilakukan pada Proyek JTTS dengan menambahkan enam fungsi, yaitu integrasi jalur sepeda motor, pengembangan rest area, integrasi dry port, integrasi kereta median tol, pengembangan area pariwisata dan penambahan jaringan fiber optik. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan jenis skema pembiayaan dan skema kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Proyek JTTS. Analisis skema pembiayaan dilakukan melalui pengembangan berbagai skenario terhadap pembagian antara penyediaan dana dari pemerintah dan swasta pada tahap biaya konstruksi (initial cost), biaya pemeliharaan (operation & maintenance cost) dan pembagian pada pemasukan dana dari pengguna (revenue). Dari 36 skenario yang dihasilkan didapatkan skema pembiayaan dengan Initial Cost Sharing pemerintah 60 % dan swasta 40 %, Operation and Maintenance Sharing pemerintah 50 % dan swasta 50 %, dan Revenue Sharing pemerintah sebesar 50 % dan swasta 50 % yang dapat menghasilkan IRR 12,86 %, serta dihasilkan skema kelembagaan dengan membentuk Joint Venture. ...... Trans Sumatera Toll Road Project (JTTS) planned to be built along 2,732 kilometers from Aceh toLampung and is estimated to cost Rp. 330 trillion. Value Engineering is conducted at the project by adding six functions, which are integration of the motor bike paths, rest area development, the integration of the dry port, rail integration highway median, the development of tourism area and the addition of a fiber optic network The study aims to determine the optimal financing scheme and ideal institutions scheme based on Public-Private Partnership of JTTS Project. Analysis financing scheme involves by dividing the assuming scenario between the provision of funds from the government and private sectors at the stage of initial cost, operation & maintenance cost, and revenue sharing funds from the user. From 36 scenarios, a financing scheme with government Initial Cost Sharing 60% and 40% private, Operation and Maintenance Sharing 50% government and 50% private, and Revenue Sharing governments and the private sector by 50% to 50% with the IRR of 12.86%, and institutional scheme obtained by forming a Joint Venture.