Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Insentif Fiskal Atas Investasi Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Rangka Pembangunan Palapa Ring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dukungan fiskal non pajak dan menganalisis kebijakan insentif fiskal berupa pajak dalam pembangunan palapa ring dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dukungan fiskal dari pemerintah kepada badan usaha pelaksana pembangunan palapa ring ialah berupa dukungan kelayakan Viability Gap Fund dan jaminan pembayaran ketersediaan layanan Availability Payment. Pemberian insentif fiskal berupa fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tidak dapat diberikan pada industri telekomunikasi karena sebagaimana diatur dalam PMK 103 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 4 huruf b menyebutkan bahwa insentif pajak hanya dapat diberikan kepada industri pengilangan minyak bumi yang menggunakan skema KPBU.

---

This study discuss the Analysis Of Fiscal Incentive Policy On The Investment Using Public Private Partnership In The Context Of Palapa Ring Development. The purpose of this study was to analyze the form of non tax fiscal support and analyze the fiscal incentives such as tax policy in the development of Palapa Ring with scheme Public Private Partnership. This study uses a qualitative method.

The result of this study indicate that this from of government fiscal support to entities implementing development of Palapa ring is in the form of feasibility support Viability Gap Fund and the payment guarantee service Availability Payment. Fiscal incentive in the form of facility reduction corporate income tax can not be given to the telecommunications industry as stipulated in PMK 103 2016 Article 4 paragraph 4 b states that the text insentif can only be awarded to the tax incentive can only be awarded to the petrolum refining industry using a scheme Public Private Partnership."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang. Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

---

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.

The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.

The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

"Indonesia adalah negara dengan potensi bencana yang tinggi terutama karena letaknya yang berada di jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng dunia atau yang disebut dengan jalur ring of fire, sehingga menyebabkan adanya 129 (seratus dua puluh sembilan) gunung berapi yang dapat meletus setiap saat yang dapat mengakibatkan gempa bumi disertai gelombang tsunami. Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia juga memakan banyak korban jiwa dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, meskipun memiliki risiko bencana yang tinggi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan dan permasalahan yang muncul. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kerangka hukum penyelengggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, penggunaan Kerjasama Pemerintah dan BadanUsaha (“KPBU”) dalam penanggulangan bencana di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru, serta potensi penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keberhasilan praktik penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana berdasarkan yurisdiksi Jepang dan Selandian Baru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deksriptif-analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan bencana melalui skema KPBU. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kerangka pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana, pihak pemerintah perlu membentuk kerangka pengaturan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana dengan berkaca pada keberhasilan praktik di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru.

---

Indonesia is a country with a high disaster potential, especially because of its location which is in the meeting point of three (3) world plates or what is known as the ring of fire, causing one hundred and twenty nine (129) volcanoes to erupt at any time resulting in an earthquake accompanied by a tsunami wave. Various disasters that have occurred

in Indonesia have also claimed many lives and have had a negative impact on the Indonesia economy both in the short term and long term. However, despite having high risk of disaster, in the implementation of disaster management there are still some shortcomings and problems that arise. The main issues that will be discussed in this study are regarding the legal framework for disaster management in Indonesia, the use of public private partnership (“PPP”) in disaster management in the jurisdictions of Japan and New Zealand, as well as the potential use of PPP in disaster management in Indonesia, which will be analysed based on the successful practice of using PPP in disaster management based on the jurisdictions of Japan and New Zealand. This research is conducted using a

normative-juridical research method with a descriptive-analytical typology. The conclusion obtained from this study, the way that can be done to overcome various shortcomings and problems in disaster management in Indonesia is to increase the

involvement of private sector in disaster management through the PPP scheme. However, Indonesia does not yet have a regulatory framework governing the use of PPPs in disaster management. Therefore, to implement the use of PPP in disaster management, the government needs to establish a regulatory framework for the use of PPP in disaster management by reflecting on the success of practices in the jurisdictions of Japan and New Zealand."

"Infrastruktur merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki setiap negara. Pemerintah Indonesia sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing negara. Kebutuhan investasi dalam pembangunan jalan pada tahun 2020-2024 adalah Rp. 6.447 Triliun, sedangkan dana APBN dapat mengakomodasikan sebesar 37% dari total biaya. Dengan kebutuhan biaya yang besar, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sangat diperlukan untuk memudahkan swasta dapat bergabung untuk pembangunan infrastruktur. Skema yang paling sering dan sudah pernah dipakai di Indonesia adalah Build Operate Transfer (BOT). Aspek terpenting dalam KPBU adalah identifikasi risiko dan alokasi rissiko, dimana kedua hal tersebut dapat menentukan jumlah harga dan kemampuan dari setiap pemegang risiko tersebut yang berdampak pada perhitungan investasinya. Pada penelitian ini dihasilkan 64 variabel yang masih relevan di Indonesia dengan risiko yang terbagi menjadi 7 yaitu risiko politik, risiko studi kelayakan, risiko pembiayaan, risiko desain, risiko konstruksi, risiko operasi, dan risiko penyerahan.

---

Infrastructure is one of the essential elements that every country must have. The Indonesian government is accelerating infrastructure development to enhance the nation's competitiveness. The investment needed for road construction from 2020 to 2024 is IDR 6,447 trillion, while the state budget (APBN) can accommodate only 37% of the total cost. Given the substantial financial requirements, Public-Private Partnership (PPP) is crucial to facilitate private sector participation in infrastructure development. The most frequently used scheme in Indonesia is Build Operate Transfer (BOT). The most critical aspects of PPP are risk identification and risk allocation, as these factors determine the pricing and the capability of each risk holder, impacting investment calculations. This study identifies 64 variables still relevant in Indonesia, with risks categorized into seven types: political risk, feasibility study risk, financing risk, design risk, construction risk, operation risk, and transfer risk."

"Proyek Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) Semarang Barat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek SPAM Semarang Barat memulai penyiapan Financial Business Case pada akhir tahun 2017. Pada bulan oktober 2018 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia selaku pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak kerjasama, dan berhasil melakukan financial closing di bulan mei 2019. Adapun kripsi ini bertujuan untuk menggambarkan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Skema Public Private Partnership (PPP) pada Proyek SPAM Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan Postpositivist dengan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan lima variabel yang dikenalkan oleh Ameyaw dan Chan (2016) yaitu: Komitmen Partner Proyek; Kekuatan Konsorsium; Kekuatan Aset; Lingkungan Politik; dan Unit PPP Nasional. Hasil analisis mengindentifikasi terdapat 11 faktor-faktor penentu yakin Proyek SPAM Semarang Barat, yaitu: 1) Komitmen kepala daerah yang memadai; 2) Keberadaan program peningkatan kapasitas oleh pemerintah pusat; 3) Rapat koordinasi yang bersifat rutin dalam menyelesaikan permasalahan; 4) Pembagian risiko yang terkait dengan kewenangan berdasarkan kewenangan; 5) Keberadaan partner proyek yang berpengalaman; 6) Kelengkapan landasan hukum; 7) Proyek yang layak dan menguntungkan secara finansial; 8) Kemampuan konsorsium dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan; 9) Proses lelang yang kompetitif (dibuktikan dengan adanya empat konsorsium yang lolos penawaran), 10) Adanya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 11) Indonesia memiliki Kantor Bersama KPBU Republik IndonesiaWest Semarang Drinking Water Supply is one of the National Strategic Projects under Public Private Partnership (PPP) scheme. West Semarang Drinking Water Supply started Financial Business Case (FBC) preparation at the end of 2017. In October 2018 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia as a tender winner signed PPP agreement, and in May 2019 PT Aetra Air Indonesia - PT Medco Energi Indonesia has reached financial closing. This research aims to analyze The Critical Success Factors for PPP Drinking Water Supply Project in West Semarang. This research employes a post-positive approach by using depth interviews and literature study. Five theoretical variables derived from Ameyaw and Chan (2016), namely: Project Partners Commitment; Strength of Consortium; Quality Asset; Political Environment; and National PPP Unit, are used as an analytical framework in this study. The findings highlighted eleven success factorss: 1) Commitment from regional head; 2) Capacity building program provisions by the central government; 3) Routine coordination meetings on problem solvings; 4) Risk allocation between the related actors based on their authority; 5) experienced project partners; 6) effective regulations; 7) financially profitable water supply project; 8) Consortium ability to financial closing; 9) competitive bidding process (proven by four consortium who passed the prequalification), 10) Government support by the Central Government and Regional Governments; and 11) Indonesia has a PPP joint Office"

"ABSTRACTDengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACTAs of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods. "