Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini didasari oleh banyaknya pegawai Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DTKTE) yang akan pensiun dalam waktu dekat, penugasan pegawai yang bukan pada bidangnya saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan terhambatnya komunikasi antar pegawai akibat penerapan kerja dari rumah/work from home (WFH). Knowledge Management (KM)/manajemen pengetahuan dapat membantu mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang akan hilang akibat banyaknya pegawai yang akan pensiun dalam waktu dekat. KM dapat dapat menjadi solusi dalam memberikan arahan kepada pegawai bagaimana melaksanakan pekerjaannya selama masa PSBB. KM juga dapat membantu kolaborasi saat penerapan WFH. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat rancangan model dan sistem manajemen pengetahuan untuk diimplementasikan di DTKTE. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada pegawai di lingkungan DTKTE. Selain dari kuesioner, penentuan kebutuhan sistem juga berdasarkan kebutuhan fitur teknologi informasi yang mendukung sistem kerja jarak jauh. Wawancara semi terstruktur dengan Kepala Dinas juga dilakukan untuk mendukung data yang telah didapat dari kuesioner dan analisis dokumen. Sistem manajemen pengetahuan dirancang menggunakan teori pandangan kontingensi menurut Becerra-Fernandez, arsitektur sistem manajemen pengetahuan yang digunakan menurut Tiwana, dan model sistem manajemen pengetahuan menurut Le Dinh. Dari hasil analisis yang dilakukan, sistem manajemen pengetahuan DTKTE untuk mendukung sistem kerja jarak jauh dirancang dengan metode prototyping dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi open-source menggunakan single sign on, yang terdiri dari fitur pengelolaan dokumen, alat pencarian dokumen/artikel pengetahuan, pengelolaan pengetahuan, forum diskusi, chatting/video conference, dan alat kolaborasi tim. Hasil perancangan sistem manajemen pengetahuan tersebut kemudian dilakukan uji coba kepada pegawai DTKTE menggunakan metode black box testing sehingga didapat rancangan sistem manajemen pengetahuan untuk mendukung sistem kerja jarak jauh yang teruji untuk diimplementasikan di DTKTE.

---

This research is based on a large number of Jakarta Capital Special Region’s Department of Manpower, Transmigration and Energy (DTKTE) employees who will retire in the near future, the assignment of tasks for employees who are not in their fields during the Large-Scale Social Restrictions (PSBB), and the limitation of communication between employees due to the implementation of work from home (WFH). Knowledge Management (KM) can help gather knowledge that will be lost due to the large number of employees who will retire in the near future. KM can be a solution in giving direction to employees on how to carry out their work during the PSBB period. KM can also help collaboration when implementing WFH. The purpose of this research is to design a model and knowledge management system (KMS) to be implemented at DTKTE. Data was collected by distributing questionnaires to employees in the DTKTE environment. Apart from the questionnaire, the determination of system requirements is also based on the needs of information technology features that support remote work systems. Semi-structured interview with the Head of Department was also conducted to support the data obtained from the questionnaire and document analysis. The KMS is designed using the theory of contingency views according to Becerra-Fernandez, the architecture of the KMS according to Tiwana, and the model of the KMS according to Le Dinh. From the results of the analysis conducted, DTKTE's KMS to support remote work systems is designed using system prototyping by integrating open-source applications using single sign-on, which consists of the document management system, document search tools/knowledge articles, experience management, forum discussion, chatting/video conference, and team collaboration tools. The results of the KMS design are then tested by DTKTE employees using the black box testing method so that the tested KMS design is obtained to support remote work systems to be implemented at DTKTE.

Abstrak :
Pada masa pandemi, pertumbuhan organisasi menjadi terhambat, karena adanya penurunan aktivitas ekonomi yang berdampak pada menurunnya pendapatan organisasi. Oleh karena itu, organisasi dan karyawan harus dapat berinovasi. Inovasi pada level karyawan yang selanjutnya disebut sebagai perilaku kerja inovatif. Dalam melakukan inovasi pada masa pandemi, karyawan diharuskan melakukan kerja jarak jauh, sebagai upaya perlindungan dari penularan virus. Hal ini diharapkan dapat dipersepsi oleh karyawan sebagai bentuk dukungan dari organisasi agar karyawan masih dapat melakukan inovasi. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh kerja jarak jauh terhadap perilaku kerja inovatif melalui mediator persepsi dukungan organisasi. Penelitian dilaksanakan menggunakan 173 data karyawan yang menerapkan kerja jarak jauh di masa pandemi. Pengolahan data dilakukan menggunakan PROCESS Hayes model 4, dengan bootstrap 10000. Hasil menunjukan bahwa persepsi dukungan organisasi tidak memediasi pengaruh kerja jarak jauh terhadap perilaku kerja inovatif (B=0.00, SE=0.01, 95%CI,-0.01,0.03). Berdasarkan hasil tersebut, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menelaah peran variabel mediator lain, untuk menjelaskan pengaruh kerja jarak jauh terhadap perilaku kerja inovatif. ......During the pandemic, organizational growth is hampered, due to a decrease in economic activity which has an impact on decreasing organizational income. Therefore, organizations and employees must be able to innovate. Individual employee innovation refered to as innovative work behaviour. Inovation during the pandemic are a challenge on it’s own, because employees are required to work remotely, as an effort to protect them against virus transmission. This is expected to be perceived by employees as a form of support from the organization so that employees can still work and innovate during pandemic situation. This study aims to examine the effect of telework on innovative work behavior through a mediator of perceived organizational support . This study was conducted on 173 teleworking employees, using simple mediation PROCESS Hayes model 4 with 10000 bootstrap. The result shows that perceived organizational support does not mediated the effect of telework on innovative work behaviour (B=0.00, SE=0.01, 95%CI,-0.01,0.03). Further research is expected to examine the role of other mediator variables, to better explain the effect of telwwork on innovative work behaviour.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor yang mempopulerkan sistem kerja jarak jauh (remote working) di Indonesia. Sistem remote working ini diketahui membawa manfaat baik bagi pekerja maupun perusahaan. Pada sisi pekerja, mereka tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk commuting ke kantor. Sementara bagi perusahaan, pelaksanaan remote working dinilai dapat mengurangi biaya operasional kantor. Namun, permasalahan akan selalu muncul selama Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi pekerja jarak jauh (remote worker) tersebut. Berbeda dengan Belanda yang telah mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait bekerja fleksibel dan bekerja dari jarak jauh sejak tahun 2016 dalam rangka mensejahterakan pekerjanya, khususnya pekerja perempuan, juga dalam rangka penerapan prinsip Work-Life Balance Penelitian ini bertujuan untuk mencari pelajaran yang dapat diambil dari kerangka hukum yang mengatur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dalam konteks pekerjaan jarak jauh di Indonesia dan Belanda. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan, pedoman, dan praktik yang berkaitan dengan implementasi sistem kerja jarak jauh untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan. Dengan melakukan analisis hukum di Indonesia dan Belanda, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan hal-hal yang dapat dipetik di antara praktik dari kedua sistem hukum tersebut. Tulisan ini menjabarkan poin-poin yang sekiranya dapat dipelajari oleh Indonesia, salah satunya adalah menyamakan persepsi office worker dan remote worker, bahwa keduanya sama-sama memiliki hak untuk dilindungi dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerjanya ketika bekerja di luar kantor utama. Ketidaklengkapan regulasi inilah yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Indonesia guna melindungi hak-hak remote worker, khususnya dalam aspek kesehatan kerja, serta menghindari tereksploitasinya remote worker. ......The COVID-19 pandemic has been a catalyst for the widespread adoption of remote working systems in Indonesia. The remote working model has been recognized for its benefits to both employees and companies. Employees enjoy the convenience of avoiding commuting costs, while companies perceive the implementation of remote working as a means to reduce operational expenses. However, challenges persist in the absence of regulations safeguarding the rights of remote workers in Indonesia. In contrast, the Netherlands has enacted legislation related to flexible and remote work since 2016, aimed at enhancing the well-being of workers, particularly women, and promoting the principles of Work-Life Balance. This research aims to draw lessons from the legal frameworks governing health and safety in remote work contexts in Indonesia and the Netherlands. The study seeks to analyze regulations, guidelines, and practices related to the implementation of remote working systems to ensure the well-being and safety of employees. By conducting a legal analysis in both Indonesia and the Netherlands, this research aims to identify similarities, differences, and key insights that can be gleaned from the practices of both legal systems. This article outlines points that Indonesia could learn from, including the need to align perceptions of office workers and remote workers, recognizing that both are entitled to protection in terms of health and safety when working outside the main office. The inadequacy of existing regulations underscores the necessity for the Indonesian government to enhance legal protections for remote workers, particularly in the realm of occupational health, and to prevent the exploitation of remote workers.