Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini adalah hasil analisa resiko konstruksi dan model pengaruh kinerja pelaksanaan proyek konstruksi nasional akibat diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) Tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia. Studi diawali dengan melakukan identifikasi resiko melalui proses studi literatur penyusunan perkiraan daftar resiko. Karena referensi kebanyakan hanya menyajikan talcs peraturan dan beberapa pembahasan mengenai Keppres no. 80 Tabun 2003 secara umum maka selanjutnya dilakukan survei ahli untuk menetapkan daftar resiko. Daftar resiko tersebut akan dijadikan dasar masukan penentuan pertanyaan wawancara selanjutnya dan penyusunan kuesioner yang akan disebarkan pada praktisi jasa konstruksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor resiko yang paling dominan bagi kontraktor akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 terhadap kinerja total proyek konstruksi adalah faktor resiko finansial, seperti: kecenderungan terjadinya iklim yang tidak sehat dengan memaksakan harga penawaran dibanting serendah mungkin sehingga cenderung mengganggu cash flow pelaksanaan biaya proyek. Hal tersebut terjadi karena umumnya kontraktor mendapat tekanan besar sebagai akibat penerapan Keppres 80 Tahun 2003 yang cenderung menyebabkan adanya perilaku penawaran harga terlalu rendah, adanya tekanan akibat semakin sedikitnya jumlah proyek semenjak terjadinya krisis moneter/multi dimensi 1998/1999, adanya tekanan akibat kebutuhan menjaga kontinuitas pengalaman perusahaan sesuai tuntutan pada penerapan Keppres 80 Tabun 2003, adanya tekanan perilaku dimungkinkannya kecenderungan banting harga merugikan komunitas industri konstruksi yang didukung oleh penerapan Keppres 80 Tabun 2003, adanya tekanan kebutuhan mendapatkan proyek agar karyawan perusahaan tidak menganggur (idle) (efek multiflikasi dari resiko kejadian krisis moneter/multi dimensi 1998/1999).Studi dilaksanakan dengan menggunakan pengolahan data metode statistik terhadap kinerja total konstruksi, yang dilakukan berdasarkan hasil studi resiko pemberlakuan Keppres 80/2003. Hasilnya menunjukan bahwa kontraktor di Indonesia kebanyakan mengalami lost financial, berupa kerugian material (peluang nilai keuangan) akibat berbagai tekanan-tekanan yang dialaminya, yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek multiflikasi yang dapat menghancurkan industri konstruksi nasional masa ke depan ini.

---

ABSTRAK

This thesis is a research on risk analysis of the outcome of Presidential Decree number 80 year 2003 [Keppres 80/2003] towards Performance of National construction project between year 2004 to 2006 concerning Guidance on Execution of Procurement in Indonesia for all Government Services and Goods. The research began by identifying risk through literature study compilation process of risk factors. Because reference most only presenting regulation text and some solutions concerning Keppres 8012003 in general, hence hereinafter done by expert survey for specifying risk list. Enlist the risk will be made by input base determination of question of interview hereinafter and compilation of questionnaire which will be propagated at practitioner of role of construction.

Research result indicate that very risk factors dominant for contractor as result of applying of Keppres 80/2003 to total performance of project of construction is risk factor financial, like: trend the happening of indisposed climate by forcing bid price is lambasted as low as possible causing tending to bother cash flow execution of expense of project. The mentioned happened because generally contractor get big pressure as effect of applying of Keppres 80/2003 tending to cause existence of behavior of offer of too low price, existence of pressure as result of progressively at least amount of project of since the happening of monetary crisis and or multi dimension crisis of 193811999, existence of pressure as result of requirement take care of continuity of experience of company of according to demand at applying of Keppres 80/2003, existence of behavior pressure possible by him(it tendency of trading down harm industrial community of construction supported by applying of Keppres 80/2003, existence of requirement pressure get project so that employees of company is not be out of job ( idle) ( effect multiplication from risk of occurrences of crisis monetary/multi dimension of 1998/1999). Study executed by using statistical methods data processing to construction total performance, what is done based on risk study result application of Keppres 80/2003. The result shown that contractor in Indonesia mostly experiences lost financial, in the form of loss of material ( monetary value opportunity) after table various the natural dividing valves, what in turn can generate effect multiplications available for breaking is industrial of national construction a period of to the fore this."

"Kasus antara Karaha Bodas Company LLC (KBC) dengan PERTAMINA berawal dari ditandatanganinya Joint Operation Contract (JOC) antara KBC dan PERTAMINA pada tahun 1994. Namun pada pertengahan jangka waktu perjanjian tersebut, Indonesia telah mengalami krisis ekonomi sehingga Indonesia meminjam dana dari International Monetary Fund (IMF). IMF mensyaratkan agar Pemerintah Indonesia menangguhkan beberapa proyek di Indonesia, salah satunya adalah Proyek Karaha Bodas dengan mengeluarkan Keputusan Presiden. KBC yang merasa dirugikan menggugat PERTAMINA ke Arbitrase Jenewa, Swiss. Namun PERTAMINA dapat mengajukan pembelaan atas dasar force majure. Dalam hal ini Keputusan Presiden dapat mengintervensi perjanjian. Keputusan Presiden dalam hal ini merupakan wewenang atribut.

---

The case between Karaha Bodas Company LLC (KBC) and PERTAMINA started from the signing of the Joint Operation Contract (JOC) between KBC and PERTAMINA in 1994. But in the mid-term of the agreement, Indonesia had economic crisis that had to borrow funds from the International Monetary Fund (IMF). The IMF required that the Government of Indonesia had to suspend some projects in Indonesia, one of which was Karaha Bodas project by issuing the Decree of Presidential. Therefore, KBC sued PERTAMINA on the basis of defult, to arbitration Geneva, Switzerland. PERTAMINA unable to performed obligations due to the issuance of Presidential Decree in order to conduct a defense on the basis of force majeure. In this case, it may intervene in the agreement because of the attribute authority of President."

"ABSTRAKUUD 3945 Pasal 4 ayat (i) menyebutkan bahwa Presiden RepuhblilcIndonesia memegang Kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ditinjau dari teori pembagian kekuasan, yang dimaksud kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaaneksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaran pemerintahan yangbersifat umum dan khusus. Tujuan utuma dari Hukum Administrasi ada-iah menjaga agar wewenang pemerintah berada dalam batas-bartasnya, sehingga warga masyarakat terlindung dari penyimpangan mereka. Tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan hukum sama halnya dengan melampaui wewenang, atau menyalahi hukum. Keputusan Presiden RepublikIndonesia adalah pernyataaan kehendak di bidang ketata negaraan dan tata pemerintahan, yang dapat berisi peraturan umum (regeling) dankeputusan (heschikking). Walaupun ada kemungkinan cakupan KeputusanPresiden lebih luas, tetapi harus dibatasi pada lingkup administrasinegara. Pembedaan antara Keputusan Presiden yang bersumber dari wewenang delegasi dengan Keputusan Presiden yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 penting, karena Keputusan Presiden yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ber-bentuk beleid mengandung kerancuan dengan adanya kewenangan dis-kresi. Keputusan Presiden yang terbit selama kurun waktu 12 tahun (Januari 1987- Mei 1998) berjumlah 890 (delapan ratus sembilan puluh). Dari jumlah tersebut penerbitan Keputusan Presiden menurut wewenang administrasi khusus sejumlah 23O (dua ratus tiga puluh) atau 25.84% dan wewenang administrasi umum sejumlah 660 (enam ratus enam puluh) atau 74,i6%. Keputusan Presiden yang terbit berdasarkan wewenangadministrasi umum yang dimuat dalam Lembaran Negara sejumlah 50(7.58%). Seiebihnya, yaitu 610 (92,42%) Keputusan Presiden yang tidakdimuat dalam Lembaran Negara. Keputusan Presiden yang terbitberdasarkan wewenang administrasi umum dengan kriteria sebagaiperaturan umum (regeling) sejumlah 401 atau 60,76%), keputusan(beschikking) sejumlah 18 aiau 2,7% dan peraturan kebijakan(heleidsregel, policy rules) sejumlah 241 atau 36,51%. KeputusanPresiden yang melanggar asas larangan melampaui wewenang terjadibaik dalam Keputusan Presiden sebagai peraturan umum (regeling),maupun peraturam kebijakan (heleidsregel, policy rules). Dalam pener-bitan keputusan Presiden sebagai peraturan umum (regeling) yangberjumlah 401 (empat ratus satu) tetapi tidak dimuat dalam LembaranNegara, diperoleh sejumlah 13 (3.24%) yang melanggar asas laranganmelampaui wewenang. Pada penerbitan sejumlah Keputusan Presidensebagai peraturan kebijakan (heleidsregel, policy rules), ditemukansejumlah 56 (23,24%) Keputusan Presiden yang melanggar asas Iaranganmelampaui wewenang."

"Usaha uniuk memperkenalkan hukum mengcnai pengungsi telah mulai dilakukan di Indonesia sejak tahun 1981 dan mulai dilakukan secara inlensif sejak tahun 1998 yang menghasilkan beberapa perkembangan. Hal tcrsebut nampak dari adanya kelentuan yang secara implisit terdapat pengaturan mengenai pengungsi yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Inlemasional, Selain itu, telah dikeluarkan beberapa peraturan nasional yang terkail dengan pengungsi, aniara lain Sural Edaran Perdana Menleri RI No. I1/RI/I956 tenlang Perlindungan Pelarian Politik, Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyclesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia, dan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001 tenlang Badan Koordinasi Nasionai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Tulisan ini menjelaskan mengenai perkembangan dari hukum pengungsi di Indonesia dan posisi Indonesia terhadap Convention relating to the Status of Refugee 1951 dan Protocol relating to the Status of Refugee 1967."

"Tesis ini membahas efektifitas dalam proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan yang dilakukan oleh Unit Pengadaan Politeknik NDD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui efektifitas proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan, mengidentifikasi kendala dalam mengimplementasikan peraturan terkait dan mengetahui upaya telah dilakukan untuk mengatasinya.Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa prosedur yang berkaitan dengan pengguna barang yang dilaksanakan oleh Unit Pengadaan tidak sesuai dengan SOP nya. Penelitian ini menyarankan perlu melibatkan staf yang kompeten dalam menentukan jenis peralatan yang dibutuhkan dan memberikan pelatihan mengenai pengadaan barang/ jasa kepada para pegawai administrasi sebagai pelaksana pengadaan dan kepada manajemen dan dosen sebagai pengguna barang/jasa.

---

This thesis explores the effectiveness of educational supporting equipment procurement process conducted by the Procurement Unit of Polytechnic NDD. This study is a descriptive qualitative research design and aims to find out the effectiveness of education support equipment procurement process, identify the constraints in implementing the relevant regulations and know the effort has been made to overcome them.Research shows that there are some procedures related to the users of goods that have not been implemented by the Procurement Unit so that its performance is still considered not conform to the SOP. This research suggests need to involve staffs who are competent in determining the type of equipment needed and provide training on procurement of goods/ services to administration staffs as the executor of the procurement and to the management and lecturers as a user of the goods/ services."