Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasar pada Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006, pemerintah daerah memiliki tugas khusus untuk memelihara kerukunan umat beragama di wilayahnya. Faktanya, beberapa pemerintah daerah belum cukup peduli atas tugasnya tersebut, misalnya dalam fasilitasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Penelitian ini mendalami peran Pemerintah Daerah Kepulauan Riau (termasuk kantor Kementerian Agama wilayah) dalam memelihara kerukunan. Penelitian dengan metode kuasi kualitatif yang mengumpulkan data dengan kajian pustaka, observasi, dan wawancara ini ditulis secara deskriptif- analitis. Penelitian menemukan: Pemerintah Daerah Kepri dan Kanwil Kementerian Agama setempat telah menunjukkan peran yang cukup. Meski terdapat tantangan geografis dan keterbatasan anggaran, namun kerukunan beragama tetap nyata dalam masyarakatnya.

Abstrak :
Provinsi Kepulauan Riau dijuluki negeri segantang lada. Dalam bahasa Melayu Kepri lada disebut dengan nama sahang dan saat ini menjadi komoditas perkebunan yang kurang populer dibandingkan tanaman lain seperti karet dan kelapa sawit. Tulisan ini mengkaji usaha perkebunan lada di Kepri abad 19. Penelitian menggunakan metode penelitian sejarah yang dalam pengumpulan sumber menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian, lada baru masuk ke Kepri akhir abad 18, bersamaan masuknya gambir dari Sumatra. Tahun 1787, Sultan Riau Lingga Johor Pahang, Mahmud Riayat Syah dan pengikutnya, Orang Bugis dan Melayu memindahkan pusat pemerintahan dari Pulau Bintan ke Daik Lingga untuk menghindari tekanan Belanda. Kebijakan ini juga berdampak pada usaha perkebunan lada yang ditinggalkan Orang Bugis dan Melayu. Orang Tionghoa yang semula bekerja sebagai pekerja atau kuli di perkebunan, berubah menjadi pemilik kebun. Pada abad 19, perkebunan lada diusahakan secara besar-besaran disejumlah wilayah di Kepri, seperti Bintan, Batam, Lingga dan Karimun. Lada mayoritas diekspor ke Singapura dan sebagian kecil dijual ke Pulau Jawa. Akhir abad 19 hingga awal 20 terjadi penurunan produksi lada di Kepri. Hal ini tidak terlepas dari menurunnya permintaan akibat kondisi harga lada di pasaran dunia. Para pemilik kebun lada dan sekaligus memiliki kebun gambir meninggalkan dua komoditas perkebunan tersebut. Awal abad 20, kebun lada dan gambir diganti jadi kebun karet. Selain itu, mereka masih memiliki usaha sampingan lain, seperti perkapalan dan perjudian

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang rendahnya angka partisipasi masyarakat Kota Batam pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015. Semula tindakan Golput merupakan respon terhadap dominasi kekuasaan pemerintah Orde Baru, kemudian setelah masa reformasi melalui Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab VIII pasal 56 ayat 1 yang diundangkan sejak tanggal 15 Oktober tahun 2004 maka telah ditetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus dipilih secara langsung yang semestinya memberi dampak kebebasan bagi masyarakat untuk memilih secara terbuka siapa yang akan memimpin hingga ditingkat daerah. Fenomena yang terjadi di Pilkada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015 lalu hanya diisi oleh dua pasang kandidat petahana (incumbent) yang menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur pada periode sebelumnya namun ternyata meski kedua kandidat merupakan aktor politik lama justru menurunkan semangat partisipasi masyarakat untuk memberikan suara. Oleh sebab itu melalui pendekatan faktor psikologis dan faktor pendekatan pilihan rasional dengan memasukkan tiga dimensi utama yaitu orientasi isu, orientasi kandidat, dan media informasi yang melibatkan sebanyak 400 responden. Penelitian ini menemukan rendahnya kehadiran pemilih di Kota Batam disebabkan dari faktor isu yang merupakan turunan dari faktor psikologis dan diikuti dengan rendahnya minat pemilih terhadap kandidat yang tersedia. Secara implikasi teoritis, penelitian ini pula menyumbangkan temuan bahwa ketika pemilih tidak memiliki pengetahuan terhadap isu yang akan diselesaikan, ini yang pula memberikan kontribusi kepada semakin menurunnya rasa simpati masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada.

---

The purpose of this study is to examine the factors behind the large number of absentees among voters in regional elections (Pilkada) in Kepulauan Riau Province, Indonesia. Since 2005, people have their right to vote for their own local leader that was previously selected by the parliament to become a candidate. However, this democratic reform was not accompanied by voters enthusiasm to cast their vote. In 2015, the Election Education Network for the People found that there were still more than 50% voters who did not use their rights to elect their governor candidate in Batam. Lower voter turnout was affected by Golput (Golongan Putih) or non-voting which was driven by various reasons, but the most popular causes were protests against misconducts in the implementation of elections, lost of expectation to and trust in candidates, and lost of trust in the political system. For this paper, we conducted a quantitative survey to 400 respondents of those who did not cast their vote during the gubernatorial election of Kepulauan Riau Province in 2015. This paper examines non-voting behavior using psychological and rational choice approaches, particularly on three main variables that may have provided the motive behind the non-voting behavior of the eligible voters, i.e. candidate orientation, issue orientation, and media orientation. It argues that despite the fact that the voters know the two candidates running for governor office as both were incumbents (governor and vice-governor were both run for the governor office), the voters chose to not to cast their votes for several reasons; i.e. the lack of accessible information about the vision of the candidates, and the lack of clarity of programs offered by the candidates.

Abstrak :
Bantuan keuangan pusat kepada pemerintah daerah mendominasi porsi penerimaan daerah, dan karena itu memainkan peranan penting dalam sistem hubungan keuangan pusat daerah. Pengalaman praktek di beberapa negara menunjukkan bahwa pemberian bantuan keuangan pusat dapat memperbesar diskresi dalam menentukan penggunaan dana bantuan pusat sehingga dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.

Penelitian ini dimaksudkan hendak mengklarifikasikan diskresi keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tingkat II dalam menentukan penggunaan dana bantuan pusat dan hubungannya dengan upaya meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam pengeluaran. Untuk itu akan dikaji sampai sejauh mana bantuan keuangan pusat memberikan keleluasaan sehingga pemerintah daerah tingkat II dapat mengambil keputusan sendiri terhadap penggunaaan dana bantuan pusat untuk membiayai kepentingan masyarakat daerah setempat.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan studi kasus di tiga kabupaten daerah tingkat II, yaitu: Badung, Sidoarjo dan Kepulauan Riau.

Gambaran singkat hasil penelitian menunjukkan bawwa alokasi dana bantuan keuangan pusat lebih mengarah kepada upaya pencapaian sasaran-sasaran nasional yang sifatnya sektoral-departemental yang diterapkan secara kaku sehingga secara keseluruhan diskresi yang dimiliki pemerintah daerah tingkat II dalam menggunakan dana Inpres bantuan pusat relatif kecil. Namun, tampak perbedaan antara tiga daerah tingkat II yang diteliti. Di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang lebih mapan, pemerintah daerah memiliki tingkat diskresi yang lebih besar mengingat sumber pendapatan daerahnya sendiri relatif besar dibandingkan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Untuk lebih memberikan keleluasan dan ruang gerak yang lebih besar kepada pemerintah daerah tingkat II maka pedoman dan petunjuk penggunaan dana harus lebih dilonggarkan sehingga pemerintah daerah dapat lebih fleksibel mengantisipasi tuntutan kebutuhan masyarakat setempat.

Sementara menunggu lahirnya peraturan perundangan hubungan keuangan pusat daerah yang baru, Bappenas, Departemen Keuangan, dan Departemen Dalam Negeri, perlu mengambil langkah kebijakan pemberian diskresi keuangan yang lebih besar terutama kepada daerah-daerah tingkat II yang dijadikan daerah percontohan dan daerah-daerah tingkat II lainnya yang pendapatan daerahnya sendiri di bawah 20 persen dari total penerimaan APBD.

Abstrak :
Tesis ini membahas Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Ada dua pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan BP Kawasan Karimun untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme, dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala adalah pendanaan, strategi pengembangan kawasan, status kepemilikan lahan, infrstruktur, perizinan, koordinasi, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja lokal. Sedangkan faktor yang menjadi penunjang adalah tersedianya tenaga kerja dan keadaan sosial yang stabil. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah menyerahkan aset untuk dikelola oleh BP Kawasan agar menciptakan kemandirian dalam menutupi biaya operasional BP Kawasan. selain itu penulis juga menyarankan untuk mempercepat proses pembangunan Pelabuhan Malarko dan Bandara Sei Bati yang sangat diperlukan bagi para investor. ......The focus of this study are the obstacles on implementation of free trade zone and free port development in Karimun Regency, Kepulauan Riau Province. There are two research questions in this tesis, the influence factor on implementation of free trade zone and free port development, and the effort by Local Government and BP Kawasan to handle the obstacles. This research used positivism paradigm, with qualitatif methods. The result of this research, conclude that the obstacles are about funding, zone development strategy, land owned status, infrastructure, licensing, coordination, and labour educational qualification. Meanwhile, factors that support the Karimun free trade zone implementation are the number of labour in Karimun and good social environment. Resercher advised to local government gives some asset for BP KawasanKarimun to manage and create income for it?s own necessary. Researcher also advise to accelerate the build proceesof Malarko Harbour and Sei Bati Airport that really important by investors.

Abstrak :
Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan masalah kesehatan masyarakat secara global. Hipertensi adalah suatu peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Tujuan penelitian untuk mengetahui besaran masalah hipertensi dan obesitas di Kabupaten Karimun serta melihat hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2014. Variabel lain yang diteliti adalah umur, jenis kelamin, riwayat keluarga hipertensi, diabetes mellitus, pengetahuan hipertensi, kebiasaan merokok, konsumsi makanan asin, kebiasaan olahraga dan stres. Desain penelitian adalah cross-sectional, menggunakan data primer dengan jumlah sampel 355 orang. Subjek penelitian adalah penduduk berusia >18 tahun yang berdomisili di wilayah Kabupaten Karimun dan memeriksakan kesehatannya di salah satu dari 6 Puskesmas yang terpilih di Kabupaten Karimun pada bulan April 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi kejadian hipertensi di Kabupaten Karimun tahun 2014 sebesar 40,3%, dan 21% dari kasus hipertensi responden merupakan undiagnosed hipertensi. Prevalensi obesitas di Kabupaten Karimun tahun 2014 sebesar 26,8%. Responden yang obesitas (IMT>27kg/m2) berisiko mengalami hipertensi 1,86 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan responden yang memiliki berat badan tidak obesitas (IMT<27kg/m2) (95% CI : 1,47?2,36). Peningkatan prevalensi harus segera ditindaklanjuti dengan program pencegahan hipertensi yang efektif, misalnya dengan mengoptimalkan Posbindu PTM. Penguatan peran masyarakat dalam pencegahan PTM dan melaksanakan perilaku CERDIK.

---

Hypertension or high blood pressure is known as a global public health problem. Hypertension is an increase of blood pressure in the arteries. The purpose of this study to determine the problems scale of hypertension and obesity in Karimun Regency and the relationship between obesity and hypertension in Karimun Regency, Riau Islands Province in 2014. Other variables researched were age, sex, family history of hypertension, diabetes mellitus, hypertension knowledge, smoking habits, consumption of salty foods, exercise habits and stress. This study design was cross-sectional, using primary data with samples of 355 people. The research subjects were people aged ≥18 years who live in Karimun Regency and had medical check-up on one of the main of 6 selected primary health centers of Karimun Regency in April 2014. The result showed that the prevalence of hypertension in Karimun regency in 2014 amounted to 40.3%, and 21% of hypertension cases are undiagnosed hypertension. The prevalence of obesity in Karimun, at 26.8% in 2014. Respondents who were obese (BMI>27kg/m2) at risk of suffering from hypertension by 1.87 times than respondent who were not obese (BMI <27kg/m2) (95% CI: 1.47 to 2.36). Increased prevalence should be immediately followed up with an effective hypertension prevention program, for example by optimizing Posbindu PTM. Strengthening the role of the community in the prevention of non-communicable diseases and implement CERDIK behavior.

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi Kerjasama Subregional IMT-GT yang terfokus pada strategi pertama mengenai investasi dan perdagangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu dan Kepulauan Riau. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terdapat dua temuan. Pertama, tren investasi dan perdagangan dalam Kerjasama Subregional IMT-GT cenderung didominasi oleh Malaysia. Kedua, terdapat indikasi bahwa Indonesia belum mengoptimalkan kerjasama subregional tersebut. Mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan kerangka kerjasama yang bottom up dan melakukan studi atau kajian khusus mengenai kerjasama subregional serupa yang terdahulu maupun kerjasama subregional saat ini, dalam rangka mengoptimalkan manfaat kerjasama subregional tersebut. ......This thesis explores the implementations of IMT-GT subregional cooperations that focus on the first strategy about investment and trade in Bengkulu and Riau Island Provinces. The research methods of this paper were qualitative and explanative research. Based on the research, there are two findings; first, trends of investments and trade were dominated by Malaysia. Second, there are indications that Indonesia has not optimized this subregional cooperation. According to those findings, there are two recommendations; first, the need of a new approach towards bottom up cooperations is very crucial. Second, the need of a specific study related to any subregional cooperation that would enhance the benefits of such cooperations.