Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis mengenai Gadai Tanah dan putusan Mahkamah Agung atas kasus Gadai Tanah dalam perspektif hukum jaminan keperdataan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis . Walaupun Gadai Tanah adalah suatu perbuatan hukum yang berdiri sendiri, tetapi dalam Perspektif Hukum Jaminan Kerperdataan, khususnya Gadai secara Perdata maka Gadai Tanah mengandung beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur Gadai secara Perdata karena dasarnya merupakan hubungan hukum yang sama dengan Gadai secara Perdata. Bahwa putusan Mahkamah Agung mengenai kasus gadai tanah umumnya berdasarkan hukum acara di pengadilan dan PERPU No. 56 Tahun 1960, bukan berdasarkan hukum jaminan keperdataan. ......The focus of this study discusses about judicial review on land pledge and The Supreme Court decisions of land pledge cases in civil collateral law perspective. This research is qualitative research with descriptive analytic design. Land Pledge is a separated legal act, however from civil collateral law perspective in connection with civil pledge, there are several provisions related to land pledge are similiar to civil pledge since it has equal legal relation. Whereas The Supreme Court decisions concerning land pledge cases are generally based on court practice law and Goverment Regulations, not based on civil collateral law.

Abstrak :
The business aspect of banking 's credit in Indonesia recently comply under Law number 1992 regarding Banking and several regulations issued by Bank Indonesia (Central Bank) with also under genera norms of Indonesian Civil Law (third book). The author here presents analyses concerning unsecured loan case that has practiced by Standard Chartered Bank in Jakarta. Unsecured loan which has been practiced is also has intrinsic risk, even under general principle of Indonesian Civil Law has stipulated that the. whole of debtor's property (bath immovable and movable) which possesed or will own later become security for his/her debts made.

Abstrak :
The franchise is a variety of interesting business for entreprenur to doing their investment funded for. By the famous trade mark and the experienced business approach it made almost entrepreneur feels settled But later the dispute is occured on loss-recovery towards franchisee either prior or post contact be sealed. Afterward the resolution will be fully under the judge opinion given. The explanation can be submitted under such assumptions applied. The first, regarding to classical theory on contract law which tends on the formal aspects of contract will implicated breach contract disputes, but will be different under the second alternative (the modern) theory. The last theory does intent to more justice matter ?s will open alternative to suit it by breach of law argument.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka mempercepat proses perluasan pengikut sertaan masyarakat dalam pemilikkan Saham-saham Perusahaan Swasta melalui Pasar Modal, menuju pemerataan pendapatan dan untuk lebih efektif menghimpun dana dari masyarakat agar dapat digunakan secara produktif dalam pembiayaan Pembangunan Nasional,perlu mengembangkan Pasar Modal.

Ini merupakan salah satu usaha yang nyata dalam mencapai kesejahtraan rakyat dibidang ekonomi, dengan maksud pemerataan pendapatan masyarakat serta meningkatkan taraf penghidupan masyarakat, maka Pemerintah telah mengusahakarinya dengan jalan membantu dan menunjang perusahaan yang akan menaiuarkan dan atau menjual saham perusahaan.

Bagi perusahaan yang akan menjual sahamnya pada masyarakat yang berminat dengan sarana Pasar Modal, biasanya melalui suatu Badan Perantara sebagai penjamin emisinya/penjamin penerbitan saham-sahamnya. Untuk kemudian mengadakan perjanjian penjaminan emisi efek yang dibuat dan ditanda tangani oleh Emiten dan Penjamin Emisi.

Penulisan Skripsi ini adalah untuk menemukan permasalahan, menganalisa, kemudian mencoba untuk menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran sebatas kemampuan malalui pandangan sudut Ilmu Hukum khususnya Hukum Keperdataan.

Penentuan syarat-syarat dan Badan Hukum yang dapat menawarkan sahamnya kepada masyarakat, serta Badan Hukum yang dapat menjadi Penjamin Emisi ditetapkan oleh BAPEPAM ( Badan Pelaksana Pasar Modal ). Untuk dapat menawarkan saham-sahamnya ke masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum Perdata ( Privat ), tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum Publik dengan turut campurnya BAPEPAM, departemen Keuangan RI dalam menetapkan pokok-pokok petunjuk ( gude lines ) dalam penyusunan suatu perjanjian emisi.