Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor-faktor ekonomi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan metode pengujian hipotesis. Faktor-faktor tersebut adalah jenis usaha, metode penyusutan, debt equity ratio, profitabilitas dan tarif efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan indikator besaran angka koreksi penghasilan neto fiskal hasil pemeriksaan. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian ini adalah jenis usaha, profitabilitas dan tarif efektif.

---

This thesis aims to investigate the influence of economic factors contained in the taxpayer?s declaration (SPT) using the method of hypothesis testing. These factors are type of business, methods of depreciation, debt to equity ratio, profitability, and the effective rate. The results showed that the regression model used to escape from the classical assumption. This study succeeded in identifying the factors that influence corporate tax compliance with the indicator correction rate scale of net income tax assessment. Dominant factors that affect tax compliance according to this study is the type of business, profitability and effective tax rate.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penyitaan Pajak Menurut UU PPSP Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Depok). Penelitian ini adalah penelitan yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya pengaruh yang signifikan antara penyitaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila penyitaan pajak dilaksanakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik, sedangkan apabila penyitaan pajak tidak dilaksanakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan. ......This article discusses the analysis of the effects of tax seizure according to PPSP law on the level of tax payers’ compliance (a case study of KPP Depok), This research employs quantitative research method. Finding of this study suggests that there is a significant effect between tax seizure and compliance level of tax payer. If the tax seizure is conducted, tax payer’s level of compliance increases. However, if the tax seizure is not conducted, tax payer’s level of compliance decreases.

Abstrak :
Penelitian ini membahas dan menguji salah satu faktor yang dikemukanan oleh Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) yang termasuk kategori faktor psikologi yaitu pengaruh keadilan dan kepercayaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pengolahan data yang digunakan adala uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keadilan dan kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. ......This research discuss and examine the influence of one of the factor according Organization for Economic Coorperation and Developmen (OECD) which including physicological factor that is fairness and trust to compliance of individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax. The respondent of this research is the individual taxpayer who lives in the small tax office region in Serpong. The method used in this research is quantitative while data processing method used multiple regression test. The research results showed that fairness and trust have positive significant effects to compliance individual taxpayer in submit the Annual Tax Returns of Income Tax.

Abstrak :
[Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equational Modeling (SEM). Penggunaan SEM dipertimbangkan karena variabelvariabel dalam penelitian ini tidak dapat diukur secara langsung tetapi harus dijelaskan oleh variabel-variabel indikatornya. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Pengetahuan Perpajakan, Kompleksitas Pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak sedangkan Persepsi Keadilan tidak berpengaruh secara signifikan. 2) Sikap, Norma Moral, Persepsi Kondisi Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Niat kepatuhan pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku dan Norma Deskriptif tidak berpengaruh signifikan terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 3) Norma Injunctive berpengaruh signifikan dan Negatif terhadap Niat Kepatuhan Pajak. 4) Niat Berpengaruh Signifikan dan Positif terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Persepsi Kontrol Perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Perdagangan di Kota Bandung. ......This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm, Perception of Financial Condition have positif and significant influance to Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control has no significant influence to tax compliance behavior of trading business Individual Taxpayer in The City of Bandung., This study is conducted to analyze factors that Influence the compliance behavior of trading business individual tax payer in The City of Bandung within the framework of Theory of Planned Behavior . The Method used in this research is Structural Equation Model Modeling (SEM). This method usefull for researh that contain latent variable that must be measure by its indicator variables. The Result found that : 1) Tax Knowledge and Perception of Tax Complexity have a significant and positif effect to attitude,whereas Perception of Tax Fairness has no significant influence to attitude. 2) Attitude toward compliance, Moral Norm, Perception of Financial Condition have positif and significant influance to Intention toward Tax Compliance whereas Perceived Behavioral Control and Descriptive Norm have no significant influence. 3) Injunctive Norm Has negative and Significant Influence to Intention toward Tax Compliance. 4) Intention toward Compliance has significant and positif, but Perceived Behavioral Control has no significant influence to tax compliance behavior of trading business Individual Taxpayer in The City of Bandung]

Abstrak :
Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan atau perusahaan, dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tidak memberatkan dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, biaya kepatuhan pajak harus ditekan serendah mungkin, karena berpotensi menjadikan wajib pajak tidak patuh. Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan dan prosedur pajak dan sistem pemungutan pajak. Peran konsultan pajak dalam perusahaan akan mempengaruhi costs of compliance (biaya kepatuhan) khususnya direct money costs (biaya/pengeluaran langsung), di mana diharapkan tidak membebani cost of taxation (biaya/beban pajak), tetapi dapat membantu wajib pajak dalam meringankan kewajiban pajaknya dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi struktur biaya kepatuhan di PT. X sebelum dan sesudah menggunakan konsultan pajak serta menjelaskan perbedaaan sebelum dan sesudah menggunakan konsultan pajak dalam struktur biaya di PT X. Penelitian ini difokuskan pada pengamatan besarnya struktur dan elemen compliance costs di PT. X yang mempengaruhi dan menjadi beban perusahaan serta perbedaan struktur biaya - biaya pada periode sebelum dan sesudah penggunaan konsultan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dari hasil penelitian diperoleh bahwa struktur biaya - biaya kepatuhan PT. X sebelum menggunakan konsultan pajak, terlihat masih belum efisien dan belum efektif, dimana komponen fiscal costs (direct money costs) masih menunjukan beban biaya yang cukup besar, serta potensi kehilangan produktifitas yang cukup besar pada komponen time cost (biaya waktu) dan psychological cost (biaya psikologis). Sementara itu struktur biaya - biaya kepatuhan PT. X setelah penggunaan konsultan pajak terlihat lebih efektif dan efisien. Saran yang dapat diberikan secara umum kepada wajib pajak badan pada umumnya adalah mempertimbangkan penggunaan konsultan pajak dan khususnya kepada PT. X, agar tetap meneruskan pembenahan administrasi perpajakan, seperti yang telah didahului oleh konsultan pajak dalam upaya meminimalkan future costs.

---

Ideally, the costs incurred by the taxpayer or a corporate entity, in order to fulfill tax obligations are not onerous and do not hinder the fulfillment of the taxpayer in making his tax liability. In improving tax compliance, tax compliance costs should be reduced as low as possible, because of the potential to make non-compliant taxpayers. Tax compliance costs incurred as a result of the complexity of regulations and tax procedures and tax collection system. The role of tax consultants in the firm will affect the costs of compliance, especially direct costs money, where is not expected to burden the cost of Taxation, but can help relieve the taxpayers in their tax liability and increase the level of tax compliance. The purpose of this study was to evaluate the compliance cost structure in PT. X before and after the use of tax consultants and explain the difference before and after applying the tax consultants in the cost structure on PT. X. This study focused on observations of the structure and elements of compliance costs at PT. X that affect the company and become a burden as well as different cost structures - the cost in the period before and after the use of tax consultants. The research method used was qualitative and the results were obtained that the structure of the costs of compliance PT. X before using tax consultant, apparently still not efficient and not effective, whereby the components of fiscal costs and still show a significant cost burden, and the potential loss of productivity, substantial cost and time on psychological component cost. Meanwhile, the cost structure - the cost of compliance PT. X after the use of tax consultants looks more effective and efficient. General advice can be given in general to the taxpayer is to consider the use of tax consultants and especially to PT. X, in order to continue to improve tax administration, as had been preceded by a tax consultant in an effort to minimize future costs.

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu hal yang sangat panting dari perombakan sistem perpajakan pada tahun 1983 adalah diterapkannya sistem self assessment sebagai pengganti sistem oficial assessment. Sistem self assessment akan berjalan dengan baik apabila kepatuhan wajib pajak dalam· membayar pajak tinggi. Dari serangkaian kewajiban yang ada di dalam Pajak Penghasilan, kewajiban membayar PPh pasal 25 adalah merupakan kewajiban yang sangat panting karena melalui kewajiban ini, pengeluaran-pengeluaran negara ( khususnya yang bersifat rutin) dapat terpenubi. Namun sayang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban ini masih rendah, seperti yang terjadi di Kanwil III Ditjen Pajak (Jaya I). Di Kanwil ini tingkat kepatuhan wajib pajak membayar kewajiban PPh pasal 25 ini berkisar 54,20% untuk wajib pajak perseorangan dan 52,53 % untuk wajib pajak badan. Menurut Andre F. Vinch , seorang konsultan pajak asal tingkat kepatuhan wajib pajak dikatakan tinggi telah mencapai angka di atas 75 %. Belgia', apabila Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kewajiban PPh pasal 25 masih lemah. Ini terlihat dari sering terlambatnya penerbitan Surat Tagihan Pajak (S~P) yang merupakan sarana pengawasan terhadap kewajiban PPh pasal 25. Keterlambatan didalam proses penerbitan STP ini dikarenakan adanya keterlambatan data· yang diperlukan untuk menerbitkan STP tersebut. Untuk mengatasi hal itu komputerisasi merupakan pertimbangan yang tepat. Dengan adanya komputerisasi,STP akan lebih cepat diterbitkan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ke\'lajiban membayar PPh pasal 25. Disamping itu usaha penyuluhan pajak harus lebih ditingkatkan baik mutu maupun jumlah pelaksanaannya.