Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Persaingan bisnis antar industri dewasa ini sangatlah ketat, termasuk dalam industri otomotif khususnya kendaraan bermotor roda empat. Oleh karena itu perusahaan penyedia barang dan jasa berlomba untuk meraih simpati konsumen dengan memberikan pelayanan yang dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan keinginan dan kebutuhannya. Salah satu komunikasi pemasaran yang digunakan perusahaan adalah personal selling, dimana kemampuan komunikasi antar pribadi wiraniaga dengan konsumennya agar memiliki kedekatan secara personal. Komunikasi antar pribadi akan terjalin secara efektif apabila terdapat kualitas di dalamnya yang terdiri dari keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung (supportiveness), sikap positif (positiveness), serta kesetaraan (equality). Dengan pendekatan kualitatif, dan metode wawancara secara mendalam dengan para narasumber, dimaksudkan agar dapat diketahui secara mendalam keterkaitan antara lima kualitas pada efektivitas komunikasi antar pribadi antara wiraniaga dengan konsumennya, pada tahapan keputusan pembelian kendaraan bermotor roda empat.

---

Given a stiff competition in automotive industry nowadays, automobile distributors have provided their best effort to gain the sympathy of consumers by providing services that can facilitate consumers’ needs. One of the marketing communication strategies that has been used widely by the distributors is personal selling approach, in which interpersonal communication skills have played an important role in sales person-consumer relationship. Five general quality to improve the effectiveness of communication which is the key factor for a proper establishment in interpersonal communication includes: openness, empathy, supportiveness, positiveness, as well as equality. Based on a qualitative approach, and in-depth and one-on-one interviews with both parties, this study is intended to have a clearer perspective on necessity of the five general quality to the effectiveness of interpersonal communication between sales person and its customers at the stage of purchase decision process."

"ABSTRAKKecelakaan lalu lintas merupakan penyebab utama dari kematian yang dapat dicegah di dunia. Di antara jenis kecelakaan lalu lintas, kecelakaan sepeda motor memiliki salah satu angka mortalitas tertinggi di dunia, serta kecelakaan yang paling umum terjadi di Indonesia. Berbagai faktor dapat mempengaruhi pola luka pada korban, dan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh regulasi pada negara-negara yang berbeda. Suatu pola luka tertentu diduga dapat teridentifikasi pada pengemudi sepeda motor yang tertabrak oleh kendaraan bermotor roda empat di Jakarta. Data dikumpulkan dari laporan polisi, laporan obduksi, dan rekam medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari periode Januari 2014 sampai Febuari 2016. Sebanyak 117 sampel didapatkan, semua korban meninggal, 30 di antaranya ditabrak oleh kendaraan bermotor roda empat.dan 87 oleh kendaraan bermotor roda lebih dari empat. Mayoritas karakteristik pada kedua kelompok adalah berjenis kelamin laki-laki, berusia 20-29 tahun, berpakaian tebal, dan tidak mengenakan alat pelindung diri. Suatu perbedaan signifikan ditemukan pada luka jenis fraktur tertutup dan terbuka dada dengan perbedaan persentase sebesar -12,9 dan -9,2 p=0,054 . Perbedaan signifikan juga ditemukan pada luka jenis luka memar ekstremitas dengan perbedaan persentase -25,6 p=0,014 . Maka, dapat disimpulkan terdapat suatu pola luka signifikan pada pengemudi sepeda motor dengan penabrak berupa kendaraan bermotor roda empat.

---

ABSTRACTTraffic accidents are the main causes of preventable death in the world. From it, motorcycle accidents have one of the highest mortality rate, as well as being the most frequent traffic accident in Indonesia. Various factors can affect injury sustained by the victim of such accidents, but they may vary depending on the regulations of different countries. From this, an injury pattern is thought to be identifiable on victims of motorcycle crashes against four wheeled motor vehicles in Jakarta. Data is gathered from police reports, obduction reports, and medical records in Cipto Mangunkusumo Hospital from January 2014 to February 2016. A total of 117 samples were collected, all dead, 30 collided with a four wheeled vehicle while 87 collided with a vehicle with more than four wheels. Most victims are found to be male, aged 20 29 years old, wearing thick clothing, and not wearing any protective equipment. A significant difference is observed in closed and open fracture injuries of the chest and abdomen region with a percentage difference of 12,9 and 9,2 respectively p 0,054 . A significant difference is also observed for contusions in upper extremities with a percentage difference of 25,6 p 0,014 . Hence, it can be concluded that there is a significant injury pattern observed in the motorcycle rider suffering a crash with a four wheeled vehicle."

"Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut.

---

In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation. "

"Semakin tingginya angka penjualan kendaraan bermotor roda empat (mobil) menyebabkan pelaku usaha selalu terpacu untuk memproduksi berbagai jenis mobil. Produksi tersebut seharusnya memperhatikan fitur-fitur keselamatan kendaraan. Salah satu fitur keselamatan kendaraan adalah dengan uji tes tabrak (crash test). Hal ini sejalan dengan kebutuhan konsumen akan keselamatan menjadi alasan kuat kenapa uji tes tabrak perlu dilakukan setiap perusahaan yang memiliki mobil baru. Namun, serangkaian proses uji tes tabrak pada beberapa fitur kendaraan tidak begitu mudah, sehingga pelaku usaha melakukan cara tersebut dengan memanipulasi hasil uji tes tabrak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pun tidak mengatur secara lebih lanjut tentang manipulasi dalam suatu kendaraan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Begitupun dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 belum mengatur tentang uji tes tabrak maupun terhadap sanksinya. Hal tersebut menyebabkan adanya celah bagi pelaku usaha untuk memanipulasi hasil uji tes tabrak yang dapat mengelabui konsumen yang awam atas uji tes tabrak sehingga tidak mengetahui jelas apabila adanya manipulasi terhadap uji tes tabrak. Bila mengamati dengan kasus manipulasi hasil uji tes tabrak Daihatsu yang ada di Jepang dan berdampak juga di Malaysia, manipulasi hasil uji tes tabrak di Jepang sudah terbukti melakukan manipulasi dan sudah melanggar proses administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Transportasi Jepang. Hal yang sama juga diakui oleh Malaysia bahwa berdampak di Malaysia namun pengaturan mengenai uji tes tabrak di Jepang dan Malaysia juga sudah mengatur secara sempit mengenai uji tes tabrak, sehingga terhadap praktik maupun pengawasan kendaraan di Jepang dan Malaysia menjadi lebih mudah bagi pelaku usaha, konsumen, ataupun otoritas pengawas di Jepang. Melalui metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini akan membahas kesesuaian pengaturan hukum di Indonesia terhadap manipulasi hasil uji tes tabrak beserta perbandingan dengan Malaysia dan Jepang. Adapun pertanggungjawaban dari pihak yang berkaitan dan penyelesaian sengketa apabila konsumen merasa dirugikan. Manipulasi hasil uji tes tabrak yang tidak sesuai sudah seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya dapat melalui Kementerian Perhubungan.

---

The increasing number of sales of four-wheeled motorized vehicles (cars) causes business actors to always be encouraged to produce various types of cars. Such production should pay attention to vehicle safety features. One of the vehicle safety features is the crash test. This is in line with consumer needs for safety, which is a strong reason why crash tests need to be carried out by every company that has a new car. However, a series of crash test processes on some vehicle features are not so easy, so business actors do this by manipulating crash test results. Law No. 18/1999 does not further regulate manipulation in a vehicle by business actors. Likewise, Law No. 22 of 2009 does not regulate crash tests or the sanctions. This causes a gap for business actors to manipulate crash test results that can trick consumers who are unfamiliar with crash tests so that they do not know clearly if there is manipulation of the crash test. When observing the case of manipulation of Daihatsu crash test results in Japan and also in Malaysia, manipulation of crash test results in Japan has been proven to manipulate and has violated the administrative process issued by the Japanese Ministry of Transportation. The same thing is also recognized by Malaysia that the impact in Malaysia but the regulation of crash tests in Japan and Malaysia has also narrowly regulated crash tests, so that the practice and supervision of vehicles in Japan and Malaysia become easier for business actors, consumers, or supervisory authorities in Japan. Through the juridical-normative research method, this study will discuss the suitability of legal arrangements in Indonesia for the manipulation of crash test results along with a comparison with Malaysia and Japan. The liability of related parties and dispute resolution if consumers feel harmed. Manipulation of inappropriate crash test results should be regulated in Indonesian legislation, one of which can be through the Ministry of Transportation."