Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Problem of poor children should not stop at the point where children's family can be blamed from being poor. The writer argues that the state has to take responsibility due to its duty to provide welfareness to society. However, in reality, the writer also argues there are many government's policies which contradict and do not really reflect the best interest of children. It is the writer's intention to see the state provides more pro-children policy so as to be in line with what the state has positioned children as the next generation of society.

Abstrak :
Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu anak harus mendapatkan kasih sayang. Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang akan menjadi anak nakal dan akibatnya dapat melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat menyebabkan anak menjalani proses pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pokok Permasalahan tesis ini adalah, pertama bagaimana pola pembinaan anak pidana, kedua hambatan apa yang dihadapi petugas dan ketiga upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode non doktrinal atau sosio - legal. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang telah sesuai dengan ketentaun Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Namun demikian dalam pelaksanaan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang, ternyata tidak hanya dihuni oleh Anak Didik Pemasyarakatan saja, namun terdapat Narapidana Wanita Dewasa. Selain permasalahan tersebut, di dalam LAPAS Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan pembinaan diantaranya adalah kurangnya tenaga profesional, sarana dan prasarana yang tidak mendukung dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengoptimalkan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, mengadakan kerjasama dengan pihak lain misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat, dan mengikutsertakan Anak Pidana dalam kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. ......Children is Our next Generation must be given care and affection. The absence of this could result in a child turning into juvenile delinquents and may carry deviate action which are mostly unlawful. These unlawfull action to be punished by the law system in Correctional. There are three main problem in this thesis: firstly How is the system work to treament juvenile delinquents; second, the constraints are faced by officer of the law in treatment of juvenile delinquents; and third, how those officers to overcome those constraints. The research method used in this study is a non-doctrinal or socio - legal methods. Location of the research are Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang and Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang. This reseach showed that the implementation of the treatment of children in the Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) Tangerang is in accordance with Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 and Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999. Although in accordance with regulation, Problem are still found in LPA Wanita Tangerang, such as in the Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita was not only inhabited by juvenile delinquents but also adult prisoners. In addition to these problems, in Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Tangerang found the problems, such as the lack of officer, facilities and lack of society participation. The efforts that could be done to overcome these problems include: optimizing the work of available officers, cooperating with other institution especially NGOs, and submiting juvenile delinquents in external social activity.

Abstrak :
Skripsi ini mencoba menjelaskan hubungan antara konsep pertahanan diri dengan perilaku bullying siswa Sekolah Menengah Atas ?X? di Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pertahanan diri dengan perilaku bullying siswa Sekolah Menengah Atas ?X? di Bandung dengan cara membuktikan teori pertahanan diri dari Reckless (1962) ke dalam data empiris di lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik survei. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden berukuran 91 orang. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara non probabilitas sampling dengan metode pengambilan sampel secara quota sampling. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara pertahanan diri dengan perilaku bullying. Dengan kata lain, hasil temuan di lapangan mendukung hipotesis di dalam penelitian ini sekaligus bersesuaian dengan teori pertahanan diri yang dikemukakan oleh Walter Reckless. This undergraduate thesis attempts to explain the relationship between the concept of containment and bullying behaviors of Senior High School students "X" in Bandung. The purpose of this study was to know how the relationship of containment and bullying behavior of Senior High School students "X" in Bandung by way of proving containment theory of Reckless (1962) into the empirical data in the field. The methodology used in this study is a quantitative research method with survey techniques. The data was collected by giving questionnaire to the respondent size 91 people. The sampling technique is done by quota non-random sampling. The results of this study indicate that there is a significant relationship between containment and bullying behavior. In other words, the findings in the field support the hypothesis in this study correspond well with the theory of containment by Walter Reckless.

Abstrak :
Klitih merupakan fenomena kenakalan anak yang melibatkan geng anak. Kenakalan ini masih dapat ditemukan hingga saat ini, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dalam mengkaji bagaimana fenomena klitih masih terjadi, meskipun telah dilakukan berbagai tindakan untuk menghentikanya. Penelitian ini membahas aktivitas geng anak dengan menggunakan perspektif kriminologi budaya untuk menjawab bagaimana anak dapat menjadikan klitih sebagai budaya serta bagaimana budaya tersebut dipelajari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi serta studi data sekunder untuk mempelajari fenomena Klitih. Dengan menggunakan Social Learning Theory Akers sebagai konsep teori, penelitian ini juga membahas mengenai keterkaitan lower class terhadap geng anak. Dengan demikian, hasil penelitian menjelaskan bahwa teman sebaya memiliki peran besar dalam melakukan transmisi budaya kepada anak, sehingga anak mampu mempelajari bentuk kenakalan seperti klitih. Selain itu kondisi anak dengan status lower class memiliki kemungkinan besar untuk tergabung dalam geng anak sebagai akibat dari kesamaan budaya di antara keduanya. ......Klitih is a phenomenon of child delinquency involving child gangs. This delinquency can still be found today, so further research is needed to examine how the klitih phenomenon still occurs, even though various actions have been taken to stop it. This research discusses child gang activity using a cultural criminology perspective to answer how children can make klitih a culture and how this culture is learned. This research uses qualitative methods through interviews, observations, and secondary data studies to study the Klitih phenomenon. By using Akers' Social Learning Theory as a theoretical concept, this research also discusses the relationship between the lower classes and child gangs. Thus, the research results explain that peers have a significant role in transmitting culture to children so that children can learn delinquency forms such as klitih. Apart from that, children with lower class status have a greater possibility of joining child gangs as a result of the cultural similarities between the two.

Abstrak :
Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak, anak berkonflik dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan kesempatan untuk dibina oleh orang tua dan tidak perlu menjalankan pidana di lembaga pembinaan khusus anak. Berdasarkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif ABH berhak mendapatkan diversi dan perlakuan khusus. Perwujudan dari hak tersebut adalah adanya laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas, yang akan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan atau pidana bagi ABH. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor legal dan esktralegal terhadap rekomendasi (Litmas)berupa tindakan dan pidana, pada kasus ABH di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method) secara sekuensial. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data rekomendasi Litmas dari Balai Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta periode 2018-2022 yang berjumlah 250 laporan Litmas. Mengunakan teknik koding dan regresi logistik pada faktor legal dan ekstralegal, masih didapati rekomendasi Litmas Bapas berupa pemidanaan, yakni anak direkomendasikan menjalani pidana di LPKA, atau dijatuhi pidana bersyarat /PiB. Rekomendasi tindakan berupa pengembalian anak untuk dididik oleh orang tua (AKOT) yang sejalan dengan prinsip restorative justice pada kenyataannya diberikan dalam jumlah yang lebih kecil, demikian juga dengan tindakan tindakan penempatanan di LPKS. Secara garis besar, faktor hukum atau legal seperti jenis pelanggaran dan riwayat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ABH merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap rekomendasi Litmas dibandingkan dengan faktor ekstralegal seperti usia dan struktur keluarga dari ABH. Rekomendasi tindakan maupun pidana yang bersifat penempatan di dalam lembaga sama-sama merugikan anak karena anak harus dipisahkan dari keluarga, sehingga berpotensi mengilangkan hak-hak serta kesejahteraanya. Kedepannya perlu dilakukan penelitian terkait reliabilitas instrument penelitian kemasyarakatan, faktor legal dan ekstralegal dari sisi Pembimbing Kemasyarakatan. ......Based on the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Convention on the Rights of the Child, children who are in conflict with the law (ABH) have the right to have the opportunity to be fostered by their parents and do not need to carry out punishment in special child development institutions. Based on the principles of restorative justice, ABH is entitled to diversion and special treatment. The embodiment of this right is the existence of a social assessments report compiled by the probation officer in Probation and Parole Office (Bapas), which will be used as a judge's consideration in determining the course of action or punishment for ABH. This thesis aims to analyze the influence of legal and extralegal factors on social assessments’ recommendations in the form of action and sentences, in ABH cases in Jakarta. This study used a sequential mixed approach. In this study, the authors analyzed data on social assessments’ recommendations from Bapas in the DKI Jakarta area in the period of 2018-2022, totaling 250 Litmas reports. Using coding techniques and logistic regression on legal and extralegal factors, there is social assessments recommendation is in the form of punishment, namely that children are recommended to serve a sentence in LPKA, or a conditional sentence/PiB. Recommendations for action in the form of returning children to be educated by parents (AKOT) which are in line with the principles of restorative justice are in fact given in smaller quantities, as well as actions for placement in LPKS. In general, law or legal factors such as the type of violation and history of law violations committed by ABH are factors that have a significant influence on social assessments’ recommendations compared to extralegal factors such as age and family structure of ABH. Recommendations for actions and sentences that are placed in institutions are both detrimental to children because children must be separated from their families, thus it triggers the potential of children’s rights and welfare violation. Going forwards, it is necessary to carry out research related to the reliability of social research instruments, legal and extralegal factors from the side of Probation Officer.