Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pelaksanaan tugas pokok menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, salah satu tugas yang dilaksanakan Kepolisian RI, adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. penyidikan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan pencarian informasi. Informasi yang telah dikumpulkan ini kemudian digolong-golongkan, untuk dilihat segi manfaat dan peruntukannya yang dapat menunjang kegiatan pengungkapan suatu kasus. Selain itu kegiatan penyidikan ditata secara manajerial dan dilakukan dengan melibatkan disiplin ilmu lainnya, guna membantu kegiatan pengungkapan perkara.Sebagai gerbang awal masuknya kasus pidana umum, penyidik Polri juga harus memahami mengenai pembuktian, kendati pun ketentuan pembuktian lebih ditujukan pada pengadilan tetapi kebanyakan terjadi bahwa yang pertama-tama menemukan bukti sehubungan dengan kejahatan adalah kepolisian dan disamping itu Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa tugas penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.Pasal 183 Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Berpijak dari ketentuan tersebut, maka penyidik setidak-tidaknya harus mengumpulkan minimal 2 (dua) bukti yang saling bersesuaian dan dari persesuaiannya itu membuat terang suatu tindak pidana.Semakin canggihnya teknologi, modus operandi kejahatan juga dilakukan secara rapi dan semakin minim bukti yang ditemukan sehingga menyulitkan dalam pengungkapannya. Oleh karena itu, kepolisian juga harus mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi dalam penyidikan tindak pidana agar pengungkapan tindak pidana berjalan lebih objektif. Disinilah peranan ahli dalam bidang tertentu yang latar belakang keahliannya ilmu pengetahuan dan teknologi membantu proses penyidikan dan keterangan yang diberikannya juga termasuk alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana."

"Pemilihan umum atau pemilu di tahun 2019, khususnya pemilihan presiden oleh nomor urut 1 dan 2 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia. Informasi seputar politik tentunya ramai di kehidupan nyata dan di ranah cyberspace. Perkembangan zaman yang maju mendukung segala penyebaran pesan kampanye politik melalui cyberspace dengan media sosial sebagai wadah berbagi informasi. Namun, pesan kampanye politik yang tersebar tidak sedikit mengandung suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas yang tujuannya membuat konflik satu sama lain. Informasi seputar kampanye politik di ranah cyberspace yang memuat infromasi berita palsu atau hoaks. Fenomena ini kemudian, menghadirkan upaya-upaya literasi digital oleh lembaga Kepolisian RI dan Kominfo melalui cyberspace. Tulisan ini berfokus pada konten visual yang diunggah pada platform media sosial, situs resmi, dan situs berita oleh kedua instansi tersebut, sebagai upaya literasi digital. Kerangka pemikiran dan analisis pada tulisan ini dilandasi oleh tiga konsep yaitu post truth, pengendalian sosial di ranah cyberspace yang memuat legal measures, informal request, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social – malware attacks, dan kriminologi visual yang memuat visuality dan remaking. Hasilnya, pengendalian sosial di ruang siber pada masa pemilu 2019 oleh Kepolisian RI dan Kominfo dengan visualisasi konten yang diunggah, dapat membantu kedua instansi tersebut dalam memberikan literasi digital terkait konten hoaks ke masyarakat.

---

The general eletions in 2019, spesifically the presidential election number 1 and 2, is a democratic party for the people of Indonesia. Information about politics is certainly spread in real life and in the realm of cyberspace. The development of the modern era bolsters all the deployment of political campaign messages through cyberspace with social media as a platform for sharing information. Nevertheless, the political campaign messages that were spread contain a lot of ethnicity, religion, race (SARA) and identity politics with the aim of creating conflicts with each other. This phenomenon presents digital literacy efforts by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions through cyberspace. This paper focuses on visual content uploaded on social media platforms, official websites and news sites by the two agencies, as a digital literacy effort. The framework and analysis are based on three concepts, namely post truth, social control in the realm of cyberspace which includes legal measures, informal requests, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social - malware attacks, and visual criminology that include visuality and remaking. As a result, social control in cyberspace during the election of 2019 by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions with the visualization of uploaded content, it can help the two agencies in providing digital literacy related to hoax content to the society."

"ABSTRAKKepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari sub sistempemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan danketertiban masyarakat, sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayomdan pelayan masyarakat dituntut untuk dapat mengantisipasi kemungkinanancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis khususnya arusglobalisasi. Oleh karena itu, Jumlah Anggota Polisi bila dibandingkan denganjumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan,sehingga untuk mencapai angka perbandingan yang ideal 1:400 akan dibutuhkanwaktu yang lama, sementara ratio polisi dan penduduk yang ideal pun tidakmerupakan jaminan dapat terwujudnya kamtibmas. Perkembangan semakincanggih, orang yang tidak memiliki iman yang kuat serta lingkungan masyarakatyang mendukung secara negatif mendorong setiap orang tersebut untukmelakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, salah satunyayaitu dengan mengedarkan barang terlarang yaitu narkotika. Jawa barat, adalahwilayah indonesia dengan penduduk terbesar dari seluruh provinsi di Indonesia,selain wilayah yang luas dan penduduk yang sangat banyak, Jawa Barat jugaterbebani dengan bentuk geografi yang berupa pegunungan. Polda Jawa Barat,adalah satuan Polri yang menangani hampir seluruh wilayah di Jawa Barat,mereka harus serius dan berusaha keras dalam rangka memerangi danmenghentikan peredadaran Narkoba di jawa barat, hal ini menjadi tugas tersendiridari Ditresnarkoba Jawa Barat. Indonesia saat ini memasuki fase Daruratnarkoba, maraknya peredaran Narkoba tidak luput masuk kedalam wilayah PoldaJawa Barat, dengan hal tersebut diatas, maka perlu ada peningkatan kinerja olehsatuan narkoba Polda Jawa Barat, dengan alasan tersebut diatas harus ada StrategiPeningkatan Kualitas SDM Pada Kinerja Anggota Ditresnarkoba Polda Jabar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan caramencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitiantersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksisosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan strategiyang digunakan oleh Ditresnarkoba Polda Jabar dalam meningkatkan kualitasSDM anggota mereka.

---

ABSTRACTThe Indonesian National Police, as part of the government subsystem that isresponsible for maintaining security and public order, and as a state apparatus oflaw enforcement that guards, protects dan serves the people, is required toanticipate possible threats resulting from the development of the strategicenvironment, specifically the flow of globalization. Consequently, the policeofficer to population ratio will never be well balanced or may even fall furtherbehind, and that to reach the ideal ratio 1 400 will take quite some time, whilethe ideal police to population ratio itself does not ensure public security and order.In face of today rsquo s development that is becoming more sophisticated, individualswith weak faith, along with negative social support from the community, areprompted to perform acts contrary to law in Indonesia, including distribution ofprohibited goods such as narcotic drugs. The region of West Java is the highestpopulated province in Indonesia. In addition to its vast region and densepopulation, West Java is also burdened by a mountainous geographic condition.The West Java Regional Police is a unit of the Indonesian National Police thatcarries out duties in almost the entire region of West Java. The war against and theeradication of illegal drug distribution in West Java must be undertaken seriouslyand laboriously by the police. This is the distinctive duty of the NarcoticsInvestigation Directorate of West Java. Presently, Indonesia has entered the DrugEmergency phase. The rampant drug distribution has also entered the jurisdictionof West Java Regional Police. Therefore, performance improvement of thenarcotics unit of West Java Police is deemed necessary. For this reason, a strategyfor human resource quality improvement on the performance of West JavaNarcotics Investigation Directorate personnel is required. This research usesqualitative research methods to determine how to find, collect, process andanalyze the data of the research findings. This qualitative research can be used tounderstand social interaction, such as through in depth interview, which willuncover the strategy used by West Java Narcotics Investigation Directorate inimproving the HR quality of their personnel."