Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penetapan Piagam OKI yang baru dalam KTT OKI ke sebelas di Dakkar, 2008, menjadi momentum bagi negara-negara OKI untuk memperkuat demokrasi dan kelembagaan dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dan perdagangan. Penelitian ini bertujuan mengeskplorasi peran demokrasi dan kepemerintahan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara OKI selama periode 1998-2012 dengan menggunakan augmented gravity model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan kepemerintahan Indonesia, serta kepemerintahan negara-negara OKI sebagai tujuan ekspor Indonesia berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara OKI. Sebaliknya, demokrasi di negara-negara OKI berpengaruh negatif dan signifikan. Negara-negara OKI berpendapatan rendah cenderung mengimplementasikan kebijakan perdagangan yang lebih tertutup. ...... The enforcement of new OIC Charter at the 11th OIC Summit in Dakar, 2008, has become a momentum for OIC member states to reassert the importance of democracy and institutional reform in promoting economic and trade cooperation among its members. This study aims to explore the role of democracy and governance on the enhancement of Indonesian export to OIC countries during the period 1998-2012 by using augmented gravity model. The results showed that both democracy and governance in Indonesia have positive and significant effect in enhancing Indonesian export to OIC countries. The similar result is also found in the governance of OIC countries. On the other hand, democracy in OIC countries are having negative and significant effect on the same matter. Low-income OIC countries have a tendency to implement a more closed trade policy.

Abstrak :
Paradigma "good governance" atau kepemerintahan yang baik akhir-akhir ini menjadi wacana kuat dalam kebijakan administrasi publik di Indonesia. Untuk mewujudkan praktek kepemerintahan yang baik ada tiga institusi utama yang secara bersama-sama harus diberdayakan yaitu pemerintah, sektor privat dan masyarakat (civil society). Semangat reformasi dan penerapan model pembangunan yang partisipatif dengan orientasi kepada kepentingan rakyat. Mencuatnya isu reformasi selama ini bagi masyarakat sebagai obyek pembangunan, belum memiliki posisi tawar sebagai pengambil keputusan yang terkait dengan kepentingannya. Untuk mengangkat masyarakat sebagai subyek pembangunan utama, sejalan dengan tuntutan otonomi dan desentralisasi, maka disusunlah Tesis ini dengan melakukan penelitian terhadap proses penguatan kelembagaan lokal dalam proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan di enam kelurahan di kota Semarang yaitu di Kelurahan Bangunharjo, Gemah, Sumurbroto, Tandang, Kuningan dan Kemijen. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh dalam pembentukan tampilan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang mandiri yang patut dipertimbangkan dalam kebijakan untuk memperkuat terwujudnya praktek kepemerintahan yang baik dalam kerangka manajemen perkotaan. Dari hasil penelitian berdasarkan pembuktian hipotesis statistik regresi, berganda dinyatakan bahwa, terdapat hubungan keterpengaruhan oleh variabel independen, yaitu faktor pengaruh lingkungan eksternal dan faktor penerimaan internal komunitas terhadap variabel dependen tampilan BKM dimana pengaruh penerimaan internal komunitas memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan tampilan BKM dari pada pengaruh lingkungan eksternal. Dari rincian koefisien korelasi antar variabel, diperoleh urutan (rank) faktorfaktor yang mempengaruhi kemandirian BKM, yaitu sebagai berikut :
1. Kepemimpinan dalam komunitas.
2. Penerimaan masyarakat terhadap misi dan strategi organisasi.
3. Sikap aparat yang membatasi diri untuk tidak mencampuri internal organisasi.
4. Bantuan dana langsung kepada masyarakat melalui BKM.
5. Aturan main yang transparan.
6.Budaya lokal yang peduli kemiskinan. Dalam penguatan praktek kepemerintahan yang baik, agar terjadi proses transformasi kelembagaan lokal yang berkelanjutan, perlu penguatan terhadap visi strategis dan membangun komitmen antar para pelaku, selain penerapan unsur demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan BKM yang sudah terbentuk saat ini dapat diberdayakan untuk memberikan kontribusi dalam manajemen pembangunan perkotaan, terutama mewujudkan program pembangunan kota yang terpadu dan tepat sasaran. Untuk mencapai percepatan pencapaian tersebut masih diperlukan peran "mediator" baik dari privat sektor maupun "civil society" yang bisa membangun sinergitas antara pelaku lokal : eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam membangun interaksi, membangun kapasitas dan membangun sumber daya atau modal organisasi.

Abstrak :
buku ini membahas tentang pengaturan koorporasi secara baik yang terkait tata kelola dan pengaturan pemerintah yang terkait aspek lingkungan.