Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris adalah Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan kekuasaan negara dalam bidang hukum privat/ dengan demikian ia menjalankan sebagian dari tugas publik demi untuk memenuhi kepentingan umum. Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan, memberikan dan menjamin adanya rasa .kepastian hukum bagi-' para warga anggota masyarakat. Dalam rangka memberikan pelayanan kepentingan umum ini. Notaris diwajibkan dan untuk itu berwenang untuk membuat akta-akta otentik untuk suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Akta Notaris dapat menjamin kebebasan berkontrak dan mengikat, berintikan kebenaran dan kepastian hukum, yang merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang berkepentingan dengan akta notaris. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenal istilah lain dari pada sebutan "Pengusaha Kena Pajak" untuk Subjek Pajaknya, sehingga dengan demikian Notaris sebagai Pejabat Umum yang juga dimasukkan sebagai Subjek Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai/ merasa keberatan dengan sebutan "Pengusaha" tersebut. Selain itu pelayanan yang diberikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum/ tidak sama dengan jasa hukum yang diberikan oleh praktisi dalam bidang hukum yang lainnya, sehingga dengan demikian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan memakai data sekunder berupa peraturan-peraturan, buku-buku, jurnaljurnal ilmiah dan lain-lain serta dibantu dengan data primer berupa wawancara dengan beberapa nara sumber yang terkait, maka dapat diambil kesimpulan dan saran bahwa pelayanan Notaris dalam memberikan pelayanan guna tercapainya suatu kebenaran dan kepastian hukum dalam masyarakat adalah sangat penting artinya, untuk itu seharusnya pelayanan Notaris dimasukkan ke dalam jasa yang tidak, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang juga diberikan terhadap beberapa jenis jasa lainnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Kewajiban perpajakan merupakan salah satu kewajiban bagi warga negara untuk berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Selain itu, di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bagi umat muslim yang sudah memenuhi syarat, juga berlaku kewajiban membayar zakat. Pemerintah berusaha menyikapi dua kepentingan dan kewajiban tersebut dengan mengeluarkan aturan yang mengatur masalah zakat dan pajak, yakni dalam Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun dalam pelaksanaannya di Indonesia, zakat baru sebatas digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, selain itu ternyata masih terdapat hambatan dan kendala dalam menjalankannya. Umat muslim di Indonesia pun meminta agar pemerintah mengamandemen kebijakan yang mengatur masalah zakat dan pajak, karena dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Menggunakan bunching estimation dan data SPT dari DJP, diketahui pada periode 2011-2013 ada perilaku bunching, yaitu perilaku menahan omzet, yang signifikan di area sekitar batasan PKP Rp. 600 juta. Akan tetapi pada periode 2014-2016 tidak ada bunching pada area yang sama. Respons bunching menunjukkan batasan PKP justru menjadi penghalang pertumbuhan usaha. Menggunakan analisis level perusahaan, wajib pajak dengan status hukum Persekutuan & Firma dan sektor usaha Transportasi dan Pergudangan memiliki probabilitas tertinggi untuk melakukan bunching. Probabilitas melakukan bunching dengan cara underreporting omzet tertinggi ada pada karakteristik wajib pajak dengan status hukum Yayasan dan sektor usaha perdagangan. Pada area sekitar Rp. 4,8 Miliar tidak ada bunching terhadap batasan PKP, justru yang ada fenomena negative bunching, yaitu wajib pajak memilih untuk memiliki omzet diatas batasan. Hal ini dikarenakan ada kebijakan lain yang berpengaruh pada area yang sama yaitu kebijakan tarif pajak flat 1% dari omzet.

---

ABSTRACT
Using bunching estimation and data from tax return in Directorate General of Taxes, it is known there is significant bunching behavior, holding it's sales, in the area around threshold Rp. 600 million, but in the period 2014-2016 there is no bunching in the same area. The bunching response shows that the VAT threshold is actually a barrier to business growth. Using company-level analysis, taxpayers with legal status "Persekutuan & Firma" and in Transportation and Warehousing sector have the highest probability of bunching. The highest probability of doing bunching by underreporting is on the characteristics of the taxpayer with the legal status "yayasan" and in trade sector. In the area around Rp. 4.8 Billion there is no bunching at VAT threshold, at this point there is negative bunching phenomenon, the taxpayer chooses to have sales above the limit. This is because there are other policies that affect the same area that is tax rate policy flat 1% of sales rather than profit.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan sistem administrasi pajak dalam program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai, dimana dari hasil proses registrasi ulang tersebut dapat diketahui mana saja pengusaha yang sebenarnya merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN dan mana saja Wajib Pajak yang sudah tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang, implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini diketahui yang menjadi latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar, belum optimalnya penerimaan negara dari sektor PPN, serta untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. Implementasi kebijakan ini berjalan cukup baik, walaupun terdapat kendala yang dianggap dapat membuat kebijakan ini berjalan kurang efektif yaitu terkait dengan keterbatasan SDM dari pihak pelaksana. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar diadakan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang mungkin dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, dan Pemerintah dapat menambah kuantitas SDM yang disertai dengan kualitas yang baik untuk menunjang terlaksananya suatu kebijakan berjalan dengan efektif. ...... This study is discussed regarding the policy and tax administration systems in the Re-Registration Program of Taxable Person. This policy was carried out by the government to increase state revenues from the VAT sector, where the results of re-registration process may be known to any entrepreneur who is actually a Taxable Person who shall perform collection of VAT and any taxpayer who is not obliged to do the VAT collection. The purpose of this study was to describe the policy background, policy implementation, and obstacle factors in the implementation of the policy. This study used descriptive-qualitative approach. The results of this study are known to be the background of this policy issuance is due to the low level of compliance from Taxable Person that registered, non optimal state revenues from the VAT sector, as well as to test the fulfillment of subjective and objective from taxable Person. Implementation of this policy is going smooth, although there are problems that considered to make this policy less effective running related to the limitations of the human resources practicioner. The results of this study suggest that enhancing the service to be held that the taxpayer may be done through counseling, education, and government can increase the quantity of human resources accompanied with good quality to support the implementation of a policy to work effectively.