Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Faktor-faktor Penghambat Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan desain deskriptif, cross sectional, serta dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah terdapat 4 faktor yang menghambat kenaikan pangkat para analis kepegawaian di lingkungan BKN Pusat, yaitu penempatan yang tidak sesuai dengan formasi; kompetensi dan kreativitas pegawai yang kurang memadai; persyaratan pengusulan kenaikan pangkat yang tidak didukung oleh organisasi; serta minimnya rotasi pegawai.

---

ABSTRACTThis research discusses about obstacles in promotion of functional position of Analyst Staffing in The National Civil Service Agency of Indonesia. This is a qualitative research with descriptive design, cross sectional study, in-depth interviews and literature study. The results showed that there are 4 factors that inhibiting promotion: a) placement which is inconsistent to formation; competence and creativity of the employees who lack adequate; promotion requirement that not supported by the organization; and lack of employee rotation."

"Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang menyederhanakan proses bisnis pelayanannya melalui transformasi pelayanan secara digital sehingga dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses kenaikan pangkat yang sebelumnya banyak dapat dikurangi dan hanya membutuhkan berkas dan dokumen dalam bentuk digital tidak lagi dalam bentuk fisik. Pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN ditujukan untuk menciptakan pengintegrasian data PNS di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan kepegawaian, sehingga melalui SAPK pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKN dan Kantor Regional BKN terhadap seluruh instansi di Indonesia dapat terintegrasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi KPO Less Paper melalui SAPK dalam kerangka interoperabilitas e-government berserta faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan/level interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan interoperabilitas e-government. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas e-government dalam pelayanan KPO Less Paper sudah mencapai level interoperabilitas organisasional, namun pada level interoperabilitas semantik terdapat indikator yang belum tercapai yaitu kemampuan untuk menggabungkan atau menyingkronkan data/informasi lintas sistem informasi yang heterogen belum tercapai dengan baik, selain itu pada level interoperabilitas organisasional terdapat ketidakcapaiannya prinsip-prinsip komunikasi secara dua arah antar organisasi dan kecapaian komitmen antar organisasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

---

Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) is an innovation from Badan Kepegawaian Negara in the process of civil service promotion services that simplifies the service business process through digital service transformation so that the document requirements needed to follow the promotion process that previously complex can be reduced and only requires files and documents in digital form and no longer in paper-based form. The development of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) by BKN is aimed at creating integration of civil servant data throughout Indonesia which is expected to overcome the problem of data duplication and inefficiency in personnel services, so that through the SAPK staffing services carried out by BKN and the BKN Regional Office to all agencies in Indonesia can be integrated. This thesis discusses how the implementation of KPO Less Paper through SAPK in the framework of e-government interoperability and the factors involved in its implementation. This study uses the concept of e-government interoperability levels and factors related to the ability to implement e-government interoperability. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in-depth interviews. The results showed that the implementation of e-government interoperability in KPO Less Paper services has reached the level of organizational interoperability, but at the semantic interoperability level there are indicators that have not been achieved, namely the ability to combine or synchronize data / information across heterogeneous information systems has not been achieved well, besides At the level of organizational interoperability, there are failure to achieve the principles of two-way communication between organizations and the achievement of inter-organizational commitments as outlined in the form of a written agreement and the implementation of services according to a predetermined schedule."

"Sejak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan Surat Keputusan No. 94/MENPAN/1986 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Tenaga Perawatan dan Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN No. 6I5/MENKES/LIIII/1987 dan No. 1715E11987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Keperawatan, maka kenaikan pangkat tenaga perawat yang menduduki Jabatan Tenaga Perawatan harus menggunakan penilaian Angka Kredit untuk menentukan kenaikan pangkatnya.RSUD Pasar Rebo sudah melaksanakan penilaian Angka kredit bagi Tenaga Perawatan. Namun dari laporan Residensi Budi Utomo di RSUD Pasar Rebo tahun 1993, didapat kendala- kendala mulai dari kesulitan pencatatan kegiatan, kurangnya bimbingan dari Tim Penilai Angka Kredit kepada karyawan, hingga kendala pengusulan penetapan angka kredit, serta kenyataan belum seorang pun dari Tenaga Paramedis Keperawatan yang diusulkan dapat berhasil naik pangkat dengan Angka Kredit.Penelitian ini merupakan studi kualitatif diskriptif. Data yang dikumpulkan mulai bulan November 1992 s/d Oktober 1993. Pengumpulan data diambil dengan cara pengambilan Kuesioner, Observasi, Wawancara Mendalam, Pengamatan Dokumentasi.Dari penelitian terbukti RSUD Pasar Rebo menjalankan akhir tahap Conditioning dari 4 (empat) tahap adaptasi pelaksanaan penilaian Angka Kredit Tenaga Perawatan serta belum mulai membuat petunjuk teknis pencatatan kegiatan.Atas dasar temuan diatas, disarankan RSUD Pasar Rebo mulai melaksanakan tahap membuat standart kerja melalui perawat unit pelayanan masing-masing dan membuat usulan tata cara penulisan rencana perawatan (form BP-1)."

"Skripsi ini membahas mengenai hambatan dalam implementasi Kepmenpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Penelitian dilakukan terhadap Guru-Guru SDN di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif, dimana skripsi menganalisis mengenai hambatan yang terjadi dalam implementasinya. Hasil penelitian menyebutkan terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam implementasi, yaitu: transmisi komunikasi tidak berjalan dengan baik, Guru kesulitan dalam menjalankan tugas yang diberikan, dan insentif yang tidak mencukupi Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran bagi Kementerian Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan saluran komunikasi yang lebih baik, pemberian insentif yang mencukupi, dan memberikan pelatihan rutin bagi tugas yang sulit dikerjakan Guru.

---

The focus of this study are about obstacles in the implementation of Ministry for State Apparatus Empowerment Decree 84th, 1993 about the Functional Position of Teachers and Credit point. Study was conducted on Elementary School Teachers at the District of Jatinegara, East Jakarta. This research is a quantitative research with descriptive design, in which the thesis analyzes the obstacles that occur in the implementation. The result stated there are several obstacles that occur in the implementation, that is: transmission of communication is not running well, Teacher have difficulty in performing the task, and insufficient of the incentives. By looking at the results obtained, then the advice for the Ministry of National Education is to develop better communication channels, providing a sufficient incentives, and routine training for teachers to performing task."