Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memfokuskan konflik antara Jepang dan Tiongkok terkait teritorial kepulauan Senkaku yang dimulai sejak abad 14 dan memuncak sejak tahun 1968 hingga 2016. Pemilihan topik ini sangat menarik karena kedua negara saling memperebutkan kepemilikan kepulauan Senkaku. Substansi penelitian ini berkisar pada penjelasan dan analisis dinamika konflik yang tidak terlepas dari sumber-sumber sejarah dan legalitas teritorial yang belum dapat diselesaikan hingga kini. Penulis menganalisis berbagai sumber pustaka untuk meneliti topik ini dengan pendekatan sejarah. Dari penelusuran dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Jepang dan Tiongkok memerlukan waktu yang cukup panjang. Walaupun ada berbagai alternatif penyelesaian yang dapat dinegosiasikan namun kedua belah pihak tidak membawa konflikini ke pengadilan internasional. ......The focus of this research was on conflict between Japan and Tiongkok over Senkaku island, which had story started since 14th century and emerged to surface at 1968 until now, 2016. The interest of the topic was on the conflict of these two countries on their claim over Senkaku island. The main idea of the research was on historical resources and analyzes over dynamic disputed territory until now. Author used historical research method to analyze books related to the topic. Based on data analyses, Japan and Tiongkok takes long time to solve the dispute. Aside of some negotiated alternative solutions, both conflicting parties had not decided yet to solve the case at the international court.

Abstrak :
Shinzō Abe adalah Perdana Menteri Jepang yang ke-57 yang diangkat pada Desember 2012. Sebagai Perdana Menteri, Shinzō Abe berencana untuk merevisi Konstitusi 1947. Rencana revisi tersebut merupakan upaya untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk menjalankan hak pertahanan kolektif. Shinzō Abe ingin Jepang agar lebih proaktif dalam menjaga perdamaian dunia, dan menjalankan hak pertahanan kolektif dapat mewujudkannya. Namun, konstitusi menghalanginya untuk menjalankan hak tersebut. Di sisi lain, konflik Kepulauan Senkaku yang sedang Jepang hadapi dengan Cina dan Taiwan sedang berada di titik tertingginya. Ketiga pihak yang terlibat dalam konflik terus melakukan tindakan untuk menegaskan klaimnya. Shinzō Abe sedang berusaha untuk merevisi Konstitusi 1947 dengan memanfaatkan ketegangan konflik Kepulauan Senkaku sebagai justifikasi tindakannya. Ketegangan konflik tersebut merupakan bukti dari situasi regional yang buruk bagi Jepang, sehingga dapat dijadikan alasan untuk merevisi konstitusi, dan akhirnya menjalankan hak pertahanan kolektif. ......Shinzō Abe is Japanese 57th Prime Minister who was appointed in December 2012. As Prime Minister, he is planning to revise the 1947 Constitution. His revision plan is an attempt to do something even greater, which is to exercise the right of collective defense. Shinzō Abe wants Japan to be more proactive in keeping peace in the world, and exercising the right of collective defense can realize his vision. However, the constitution stands in the way of it. On the other hand, the Senkaku Islands territorial dispute between Japan, China, and Taiwan is on its highest point. Those three countries are consistently asserting their claims about the island’s ownership. Shinzō Abe is using the tension on the dispute to justify his plan to revise the 1947 Constitution. The tension on the dispute is proof that regional situation is not good for Japan, so it can be used to justify the constitution revision, and eventually exercise the right of collective defense.