Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Campak adalah penyakit yang sangat menular dan menjadi salah satu penyebab utama kematian anak di negara berkembang termasuk Indonesia. Imunisasi campak di Indonesia telah berhasil dilaksanakan dengan baik, tetapi ternyata masih banyak ditemukan kasus campak di beberapa daerah. Salah satu fak-tor yang diduga menjadi penyebabnya adalah daya guna vaksin yang tidak maksimal karena sistem rantai vaksin yang sangat menentukan untuk pengama-nan mutu vaksin tidak berfungsi dengan baik atau para petugas imunisasi tidak melakukan penanganan vaksin sesuai dengan prosedur yang telah ditentu-kan. Berdasarkan atas kenyataan ini, dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan kepatuhan petugas imunisasi terhadap SOP (Standard Operating Procedure) imunisasi dalam penanganan vaksin campak di Kabupaten Kebumen pada tahun 2009. Variabel yang diteliti adalah pendidikan, pelatihan, lama kerja, pengetahuan, sikap, motivasi, imbalan, persepsi kepemimpinan, supervisi dan sarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dilakukan secara cross sectional dengan sampel seluruh total populasi sebanyak 69 responden, serta menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 60,9% petugas dapat dikategorikan patuh. Variabel independen yang memiliki hubungan yang bermakna secara statistik dengan kepatuhan petugas adalah pendidikan, pengetahuan, imbalan dan sarana. Pengetahuan dan sarana merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan petugas, masing-masing dengan nilai OR sebesar 5,195 dan 5,287.

Abstrak :
Untuk dapat mewujudkan Misi Indonesia Sehat 2010, ditetapkan empat misi pembangunan kesehatan dan salah satu misi tersebut adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Pelayanan kesehatan hendaknya dikerjakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku dan dilakukan secara benar dengan segera. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan kesehatan guna mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan secara terus menerus. Sesuai dengan hal diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan-alasan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan petugas dalam menggunakan standar penatalaksanaan ISPA pada Balita di Puskesmas Dempo Kota Palembang, dimana tingkat kepatuhan petugas terhadap standar penatalaksanaan di Puskesmas tersebut masih rendah. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 5 prang informan di Puskesmas Dempo. Sebagai informan adalah petugas kesehatan yang melayani balita penderita ISPA dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview), sedangkan kepala Puskesmas dilakukan wawancara mendalam. Untuk petugas kesehatan yang dilihat adalah pengetahuan, sikap, motivasi, pengalaman, sarana dan imbalan, untuk kepala Puskesmas yang dilihat adalah pengawasan atau supervisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan ketidakpatuhan petugas menggunakan daftar tilik ISPA pada balita adalah karena rendahnya pengetahuan petugas terhadap standar pengetahuan yang ada di daftar tilik, terbatasnya waktu yang ada untuk melayani balita ISPA, kurangnya penghargaan pembinaan pada petugas, kurangnya pengawasan dan kepala Puskesmas dan kurangnya j umlah petugas yang diperlukan untuk melayani penderita ISPA. Melihat dari hasil penelitian ini disarankan kepada Dines Kesehatan agar mengadakan pelatihan kembali untuk meningkatkan pengetahuan petugas, menyediakan dana khusus untuk pembinaan, meningkatkan pengawasan, menyediakan dan memperbaiki sarana, dan lebih memperhatikan pelaksanaan program ISPA. Bagi kepala Puskesmas agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan, mengadakan diseminasi, memotivasi petugas ISPA dengan memberikan penghargaan, menyediakan ruang periksa khusus, menambah jumlah petugas ISPA, memberikan perhatian yang cukup terhadap program ISPA dan melakukan pengawasan terhadap rekam medik dan sistem pencatatan dan pelaporan ISPA. Bagi petugas kesehatan adalah agar dalam memberikan pelayanan kepada pasien tetap berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, apabila menemukan kesulitan atau hambatan melapor ke pimpinan dan agar setiap petugas ISPA terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani pasien ISPA dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Bagi peneliti lain agar meneliti variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti dan meneliti lebih lanjut mengenai periunya daftar tilik yang ada sekarang untuk diperbaiki. ...... Qualitative Analysis of Personnel Compliance In Using ARI Check List in Infants: Case Study in Dempo Community Health Center, Palembang, South Sumatera Year 2001In order to realize the vision of Healthy Indonesia 2010, four health development missions have been set and one of such mission is to maintain and improve high quality, well-distributed and affordable health service. The health service must be done according to the prevailing health standard and shall be done correctly and immediately. Various efforts have been done in an attempt to improve health developments in order to give health service to the people and improve its distribution and quality continuously. According to the above matters, this research in intended to study the reasons that affect the level of personnel compliance in using the ARI administration standard in infants in Community Health Center in Dempo, Palembang, where the level of compliance of the personnel towards administration standard in such Community Health Center is still low. This research is a case study by using qualitative approach. The data is obtained through observation and in-depth interview with 5 informants in Dempo Community Health Center. The informants are health personnel that serve the infants ARI patients by performing observation and in-depth interview, while the Head of Community Health Center perform in-depth interview. The health personnel observed are knowledge, attitude, motivation, experience, facilities and rewards, while for the Head of Community Health Center the characteristics observed are supervision or control. Results of study shows that the cause of incompliance of personnel in using the ARl Check List in infants is the low level of such personnel knowledge toward the knowledge in such check list, the limitation of the available time to serve the ARI infants, the lack of incentive for guidance in such personnel, the lack of supervision from Head of Community Health Center and the lack of personnel needed to serve the ARI patients. Having observed this research it is suggested that the Health Office to perform retraining to increase knowledge of such personnel, provide special fund for development, increase supervision, provide and improve facilities, and pay more attention to the ART program implementation. For the Head of Community Health Center, they must improve development and supervision, dissemination, motivating the ARI personnel by giving rewards, provide special check room, increase the number of ARI personnel, provide sufficient attention to ARI program and perform supervision towards medical records and recording and reporting system of ARi. For the health personnel, in providing service to the patients they must stick to the standard that has been set, in case they have difficulties or obstacles they must report supervisor and each ARI personnel must continue to increase their knowledge and skill in handling ARI patients by following training. For other researchers, the variables other than that have been to studied can examined and further research regarding the need to improve the existing checklist.

Abstrak :
Kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Sejak akreditasi tahun 2017 di Puskesmas Kalijaga Permai belum pernah dilakukan evaluasi kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan rawat jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan rawat jalan di Puskesmas Kalijaga Permai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dengan kerangka teori kepatuhan diadaptasi dari theory of planned behavior, theory of knowledge, attitude dan practice serta theory of compliance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan petugas terhadap Standar Operating Procedure pelayanan rawat jalan di Puskesmas Kalijaga Permai walaupun secara umum sudah baik namun masih terdapat beberapa ketidakpatuhan oleh petugas di bagian kesehatan ibu dan anak, pendaftaran dan balai pengobatan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure rawat jalan yaitu pengetahuan, sikap, dan sarana. Upaya perbaikan kepatuhan petugas terhadap standard operating procedure pelayanan rawat jalan diperlukan dengan cara peningkatan kepatuhan petugas antara lain pengawasan oleh pimpinan puskesmas, audit internal terkait kepatuhan, serta penguatan komitmen pada jam buka dan tutup pelayanan. ......Compliance of personnel with standard operating procedures (SOP in healthcare services can help reduce the risk of errors and improve patient safety. Since the accreditation in 2017 at Kalijaga Permai Community Health Center (Puskesmas), there has been no evaluation of the compliance of personnel with the SOPfor outpatient care. This research aims to analyze the compliance of personnel with the SOP for outpatient care at Kalijaga Permai Puskesmas and the influencing factors. The research adopts a qualitative approach with a case study design, using a theoretical framework of compliance adapted from the theory of planned behavior, theory of knowledge, attitude, and practice, as well as the theory of compliance. The results of this research indicate that although the overall compliance of personnel with the SOP for outpatient care at Kalijaga Permai Puskesmas is good, there are still some non-compliance issues among personnel in the Maternal and Child Health, registration, and General Health Clinic departments. The factors influencing the compliance of personnel with the SOP for outpatient care include knowledge, attitude, and facilities. Efforts to improve the compliance of personnel with the SOP for outpatient care are needed, including increased supervision by the Puskesmas management, internal audits related to compliance, and strengthening commitment to the opening and closing hours of service.

Abstrak :
Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan pendekatan yang menyeluruh, sistematis dan teringrasi antara semua program pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita, mencakup pelayanan promotif, pelayanan preventif, dan pelayanan kuratif yang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas manajemen program maupun manajemen kasus yang mengacu pada kualitas tata laksana kasus sehingga angka kematian bayi dan balita dapat diturunkan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur MTBS dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain cross secsional dengan jumlah sampel 97 petugas pelaksana MTBS dan 291 pengamatan terhadap pelaksanaan prosedur MTBS di puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Nagan Raya. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung saat petugas melayani balita sakit dengan menggunakan daftar tilik dan wawancara dengan petugas MTBS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan cut off point kepatuhan 80 % , rata-rata tingkat kepatuhan petugas adalah 74,96 % dengan kepatuhan tertinggi 96,9 % dan terendah 22,7 %. Hasil uji statistik secara multivariat didapatkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan adalah beban kerja, sarana prasarana, dan komitmen pimpinan terhadap program MTBS. Sedangkan faktor pendidikan menjadi variabel konfonding dalam penelitian ini. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan adalah faktor komitmen pimpinan, dimana diperoleh nilai OR 8,684, artinya petugas puskesmas dengan komitmen pimpinan yang baik akan berpeluang patuh 8,7 kali lebih besar dibandingkan dengan petugas yang komitmen pimpinannya rendah terhadap program MTBS setelah dikontrol oleh variabel beban kerja, sarana prasarana dan pendidikan. Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya perlu meningkatkan komitmennya terhadap program MTBS dan mendistribusikan tanggung jawab yang proporsional bagi semua staf sesuai dengan prinsip ? prinsip manajemen mutu terpadu (Total Quality Manajemen) dan selalu melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus dalam menerapkan prosedur MTBS dengan menggunakan siklus PDCA (Plan - Do - Check - Act). ......Integrated Management of Childhood illness (IMCI) is an integrated, systematic and total approach among all of babies and children under five years old health services programme, including promotion, preventive, and curative services to improve the programme management quality as well as cases handling that refer on cases management quality so that affected to the decreasing of infant and children under five years old mortality rate. The objectives of the study are to obtain the description of Health officer obey code of conduct rate regarding IMCI and confounding factor at Nagan Raya District. The study methods utilized quantitative approach with cross sectional design, total sample are 97 health officers that conducted IMCI and 291 observations regarding IMCI code of conduct at public health centre and sub-public health centre in Nagan Raya District. The data collected by direct observation during health officer serving the illness baby with using check list and interviewing the health officer that doing IMCI. The study output showed that obey cut off point is 80 %, the average obey rate of health officer is 74, 96 % with highest obey rate is 96, 9 % and the lowest is 22, 7 %. The output of statistical tested by multi variant found the factors that have relation to the obey code of conduct are working load, facilities of IMCI, and managerial commitment regarding IMCI Programme. The education level factor becomes a confounding variable in the study. The most dominant factor that influent the obey code of conduct is managerial commitment which is the OR value 8,684, that?s mean the health officer with managerial commitment that higher commitment affected to health officer IMCI to have 8,7 times more obey than the managerial commitment that has lower after controlled by working load, facilities, as well as education level variable. District Health Office and Public Health Centre in Nagan Raya District need to improve their commitment regarding IMCI programme and shall distribute proportional responsibility for whole staffs based on Total Quality Management principles and continues performance improvement in implementation of IMCI code of conduct by utilizing PDCA cycle (Plan - Do - Check - Act).

Abstrak :
[ABSTRAK
Magnetic resonance imaging selanjutnya disebut MRI merupakan peralatan radiologi diagnostik yang tidak mengandung radiasi pengion. Hal tersebut tidak berarti menjadikan alat ini bebas dari potensi bahaya. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan deskripsi, menganalisa dan menilai penerapan keselamatan lingkungan pada fasilitas MRI 1.5T di wilayah DKI Jakarta. Penelitian didesain dengan metode campuran dengan tehnik purposive sampling. Dilaksanakan pada 4 fasilitas MRI 1.5T di wilayah DKI Jakarta dengan jumlah responden sebanyak 25 (dua puluh lima) orang radiografer yang bertugas di pelayanan MRI. Data kuantitatif diuji dengan menggunakan uji statistik nonparametrik yaitu Cochran’s Q dan Kruskalwalis. Nilai Cochran’s Q hitung>Chi square tabel (66.495>36.415) sehingga H0 ditolak atau terdapat perbedaan pemahaman radiografer. Uji statistik kruskalwalis menunjukkan nilai mean rank antar rumah sakit sumber data bervariasi. Data kualitatif terkait ketersediaan perangkat keselamatan menunjukkan standar American Collage of Radiology (ACR) lebih aplikatif dibandingkan standar Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI No. 410/MENKES/SK/III/2010 tentang standar pelayanan radiologi diagnostik di sarana pelayanan kesehatan. Keempat rumah sakit sumber data telah memenuhi standar ACR sedangkan standar KMK 410/2010 hanya dapat dipenuhi oleh sebagian. Kepatuhan petugas dalam praktek aman penanganan pasien mandiri di empat rumah sakit sumber data telah memenuhi standar ACR dengan nilai bervariasi.

---

ABSTRACT
Magnetic resonance imaging is hereinafter referred to MRI as diagnostic radiology equipment that contains no ionizing radiation. That does not mean to make this tool is free of potential hazards. This study aimed to get a description, analyze and assess the implementation of environmental safety at 1.5T MRI facility in Jakarta. The research is designed with a mix method with purposive sampling technique. Held on 4 (four) 1.5T MRI facilities in Jakarta. The number of respondents as many as 25 (twenty five) radiographers who served in MRI services. The quantitative data were tested using nonparametric statistical test that Cochran's Q and Kruskalwalis . Cochran's Q value count > Chi square table (66 495> 36 415) so that H0 is rejected or there is a difference of understanding radiographer. Kruskalwalis statistical test shows the mean rank among hospitals varied data sources. The qualitative data related to the availability of safety devices demonstrate the American Collage Of Radiology (ACR) standards more applicable than Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI No. 410/MENKES/SK/III/2010 standard. The fourth hospital data sources meet the standard ACR while KMK 410/2010 standard can only be met by the majority. Compliance officers in the safe practice of self-management of patients in four hospitals have a data source meets ACR standards with varying grades.;Magnetic resonance imaging is hereinafter referred to MRI as diagnostic radiology equipment that contains no ionizing radiation. That does not mean to make this tool is free of potential hazards. This study aimed to get a description, analyze and assess the implementation of environmental safety at 1.5T MRI facility in Jakarta. The research is designed with a mix method with purposive sampling technique. Held on 4 (four) 1.5T MRI facilities in Jakarta. The number of respondents as many as 25 (twenty five) radiographers who served in MRI services. The quantitative data were tested using nonparametric statistical test that Cochran's Q and Kruskalwalis . Cochran's Q value count > Chi square table (66 495> 36 415) so that H0 is rejected or there is a difference of understanding radiographer. Kruskalwalis statistical test shows the mean rank among hospitals varied data sources. The qualitative data related to the availability of safety devices demonstrate the American Collage Of Radiology (ACR) standards more applicable than Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI No. 410/MENKES/SK/III/2010 standard. The fourth hospital data sources meet the standard ACR while KMK 410/2010 standard can only be met by the majority. Compliance officers in the safe practice of self-management of patients in four hospitals have a data source meets ACR standards with varying grades., Magnetic resonance imaging is hereinafter referred to MRI as diagnostic radiology equipment that contains no ionizing radiation. That does not mean to make this tool is free of potential hazards. This study aimed to get a description, analyze and assess the implementation of environmental safety at 1.5T MRI facility in Jakarta. The research is designed with a mix method with purposive sampling technique. Held on 4 (four) 1.5T MRI facilities in Jakarta. The number of respondents as many as 25 (twenty five) radiographers who served in MRI services. The quantitative data were tested using nonparametric statistical test that Cochran's Q and Kruskalwalis . Cochran's Q value count > Chi square table (66 495> 36 415) so that H0 is rejected or there is a difference of understanding radiographer. Kruskalwalis statistical test shows the mean rank among hospitals varied data sources. The qualitative data related to the availability of safety devices demonstrate the American Collage Of Radiology (ACR) standards more applicable than Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI No. 410/MENKES/SK/III/2010 standard. The fourth hospital data sources meet the standard ACR while KMK 410/2010 standard can only be met by the majority. Compliance officers in the safe practice of self-management of patients in four hospitals have a data source meets ACR standards with varying grades.]