Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kepala negara adalah representasi bangsa. Karenanya, setiap kepala negara memiliki keistimewaan untuk diabadikan, baik pada sebidang kanvas maupun selembar foto secara resmi. Lukisan potret menjadi piliha yang menarik, tidak hanya berfungsi sebagai penghias dinding istana, tetapi juga memiliki fungsi lainnya yang bersifat sosial maupun personal. Pada era Presiden Sukarno terdapat jabatan pelukis istana. Setelah era berganti, tradisi itu tidak lagi ada. Istana akhirnya memesan lukisan-lukisan potret pada tiga pelukis potret di luar istana: IB Said, Soetarjo, dan Warso Susilo. Artikel tentang riwayat para pelukis istana telah ditulis dalam sebuah buku dan artikel, namun tidak dengan ketiga pelukis ini. Padahal mereka melukis wajah para kepala negara sejak 1960-an hingga dekade pertama 2000. Artikel ini ingin membahas keberadaan dan proses kreatif mereka melalui pendekatan sejarah. Di samping itu tulisan ini juga ingin mengetahui sejauh mana nilai-nilai karya yang dihasilkannya. Kesimpulannya cukup mengejutkan, mereka melukis dan mendudukan lukisan potret bukan sebagai karya pribadi. Inilah potret presiden pesanan, dimana pelukis hanya menjalani tugas sebagai instrumen mimetik atas realitas, bukan interpretator: Karya seninya, meskipun bersifat potret formal kepala negara, juga memiliki arti penting bagi wacana politik dan kekuasaan.

Abstrak :
Tesis mi membahas tentang kepemimpman tertinggi wanita dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi Wanita menjadi kepala negara seperti, presiden, perdana menten atau raja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemimpman wanita pada pemerintahan dalam konteks negara demokrasi perspektif al-Qaradhawi diperbolehkan karena kekuasaannya tidak bersifat mutlak, wilayahnya terbatas. Yang terlarang adalah kepemimpinan wamta atas keseluruhan umat Islam Al- Qaradhawi menyebutkan beberapa persyaratan bolehnya seorang wanita menjadi kepala negara, yaitu tidak direpotkan oleh urusan rumah tangga, memiliki kapabilitas, ilmu pengetahuan, kecerdasan, berusia sekitar 50 tahun-an (berpengalaman) tidak direpotkan oleh uzur kewanitaan. ......This thesis attempts to analyze the woman leadership in accordance with the perspective of Yusuf Al Qaradawi position of leader such as president, prime minister, queen in the context of a democracy. This research is conducted by using descriptive method with qualitative approach to text analysis The results of the study indicate that Yusuf al Qaradawi believed that woman was prohibited to become the top leader or al zmamah a!- uzma in the context of a democracy. He did not see any verse of the Qur an and hadith which prohibits a women to occupy the position as a leader. The posibility of a woman to become a leader for it does not belong to leadership of the highest significance of Islam Then, to occupy the position as a leader Yusuf Al qaradawi emphasized some qualifications. Firstly, the woman is not bothered by the affairs of the household Secondly, she should have the capability knowledge and intelligence. And the last one her age is about 50 years (be experienced).

Abstrak :
Penelitian ini berdasarkan kepada pemikiran Imam Al-Mawardi terkait dengan persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara. Kedua, perbandingan pemikiran tersebut dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, penerapan pemikiran Imam Al-Mawardi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dapat melalui mekanisme musyawarah dan penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya. Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara akan sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan yang mendasar terkait dengan bentuk negara, hukum dasar yang berakibat berbedanya sistem pemilihan kepala negara. Lalu, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan pencalonan dapat dimasukkan sebagian karena tidak bertentangan dengan persyaratan pencalonan kepala negara yang berlaku di Indonesia. ......This research was based on the toughts of Imam Al-Mawardi system requirements related to the elevtion of the head of state compared with the provisions of the constitution of the Republic of Indonesia in 1945. First, thought of Imam Al-Mawardi about requrements and the systems of election of the head of State. Second, the tought-provoking with existing provisions in the Constitution of The Republic Indonesia in 1945. Third, the application of the thought of Imam Al-Mawardi in Indonesia. The method used is normative legal research approach to secondary data use comparisons. The results of this research is the head of State electoral system according to Imam Al-Mawardi can be through mechanisms of deliberation and the appoinment by the previous head of state. Imam Al-Mawardi thinking about electoral systems the head of State will be difficult to apply in Indonesia due to differences associated with the fundamental form of the Basic Law of The State, which resulted in different electoral systems the head of State. And then, the thought of Imam Al-Mawardi abaout candicacy requirements can be incorporated in part because it does not conflict with the requirements of the nomination of the head of State in Indonesia.