Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi. ......Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar yaitu dengan jumlah mencapai 87,18 % dari populasi 232,4 juta jiwa pada tahun 2018. Tahun 2015, Indonesia menduduki peringat pertama terhadap interaksi mengenai halal lifestyle, ini menjadi potensi yang baik guna meningkatkan perkembangan wisata halal di Indonesia. Era digital telah menjadi bagian penting dalam perkembangan pariwisata halal karena saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0. Pada 2018, pengguna internet di Indonesia sekitar 64,8 % dan alasan utama dari penggunaan internet adalah untuk melakukan komunikasi. Social Media sebagai platform yang paling banyak dipilih untuk berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemasaran media sosial terhadap minat wisatawan muslim pada destinasi wisata halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis SEM yang diolah melalui Lisrel. Survei dilakukan terhadap 304 responden. Adapun variable exogen yang digunakan yaitu Social Media Marketing, Sharia Compliance in Social Media Marketing, dan Sharia Compliance in Destination, sedangkan variable endogen yang digunakan yaitu Attitude Towards Destination dan Intention to Visit. Hasil yang didapatkan, social media marketing dan sharia compliance in destination memiliki hubungan yang positif pada attitude, dan attitude berpengaruh signifikan terhadap intention, sedangkan sharia compliance in social media marketing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap attitude. Berdasarkan hasil tersebut, banyak faktor yang menyebabkan keapatuhan pemasaran media sosial terhadap aturan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap wisatawan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pemasaran media sosial yang membahas tentang wisata halal secara khusus.

---

Indonesia is a country with the largest Muslim population, with a number reaching 87.18% of the population of 232.4 million people in 2018. In 2015, Indonesia was the first warning of interactions regarding halal lifestyle, this has a good potential to increase the development of halal tourism in Indonesia. The digital age has become an important part in the development of halal tourism because it has now entered the era of the industrial revolution 4.0. In 2018, internet users in Indonesia are around 64.8% and the main reason for using the internet is to communicate. Social Media as the most chosen platform for communication. This study aims to determine the effect of social media marketing on Muslim tourist interest in halal tourist destinations. This research uses a quantitative approach with SEM analysis which is processed through Lisrel. The survey was conducted on 304 respondents. The exogenous variables used are Social Media Marketing, Sharia Compliance in Social Media Marketing, and Sharia Compliance in Destination, while the endogenous variables used are Attitude Towards Destination and Intention to Visit. The results obtained, social media marketing and sharia compliance in destination have a positive relationship on attitude, and attitude has a significant effect on intention, while sharia compliance in social media marketing has no significant effect on attitude. Based on these results, many factors that cause social media complicity with sharia rules are not significant to tourist attitudes. The way to do this is to develop social media that specifically addresses halal tourism.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia terhadap kinerja keuangan dan market share. Sampel penelitian merupakan 62 bank syariah yang berada di Asia dengan tahun pengamatan 2016 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini membuktikan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia adalah patuh. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dan market share bank syariah tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada literatur ekonomi Islam karena jumlah penelitian yang melihat tingkat kepatuhan syariah dengan satu pengukuran di wilayah Asia dan melihat implikasi tingkat kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan dan market share masih terbatas. ......This study aims to examine the level of sharia compliance of Islamic banks in Asia and its implication on financial performance and market share. The sample of this study is 62 Islamic banks located in Asia with observation years 2016 to 2018. This study uses descriptive quantitative methods. This study proves that the average level of sharia compliance of Islamic banks in Asia is satisfactory compliant. The results of this study cannot prove that the level of compliance of Islamic banks in Asia has an effect on the financial performance and market share of the Islamic banks. This research contributes to the Islamic economic literature because the number of studies that look at the level of sharia compliance with one measurement in the Asian region and look at the implications of the level of sharia compliance on financial performance and market share is still limited.

Abstrak :
PT SMF didirikan Pemerintah untuk mengembangkan sektor pembiayaan sekunder perumahan melalui memfasilitasi transaksi sekuritisasi KPR guna menyediakan dana jangka panjang bagi penyalur KPR khususnya perbankan, dalam rangka mengatasi kesenjangan pendanaan pembiayaan perumahan. Sekuritisasi KPR konvensional telah dilakukan oleh PT SMF sebanyak 8 (delapan) kali transaksi sejak tahun 2009 hingga tahun 2015, dimana transaksi terakhir menggunakan struktur Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA-SP). PT SMF bermaksud mengembangkan sekuritisasi KPR Syariah EBA Syariah Surat Partisipasi (EBASSP) paska diterbitkannya POJK No.20 Tahun 2015. Tujuan dari karya akhir ini adalah untuk mengkaji mengenai akad-akad (akad utama dan akad pendukung) yang dapat diaplikasikan pada transaksi sekuritisasi KPR syariah ? EBAS-SP dan mengkaji langkah-langkah pemenuhan prinsip syariah EBAS-SP agar terhindar dari risiko kepatuhan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara dan/atau diskusi dengan para ahli syariah. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dapat dilakukan transaksi sekuritisasi syariah, pertama: EBAS-SP Ijarah pendapatan tetap dengan underlying assets KPR IMBT dan/atau KPR MMQ, kedua: EBAS-SP Mudharabah pendapatan tidak tetap dengan underlying assets KPR MMQ. Akad pendukung yang dapat digunakan pada transaksi yaitu akad al-bay' ma 'a al-wa'd bi al-syira-muwa?adah, akad al-bay? alhaqiqi, akad wakalah dan akad kafalah. Pemenuhan prinsip syariah transaksi sekuritisasi KPR syariah EBAS-SP untuk menghindari risiko kepatuhan syariah dapat dilakukan melalui pendekatan akad dan pendekatan maqasid syariah. ......PT SMF was established by Government to develop secondary mortgage finance sector through facilitating mortgage securitization transaction to provide long term funds for mortgage lenders especially banks, in order to address the funding gap in housing finance. Conventional mortgage securitization has been performed by PT SMF amounted to 8 (eight) times transaction since year 2009 to year 2015, where is in last transaction using Asset Backed Securities Participation Certificate (EBASP) structure. PT SMF intends to develop islamic mortgage securitization Islamic Asset Backed Securities Participation Certificate (EBAS-SP) post issuance of POJK No.20 Tahun 2015. The purposes of this thesis is to examine kind of islamic contracts (main contract and supporting contracts) that can be applied in islamic mortgage securitization EBAS-SP and reviewing steps fullfilment of EBAS-SP sharia principles in order to avoid shariah compliance risk. This research uses qualitative descriptive method through literature study, interview and/or discussion with shariah experties. The result of this research shows, that can perform islamic securitization, first: EBAS-SP Ijarah fixed income with underlying assets IMBT and/or MMQ mortgages, second: EBAS-SP Mudharabah floating income with underlying assets MMQ mortgages. Supporting contracts that can be used in transaction that is al-bay' ma 'a al-wa'd bi al-syira-muwa?adah contract, albay al-haqiqi contract, wakalah contract dan kafalah contract. Compliance with shariah principles of islamic mortgage securitization EBAS-SP in order to avoid shariah compliance risk can be made through islamic contracts and maqasid syariah approach.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah DPS dan pihak internal PT Bank ABC dalam mengawasi kepatuhan terhadap syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan berbagai pihak, yaitu DPS, Departemen Kepatuhan Syariah, dan Auditor Syariah internal. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah, DPS dibantu oleh Departemen Kepatuhan Syariah dan Auditor Syariah internal dalam mengawasi produk maupun kegiatan operasional di PT Bank ABC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS sebagai pihak independen memerlukan bantuan tim untuk melakukan pengawasan dengan baik. Selain diperlukannya pengawasan yang bersifat independen, pengawasan dapat dianalogikan dengan kaidah audit. ......This research aimed to know the process conducted by the Sharia Supervisory Board SSB and internal parts of PT Bank ABC in overseeing compliance with sharia. The method used is interviews with various parties, namely SSB, Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia. This study finds that in conducting supervision against the practice of sharia, SSB is assisted by the Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia when supervise the operational activities as well as products in PT Bank ABC. The results of this research show that the SSB as independent parties need assistance teams to conduct supervision well. In addition to the need for supervision which is independent, supervision is analogous to the audit rule.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah. ......This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff.