Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan karena belum adanya spesifikasi jabatan Kadinkes Dati II yang secara tepat dapat menyatakan kualifikasi Kadinkes Dati II yang dibutuhkan. Adanya gambaran tentang kualifikasi Kadinkes Dati II saat ini yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan spesifikasi jabatan Kadinkes Dati II merupakan tujuan umum dari penelitian ini, sedangkan tujuan khususnya adalah adanya gambaran mengenai pengaruh kualifikasi Kadinkes Dati II saat ini terhadap pengembangan fungsi Puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Hasi1 penelitian adalah didapatnya Cara untuk menentukan kualifikasi Kadinkes Dati II secara induktif dan informasi yang di dapat adalah adanya alternatif kualifikasi Kadinkes Dati II yang ideal, optimal dan yang masih dapat ditoleransi serta adanya pandangan bahwa gaya kepemimpinan situasional selaras dengan perilaku kepemimpinan di Indonesia yakni ing ngarso sung tulodo selaras dengan gaya kepemimpinan direktif, ing madyo mangun karso selaras dengan gaya kepemimpinan kensultatif dan partisipatif sedangkan tut wuri handayani selaras dengan gaya kepemimpinan derigatif. Adanya masukan bagi pengembangan jenjang karier, pelatihan serta penentuan lama menduduki jabatan dan motif yang dapat memacu motivasi kerja Kadinkes Dati 11. Saran yang diberikan, perlu diadakan analisis jabatan yang secara deduktif dapat menyatakan kualifikasi Kadinkes Dati II yang dibutuhkan, untuk mengetahui kesenjangan yang ada terhadap Cara induktif (penelitian ini). Perlu dilakukan penilaian kembali materi pelatihan manajemen Puskesmas/Kesehatan, walaupun demikian bagi Kadinkes Dati II yang belum mengikuti pelatihan ini disarankan agar diberikan pelatihan manajemen Puskesmas/Kesehatan;Perlu dikembangkan peraturan mengenai lama menduduki jabatan, ysitu adanya 'tour of duty' atau 'tour of area' setelah masa jabatan satu Pelita;Perlu adanya pengembangan jenjang karier Kadinkes Dati II- yang menurut penelitian ini sebaiknya melalui Jalur Puskesmas; Perlu adanya pengembangan keterampilan kepemimpinan berdasarkan teori situasianal demikian pula pengembangan keterampilan dalam melakukan supervisi dan memotivasi bawahan. Selanjutnya perlu dikembangkan sistem umpan balik yang berbentuk penilaian terhadap kemampuan pelaksanaan tugas ('performance appraisal') Kadinkes Dati 11 secara menyeluruh yang tidak terkotak-kotak dan ter'focus' terhadap program tertentu saja.

Abstrak :
Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, memberikan warna tersendiri pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masuknya kesehatan ke dalam kelompok urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Seolah berupaya menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Lampirannya menyatakan bahwa salah satu kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan stadar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji gambaran implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya terkait penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pelatihan SDMK. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas telah dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan SDMK namun belum maksimal karena belum menghasilkan rumusan baku yang disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan meskipun telah menghabiskan waktu yang relatif lebih lama dari yang sewajarnya. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kemampuan para pelaksana kebijakan dalam menyusun standar kompetensi teknis yang efektif.  Selain itu, bervariasinya struktur Dinas Kesehatan di berbagai daerah serta sulitnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan unit-unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan juga menjadi kendala. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas pelaksana penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga perlu berani mengambil ketegasan dalam memutuskan hasil konsensus sehingga dapat segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan. ......Regional autonomy which gives authority to local governments to regulate their own regions, gives its own color to the dynamics of governance. One of the highlights is the entry of health into concurrent government affairs groups. As if trying to answer this challenge, Law 23 of 2014 concerning Local Government in its Attachment states that one of the central government's authorities is to establish the level of technical competence and certification of implementing government affairs in the health sector, one of which is the Head of the Health Office. This research is a qualitative descriptive study that aims to examine the description of the implementation of the mandate of Law Number 23 Year 2014 specifically related to the preparation of the technical competency standards of the Head of the Health Office organized by the Ministry of Health through the HRH Training Center. Data collection is done through in-depth interviews with selected informants. The results show that the formulation of the technical competency standards of the Head of the Service has been carried out by the HRH Training Center but has not been maximized because it has not produced a standard formula that has been ratified in the form of a Minister of Health Regulation even though it has spent relatively longer than normal. The main obstacle faced is the lack of understanding and ability of policy implementers in developing effective technical competency standards. In addition, the varied structure of the Health Office in various regions and the difficulty in coordinating with the Health Office and program units within the Ministry of Health are also obstacles. The results of this study recommend that there be capacity building for implementing compilation of technical competency standards of the Head of the Health Office. In addition, the Ministry of Health also needs to be brave enough to take firmness in deciding the results of consensus so that it can immediately issue a Regulation of the Minister of Health that regulates the technical competency standards of the Head of the Health Office.