Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kereta api di Indonesia telah dimonopoli oleh perusahaan milik negara sejak awal. UU No. 23 Tahun 2007 diperkenalkan untuk memberikan sektor swasta suatu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengoperasian kereta api. Namun, kereta api adalah dianggap sebagai barang publik oleh karena itu distribusinya tidak dapat sepenuhnya dipindahkan ke sektor swasta. Karena itu, setiap sektor swasta harus berkomitmen a kemitraan dengan pemerintah melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk berpartisipasi di sektor kereta api. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk publik-swasta kemitraan di sektor perkeretaapian, penerapan kemitraan publik swasta di Indonesia Filipina dan Inggris, dan penerapan kemitraan publik-swasta dalam pengoperasian operator kereta api swasta. Metodologi penelitian yang diterapkan di PT Penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan sumber sekunder sebagai rujukan. Studi literatur digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Menurut hukum, bentuk Kemitraan publik-swasta yang dapat diterapkan pada sektor kereta api adalah konsesi, kerja sama pemanfaatan, build-operasikan-transfer dan bangun-transfer-operasikan, dan penyediaan infrastruktur, dengan konsesi pada penggunaan infrastruktur kereta api sebagai bentuk kemitraan yang mampu memfasilitasi operator kereta api swasta. Kereta api di Filipina dan Inggris telah menggunakan transfer sewa-bangunan dan waralaba untuk mengembangkan kereta api mereka. Pada akhirnya, pengoperasian kereta api swasta operator dianggap sebagai kemitraan publik-swasta jika operator swasta menggunakan infrastruktur milik publik.

---

Railroads in Indonesia have been monopolized by state-owned companies from the start. UU no. 23 of 2007 was introduced to give the private sector an opportunity to participate in railroad operations. However, the train is considered to be public goods therefore their distribution cannot be fully transferred to the private sector. Therefore, each private sector must commit to a partnership with the government through the Public-Private Partnership to participate in the railroad sector. This study discusses forms of public-private partnership in the railroad sector, the application of private public partnerships in Indonesia, the Philippines and the United Kingdom, and the application of public-private partnerships in the operation of private train operators. The research methodology applied at PT. This research is a normative juridical method with secondary sources as a reference. Literature studies are used as a tool to collect data. According to the law, the forms of public-private partnership that can be applied to the railroad sector are concessions, cooperative use, build-operate-transfer and build-transfer-operate, and infrastructure provision, with concessions on the use of railroad infrastructure as a form of capable partnership facilitate private train operators. Train in the Philippines and the United Kingdom have used rental-building and franchise transfers to develop their trains. Ultimately, the operation of a private railroad operator is considered a public-private partnership if the private operator uses publicly owned infrastructure.

Abstrak :
Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik. ......The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics.

Abstrak :
Dampak yang luas dari keberadaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Infrastructure Driven Economy) membuat proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi penting dan vital untuk direalisasikan. Namun kondisi keterbatasan dana dan hambatan aspek lainnya membuat percepatan pembangunan infrastruktur yang telah lama digalakkan Pemerintah menjadi terhambat. Salah satu solusi untuk kendala tersebut, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun pada prakteknya, penerapan pola KPS di tingkat daerah masih memiliki banyak hambatan untuk direalisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan pembangunan proyek infrastruktur di tingkat daerah dengan pola Kerjasama Pemerintah-Swasta pada tahap pra konstruksi proyek. Sehingga diharapkan hasil identifikasi ini dapat lebih mengantisipasi hambatan-hambatan yang terjadi selama masa pra konstruksi baik dari pihak pemerintah daerah maupun yang menjadi hambatan bagi pihak swasta guna mengatasi dan meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data berupa survei yang ditujukan kepada pihak pemerintah daerah dan pihak swasta, dengan studi kasus penelitian dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat. Faktor penghambat dominan didapatkan dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) untuk mendapatkan prioritas/ranking faktor dan dilanjutkan dengan analisis statistik induktif melalui uji korelasi untuk mendapatkan faktor penghambat yang mempunyai dampak/pengaruh signifikan terhadap kinerja pembangunan infrastruktur di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor hambatan utama yang mempunyai dampak signifikan, yaitu Pendapatan Asli Daerah yang rendah; Peraturan perundang-undangan kurang mengakomodir percepatan pembangunan infrastruktur di daerah; dan Dukungan sosial dan politik yang rendah terhadap proyek pembangunan di daerah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dengan melakukan solusi tindakan pencegahan maupun korektif untuk mengurangi kemungkinan dampak dan munculnya ketiga faktor hambatan utama tersebut, diharapkan hasil identifikasi beserta solusinya dapat menjadi salah satu dasar pengetahuan bagi setiap proyek infrastruktur daerah yang ditinjau, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur didaerah dapat ditingkatkan.

---

Wide impact of the existence of infrastructure for economic growth of a region (Infrastructure Driven Economy) makes these infrastructure projects are important and vital to realize. However, conditions of limited funding and other aspect obstacles make the acceleration of infrastructure development which have long promoted by the Government to be blocked. One solution to these constraints, the Government issued policies to encourage the pattern of Public Private Partnership (PPP) in order to support the acceleration of infrastructure development both national and regional levels. But practically, application of Public Private Partnership pattern in regional level still has many obstacles to realize. This research objective is to identify the constrain factors of infrastructure project development on regional level by Public Private Partnership pattern at praconstruction phase. So it will be provided that identification result should be more anticipated of constrains that occured during pra-construction phase both regional government party and obstruction at private party to solve and improve the regional infrastructure development acceleration. This research is qualitative method approach with survey as the data collection technique which is addressed to regional government party and private party, with case study Depok, West Java. The dominant constrain factors gotten by Analytical Hierarchy Process method in order to have the priority factor and continued with inferensial statistic analyses using correlation test in order to get the constrain factors which have significant impact toward infrastucture development performance at regional level. Results of research show that there are three main constrain factors which have significant impact. By doing both corrective and preventive action solution in order to decrease impact and emergence of those three main constrain factors, it is expected that the result identification with their solutions might become one of knowledge base for any of regional infrastructure project so it can increase the regional infrastructure development acceleration.