Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas faktor yang mempengaruhi Indonesia tidak bergabung dengan The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia ReCAAP . Indonesia sebagai negara maritim yang juga memiliki tingkat kejadian perompakan yang tinggi memilih tidak bergabung dengan ReCAAP untuk menangani perompakan. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah norm subsidiarity yang menjelaskan adanya cognitive priors Indonesia mendorong penolakan Indonesia untuk bergabung dengan ReCAAP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis triangulasi, yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan data sekunder didapatkan dari dokumen, jurnal, dan tulisan akademik yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cognitive priors Indonesia yang berupa ide, norma, serta aturan mempengaruhi penolakan Indonesia untuk bergabung dengan ReCAAP dan memperkuat kerja sama dengan Singapura-Malaysia dalam menangani perompakan di wilayahnya.

---

ABSTRACT
This research aims for the factors influencing Indonesia to not join The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia ReCAAP . Indonesia as a maritime country and has a high piracy incident chose to not join ReCAAP to deal with piracy. Norm subsidiarity theory was used in this research to explain Indonesia rsquo s cognitive priors that enforce Indonesia rejection in ReCAAP. This qualitative research used triangulation analysis technique that compared primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews and secondary data was obtained from documents, journals, and website related to the research. The result has shown that Indonesia rsquo s cognitive priors, which are ideas, norms, and rules, influenced in Indonesia rsquo s refusal in ReCAAP and strengthened cooperation with Singapore Malaysia to deal with piracy in its own territory.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai preferensi kerja sama maritim terhadap isu kekerasan maritim di perairan Sulu-Sulawesi antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2016-2020. Sebagai dua negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, berbentuk kepulauan-maritim, memiliki kepentingan di Laut Sulu-Sulawesi, dan memiliki identitas independen dalam politik luar negerinya, Indonesia dan Filipina faktanya memiliki preferensi kerja sama yang berbeda dalam menangani isu kekerasan maritim tersebut. Di satu sisi, Indonesia lebih memilih kerangka kerja sama maritim yang berdasarkan pada diplomasi maritim guna menghindari adanya dominasi, sedangkan Filipina di sisi lain lebih cenderung pragmatis dalam menginisiasi kerja sama dengan siapapun yang memang berpotensi memberikan kontribusi bagi pencapaian kepentingan nasional Filipina. Perbedaan preferensi kerja sama maritim kedua negara ini dianalisis dengan menggunakan Teori Peran milik Breuning, yang memiliki asumsi bahwa perilaku kebijakan luar negeri dilatarbelakangi oleh konsepsi peran nasional oleh para pembuat kebijakan yang mana dipengaruhi oleh faktor ideasional dan material. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dokumen arsip, dan wawancara. Tesis ini menemukan bahwa konsepsi peran nasional mempengaruhi perbedaan preferensi kerjasama maritim di antara kedua negara yang faktanya memiliki karakteristik yang hampir sama. Dengan mengkaji seluruh faktor pembentuk konsepsi peran nasional, ditemukan bahwa Indonesia memiliki peran nasional sebagai negara independen-aktif, negara maritim, dan pemimpin kawasan, sedangkan Filipina memiliki peran nasional independen-pragmatis, negara maritim, dan kolaborator. ......This thesis discusses the preferences for maritime cooperation on the issue of maritime violence in Sulu-Sulawesi waters between Indonesia and the Philippines in 2016-2020. As two countries that are both located in the Southeast Asia region, having archipelagic-maritime nature, having interests in the Sulu-Sulawesi Sea, and having independent identities in their foreign policy, Indonesia and the Philippines, in fact, possess different preferences for maritime cooperation in dealing with the issues of maritime violence. On the one hand, Indonesia prefers a maritime cooperation framework based on maritime diplomacy to avoid domination, while the Philippines, on the other hand, tends to be pragmatic in initiating cooperation with anyone who has potential to contribute to the achievement of the Philippine‟s national interest. Differences in maritime cooperation preferences between the two countries are analyzed using Breuning's Role Theory, which assumes that foreign policy behavior of a country is driven by particular national role conceptualized by its policy makers which is influenced by both the ideational and material factors. This thesis used a qualitative method with a comparative case study. Sources of data used in this thesis are documentation, archival documents, and interview. This thesis finds that the conception of the national role affects the differences in preferences for maritime cooperation between the two countries, although both have almost the same characteristics. By examining all the factors influencing the national role conception, it is found that national role conception of Indonesia are independent-active, maritime country, and regional leader, while the national role conception of Philippines are independent-pragmatic, maritime country, and collaborator.